Personel KPK ditawari Polri oleh sebab itu ASN setelah didepak kepala ‘Tidak ada jaminan itu independen di lembaga baru’

sejam yang lalu Sumber tulisan, Eko Siswono Toyudho/Getty Agenda kepolisian merekrut 56 orang pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kewarganegaraan nasional (TWK) sebagai Aparatur Biasa Negara, ASN, dan diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi, dianggap “kurang tepat”.

pegawai-kpk-ditawari-polri-jadi-asn-setelah-didepak-tidak-ada-jaminan-mereka-independen-di-lembaga-baru-14

Sumber gambar, Eko Siswono Toyudho/Getty

Rencana kepolisian merekrut 56 orang pegawai KPK dengan tidak lolos tes paham kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara, ASN, serta diharapkan dapat memperkuat jalan pemberantasan korupsi, dianggap “kurang tepat”.

Alasannya, kalau Novel Baswedan dan kawan-kawan bersedia bergabung di institusi kepolisian, tidak ada jaminan mereka nantinya bisa bersikap independen, kata pegiat anti korupsi.

“Apakah akan dapat memberantas korupsi di tempat baru? Kita tidak mampu menjamin, seberapa independen itu di tempat baru, ” kata pegiat anti manipulasi dari Transparency International Indonesia (TII), Nur Fajrin, kepada BBC News Indonesia, Rabu (29/09).

Baca pula:

Tempat merujuk pada hasil Global Corruption Barometer TII di 2017 lalu yang mengikatkan lembaga kepolisian sebagai “lembaga paling korup”.

“Jadi, kurang tepat apabila mereka ‘dipindahkan’ ke lembaga kepolisian. Mereka sudah terbukti sebab sisi kinerja dan independensi jika tetap di KPK, ” tambah Nur Fajrin dari bagian divisi pembelaan TII.

Rencana perekrutan 56 orang pegawai Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tak lolos TWK sebagai aparatur sipil negara (ASN) itu diumumkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Selasa (28/09).

Sumber tulisan, Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Hal itu diungkapkan Kapolri menjelang pemberhentian 56 karakter pegawai KPK itu dibanding jabatan mereka, Kamis (30/09).

Menurut Listyo Sigit, Polri membutuhkan kontribusi itu untuk mengemban tugas di Bareskrim, khususnya terkait penanganan tindak pidana korupsi.

“Tanggal 27 kami mendapatkan sahutan dari Bapak Presiden meniti Mensesneg (Pratikno) secara tercatat, pada prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri, ” ungkap Kapolri.

Sampai sejauh ini, Roman Baswedan dan 55 personel KPK yang dinyatakan tak lolos TWK, dilaporkan sedang melakukan koordinasi untuk menanggapi rencana Kapolri tersebut.

“Pernyataan Kapolri tentang pengangkatan ana sebagai ASN masih sungguh-sungguh dini untuk kami tanggapi, ” kata Rasamala Aritonang, salah satu dari 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK, kepada Detikcom, Rabu (29/09).

Sumber gambar, DETIKCOM

“Sebab, kami belum mengetahui mekanisme dan detail terkait inisiatif tersebut. Saya juga akan melakukan dialog dengan Komnas HAM & Ombudsman RI terkait itu, ” jelasnya.

Baca juga:

Di cuitannya di akun Twitter, Rabu (29/09), Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, Presiden Jokowi sudah menyetujui agenda Kapolri tersebut.

Mahfud mencita-citakan perekrutan Novel Baswedan dkk sebagai ASN di kepolisian itu “bisa mengakhiri” kontroversi seputar masalah itu.

Sumber gambar, Eko Siswono Toyudho/Getty

“Mari kita melangkah ke depan dengan sifat kebersamaan, ” tulisnya.

“Langkah KPK yang mengabulkan TWK menurut MA dan MK tidak salah dengan hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar, ” tambah Mahfud.

Sejak asal para pegiat anti manipulasi menolak kebijakan pemberhentian 56 orang pegawai KPK itu dan menganggapnya sebagai cara pelemahan KPK.

Hasil rekomendasi Ombudsman juga menyebutkan bahwa tindakan itu merupakan maladminsitrasi.

Mereka kemudian menuntut supaya Presiden Joko Widodo turun tangan untuk membatalkannya.

Baca juga:

Langkah ‘kompromi’, tapi ‘tidak menyelesaikan masalah’

Bertambah lanjut pegiat anti manipulasi dari Transparency International Indonesia (TII), Nur Fajrin, mengatakan, dia menduga rencana Kapolri itu sebagai langkah kompromi di tengah desakan untuk membatalkan pemecatan itu.

“Iya saya menduga itu bagian kompromi, meskipun tidak menyelesaikan titik masalah, ” katanya.

Menurutnya, akar masalahnya terletak pada awal metode tes wawasan kebangsaan dengan disebutnya “bermasalah”.

Sumber tulisan, JARANG FOTO

Apalagi sudah ada rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM yang mengkonfirmasi persoalan di balik tes tersebut, katanya.

“Jika tujuannya untuk pemberantasan korupsi, kenapa di kepolisian, seharusnya ya tetap di KPK, ” kata Nur Fajrin.

“Memang bukan cuma KPK yang memberantas korupsi, cuma hanya KPK dengan independensi itu terjaga, ” tambahnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengharapkan perekrutan Novel Baswedan dan kawan-kawan sebagai ASN di kepolisian itu “bisa mengakhiri” perselisihan seputar masalah itu.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIA

Dia mendukung tingkah laku Presiden Jokowi yang meluluskan rencana Kapolri tersebut, sebab presiden berwenang mengangkat & memberhentikan ASN.

Mahfud menunjuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tarikh 2017 tentang Manajemen Personel Negeri Sipil.

Di dalam aturan tersebut, ujarnya, Presiden berwenang mengangkat serta memberhentikan ASN.

“Dasarnya, Bab 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020, ‘Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS’.

“Selain itu, Kepala dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri (juga lembaga lain) sesuai dengan keyakinan Pasal 13 Ayat (5) UU No. 30 Tarikh 2014, ” ujarnya.

‘Ada persoalan pada proses ulangan wawasan kebangsaan’

Dihubungi BBC News Indonesia, Rabu (29/09), Karo Penmas Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Harto mengatakan pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan lembaga terkait.

“Masalah teknis sedang koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Perombakan Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), ” katanya dalam pesan tertulis.

Sumber gambar, Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso

Sementara, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, rencana kepolisian merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK menunjukkan tersedia persoalan pada proses ulangan wawasan kebangsaan.

“Artinya, ini membenarkan bahwa TWK tersebut tidak beres, sehingga Kapolri mengambil kebijakan untuk menerimanya, ” kata Trubus kepada BBC News Indonesia, Rabu (29/09).

Trubus tidak meniadakan langkah Kapolri yang disetujui Presiden itu “tidak sudah terjadi” dan disebutnya sebagai masalah “tata kelola”.

“Belum pernah ada kejadian sesuai ini, maka saya khawatir akan menjadi preseden buruk, ” ujarnya.

Tempat mengkhawatirkan akan banyak menjelma pertanyaan di masyarakat apakah sebuah lembaga negara bisa menampung dan menerima seorang pegawai dari instansi asing yang “dianggap bermasalah”.

“Saya khawatir bakal ada ASN (aparat sipil negara) mau melaksanakan seperti itu, menggugat seperti itu, karena dilatari persoalan tata kelola sistem, ” katanya.