Vaksin Covid-19 ‘dijual ilegal’ ke masyarakat di Sumatera Mengetengahkan, diduga libatkan dokter & pegawai Dinas Kesehatan, bagaimana pengawasan stok vaksin?

sejam yang lalu Sumber gambar, Antara Foto Setelah mengungkap alat tes antigen bekas di Bandara Kualanamu, Kepolisian Daerah Sumatera Utara saat ini membongkar dugaan praktik perniagaan ilegal vaksin Covid-19.

vaksin-covid-19-dijual-ilegal-ke-masyarakat-di-sumatera-utara-diduga-libatkan-dokter-dan-pegawai-dinas-kesehatan-bagaimana-pengawasan-stok-vaksin-14

Sumber gambar, Antara Foto

Setelah mengungkap metode tes antigen bekas pada Bandara Kualanamu, Kepolisian Daerah Sumatera Utara kini membongkar dugaan praktik perdagangan ilegal vaksin Covid-19.

Vaksin yang seharusnya percuma justru diduga dijual kepada masyarakat yang bersedia membayar.

Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, tak menampik bahwa pengawasan terhadap kegiatan vaksinasi perlu diperkuat, terutama di tingkat pemerintah daerah.

Sejauh ini, sebanyak empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Besar di antara mereka berperan sebagai dokter.

Kepolisian menyebut ke-2 dokter ini diduga menyala sama dengan seorang penyuplai properti untuk mencari konsumen dan lokasi vaksinasi.

Sesudah semua siap, berdasarkan penyelidikan kepolisian, dokter tersebut “akan mengupayakan vaksin dari rekannya di Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara”.

Tak tanggung-tanggung, bisnis ini disebut menjadikan ribuan pelanggan dalam masa sebulan dan meraup makna hingga Rp271 juta.

Baca juga:

Dengan jalan apa kasus ini terungkap?

Ulah yang diduga dilakukan para-para pelaku terbongkar setelah keterangan sampai ke polisi kalau ada kegiatan vaksinasi pada suatu kompleks perumahan pada Kota Medan pada 18 Mei 2021.

Perumahan tersebut hanya berjarak sekitar 600 meter dari gudang vaksin Covid-19 yang berada di Kantor Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara.

Saat tersebut, setidaknya terdapat 50 pengikut yang disuntik vaksin oleh dua orang vaksinator.

Sesudah diselidiki kepolisian, vaksinasi tersebut ternyata dipungut biaya.

Tak cuma itu, para pesertanya juga belum tercatat dalam daftar penerima vaksin Covid-19 yang ditentukan negeri.

Sumber gambar, Nanda Fahriza Batubara

Siapa yang diduga terlibat?

Sejauh ini, ada empat orang yang sudah ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan penyelewengan vaksin Sinovac. Keempatnya berinisial Se (40), IW (45), KS (47), dan Su.

Se ialah agen properti. Dua simpulan lain, yakni IW serta KS, berprofesi sebagai tabib berstatus aparatur sipil negeri. IW bekerja di Tim Kesehatan Rumah Tahanan (Rutan) Klas 1 Tanjung Gusta Medan, dan KS berfungsi di Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara.

Sedangkan Su menjabat Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara.

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Penuh RZ Panca Putra Simanjuntak, mengatakan Se bertugas jadi koordinator guna mengumpulkan orang-orang yang mau divaksin dengan cara meminta imbalan Rp250. 000 per orang.

Adapun IW, KS dan Su menjadi pihak yang menyimpan vaksin.

Sumber gambar, Antara Menjepret

Belakangan diketahui bahwa IW juga pernah tersaruk kasus penipuan dan dihukum dua tahun penjara. Kala itu, dia masih bekerja sebagai dokter di sepadan Puskesmas di Langkat.

Peristiwa itu tidak membuatnya kehilangan status sebagai aparatur biasa negara. Setelah bebas, IW dimutasi ke Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara.

Kepolisian Daerah Sumatera Melahirkan tidak berhenti sampai pada sini. Selain empat simpulan, penyidik juga memanggil bekas Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara, Alwi Mujahit Hasibuan, dan Pelaksana Tugas Kadis Kesehatan Pemprov Sumut, Aris Yudhariansyah.

Pada April 2021 lalu, Alwi masih menjabat Kepala Dinas Kesehatan tubuh Pemprov Sumatera Utara. Sedangkan Aris merupakan sekretaris jawatan.

Setelah Alwi digeser menjelma Kepala Dinas Pemberdayaan Rani dan KB pada pertengahan Mei 2021, Aris diangkat menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara.

Aris kini pula menjabat sebagai Juru Kata Satgas Penanganan Covid-19 Sumatera Utara.

Bagaimana pelaku berbuat?

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Panca Anak Simanjuntak, menjelaskan bahwa Se menghubungi IW agar menyediakan vaksin sesuai jumlah suruhan.

“Ternyata Se berkoordinasi dan dibantu oleh ASN dari dokter Rutan Semenanjung Gusta Medan, yaitu dokter IW. Selaku dokter di Rutan Tanjung Gusta, vaksin ini seharusnya diberikan kepada pelayan publik dan napi di rutan itu. Oleh sebab itu vaksin tidak diberikan ke sana tapi diberi kepada masyarakat yang membayar, ” papar Kapolda Sumut pada wartawan di Medan, Nanda Fahriza Batubara, yang mengadukan untuk BBC News Indonesia .

Baca juga:

Se mengaku sebagai penghubung bagi masyarakat yang ingin divaksinasi.

“Saya menjembatani teman-teman dengan sangat ingin diberi vaksin, ” ujar Se di Mapolda Sumatera Utara, Medan, 21 Mei 2021.

Kemahiran di bidang properti menjelma modal bagi Se untuk berhubungan dengan sejumlah pemimpin kompleks perumahan.

Se juga memanfaatkan jaringannya dan dapat menggalang ribuan orang yang bersedia membayar vaksin.

Setelah dapat pelanggan dan menetapkan lokasi, dia menghubungi IW agar menyediakan vaksin sebati jumlah permintaan.

Selain IW, Se juga berkomunikasi secara KS untuk menyediakan vaksin dalam beberapa kali jalan.

“Setelah tanggal dan wadah ditentukan, maka vaksinasi terlaksana, setelah itu teman-teman menyiapkan dana ke saya, setelah selesai saya beri pada dokter secara tunai & nontunai, ” kata Se.

Sumber gambar, Antara Foto

Untuk praktik vaksinasi teranyar, Se bekerja sama dengan IW.

Lalu IW mengirim surat permohonan ke Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara untuk meminta jatah vaksin para tahanan serta narapidana.

Kedekatan IW dengan Su bahkan memungkinkannya minta vaksin tanpa melalui tulisan resmi.

“Vaksin saya ambil dari dinas kesehatan dengan langsung. Kalau yang pakai surat permohonan itu untuk Rutan. Tapi untuk yang sosial itu saya mohon secara lisan kepada Pak Su. Saya langsung berkunjung ke kantornya, ” sekapur IW.

Vaksin yang sepatutnya diperuntukkan buat para warga rumah tahanan itu lalu dijual dan disuntikkan kepada pelanggan mereka.

Akibat kasus ini, Se, IW, dan KS dijerat dengan urusan tindak pidana korupsi dan suap.

Sedangkan Su hingga kini masih dijerat dengan pasal tindak pidana penyelewengan.

“Saudara Su kami kenakan pasal 372 dan 374 KUHP. Dan tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan hendak kita naikkan statusnya asalkan cukup bukti untuk diterapkan pasal tindak pidana manipulasi, ” kata Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak.

Sumber tulisan, Nanda Fahriza Batubara

Berapa keuntungan yang diduga diperoleh para tersangka?

Berdasarkan penyidikan, para pelaku tidak hanya sekali menggelar vaksinasi secara memungut biaya.

Mereka membicarakan praktik ini dimulai di April 2021 dan telah 15 kali beraksi pada berbagai tempat. Rata-rata dikerjakan di dalam kompleks perumahan elite, mulai dari Sumatera Utara hingga Jakarta.

Untuk satu dosis vaksin, para pelaku mematok harga Rp250. 000. Dari jumlah tersebut, Se diduga menarik fee Rp30. 000. Selebihnya disetor ke penyedia vaksin.

Dalam kurun waktu sebulan, Se berhasil mengumpulkan 1. 085 orang pelanggan dengan keuntungan mencapai Rp271 juta.

Anugerah hal itu, Se mendapat total fee senilai Rp32, 5 juta. Selebihnya diserahkan kepada IW dan KS.

Dari 15 kali kegiatan vaksinasi, Se mengaku telah tujuh kali bekerja serupa dengan IW. Selebihnya vaksin diperoleh berkat bantuan KS.

Mengapa ini bisa terjadi?

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Mengadukan, Anak Agung Gde Krisna, mengatakan perbuatan IW tak berkaitan dengan urusan kedinasan.

Krisna memastikan bahwa kesibukan itu dilakukan IW minus sepengetahui instansinya.

Sebab karena itu, Kantor Daerah Kemenkumham Sumatera Utara menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut pada kepolisian.

“Kalau kami, tersebut yang jelas tidak dijalankan sepengetahuan dinas. Berarti itu kegiatan pribadi yang menjelma tanggung jawab pribadi, ” kata Krisna, 27 Mei 2021.

Krisna menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 3. 000 pegawai yang hidup di Lapas maupun Rutan di Sumatera Utara. Untuk narapidana dan tahanan tunggal tercatat berjumlah sekitar 33. 000 orang.

Sejauh itu, vaksinasi hanya dilakukan terhadap pegawai. Sedangkan untuk narapidana maupun tahanan belum tercatat.

Vaksinasi terhadap pegawai dilakukan setelah berkoordinasi dengan dinas kesehatan masing-masing kabupaten ataupun kota.

Setelah surat aplikasi dilayangkan oleh para besar Rutan atau Lapas, perkataan Krisna, pihak dinas kesehatan tubuh biasanya akan menentukan lokasi vaksinasi seperti di Puskesmas terdekat.

“Artinya, Lapas atau Rutan tidak pernah menyambut vaksin, atau melakukan vaksinasi sendiri. Semua itu dibanding dinas (kesehatan), ” kata Krisna.

Sumber gambar, Nanda Fahriza Batubara

Untuk menyelami bagaimana stok vaksin Covid-19 bisa dirilis dan dijual ke masyarakat, Polda Sumut memanggil Alwi Mujahit Hasibuan yang menjabat Kepala Biro Kesehatan Pemprov Sumatera Memajukan pada April 2021.

“Janganlah seperti ini, seperti penjahat saja [saya ini]. Janganlah, ” ucap Alwi di sela-sela pemeriksaan polisi pada Mapolda Sumut, pada 24 Mei 2021.

Aris Yudhariansyah, yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara, juga dipanggil kepolisian.

Akan tetapi, Aris juga menolak memberi penjelasan ke awak media terpaut kasus ini.

“Belum. Belakang kalau aku siap hamba sampaikan lah, ” sekapur Aris.

Dengan langkah terburu, Aris enggan membeberkan jalan dan mekanisme permintaan vaksin di dinasnya. Dia pula mengaku lupa jumlah stok vaksin yang kini tersedia untuk Sumatera Utara.

“Stok vaksin berapa ya? Saya lupa. Nanti kan [ada] update , ” katanya.

Pada kesempatan berbeda, Aris kembali banyak berbicara melanda vaksinasi.

“Ke posko saja. Aku lupa angka so pasti [penyaluran dan stok vaksin]. Ke sana saja. Semua sudah awak bikin SOP di sana, ” kata Aris melalui telepon, 27 Mei 2021.

“Kalau mau tanya-tanya apa, ke Kominfo, karena itu sekarang koordinator komunikasi publiknya. Kalau tentang penyakit terakhir [ke] kami. Di luar itu agak-agak bisa tanya ke kian, ” sambungnya.

Aris kembali menolak menjelaskan tentang metode permohonan vaksin. Menurutnya, seluruh sudah diatur.

“Aduh pertanyaan kamu. Ya tidak ada yang teken-meneken lah. Semua kan sudah ada SOP-nya, ” kata Aris.

Berdasarkan data yang dirilis Tengah Krisis Kesehatan Regional Sumatera Utara pada 2 Juni 2021, terdapat 2. 229. 978 orang yang menjadi target vaksinasi.

Jumlah itu terdiri atas 71. 058 orang tenaga kesehatan, 879. 798 orang pelayan umum dan 1. 279. 122 orang lanjut usia.

Daripada jumlah total di pada, pelaksanaan vaksinasi tahap perdana masih berkisar 26, 02%. Sedangkan vaksinasi tahap kedua sekitar 18, 96%.

Dengan jalan apa pengawasan stok vaksin?

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, AKBP Hadi Wahyudi, mengatakan tingginya animo klub memperoleh vaksin serta lemahnya pengawasan pendistribusian pasokan vaksin menjadi celah bagi para pelaku.

“Barangkali ada ketidaksabaran dari masyarakat, sehingga tersebut dijadikan peluang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung pikiran. Kedua, pengawasannya memang lembek. Seperti pengawasan terkait pembagian, itu kita lemah, ” kata Hadi kepada wartawan di Medan, Nanda Fahriza Batubara, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia .

Juru Kata Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pengawasan distribusi vaksin mampu ditanyakan ke dinas kesehatan daerah.

Pada prinsipnya, penjagaan terhadap kegiatan vaksinasi perlu diperkuat.

“Ini perlu diperkuat pengawasan, ya. Terutama pada tingkat pemerintah daerah, ” kata Nadia, 25 Mei 2021.

Sumber gambar, Nanda Fahriza Batubara

Nadia, dengan juga menjabat Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, mengatakan kalau petunjuk serta teknis vaksinasi diatur dalam Keputusan Gajah Kesehatan Nomor HK. 01. 07/MENKES/4638/2021.

Menurutnya, surat permintaan vaksin biasa diteken oleh kepala instansi pemohon. Serah-terima vaksin mesti dicatat di dalam berita acara yang diteken oleh tiap pihak.

Kementerian Kesehatan hanya memeroleh laporan stok serta penggunaan total vaksin oleh dinas kesehatan secara online melalui permintaan SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik).

“Surat permintaan vaksin biasa diteken oleh kepala instansi pemohon. Ada berita acara beri terima dari masing-masing pihak, tidak harus kepalanya, tapi siapa yang menerima, ” kata Nadia.

“Penempatan amtenar di gudang penyimpanan vaksin tergantung situasi. Laporan lantaran dinas menjadi laporan stok dan penggunaan secara mutlak saja melalui aplikasi SMILE, ” sambungnya.

Bagaimana respons Pemerintah Provinsi Sumut?

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengatakan akan memperketat penjagaan penyaluran vaksin agar pengamalan serupa tak terulang.

Dia juga mengatakan bahwa deretan yang terbukti menyelewengkan jabatan bakal dijatuhi sanksi pemecatan.

Seperti diketahui, simpulan Su dan KS semasa ini bekerja di Jawatan Kesehatan Pemprov Sumatera Memajukan.

“Oh itu [sanksi] pecat. Pasti pecat. Sesuai peraturan yang benar, melakukan hal seperti tersebut. Vaksin ini diberikan untuk mengantisipasi orang supaya tak terjangkit Covid-19. Tapi malah vaksin diperlakukan seperti itu, ” ujar Edy pada rumah dinasnya, 21 Mei 2021.

Wartawan dalam Medan, Nanda Fahriza Batubara, berkontribusi di dalam artikel ini.