Pencemaran udara Jakarta: Presiden Jokowi hingga Gubernur DKI Anies Baswedan dinyatakan lakukan perbuatan melawan hukum

Diperbarui 16 September 2021 Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP via Getty Images Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan tiga gajah divonis melakukan perbuatan melayani hukum dalam perkara gugatan pencemaran udara di pokok kota.

polusi-udara-jakarta-presiden-jokowi-hingga-gubernur-dki-anies-baswedan-dinyatakan-lakukan-perbuatan-melawan-hukum-16
  • Abraham Utama
  • Wartawan BBC News Indonesia

Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP via Getty Images

Pemimpin Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta tiga menteri divonis melayani perbuatan melawan hukum pada perkara gugatan pencemaran udara di ibu kota.

Vonis itu dibacakan mahkamah hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/09).

Menawan hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Koalisi Ide Bersihkan Udara Koalisi Dunia.

Namun hakim menumpukan gugatan agar para pejabat tinggi negara ini dinyatakan melanggar hak asasi manusia karena lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan tumbuh yang baik dan bugar.

“Mengabulkan gugatan para penggugat buat sebagian dan menyatakan tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 telah melaksanakan perbuatan melawan hukum, ” ujar ketua majelis hakim saat membaca putusannya.

Baca juga:

Dalam putusan hakim, Jokowi dihukum untuk mengetatkan pokok mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif. Pengetatan ini, kata hakim, harus berdasar pada ilmu pengetahuan serta teknologi.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dihukum untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI, Banten serta Jawa Barat dalam inventarisasi emisi lintas batas.

Gajah Dalam Negeri Tito Karnavian juga dihukum untuk meninjau dan membina kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam pengoperasian pencemaran udara.

Adapun Gajah Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dihukum untuk menghitung kemerosotan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di DKI Jakarta yang perlu dicapai sebagai dasar penyusunan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

Khusus untuk Anies Baswedan, majelis hakim menyingkirkan sejumlah hukuman. Pertama, dia dihukum untuk mengawasi ketaatan setiap orang terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara atau salinan lingkungan hidup.

Wujud nyatanya, merujuk putusan itu, merupakan melakukan uji emisi kepada kendaraan tipe lama, melaporkan evaluasi penataan ambang pemisah emisi gas buang kendaraan bermotor lama, serta mengatur rekapitulasi sumber pencemar tak bergerak yang kegiatan usahanya mengeluarkan emisi walau memiliki izin lingkungan dan kerelaan pembuangan emisi.

Sumber tulisan, NurPhoto/Getty Images

Anies serupa dihukum mengawasi ketaatan pengampu dan spesifikasi bahan mengobarkan yang ditetapkan dan menunggui kepatuhan atas larangan menghasut sampah di ruang terkuak yang mengakibatkan pencemaran udara.

Lebih dari itu, molek hakim juga menghukum Anies untuk menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang menyalahi ketentuan pengendalian pencemaran hawa.

Sanksi itu, sirih hakim, dapat dijatuhkan di dalam pemilik kendaraan bermotor serta kegiatan usaha yang tidak memenuhi baku mutu emisi.

Selain itu, Anies dihukum menyebarluaskan informasi pengawasan & penjatuhan sanksi terkait pencemaran udara kepada masyarakat mengikuti menetapkan baku mutu udara ambien daerah yang pas untuk melindungi kesehatan.

Balasan lain yang harus dijalankan Anies adalah menginventarisasi nilai udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis serta kaidah guna tanah dengan mengingat penyebaran emisi dari sumber pencemar yang melibatkan publik.

Yang terakhir, Anies dihukum untuk menetapkan status mutu udara ambien daerah di setiap tahun dan mengumumkannya kepada masyarakat; menyusun dan mengimplementasikan strategi dan rencana kelakuan pengendalian pencemaran udara. Hakim menyebut hal ini kudu dilakukan secara terfokus dan melibatkan partisipasi publik.

Gugatan soal polusi udara Jakarta itu diajukan oleh Federasi Ibu Kota ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019. Mereka menggugat tujuh pihak, yakni Presiden Joko Widodo, Gajah Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Di Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, serta Gubernur Banten.

‘Saya mau anak saya hidup bertambah sehat’

Pada Mei berserakan, kualitas udara di Jakarta Pusat dan Jakarta Daksina mayoritas masuk dalam bagian tidak sehat untuk kaum sensitif, sebagaimana ditunjukkan bahan Airnow, pengukur kualitas udara yang dipasang Kedutaan Mulia Amerika Serikat di Jakarta.

Airnow mengukur bagian kecil yang berukuran 2, 5 mikron atau invalid, yang bisa masuk peparu dan membahayakan kesehatan.

Sumber gambar, AIRNOW. GOV

Kondisi ini sudah dikeluhkan warga Jakarta selama bertahun-tahun. Maka itulah sejumlah warga menggugat pemerintah pada tahun 2019 lalu untuk bertanggung jawab atas polusi udara yang terjadi.

Peneliti lembaga Walhi, Khalisah Khalid, adalah salah satu penuntut.

Ia mengaku semakin terdorong mengajukan gugatan sebab anaknya, yang berusia 10 tahun, kerap mengalami alergi dan mimisan sejak kecil.

Oleh sebab itu, menurut Khalisah, udara terang tak bisa ditawar-tawar, baik bagi anaknya maupun anak-anak lain, yang disebutnya gabungan rentan.

“Ini yang melatarbelakangi. Saya ingin bani saya bisa hidup lebih sehat, mendapatkan udara dengan bersih dan sehat.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

“Saya yakin semua karakter tua, semua ibu, mau anaknya bisa tumbuh & berkembang, bukan seadanya, akan tetapi dengan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, ” ujar Khalisah.

Tengah itu, peneliti kesehatan bangsa, Irma Hidayana, mengatakan tersedia korelasi antara udara dengan kotor dengan kesehatan.

Penelitiannya itu dipaparkan era ia menjadi saksi ulung dalam persidangan.

“Di tempat-tempat yang polusi hawa tinggi, tingkat kesehatan pokok dan anaknya lumayan aib, jadi korelasinya terbalik, ” ujar Irma yang selalu penggagas Platform Lapor Covid-19 itu.

Sumber tulisan, KURUN FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

Berdasarkan data Air Quality Life Index yang disajikan Energy Policy Institute, Universitas Chicago, tahun 2020, Indonesia adalah negara paling tercemar kesembilan di dunia.

Patuh laporan itu, polusi udara dapat memperpendek harapan tumbuh rata-rata orang Indonesia sebanyak dua tahun, dan dalam wilayah paling tercemar sebesar tujuh tahun.

Dalam Jakarta, tingkat polusi dikenal enam kali lipat sebab pedoman WHO, dan kalau hal itu terus berlaku, angka harapan hidup masyarakat Jakarta bisa berkurang sebesar 4, 8 tahun.

Pihak penggugat berharap bisa memenangkan perkara ini agar pemerintah dapat menerbitkan regulasi yang menjamin perlindungan kesehatan warga Negara.

Parameter PM 2, 5 hingga uji emisi

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi polusi udara.

Salah satunya, pemerintah memasukkan PM 2, 5 sebagai salah satu parameter pencemaran udara dalam Susunan Pemerintah nomor 22 tahun 2021, ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Departemen, Sigit Reliantoro, dalam pernyataan tertulis pada BBC Indonesia.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

KLHK, katanya, juga sudah membuat baku mutu emisi dengan baru untuk pembangkit elektrik thermal, kendaraan bermotor, industri pupuk, semen.

“Dari segi transportasi penggunaan busway dan regulasi transportasi listrik juga sudah disiapkan. Perlindungan terhadap implementasi peraturan juga sudah dilaksanakan, ” ujarnya.

Pihak tergugat lainnya, yakni pemprov DKI Jakarta juga mengatakan sudah menjalankan sejumlah kebijakan.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan DLH DKI Jakarta, Yusiono Supalal, mengatakan Pemprov dengan gencar melakukan uji emisi kendaraan bermotor, juga langsung mengawasi polusi pabrik-pabrik yang ada.

Ia mengeklaim tren positif dari kebijakan tersebut.

“Jadi bahan hasil pemantauan, kami membangun setiap hari mengukur serta mengevaluasi. Tren dari 2018 sampai 2021 ini [polusi udara] menurun pada DKI Jakarta, ” ujar Yusiono.

Ia memasukkan pihaknya akan melakukan inventarisasi sumber-sumber polusi di Jakarta dalam upaya pengurangan pengotoran udara.

Apakah negeri akan menjalankan putusan pengadilan?

Sebelumnya, sejumlah aktivis pernah menggugat pemerintah dalam peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan, yang juga menggunakan mekanisme citizen lawsuit.

Meski begitu, beberapa poin dari gugatan itu belum dijalankan pemerintah.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Pengajar hukum dunia Universitas Gadjah Mada, Besar Wardana menjelaskan beberapa problematika dalam citizen lawsuit, salah satunya adalah karena metode itu dilakukan dengan urat perdata.

“Dalam situasi citizen lawsuit, yang jadi tergugat adalah negara, mampu presiden, kementerian, gubernur. Masa mereka dinyatakan kalah dan diminta harus melakukan objek, permasalahan timbul karena logika perdata tidak masuk, di dalam hal ini ke hal administrasi negara.

“Ada sewarna blind spot (titik buta) sehingga menyebabkan gugatan-gugatan citizen lawsuit yang banyak dimenangkan, seperti dalam kasus Palangkaraya, eksekusinya lambat karena kepala eksekutorial yang dikeluarkan PN hingga MA belum bisa memaksa putusan itu dikerjakan oleh negara, ” ujarnya,

Meski kadang dianggap sebagai “kemenangan di arah kertas”, menurut Agung, kemenangan bisa menjadi secercah jalan yang menunjukkan negara telah gagal dalam mewujudkan dunia hidup yang sehat.

“Dan itu termanifestasi dalam putusan hukum, ” ujarnya.

Dalam hal pemerintah lambat melaksanakan eksekusi pengadilan, Agung mengatakan penggugat bisa meminta pengadilan memanggil tergugat.

Di sana, ujarnya, pengadilan bisa membuat tergugat membuat rencana atau timeline pelaksanaan eksekusi untuk memenuhi kewajiban mereka.