Peristiwa Djoko Tjandra: Buron kasus manipulasi kembali ke Indonesia, Kejagung dikritik tak aktif sebar informasi perkara buron

Kejaksaan Agung didesak proaktif menyuplai identitas buron dalam daftar pekerjaan orang (DPO) ke berbagai institusi pemerintahan, termasuk lembaga di tingkat paling bawah seperti kelurahan. Kejagung belakangan dikritik karena buron peristiwa korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra, disebut sempat kembali ke Indonesia dan mengurus KTP elektronik pada Jakarta.

Peristiwa Djoko Tjandra: Buron kasus manipulasi kembali ke Indonesia, Kejagung dikritik tak aktif sebar informasi perkara buron

Kejaksaan Agung didesak proaktif menyuplai identitas buron dalam jadwal pencarian orang (DPO) ke bermacam-macam instansi pemerintahan, termasuk lembaga di tingkat paling bawah seperti kelurahan.

Kejagung belakangan dikritik karena buron kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra, disebut sempat kembali ke Indonesia dan mengatur KTP elektronik di Jakarta.

Lurah Grogol Selatan, Jakarta Selatan, Asep, menyebut Djoko Tjandra belum lama ini datang ke kantornya untuk mengurus e-KTP. Djoko, kata dia, datang untuk penjepretan wajah dan rekaman sidik jari.

“Nomor induk kependudukannya masih tercatat di catatan sipil kelurahan kami. Salah satu sarana pembuatan e-KTP, yang bersangkutan kudu merekam wajah dan sidik jari. Itu tidak bisa diwakilkan, ” ujar Asep via telepon, Selasa (07/07).

Proses pengerjaan e-KTP Djoko disebut sah dan selesai dalam satu hari. Kelurahan Grogol Selatan membantah mengistimewakan Djoko. Petugas di meja depan itu klaim tak mengetahui sosok buron itu.

Dalam keterangan sebelumnya, tim kuasa hukum Djoko Tjandra mengakui kliennya sempat berada dalam Indonesia, termasuk pada 8 Juni lalu saat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun dia kini disebut tengah berobat di Malaysia.

Djoko Tjandra sudah menjadi buron Kejaksaan Agung semenjak tahun 2009. Saat itu, melalaikan putusan tahap peninjauan kembali, Mahkamah Agung menyatakan Djoko bersalah di korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, dan kasus tersebut diberitakan secara luas.

Djoko dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun. Uangnya di Bank Bali sebesar Rp546 miliar pun menjadi rampasan negara.

Uang itu diterima perusahaan Djoko, yaitu PT Era Giat Prima dari Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Namun Djoko melarikan diri dan tidak pernah menjalankan hukuman itu. Sejak saat itu ia masuk DPO Kejaksaan Agung.

Walau vonis itu sudah berlalu hampir 12 tahun, anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, menyebut kejaksaan semestinya terus menyebar dan mensosialisasikan identitas Djoko ke berbagai instansi pemerintahan.

‘Mirip’ kasus Harun Masiku

Jika upaya menangkap buron itu dilakukan kejaksaan, Ninik yakin Djoko bakal secara mudah ditangkap saat mengurus e-KTP di kelurahan.

“Kelurahan mengatakan tidak tahu bahwa dia buron. Seharusnya begitu dia masuk DPO, ada tindakan aktif untuk menyebar pengumuman di lembaga pemerintahan maupun perbatasan, ” ujar Ninik saat dihubungi.

“Dibutuhkan peran aktif kejaksaan untuk mempublikasikan orang-orang dalam DPO, baik di perlintasan wilayah maupun berbagai tempat publik melakukan aktivitas ekonomi dan baik, ” kata Ninik.

Ninik menilai peristiwa Djoko Tjandra tersebut mirip dengan dugaan keluar-masuknya Harun Masiku, buron KPK yang diduga terlibat dalam kasus suap komisioner KPU.

Awal Januari lalu, Harun diduga kembali ke Indonesia dari pelariannya di Singapura. Namun Direktorat Imigrasi mengklaim tidak mampu mencatat data perlintasan Harun karena sistem informasi yang hancur.

“Isu Djoko itu menandakan koordinasi terkait buron dengan sampai sekarang belum terselesaikan, ” kata Ninik.

“Pihak imigrasi adalah palang pintu belakang orang yang keluar-masuk Indonesia. Tengah kejaksaan punya kewenangan menangkap. Koordinasi ini perlu ditinjau kembali, ” tuturnya.

Juru Cakap Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang, sebelumnya menyebut Djoko tidak pernah tercatat masuk ke Indonesia.

Namun ia mengaku lembaganya menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pengawasan pada 13 Mei lulus. Alasannya, interpol sudah menghapus kehormatan red notice untuk Djoko.

Arvin menyebut pihak imigrasi baru menerbitkan status cekal buat Djoko, 27 Juni lalu, sesudah kejaksaan memasukkan nama buron itu ke DPO.

Bagaimanapun, kejaksaan menyatakan akan terus bekerja sepadan dengan berbagai instansi untuk menangkap Djoko. Namun siasat mencokok buron tidak akan pernah diungkap ke publik, kata Juru Bicara Kejaksaan Agung, Hari Setiono.

“Kami tidak tahu, apakah asli itu (yang buat e-KTP) sungguh yang bersangkutan, ” ujarnya melalui telepon.

“Kalau awak sedang cari orang, tidak mungkin caranya kami buka. Prinsipnya saya mencari dan akan menangkap yang bersangkutan. Pasti kami bekerja serupa dengan Imigrasi, ” kata Keadaan.

Pada 20 Juli mendatang, Djoko memiliki agenda mendatangi sidang PK di Pengadilan Jakarta Selatan. Dia sudah dua kala mangkir dalam sidang gugatan terhadap putusan MA yang memvonisnya bersalah.

Djoko tidak wajib menghadiri sidang tersebut. Namun jika mangkir, gugatan PK yang diajukannya bakal gugur.