‘Di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan’, nelangsa warga dan alam di lingkar tambang

58 menit yang selanjutnya Sumber gambar, Walhi Sulawesi Selatan Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, ada jejak konflik sosial dan kerusakan lingkungan di wilayah lingkar pertambangan.

  • Raja Eben Lumbanrau
  • Wartawan BBC News Indonesia

nelayan dan keluarganya di Pulau Kodingareng, Makasar, Sulawesi Selatan berdemo menolak penambangan pasir laut.

Sumber gambar, Walhi Sulawesi Selatan

Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, ada jejak konflik sosial dan kerusakan lingkungan di wilayah lingkar pertambangan.

“Di mana ada tambang, pada situ ada penderitaan warga. Di mana ada tambang, di situ ada kerusakan lingkungan, tidak akan bisa berdampingan, ” kata pemimpin Jaringan Tambang (JATAM) Merah Johansyah kepada wartawan BBC News Indonesia, Raja Gerade Lumbanrau, Jumat (20/05).

Merah mengatakan, lingkungan “dirusak” lalu masyarakat “dibungkam” paksa demi terlaksananya komoditi prioritas yg menjadi tulang punggung pemasukan negara itu.

Namun, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah tudingan tersebut.

Baca juga:

“Siapapun yang mengatakan tidak dapat [berdampingan], hemat ya mereka tidak melihat secara utuh, ” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Kraft dan Sumber Daya Nutrient, Ridwan Djamaluddin.

Ridwan meminta masyarakat untuk juga melihat manfaat tambang untuk kehidupan, peran kekayaan alam itu bagi perekonomian Indonesia dan upaya pemerintah proses penguatan regulasi.

“Terlalu naif jika kegiatan [pertambangan] tidak mengubah lingkungan hidup. Yang dipertahankan adalah fungsi ekologisnya, kalau misalnya bukit jadi rata selama fungsi ekologisnya bukan rusak, masalahnya apa pada situ? ” kata Ridwan.

Di pekan peringatan lingkungan hidup, BBC News Philippines merangkum beberapa nelangsa warga lingkar tambang yang mengklaim haknya “direnggut” paksa dengan tambang serta dampak lingkungan yang terjadi.

‘Menggadaikan semua demi bertahan hidup’

(Pertambangan pasir laut : Makassar, Sulawesi Selatan)

Wajah Daeng Sahabu, nelayan di Pulau Kodingareng, Makasar, Sulawesi Selatan, terlihat lesu menyaksikan pertambangan pasir merusak terumbu karang tempat ia biasa mengambil ikan : warga menyebut area tersebut Coppong Lompo dan Coppong Cadi.

“Ikan tenggiri dulunya dapat 10 ekor satu hari, sekarang satu saja sulit. Coppong itu contohnya kota mati [dasar lautnya], ikan menghilang karena terumbu karangnya rusak oleh tambang, ” kata Sahabu kepada wartawan Darul Amri yang melaporkan untuk BBC Information Indonesia di Pulau Kodingareng, Sabtu (22/05).

Berdasarkan information Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan, kapal penambang pasir berukuran 230 meter dan beroperasi sejak Februari tahun lalu mampu menarik puluhan ribu kubik pasir laut dalam sehari untuk proyek reklamasi Makassar New Port (MNP) yang diklaim akan menjadi pelabuhan termegah di wilayah Indonesia timur.

Rencana pembanguan Makassar New Port yang mengambil pasir laut dari wilayah sekitar Pulau Kodingareng, Makasar, Sulawesi Selatan.

Akibatnya, ia dan nelayan lain enggan melaut karena selalu merugi. Bibir Sahabu yang bekerja sebagai nelayan pancing gemetar saat menceritakan perjuangannya dalam bertahan hidup.

“Saya harus menggadaikan semua emas hingga perahu. Bahkan tiga anak saya kini terancam bukan bisa melanjutkan studinya, inch kata Sahabu.

Pengalaman serupa juga dialami Kenna, istri nelayan, yang terus berutang untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena pendapatan suami yang hanya Rp10. 500 hingga merugi setiap kali melaut.

Kenna, istri nelayan di Pulau Kodingareng, Makasar, Sulawesi Selatan, yang terus berutang untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Sumber gambar, Darul Amri

“Biasa pinjam beras, pinjam gula dan dibayar kalau dapat ikan. Seandainya ada penambang [kapal] begitu [terguncang] jantungku, mau sekali saya ke atas [kapal], ” kata Kenna sambil menyeka air mata.

Berdasarkan riset Walhi Sulsel akhir tahun lalu, masyarakat di Pulau Kodingareng mengalami kerugian hingga Rp80 miliar akibat tambang pasir laut ini.

“Tambang pasir laut itu berbahaya bagi ekologi laut serta kehidupan sosial masyarakat pada pulau-pulau kecil yang sangat miskin dan sangat bergantung pada pelestarian lautnya, ” jelas Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin.

Selain dituduh “merusak” kehidupan nelayan di Pulau Kodingareng, dalam catatan Walhi, tambang pasir juga diklaim sebagai penyebab abrasi yang merusak 27 rumah dan fasilitas umum di garis pantai.

Pemakaman di pesisir pantai Desa Sampulungan, Kabupaten Takalar, terdampak abrasi.

Sumber gambar, Darul Amri

Seperti di pesisir pantai Desa Sampulungan, Kabupaten Takalar yang berjarak sekitar 27 kilometer dari Kota Makassar.

“Abrasi itu akibat penambangan pasir karena sebelumnya tidak ada. Itu kuburan yang sudah lama terkena abrasi sejak tambang operasi, ” kata Darwin Daeng Taba, warga Sampulungan, yg dapur rumahnya rusak tergerus air laut.

Ketika dikonfirmasi, Pelindo IV Makassar selaku pemrakarsa proyek tambang pasir untuk reklamasi megaproyek MNP menjawab singkat.

“Tamat ini, sudah tidak ada lagi reklamasi di MNP, ” jawab Corporate Secretary PT Pelindo IV (Persero), Dwi Rahmad Toto melalui pesan singkat.

‘Batuk, muntah darah hingga membeli air’

(Pertambangan nikel – Halmahera Timur, Maluku Utara)

Di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, pertambangan menyebabkan pencemaran lingkungan.

Sumber gambar, Jatam

Di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, pertambangan disebut-sebut telah “memporakporandakan” kehidupan masyarakat.

Warga Maba Pura, Halmahera Timur, Maluku Utara, Muh Ruh menceritakan, polusi udara yg tercemar debu tambang mengakibatkan beberapa masyarakat menderita sesak nafas hingga muntah darah.

“Debu itu seperti kristal, pecahan kaca halus yang jika masuk pernafasan akan mengiris-iris orang di dalam jika terus dihirup, inch kata Ruh.

Bukan hanya kesehatan, pertambangan juga merusak hutan dan mencemari laut tempat warga mencari makan.

Area izin usaha tambang di Halmahera Timur, Maluku Utara.

“Akibatnya masyarakat kini harus membeli air untuk minum karena sumber air telah tercemar, padahal ratusan tahun kami mendapatkan air gratis dri alam, ” katanya.

Saat melawan, masyarakat dihadapkan dengan kekuatan negara sehingga mereka hanya bisa diam menanggung penderitaan.

“Tambang memberikan kesejahteraan, kesejahteraan yg mana? Masyarakat semakin hancur dan miskin, ” katanya.

“Inang” Batak tinggalkan rumah dan turun ke jalan

(Pertambangan biji seng – Kabupaten Dairi, Sumatera Utara)

Ibu-ibu di Dairi, Sumatera Utara berdemonstrasi menolak rencana tambang di wilayahnya yang berpotensi merusak lingkungan.

Sumber gambar, Sekretariat Bersama Advokasi Tolak Tambang

Di depan Kantor Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Senin (03/05), ratusan inang (ibu-ibu, dalam bahasa Batak) meninggalkan rumah lalu ladangnya.

Mereka melawan dominasi lelaki yang kental di budaya Batak untuk bergabung dengan aliansi penduduk sipil menuntut pemerintah segera mencabut izin perusahaan proses pertambangan biji seng pada wilayahnya.

Baca juga:

Inang Rainim boru Purba, warga Desa Pandiangan, dalam keterangan pers yang diterima BBC News Indonesia, mengungkapkan kegelisahannya.

“Sebagai perempuan kami sangat rentan dengan potensi dampak yang akan terjadi. Baik keberlangsungan air kami, pertanian kami dan keberlanjutan pendidikan anak-anak kami, ” kata Rainim, satu di antara sekitar 350 inang-inang yg berjuang.

Dalam budaya Batak, khususnya masyarakat tradisional, ibu-ibu menjadi tulang punggung keluarga.

Ibu-ibu dan aliansi masyarakat sipil berdemonstrasi menolak rencana tambang di depan kantor Pemkab Dairi, Sumatera Utara.

Sumber gambar, Sekretariat Bersama Advokasi Tolak Tambang

Mereka mengurus rumah, memenuhi kebutuhan suami, mengajar anak, hingga mengurus ternak dan bertani, kata Sarah Naibaho, pendamping ibu-ibu tersebut dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih.

“Kemarahan, kegelisahan, serta kekhawatiran timbul di pra ibu-ibu ini yang dekat dengan hutan, tanah, atmosphere. Sehingga mereka bersatu serta melawan, ” kata Dorothy.

Salah satu yg paling mengkhawatirkan para ibu-ibu itu adalah pembangunan bendungan limbah yang dekat dengan lahan permukiman, pertanian, dan sumber air mereka.

“Bendungan dibangun di tanah rawan gempa, yaitu patahan Bahorok dan patahan Lae Renun sehingga potensi jebol sangat besar. Jika terjadi, maka limbah beracun jadi mengalir ke sungai hingga ke Aceh. Rusak sepenuhnya kehidupan, ” kata Dorothy.

Perjuangan ibu-ibu Dairi mendapat dukungan dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang telah mengkampanyekan isu ini dalam jejaring gereja sedunia dan pra pejuang lingkungan internasional.

“HKBP memberikan topangan terhadap perjuangan 91 ribu orang warga kita di sana, dan warga kita pada tempat bendungan mau dibuat ada 284 jiwa pada Desa Sopokomil, Dairi, ” kata pimpinan tertinggi / Ephorus HKBP Robinson Butarbutar.

Robinson menegaskan, HKBP mendukung investasi dan pembangunan, namun harus berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup.

“Artinya HKBP menarik tambang yang merusak lingkungan dan masyarakat. Jangan sampai nanti kita semua menyesal karena terjadi bencana menarik, banyak yang terbunuh, sungai sampai Aceh tercemar. Tersebut akan kita sesali, inch katanya.

Area izin usaha tambang di Dairi, Sumatera Utara.

Terkait dengan penolakan dan kekhawatiran akan potensi bencana pada Dairi, Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin meminta masyarakat untuk tidak khawatir.

“Semua insinyur tambang mengambil pelajaran geologi dasar dan tahu apa itu patahan dan teknik hidup bersama dengan patahan, ” kata Ridwan.

Ridwan mengatakan, Indonesia berada di atas sesar atau patahan – total 295 patahan yang rawan terjadinya gempa bumi.

“Jangan karena kenal kata patahan selanjutnya seolah-olah daerah itu haram. Ada proses tahapan melalui AMDAL, studi kelayakan dan lainnya. Kita menyikapi dan mencermati faktor-faktor itu dengan hati-hati, ” katanya.

Terancamnya burung endemik yg bangkit dari satu abad ‘kepunahan’

(Pertambangan emas – Kepulauan Sangihe)

Burung seriwang sangihe, atau yang disebut masyarkat lokal sebagai manu' niu sempat dianggap "punah" selama seratus tahun, dan ditemukan kembali 20 tahun lalu.

Sumber gambar, Burung Indonesia

Di utara pulau Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, rencana pertambangan emas disebut berpotensi melenyapkan burung endemik yang bangkit dari satu abad ‘kepunahan’ dan juga ‘menenggelamkan’ setengah wilayah pulau tersebut.

Burung itu adalah seriwang sangihe, atau yang disebut masyarkat lokal sebagai manu’ niu. Burung ini sempat dianggap “punah” selama seratus tahun, sampai sekitar twenty tahun lalu, ketika mereka terlihat kembali di hutan Gunung Sahendaruman.

Survei Burung Indonesia tahun 2014 mengatakan, hanya terdapat thirty four hingga 119 individu spesies burung ini di dunia.

Selain manu’ niu, wujud sembilan jenis burung endemik lain yang juga terancam punah jika habitatnya Gunung Sahendaruman yang masuk di dalam wilayah izin tambang dieksploitasi.

“Burung-burung ini sebatas dapat dijumpai di lembah dan puncak Gunung Sahendaruman dan memiliki peran sangat penting dalam keseimbangan ekosistem hutan, seperti pengontrol hama, agen alam, penyerbuk alami dan petani hutan, inch kata Ganjar Cahyo Aprianto, peneliti dari Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia / dikenal dengan Burung Indonesia.

Area izin usaha tambang emas di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara.

Perusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS) sudah mengantongi izin lingkungan serta izin usaha produksi pertambangan emas di gunung purba seluas lebih dari three or more. 500 hektare, dari complete 42. 000 hektare izin wilayah yang meliputi setengah bagian selatan Pulau Sangihe.

Juru bicara gerakan masyarakan bernama Save Sangihe Island, Samsared Barahama, mengatakan pertambangan emas itu juga dapat “menenggelamkan” Pulau Sangihe.

“Dari total seventy. 000 hektare pulau, forty two. 000 jadi wilayah tambang, pulau kami akan tenggelam dalam kerusakan, dari hilangnya hutan sebagai sumber surroundings masyarakat. Lalu tercemarnya pesisir dan tanah oleh limbah beracun yang menyebabkan hilangnya pekerjaan masyarakat (nelayan serta petani), ” kata Samsared.

Manajer Tambang PT Tambang Mas Sangihe (TMS), Bob Priyo Husodo, memiliki pandangan berbeda terkait penolakan warga dan potensi kerusakan yang akan ditimbulkan andai perusahaan beroperasi.

“Situasi pada desa kami [lingkar tambang] aman sebenarnya, tersebut ada yang mempolitisir. Namun sudah lah, prinsipnya kami akan fokus pada pembebasan lahan, kami mendekati satu per satu [warga] untuk pembebasan lahan. Semuanya positif, dukungan masyarakat mengalir, ” kata Frank.

‘Tambang = penderitaan + kerusakan lingkungan’

Seorang pekerja penambangan batu bara di luar Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Sumber gambar, AFP

Berdasarkan data JATAM, sekitar 44% daratan Indonesia telah diberikan untuk sekitar 8. 588 izin cara tambang.

Jumlah itu seluas 93, 36 juta hektare atau sekitar empat kali lipat dari luas Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Akibatnya, kata koordinator JATAM Merah Johansyah, “Di mana wujud tambang, di situ wujud penderitaan warga. Di mana ada tambang, di situ ada kerusakan lingkungan. Tidak akan pernah bisa berdampingan. ”

Merah menjelaskan, penderitaan masyarakat muncul karena pengurus negara telah gagal memastikan hak masyarakat mendapatkan informasi ketika tambang beroperasi, ditambah terjadinya “kongkalikong” demi kepentingan ekonomi dan politik.

Negara juga kata Merah tidak memberikan ruang vorbehalt bagi masyarakat untuk menolak tambang yang diputuskan sepihak dari atas ke bawah.

“Terjadilah konflik dari ujung barat hingga timur Indonesia di wilayah pertambangan karena warga tidak dilibatkan, ” katanya.

Sebaliknya, ujar Merah, ketika penolakan warga terjadi, negara menggunakan aparaturnya untuk “meredam”.

“Di Sulawesi Selatan, penduduk yang merobek uang suap dari perusahaan dipenjara. Pada Banyuwangi, warga yang menolak dicap PKI. Di Wadas, anak-anak muda yang menolak dicap anarko, ” katanya.

Konflik tambang pada Indonesia

Organisasi nirlaba Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat forty five kasus konflik tambang sepanjang 2020 atau meningkat empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Sebanyak 13 pada antaranya melibatkan aparat kepolisian.

Warga penolak tambang emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI), Banyuwangi, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka perusakan setelah terjadi bentrok dengan pihak perusahaan yg juga berujung pada penganiayaan warga.

Sedikitnya 13 orang pada Bangka Belitung dilaporkan REHABILITATION Timah ke aparat kepolisian dengan tuduhan menghalang-halangai aktivitas pertambangan yang diatur dalam Pasal 162 UU Minerba.

Setidaknya 11 jamaah ditangkap saat menggelar aksi Hari Buruh di kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Halmahera Tengah, Maluku Utara, dalam 1 Mei 2020. Aksi ini berujung pembakaran warung, pos, smelter dan salah satu mobil. Terduga pembakar dijerat KUHPidana.

Dalam aksi tersebut, buruh menuntut beberapa permintaan, di antaranya tolak pemutusan hubungan kerja, kembalikan izin resmi untuk buruh di PT IWIP, REHABILITATION IWIP harus melakukan pembatasan sosial (lockdown) selama masa pandemi Covid-19 dan bayar upah pokok 100 persen, dan lainnya.

Sebanyak tiga orang nelayan yang melakukan aksi merobek amplop berisi uang sebagai penolakan ganti rugi perusahaan tambang PT Boskalis dijerat dengan Pasal 35 UU Mata Uang. Nelayan dituduh merendahkan mata uang. Namun, pihak nelayan mengklaim tak tahu bahwa di dalam amplop terdapat uang.

Penangkapan 11 jamaah yang terdiri dari tujuh nelayan, tiga aktivis pers mahasiswa, dan satu aktivis lingkungan dalam aksi penolakan tambang PT Boskalis di Makassar. Seorang peserta aksi diduga dianiaya polisi dengan tuduhan meledakkan bom molotov.

Sebanyak 12 orang peserta aksi protes terhadap PT Virtue Dragon dijerat Pasal 170 KUHP tentang tindakan pengrusakan dan sejumlah pasal lainnya oleh Polda Sulawesi Tenggara. Aksi damai berujung rusuh di kawasan industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan catatan akhir tahun 2020 JATAM, terjadi 45 konflik pertambangan, yaitu 22 kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, 13 kasus perampasan lahan, delapan kasus kriminalisasi warga yang menolak tambang (korban kriminalisasi 69 orang), dan dua kasus pemutusan hubungan kerja.

Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan 11 konflik. Sehingga, total konflik tambang yg muncul di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak 2014 adalah 116 kasus.

Lantas apa solusinya? Sederhana, kata Merah, ialah moratorium perizinan dan proses evaluasi atas izin yang telah diberikan.

Dirjen Minerba: Lihat pertambangan secara utuh

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin.

Sumber gambar, Kemenko Kemaritiman dan Investasi

Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin, meminta masyarakat untuk melihat pertambangan secara utuh, bukan hanya dari sisi negatif yang ditimbulkan namun juga manfaatnya.

“Tahu tidak, hampir semua barang yang kita pegang berasal dari tambang. Dari telepon, komputer, mobil, pesawat, dan lainnya. Oleh karena itu yang mengatakan tidak dapat [berdampingan], hemat saya mereka harus melihat secara utuh, ” kata Ridwan.

Ridwan pun membantah andai kegiatan pertambangan tidak memperhatikan kepentingan lingkungan dan penduduk.

“Bumi kita ini cuma satu, mau pecinta lingkungan, mau ahli geologi seperti saya hidup di bumi yang sama, pastilah kita ingin menjaga bumi ini baik-baik, ” kata Ridwan.

Menurutnya jadi terlalu naif untuk berharap agar pertambangan tidak mengubah lingkungan.

“Yang anda pertahankan itu fungsi ekologisnya, selama tidak rusak masalahnya apa? Jangan sampai karena adanya patahan seperti di Dairi atau pulau ingusan di Sangihe, kita menjadi tidak bisa memanfaatkan kekayaan yang ada, ” katanya.

Pemerintah, kata Ridwan, terus melakukan perbaikan dengan membuat regulasi yang berpihak pada lingkungan, dan proses pembenahan terhadap pertambangan tanpa izin.

“Bahkan bisa dikenakan pidana jika [perusahaan tambang] tidak melakukan sesuai ketentuan, ” katanya.