Umum adat: Penangkapan ketua adat Kinipan dan ‘pelegalan negara atas perampokan di tanah adat di masa Jokowi’, tudingan aktivis lingkungan

5 jam yang morat-marit Sumber gambar, Walhi Berulangnya kegiatan “kriminalisasi” yang dialami masyarakat adat disebut aktivis lingkungan sebagai bentuk pelegalan negara atas “perampokan” yang dilakukan pengusaha di wilayah adat.

Umum adat: Penangkapan ketua adat Kinipan dan 'pelegalan negara atas perampokan di tanah adat di masa Jokowi', tudingan aktivis lingkungan
  • Raja Eben Lumbanrau
  • BBC Indonesia

Berulangnya tindakan “kriminalisasi” yang dialami masyarakat adat disebut aktivis lingkungan sebagai bentuk pelegalan negara untuk “perampokan” yang dilakukan pengusaha pada wilayah adat.

Ibaratnya, “rumah kita dimasuki pencuri, terus kita melawan pencuri, tapi yang masuk penjara kita karena melawan pencuri tersebut. Ini kesesatan berpikir, ” introduksi aktivis lingkungan.

Yang dimaksud aktivis lingkungan ini adalah yang dialami kepala komunitas adat Laman Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Effendi Buhing yang ditangkap oleh aparat keamanan dari rumahnya karena diduga mengabulkan pencurian, pemaksaan dan perampasan, Rabu (26/08) lalu.

Dalam kasus itu, menurut Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), juga ada lima warga adat yang “dikriminalisasi” yaitu Riswan, Yefli Desem, Yusa (tetua adat), Muhammad Ridwan dan Embang.

Padahal menurut tanda para aktivis lingkungan, mereka yang ditahan ini melakukan pembelaan diri karena hutan mereka ditebang serta dikonversi menjadi perkebunan sawit.

Kepala Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria, Kantor Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan telah berupaya untuk menyelesaikan konflik tersebut, namun belum lulus akibat apa yang ia ucap “pemerintah daerah yang mempersulit pengerjaan. ”

Masih di bulan yang serupa, tepatnya beberapa hari usai Kepala Joko Widodo mengenakan pakaian kebiasaan Nusa Tenggara Timur saat rujukan Kemerdekaan Indonesia, kekerasan terjadi.

Di tempat asal pakaian adat tersebut masyarakat mengalami kekerasan. Mereka diusir dan rumahnya dirusak oleh petugas keamanan.

Berdasarkan data Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) kacau Kantor Staf Kepresidenan (KSP) ada 666 kasus laporan konflik agraria sepanjang 2016 hingga 2019 dengan melibatkan 176. 132 kepala anak dan 1. 457. 084 hektare lahan.

Berdasarkan keterangan Konsorsium Pembaruan Pertanian (KPA), hanya dalam beberapa kamar, dari Maret sampai awal Juli 2020, telah terjadi 28 pertentangan agraria di Indonesia yang diikuti dengan tindakan “kriminalisasi”.

Sementara itu, bersandarkan data Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terdapat 666 kejadian laporan konflik agraria sepanjang 2016 hingga 2019 yang melibatkan 176. 132 kepala keluarga dan 1. 457. 084 hektare lahan.

KNPA pula meminta Presiden Joko Widodo buat turun tangan langsung menyelesaikan pertengkaran argaria tak berujung itu.

Petugas: Effendi diduga otak pengerusakan

Dalam video di atas, kaum polisi dari Polda Kalimantan Sedang terlihat sedang menangkap paksa Effendi Buhing dari rumahnya.

Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Penuh Hendra Rochmawan menjelaskan Effendi ditangkap karena diduga berperan sebagai otak dari dugaan tindakan pidana penyamunan mesin, pemaksaan dan perampasan serta dugaan pembakaran pos jaga hak PT Sawit Mandiri Lestari (SML).

“Penangkapan dilakukan sesuai prosedur dan dilakukan profesional oleh kepolisian. Saat dijemput, dia emosi, keluarganya. Ini suci kriminalitas, tidak ada sangkut memeluk dengan apapun, ” kata Hendra saat dihubungi wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Kamis (27/8).

Effendi disangkakan Pasal 55 dan 56 KUHP karena diduga turut serta membantu dan mengabulkan tindak pidana dengan ancaman lima tahun penjara, tambah Hendra.

Zaman dihubungi, Hendra mengatakan Effendi sedang dalam perjalanan menuju Polda Kalteng guna menjalani pemeriksaan.

Senada dengan itu, Kepala Hubungan Masyarakat PT SML Wendy Soewarno mengatakan kerap kali diganggu oleh Effendi serta teman-temannya.

“Karyawan diancam, pos memonitor dirusak, motor dibakar, alat kegiatan dirampas. Jadi penangkapan Polda Kalteng murni tindak pidana, bukan kriminalisasi terkait hutan adat, ” klaim Wendy.

‘Kriminalisasi’ pejuang lingkungan: Upaya sistematis hancurkan hutan

Namun Komite Nasional Pembaruan Agraria menilai tindakan polisi sebagai bentuk kriminalisasi kepada pejuang lingkungan yang melindungi hutan kebiasaan dari gempuran investasi pengusaha kelapa sawit.

“Riswan dan Effendi era itu mau menghentikan penebangan hutan, melindungi hutan. Mereka mengambil dan menahan chainsaw (pemotong pohon), tidak benar dirampas apalagi dicuri. Kalau dicuri seharusnya diam-diam, ” kata Dimas N Hartono, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah, dalam sebuah konferensi pers daring, Kamis (27/08).

Saat konferensi tersebut berlangsung, kata Dimas, keberadaan Effendi tidak bisa diketahui.

Dimas mengatakan Effendi dan kelima masyarakat kebiasaan Kinipan menolak hutannya dijadikan perkebunan sawit karena memiliki kekayaan dunia tinggi, seperti kayu ulin dan besi berlimpah, dan menjadi sandaran hidup masyarakat adat.

“Hutan itu sebagai pelindung. Ketika daerah deraian sungai Batang Kawa rusak akan merusak Kabupaten Lamandau sendiri. Kinipan tidak pernah banjir, tapi di dua tahun terjadi banjir, real di hulu, apalagi yang dalam hiir. Mereka mempertahankan adat istiadat, budaya, alam dan kehidupan bangsa, ” kata Dimas.

Kepala Institusi Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo menyebut “kriminalisiasi” enam kelompok adat Kinipan merupakan upaya sistematis dalam menghancurkan hutan dan komunitas adat Kinipan menjadi perkebunan sawit.

“Berdasarkan peta adat Kinipan, pemisah luar wilayah adat punya tanda, dan ada petanya, ada sejarahnya. Sehingga itu masuk dalam wilayah adat, ” kata Widodo.

Renteta n konflik agraria: Asosiasi adat sebagai ‘jualan’

Berdasarkan tanda dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) hanya dalam beberapa bulan, sebab Maret hingga awal Juli 2020, telah terjadi 28 konflik pertanian di Indonesia, yang diikuti dengan tindakan kriminalisasi.

Konflik yang melibatkan antara pengusaha dan masyarakat adat itu menunjukan bahwa pemerintah hanya menjadikan keanekaragaman budaya dan masyarakat kebiasaan sebagai bahan “jualan” untuk menimbulkan investor.

“Pemerintah mengakui masyarakat adat akan tetapi hanya sebagai kamuflase dan jualan investasi karena kehidupan masyaraktnya diintimidasi, diusir, dikriminalisasi. Indonesia dalam gawat agraria, ” kata Benni Kejayaan dari KPA.

Pelegalan atas ‘perampokan’ wilayah adat

Akar masalah dari susunan krisis konflik agraria di Nusantara, menurut Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, disebabkan kesesatan berpikir negara dalam melihat masyarakat & wilayah adat.

“Negara memberikan permisi legal kepada perusahaan untuk jalan, tapi hak-hak masyarakat dan daerah adat tidak diakui negara real mereka yang menempati wilayah adat itu, ” kata Hidayati.

Akibatnya berlaku legalisasi tindakan “perampokan” oleh pengusaha di wilayah adat.

Ibaratnya, “rumah kita dimasuki pencuri, terus kita melawan pencuri, tapi yang menyelundup penjara kita karena melawan pencuri tersebut. Ini kesesatan berpikir. Tidak bisa hanya dilihat dari halal formal, perusahaan punya izin maka bisa apa saja, dan umum adat harus setuju, tidak mampu, ” kata Hidayati.

“Masyarakat selalu di posisi dirugikan, dituduh mengembat, menghalang-halangi, padahal mereka telah dirampok habis-habisan, dibiarkan menderita, bahkan dipenjara. Dan perampokan ini dilegalkan oleh pemerintah sehingga pengusaha bisa melakukan semaunya di wilayah adat, ” katanya.

PT SML telah menyabet surat keputusan Kementerian Lingkungan Tumbuh dan Kehutanan tentang izin pelepasan hutan seluas 19. 091 hektare.

PT SML juga dizinkan melakukan kesibukan usaha di tahan seluas sekitar 9. 435 hektare oleh Departemen Agraria dan Tata Ruang.

Untuk itu guna melindungi masyarakat dan wilayah adat, Sekretaris Jenderal Aliansi Asosiasi Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi meminta negara untuk segera meluluskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang masyarakat adat yang terbengkalai 10 tarikh di DPR.

“RUU itu mangkrak bertahun-tahun, tapi Omnibus Law dengan baru saja muncul akan lekas disahkan. Kami meminta Presiden Jokowi turun tangan, segera bertindak betul-betul, memerintahkan polisi menarik diri daripada konflik, dan berpihak ke bangsa bukan ke pengusaha, memerintahkan KLHK dan Kementerian Agraria mereview izin-izin yang bermasalah baik di Kinipan, Besipae dan wilayah lainnya, ” kata Rukka.

KSP: K onflik agraria saat ini adalah letupan kasus masa lalu

Munculnya permusuhan agraria menurut Deputi II Dewan Staf Kepresidenan (KSP) yang membidangi pembangunan manusia, Abetnego Tarigan dikarenakan dua hal.

Pertama, konflik agraria yang terjadi di era Jokowi merupakan letupan kasus-kasus di masa lalu yang tidak selesai.

“Isu agraria menjadi muncul karena isu ini menjadi fokus pemerintahan Jokowi sehingga menjadi diekspresikan dan dikeluarkan, padahal penyebabnya terjadi di zaman lalu. Kebijakan pusat, kami mengangkat percepatan pengakuan tanah adat, ” kata Abetnego.

“Di periode Pak Jokowi, hutan adat itu yang memutar banyak diakui. Tapi memang saya mengakui proses pengakuan tanah adat itu tidak mudah, ” sirih Abetnego.

Ia mencontohkan di kasus Kinipan misalnya, pemerintah daerah menjadi faktor penghambat pengakuan wilayah adat Kinipan.

“Yang Kinipan ini kami telah mengundang pertemuan bahkan ke sana, tapi mandek karena pemda tidak menunjukan itikad baik menyelesaikan perkara dan mencari solusi, malah melamar ke warga legalitasnya, justru legalitas itu tanggung jawab pemda menolong masyarakat punya legalitas. Lalu Kala masyarakat menghentikan upaya itu dengan muncul pendekatan keamanan, ” kata pendahuluan Abetnego.

Faktor kedua adalah ketar-ketirnya para pengusaha lahan akibat ketatnya aturan perizinan dan pengelolaan hutan di era Jokowi, seperti Sistem Presiden (Perpes) tentang Reforma Agraria, Perpres Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan, dan lainnya.

“Selama ini banyak pengusaha yang menggunakan tanah hanya sebagai land banking , cadangan lahan. Itu khawatir kalau lahan cadangan dengan dulu didapat dengan mudah saat ini direview, direvisi, dicabut. Sehingga mereka berupaya melakukan penguasaan dan pengelolaan tanah itu, yang akhirnya menciptakan konflik, ” kata Abetnego.

Ke depan, kata Abetnego, KSP hendak membicarakan masalah Kinipan dan permusuhan agraria lainnya secara lintas departemen, seperti dengan KLHK dalam situasi masyarakat adat, Kementerian Agraria di konteks pertanahan, dan Kementerian Di dalam Negeri dalam menyelaraskan pandangan.

“Tidak rumit sebenarnya di Kinipan. Klub tidak setuju untuk bersawit, seharusnya dihargai dan dilindungi, jangan dipaksakan menjadi petani plasma sawit. Seperti dengan mendapatkan izin, perusahaan mempunyai menyuruh semua masyarakat menjadi petani plasma sawit, padahal mereka bakal jadi petani berhutan, ” sekapur Abetnego.