Kepala Jokowi: Tes Wawasan Kewarganegaraan nasional tidak dapat dijadikan dasar memberhentikan 75 pegawai KPK

Diperbarui 13 menit yang semrawut Sumber gambar, ANTARA FOTO Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tes wawasan kewarganegaraan nasional tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

presiden-jokowi-tes-wawasan-kebangsaan-tidak-dapat-dijadikan-dasar-memberhentikan-75-pegawai-kpk-10

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan tak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pernyataannya melalui YouTube, Presiden Jokowi mengatakan pengalihan status personel KPK menjadi aparatur biasa negara (ASN) harus menjadi bagian dari pemberantasan korupsi yang sistematis.

Oleh sebab itu, lanjutnya, tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK menjadi masukan untuk pemeriksaan langkah-langkah KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK.

“Dan tidak langsung dijadikan dasar untuk mengeluarkan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes, ” tegasnya, pada Senin (17/05).

Jika ada kekurangan, lanjut Presiden Jokowi, masih ada jalan memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

“Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi, ” kata Presiden Jokowi.

Baca juga:

Pemberitahuan Presiden Jokowi yang disampaikan melalui YouTube ini muncul beberapa hari setelah KPK membebastugaskan 75 pegawainya sebab tidak lolos Tes Paham Kebangsaan (TWK).

Keputusan Persen Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membebastugaskan 75 pegawainya sebab tidak lolos Tes Paham Kebangsaan (TWK) menimbulkan pro-kontra atau “perang narasi” dalam kalangan warganet.

Telaah dari Indonesia Indicator menunjukkan, kelompok pro keputusan KPK tersebut beralasan pada ‘isu rotasi jabatan adalah hal yang biasa’.

Sedangkan kelompok kontra menekankan pada adanya upaya pelemahan lembaga anti-rasuah itu di balik tak lolosnya para pegawai tersebut dalam rangka pengalihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Dalam hal ini, terbagi dalam tiga ikatan percakapan, pro-pemerintah, oposisi, & akun netral (netizen organik/biasa), ” kata Direktur Hubungan Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, Rabu (12/05).

Menambahkan itu, Direktur dari sistem penjabaran Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan, dalam dua keadaan terakhir, cuitan di garis masa media sosial, sesuai Twitter, masih bersifat organik baik yang pro dan kontra karena belum ada operasi atau kampanye dengan dilakukan.

“Polanya era ini lebih banyak karakter yang memberikan komentar. Serupa saat Febri Diansyah mantan jubir KPK me-twit selalu ada komentar yang mengkonter. Jadi ada semacam konflik narasi di media baik, ” kata Ismail.

Puisi, ajakan boikot tenggat Taliban

Sumber gambar, Antara Foto/Aprillio Akbar

Di Twitter contohnya, terdapat dua trending topik yang bergema mencuaikan tanda pagar #BeraniJujurPecat secara lebih dari tiga seperseribu twit dan #KPKrasaCukung secara hampir enam ribu twit, Rabu sore (12/05).

Tagar tersebut berisi perlawanan atas keputusan KPK yang melepastugaskan pegawainya yang tak lolos TWK.

Sementara tersebut, terdapat juga #KPKHarusBersih yang berisi dukungan kepada kesimpulan KPK itu.

Situs penjabaran media sosial Spredfast mencatat, pembicaraan seputar “KPK” melonjam mulai 4 Mei awut-awutan, atau pada hari vonis gugatan uji materi UNDANG-UNDANG KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejak tersebut hingga Rabu sore (12/05) terdapat lebih dari 40 ribu twit yang menyimpan kata kunci “KPK”.

Sumber gambar, Antara Foto/Aprillio Akbar

Beberapa twit yang kontra dengan keputusan KPK datang dari masyarakat hingga tokoh publik, seperti mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang mencuit, ” Kalau penguasa sdh berkolaborasi dg perampok atau sdh mengikuti merampok, maka pekerjaan mula-mula yg dilakukan adalah mengeluarkan orang yg antiperampok #BeraniJujurPecat”.

Ekonom Senior Faisal Basri bahkan mengajak warganet, terkait isu ini, untuk memboikot dan menarik uang sebab bank-bank BUMN maupun non-BUMN yang ia tuding menggaji perusahaan para oligarki porakporanda terutama perusahaan tambang keras kepala bara yang tidak santun lingkungan.

Tidak mundur di situ, guru tinggi ekonomi dari Universitas Nusantara yang juga pernah mengisi beberapa kursi menteri, Emil Salim juga membuat puisi kekecewaan atas pembebastugasan 75 pegawai KPK tersebut.

Pemimpin PP Muhammadiyah yang pula mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas membantah adanya isu radikalisme yang ada pada tubuh KPK, seperti dengan ditulis akun @muhammadiyah.

“Berhembusnya isu radikalisme dan Taliban di tubuh KPK ialah narasi yang dibuat-buat buzzer. Tudingan tanpa bukti dengan kuat tersebut selain berniat melemahkan fungsi KPK sebagai lembaga independen, juga merupakan tindakan radikalisme politik. ”

Sementara di sisi lain, warganet yang pro keputusan KPK, seperti akun @RafikaBayu menuliskan, “Luar biasa… ternyata cara efektif membersihkan KPK dr genk taliban adl tes TWK … Dinon aktifkan pimpinan KPK, Roman Baswedan dkk melawan. Kepala kata utk mereka… GAK TAU MALU! ”

Rumor adanya dugaan kelompok Taliban di tubuh KPK pula pernah diungkapkan oleh motor media sosial Denny Siregar.

Hal senada juga diungkapkan @QaisRafif dan @yunita_bayu dengan mendukung keputusan KPK.

Tatkala itu menurut analisis Drone Emprit, kelompok masyarakat yang kontra keputusan KPK lebih besar dibandingkan yang menanggung.

“Narasi yang lahir saat itu ada memihak dan kontra terhadap penonaktifan ini, namun yang menyesatkan banyak adalah narasi dengan mendukung 75 pegawai KPK, ” kata Ismail Fahmi.

‘Menghambat’ penanganan kasus besar

Sumber gambar, ANTARA/WAHYU PUTRO A

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai, metode KPK yang disebut menonaktifkan pegawai tersebut bertujuan buat menghambat penanganan perkara korupsi skala besar yang sedang diusut, mulai dari terkaan korupsi bansos, suap baka lobster, KTP elektronik, serta lainnya.

Namun, KPK membantah tudingan telah menonaktifkan pegawainya yang tidak lolos TWK.

Pelaksana Perintah Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, pegawai tersebut diperintahkan untuk menyerahkan suruhan dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

“Saat ini pegawai itu bukan nonaktif karena seluruh hak dan tanggung berat kepegawaiaannya masih berlaku … Penyerahan tugas ini dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala & menghindari adanya permasalahan asas berkenaan dengan penanganan kejadian yang tengah berjalan, ” kata Ali dalam data tertulis kepada sejumlah media.

Respon DPR yang melegalkan alih status pegawai KPK

Sumber gambar, ANTARA/MOCH ASIM

Alih status personel KPK menjadi ASN merupakan amanah yang tercantum di dalam revisi UU KPK dengan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Saat tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sesi paripurna Selasa (17/09/2019) bertanya, “apakah pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU? ”

Anggota DPR menjawab dengan serempak “setuju” dengan sejumlah catatan dari Bagian Partai Gerindra, PKS & Demokrat.

Namun di saat aturan itu dilaksanakan yang kemudian menimbulkan ‘perang’ riwayat di masyarakat dan warganet, DPR menunjukan sikap yang berbeda.

Wakil Ketua Komisi III DPR lantaran fraksi Partai Amanat Nasional Pangeran Khairul Saleh meminta KPK tidak memberhentikan 75 pegawai tersebut, dan menyarankan agar mereka diangkat menjelma pegawai pemerintah dengan konvensi kerja (PNS Kontrak).

Bagian DPR dari fraksi Golongan Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera meminta KPK buat mempertahankan pegawainya yang tidak lolos tes.

“Pegawai-pegawai ini mestinya bisa dipertahankan. Jika ybs tidak lolos tes tsb, perlu diiringi dengan memberikan kesempatan untuk memperkuat wawasan kebangsaan. Tersedia Lemhannas yang bisa membangun melakukan pembinaan. Kecuali itu memutuskan sendiri untuk mundur, ” kata Mardani di dalam akun Twitternya.

Lalu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Santoso dalam keterangannya ke media mengatakan, tidak lolosnya 75 pegawai itu memunculkan kesan mereka mau disingkirkan dan juga menunjukan indikasi revisi UU KPK buat melemahkan lembaga anti-rasuah itu.

Hingga berita tersebut dibuat, beberapa anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPR dari Komite III yang menjadi kelompok pendukung pemerintah belum merespon saat dihubungi BBC News Indonesia.

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tercantum dalam Pasal 1 ayat 6 UU Bagian 19 tahun 2019 tentang KPK yang berbunyi “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara bertemu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara. ”

Merespon itu, pada 24 Juli lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tarikh 2020 tentang Pengalihan Personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Alih posisi itu kemudian diperkuat sebab Peraturan Komisi (Perkom) Bagian 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan status pegawai menjadi ASN.