PSBB di Jakarta, Presiden Jokowi menodong kepala daerah ‘jangan buru-buru menguncup wilayah atau kota’ dalam menjalankan penyebaran Covid-19

47 menit dengan lalu Sumber gambar, ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Presiden Joko Widodo mengatakan intervensi berskala lokal maupun komunitas “penting sekali dilakukan”, jadi kepala daerah “jangan buru-buru menyumbat wilayah atau kota”.

Joko Widodo

Presiden Joko Widodo mengatakan intervensi berskala lokal maupun komunitas “penting seluruhnya dilakukan”, sehingga kepala daerah “jangan buru-buru menutup wilayah atau kota”.

“Intervensi untuk pembatasan berskala lokal penting sekali penting dilakukan, molek manajemen intervensi dalam skala lokal maupun komunitas. Sehingga jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup suatu kota, menutup sebuah kabupaten, ” kata Jokowi.

“Dan kalau kita kerja berbasis data, langkah-langkah intervensinya berjalan efektif dan bisa cepat menyelesaikan masalah-masalah di lapangan, ” tambahnya.

Presiden kemudian menyarankan setiap kawasan mengedepankan pembatasan sosial berskala mikro atau lokal.

Komentar Presiden Jokowi mengemuka dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan disiarkan dalam saluran You Tube Sekretariat Presiden, Senin (14/09).

Pernyataan tersebut diucapkannya saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan Pembatasan Baik Berskala Besar (PSBB) pada Senin (14/09) hingga selama dua minggu ke depan.

Dijelaskannya, dalam sebuah wilayah tidak semua berstatus kawasan merah virus corona. Menurutnya, di setiap RT, RW, desa, kelurahan, maupun kecamatan, misalnya, memerlukan perlakuan dengan berbeda dalam penanganan virus corona.

“Karena dalam sebuah provinsi, misalnya tersedia 20 kabupaten/kota, tidak semua di posisi merah. Sehingga penanganan jangan digeneralisir, di sebuah kota atau kabupaten sama, tidak semua kelurahan, kecamatan mengalami merah semua. ada yang hijau, kuning. Itu perlu treatment yang berbeda-beda, ” paparnya.

Dia lalu meminta kepala daerah memperhatikan persebaran Covid-19 dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, kota/kabupaten, hingga daerah.

Presiden meyakini pengambilan kebijakan berdasarkan data berjenjang seperti itu akan menghasilkan keputusan yang tepat.

Secara demikian, aktivitas perekonomian di tempat yang tidak berzona merah lestari berjalan sehingga masyarakat tetap bisa mendapat penghasilan.

“Berkali-kali saya sampaikan terapkan strategi intervensi berbasis lokal. Strategi pembatasan berbasis lokal cara di tingkat RT, RW, desa, kampung, sehingga penanganan lebih uraian dan bisa lebih fokus karena dalam sebuah provinsi misalnya ada 20 kabupaten dan kota, ” kata Jokowi.

“Tidak semua berkecukupan di posisi merah sehingga penanganannya jangan digeneralisasi. Di satu tanah air juga tidak semua kecamatan, kampung merah semua.

“Ada yang muda, ada yang kuning, strategi beda-beda, strategi intervensi berskala lokal istimewa sekali untuk dilakukan, ” tinggi dia.

Berita ini akan ter us dilengkapi.