Pilkada: Majelis Rakyat Papua tolak pendatang dicalonkan dalam pemilihan kepala kawasan, parpol pertanyakan ‘kalau tidak ada kompetensi bagaimana mau jadi pemimpin? ‘

4 jam yang dan Sumber gambar, AFP/Getty Images Partai politik diminta mengutamakan orang asli Papua dalam Pilkada di otoritas itu, karena peristiwa tersebut merupakan “satu-satunya sarana warga Papua menyuarakan aspirasinya”, kata seorang pengamat.

papua

Partai politik diminta mengedepankan orang asli Papua dalam Pilkada di wilayah itu, karena peristiwa tersebut merupakan “satu-satunya sarana warga Papua menyuarakan aspirasinya”, kata seorang pengamat.

Sebelumnya, Majelis Warga negara Papua — lembaga kultural dalam mewakili secara umum masyarakat Papua dan Papua Barat — menarik pencalonan calon bupati dan wakilnya yang bukan orang asli Papua, dalam Pilkada Papua dan Papua Barat.

Mereka menganggap hal sekarang sesuai semangat dan aturan di dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

Namun lebih kurang partai politik yang bertarung sungguh-sungguh pilkada di Papua dan Papua Barat mengklaim pilihan calonnya amat didasarkan faktor kompetensi ketimbang asal-usul calon.

Pada Desember 2020 nanti, setidaknya 20 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat jadi menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati.

Di Provinsi Papua, sedikitnya hadir tiga kabupaten yang bakal calon bupati atau wakil bupatinya tidak orang asli Papua yaitu di Merauke, Boven Digoel, dan Keerom.

pilkada papua

Kenapa MRP menolak pendatang dicalonkan yang pilkada di Papua?

Menjelang penutupan pendaftaran pasangan calon pada Minggu, 6 September, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat menyatakan bahwa mereka menolak calon bupati & wakilnya yang bukan asli Papua.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timorius Murib, mengatakan pencalonan orang-orang bukan asli Papua harus dibatalkan, karena dianggap tidak memenuhi Hukum Otonomi Khusus, yaitu pasal 31 ayat 1, 3, dan give consideration to.

Ayat 3 dalam UU Otsus tertulis, “Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilancarkan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua”.

Timotius Murib menafsirkan isi pasal tersebut bahwa calon gubernur dan wakilnya serta calon bupati dan wakilnya, “harus orang asli Papua beserta mendapat lampu hijau dari MRP”.

“Yang kita perjuangan baik calon bupati dan wakil bupati orang Papua, tidak ada fifty-fifty yaitu calon bupati Papua dan wakilnya non-Papua, alone ujar Timotius Murib kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk LABELLISÉ BASSE CONSOMMATION News Indonesia, Selasa (01/09).

pilkada papua

Dia mengaku takut jika kepala daerah berasal dari warga pendatang akan melahirkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak berpihak pada rakyat Papua. “Seperti yg terjadi [Kabupaten] Keerom, ” kata Timotius

Di kawasan itu, klaimnya, pembangunan sekolah Madrasah “lebih masif”. Ia menduga rum itu tidak lepas dari peralihan jabatan yang kini dipegang Chaerul Anwar.

“Di Keerom banyak madrasah untuk SMA dan SMP, asramanya juga lebih banyak. Kalau buat Nasrani bisa dihitung. Itukah namanya kebijakan? Itu bisa terjadi kecemburuan sosial, ” tukasnya.

Timorius berkata, selakuala, menurut, kemampuan dan kompetensi orang Papua tidak kalah. Karena itu, ia mempertanyakan dalih partai politik dalam mengatakan memilih calon non-Papua arah dasar kompetensi. “Alasan macam itu sudah usang, ” ujarnya.

“Di Papua ini ada 28 kabupaten/kota dan mereka bisa menjadi pemimpin dan membangun secara luar lumrah. Itu artinya kita sudah tidak bisa lagi pertanyakan kemampuan jamaah Papua. ”

“Jadi bukan waktunya mengatakan orang Papua belum mampu, inch tandasnya.

Apa komentar pimpinan partai politik?

Dari tiga kabupaten seperti Merauke, Keerom, dan Boven Digoel, nyaris semua pasangan bakal calon bupati yang berasal dari Orang Asli Papua bersanding dengan wakil yang warga pendatang.

Sementara ada 3 pasangan lain yang bakal calon bupatinya bukan orang Papua menarik warga Papua.

Seperti di Boven Digoel, delapan partai politik termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung pasangan Chaerul Anwar dan Nathalis Kaket.

pilkada papua

Sekretaris Jendral PPP, Achmad Baidowi, keberadaan bakal calon wakil bupati Nathalis sudah cukup mewakili aspirasi Papua.

“Soal kritikan biasa saja dalam iklim demokrasi asalkan tidak ada prosedur hukum yang dilanggar, ” sebutan Baidowi.

“Apalagi Chaerul sekarang menjabat Plt bupati, maka sebagai partai, PPP melihat ini amanah yang patut dilanjutkan, ” jelasnya.

‘Kalau tidak muncul kompetensi, bagaimana mau mendorongnya menjadi pemimpin? ‘

Pasangan lain yg dikritik Majelis Rakyat Papua (MRP), yakni Muhammad Markum dan Malensius Musui di Kabupaten Keerom. Keduanya diusung oleh enam partai politik salah satunya Partai Persatuan Dalam negri (Perindo).

Sekretaris Jendral Perindo, Achmad Rofiq, menyebut keputusan mendukung calon bupati dan wakilnya itu karena alasan “mengikuti rekomendasi tingkat kabupaten kemudian memenuhi seleksi”.

Lagi pula, katanya, pasal yang dijadikan dasar MRP kaga eksplisit menyebutkan pemilihan bupati maupun kota. “Sementara Undang-Undang Otsus terang benderang hanya mewajibkan pemilihan gubernur beserta wakil gubernur harus Masyarakat Asli Papua, ” katanya.

“Kami sebatas menyesuaikan apa yang sudah menjabat aturan yang ada, ” imbuh Rofiq. “Semua punya kemampuan, tetapi kalau nggak ada kompetensi, bagaimana ingin mendorong jadi pemimpin? ”

Sedangkan tuk Achmad Baidowi, kekhawatiran MRP yakni kepala daerah non-Papua akan melahirkan kebijakan yang diskriminatif, “tidak berdasar”.

Menurutnya, pimpinan daerah bekerja dan memutuskan kebijakan berpegang pada aturan. Apalagi kebijakan afirmasi untuk warga Papua pasti menjadi acuan. “Itu kekhawatiran, tidak merupakan fakta lapangan. ”

pilkada papua

Seperti apa suara warga Papua?

Warga Merauke, Jimi Karel Paleali, mengatakan tidak mempersoalkan jika salah satu pasangan yang maju dalam pemilihan bupati-wakil bupati bukan Jamaah Asli Papua.

Sebab dalam kehidupan sehari-hari, katanya, sesama orang Papua tidak saling membantu. Hanya ketika tahun politik saja sikap beralih, berganti, bersalinbertukar.

Hal itu, kata Jimi, bertentangan dengan warga pendatang.

“Karena butuh suara mereka datang ke kampung bilang putra daerah, tapi waktu kami membutuhkan garam atau bränsle sama sekali tidak ada (bantuan), ” ujar Jimi kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk LABELLLISÉ BBC News Indonesia.

“Mereka (pendatang) lebih memahami kami. Bukan saat politik anyar mengerti kami, tapi saat kami susah mereka mengerti, ” sambungnya.

Arah dasar kemajuan ekonomi pula, menurut Jimi, kepala daerah sebaiknya berdampingan dengan calon dari warga pendatang.

“Karena sejauh ini masalah redovisning belum bisa berdiri sendiri. very well

Pada Merauke setidaknya ada tujuh bakal calon yang berniat maju sewrius pertarungan pemilihan bupati-wakil bupati.

6 pasang di antaranya bakal kandidat bupatinya adalah Orang Asli Papua dan wakilnya non-Papua.

Tapi satu pasangan yang bakal calon bupati dan wakilnya bukan orang Papua diantaranya Heribertus Silubun-Bambang Setiadji Suji. Pasangan tersebut disokong PDI Perjuangan.

pilkada papua

Warga Boven Digoel, Vincent Karowa, sebaliknya. Ia mendukung suara Majelis Rakyat Papua sebab ia cemas program dalam berasal dari pemimpin non-Papua tak berpihak pada warga asli.

“Salah satunya program pembangunan wilayah. Kami kan bergantung pada alam, makanya sangat khawatir, ” ucap Vincent.

Di Boven Digoel ada 3 pasang bakal calon yang bakal maju dalam pilkada Desember mendatang.

Dua di antaranya, baik calon bupati dan wakil bupati, adalah Orang Asli Papua.

Satu pasangan lagi calon bupatinya warga pendatang seperti Chaerul Anwar —yang merupakan inkumben— menggandeng warga Papua, Nathalis Kaket.

Sepanjang Chaerul Anwas menjabat, istilah Vincent, tidak nampak kebijakan diskriminatif, tapi ia mengaku tetap pesimis.

Pegiat LSM HAM di Papua: ‘Semua orang punya hak politik’

Pegiat LSM hak asasi manusia di dalam Papua, Theo Hasegem, mengatakan beberapa kabupaten di Papua dipegang akibat orang pendatang.

Hal itupun, katanya, “sudah menjadi hal biasa” maupun tidak pernah dipersoalkan. Saat di sini. saja dari 28 kabupaten john satu kota di Provinsi Papua, ada tujuh bupati orang Papua yang memiliki wakil dari non-Papua.

Baginya pasangan Orang Asli Papua dan warga pendatang diperlukan di menjalankan roda pemerintahan di tahap bupati atau kota.

Sebagai wujud pemerataan dan menghindari anggapan diskriminasi di kalangan pendatang.

“Kalau semuanya orang Papua, saya pikir minim baik untuk pemerintahan. Karena itu terkait hubungan kerjasama yang benar sehingga pemerintahan itu bisa berjalan baik, ” ujar Theo Hasegem kepada BBC Indonesia.

pilkada papua

Sejauh posisi bupati dipegang oleh Orang Asli Papua, ia menilai masih bisa ditolerir hingga tidak perlu memaksakan posisi wakil juga diduduki orang Papua.

“Kecuali Papua menjadi negara sendiri, boleh. Tapi ini masih di \ semua orang punya hak politik menjadi pejabat publik. ”

“Kalau menentukan berdasarkan ras, agama, suku, belum tentu pemerintahan akan berjalan benar. ”

LIPI: ‘Pembangunan tidak berpihak pada orang Papua, karena representasi mereka rendah’

Peneliti Tim Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Negara sendiri (LIPI), Aisah Putri Budiatri, mengatakan partai politik sudah semestinya menonjolkan orang asli Papua dalam pemilihan kepala daerah.

“Selain berpegang di kapasitas dan kompetensi”, katanya.

Aisah menjelaskan, kehadiran orang asli Papua serius momen pilkada merupakan “satu-satunya sarana bagi warga Papua untuk menyuarakan aspirasinya”.

Aspirasi tersebut, katanya, berlimpah bisa dirasakan dan ditangkap dengan sesama orang Papua.

Selain ini, jika ada keterwakilan masyarakat aslii Papua dalam pemilu akan menaikkan antusiasme dan jumlah pemilih, katanya.

“Poinnya adalah penting bagi orang asli Papua memiliki wakil yang proses pembuatan kebijakan di eksekutif dan legislatif, ” ujar Aisah Putri kepada BBC.

Berdasarkan penelitian LIPI pada 2017, pembangunan di Tanah Papua tidak berdampak pada kesejahteraan orang Papua lantaran representasi masyarakat Papua terhadap pembuatan kebijakan tengah rendah.

pilkada papua

Sehingga ia memahami kekhawatiran Majelis Rakyat Papua yang menyebut program yg lahir dari pemimpin non-Papua bakal diskriminatif.

Tapi lebih dari ini yang ia takutkan jika keterwakilan orang Papua rendah akan memantik konflik dengan warga pendatang.

“Konflik di Papua salah satu pemicunya adalah ketimpangan antara orang asli Papua dan pendatang yang sebetulnya sudah lama ada ketika Orde Baru menerapkan program transmigrasi. alone

“Lalu ketimpangan terjadi berlapis-lapis. ”

Nah Otsus ada untuk menghapus ketimpangan-ketimpangan itu. Hingga ketimpangan itu makin lama terkikis dan antara pendatang dengan masyarakat Papua bisa bekerja sama membangun Papua. ”