Taliban berjanji hak-hak perempuan Afghanistan akan dilindungi dalam dasar syariah Islam

7 jam yang lalu Sumber gambar, Getty Images Hak-hak perempuan di Afghanistan akan dihormati “dalam kerangka hukum Syariah”, demikian dipaparkan juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, pada Selasa (17/08).

taliban-berjanji-hak-hak-perempuan-afghanistan-akan-dilindungi-dalam-hukum-syariah-islam-12

Sumber gambar, Getty Images

Hak-hak perempuan pada Afghanistan akan dihormati “dalam kerangka hukum Syariah”, begitu dipaparkan juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, pada Selasa (17/08).

Dalam bertemu pers pertama sejak Taliban menguasai ibu kota Afghanistan, Mujahid menegaskan “perempuan mau diberikan hak-hak di lapangan kerja maupun kegiatan-kegiatan lain”.

Menurutnya, “perempuan merupakan bagian penting dalam kelompok dan kami memberikan taruhan atas hak-hak mereka di dalam kerangka batas-batas yang diatur dalam Islam. ”

Mujahid menjawab beberapa pertanyaan daripada wartawan-wartawan internasional mengenai hak-hak macam apa yang dijamin bagi perempuan.

“Kami akan mengizinkan rani untuk bekerja dan melancarkan dalam kerangka hukum Syariah.. Perempuan akan sangat rajin dalam masyarakat kami…Kami mau meyakinkan komunitas internasional bahwa tidak akan ada segregasi. ”

Bagaimanapun, Mujahid tidak merinci aturan dan pemisahan macam apa yang bahan diterapkan terhadap perempuan.

Sebanyak kelompok advokasi hak-hak sipil khawatir kebebasan perempuan bakal sangat dibatasi oleh Taliban.

Kerisauan itu bukan tanpa alasan. Taliban memberlakukan serta mendukung beragam hukuman serasi dengan tafsir mereka akan hukum Syariah saat mengendalikan Afghanistan antara 1996 maka 2001.

Saat itu, kerabat perempuan harus memakai burka yang tertutup. Taliban selalu melarang perempuan di kolong usia 10 tahun ke atas untuk belajar pada sekolah.

Menelaah dari pengalaman tersebut, Tolo TV —salah satu stasiun televisi swasta yang menayangkan acara kuis ala Barat, sinetron, dan kontes bakat—memutuskan menonaktifkan para pembawa acara perempuan untuk sementara saat Taliban hendak masuk ke Kelulusan.

Namun, pada Selasa (17/08), Siyar Sirat selaku pengantar acara berita Tolo News , mengucapkan kondisinya mulai kembali ke normal. “SDM kembali ke normal di kantor, kami menampilkan perempuan di adang-adang kaca dan kami mengadukan dari sekitar kota”.

Yang kini dipertanyakan khalayak Afghanistan adalah apakah Taliban bersungguh-sungguh ketika menyatakan bahan menjamin hak-hak perempuan.

Sumber gambar, Reuters

Menanti ketekunan Taliban

Pesan Taliban tersebut ditanggapi dengan respons beraneka macam oleh publik Afghanistan.

“Saya tidak percaya dengan apa yang mereka katakan, ” kata seorang perempuan dalam Kabul kepada BBC, seraya menyaksikan penuturan juru kata Taliban di layar televisi.

“Itu adalah tipuan & kami dipancing keluar untuk dihukum. Saya menolak membiasakan atau bekerja di kolong hukum mereka, ” melayani perempuan lain.

Hal selaras diutarakan Peraih Nobel Perbaikan, Malala Yousafzai. Dia ditembak oleh Taliban pada leler 15 tahun karena vokal menyuarakan pendidikan anak-anak rani di Pakistan.

“Saya berkesempatan untuk berbicara kepada kaum aktivis di Afghanistan, termasuk aktivis hak-hak perempuan & mereka berbagi kerisauan kalau mereka tidak yakin kesibukan mereka akan seperti barang apa, ” kata Malala pada BBC.

“Banyak dari mereka ingat apa yang terjadi pada 1996-2001 dan mereka sangat risau akan kesejahteraan mereka, hak mereka, pelestarian mereka, kecemasan mereka akan akses ke sekolah.

“Dan kami sudah melihat informasi berita bahwa banyak bujang perempuan dipulangkan dari universitas. Banyak dari mereka diminta menikah pada usia 15 tahun, 12 tahun. ”

Sumber gambar, EPA

Dalam lain pihak, ada perempuan Afghanistan yang menanti kesungguhan janji Taliban.

“Jika kami bisa bekerja dan mendapat pendidikan, itulah definisi kebebasan buat saya, itu adalah batasan saya. Itu ialah batasan yang belum dilanggar Taliban, ” kata seorang perempuan Afghanistan.

“Selama benar saya untuk belajar dan bekerja dilindungi, saya tak keberatan memakai hijab. Hamba hidup di negara Agama islam dan saya bersedia menyambut aturan busana Muslim—selama tidak burka karena itu tidak aturan busana Muslim. ”

Kemudian terdapat pula sejumlah perempuan yang memilih buat menetap di Afghanistan—apapun yang terjadi ke depannya.

Payvand Seyed Ali kini hidup sebagai konsultan pendidikan dalam Kabul, tempat dia bertempat tinggal dan bekerja selama 10 tahun. Predikatnya adalah penasihat senior bagi Komite Swedia untuk Afghanistan, sekaligus menyelenggarakan lembaga pendidikan terbesar pemerintah Inggris di Afghanistan, GEC.

“Saya pikir tidak bermanfaat mengira-ngira atau punya ekspektasi apa yang akan Taliban perihal hak dan pelajaran perempuan. Kami harus menyala dengan apa yang saya miliki, dan yang saya miliki mencakup janji-janji pemimpin Taliban bahwa perempuan mampu mengakses pendidikan dan berfungsi.

“Yang masuk akal merupakan memperlakukan janji-janji ini bukan sebagai ‘upaya mendinginkan suasana’, melainkan sebagai komitmen, kemudian bekerja secara aktif dengan pimpinan Taliban untuk menciptakan solusi agar anak-anak hawa bisa tetap belajar di sekolah dan perempuan berjalan, ” paparnya kepada BBC.

Sumber gambar, Reuters

Menurut Payvand, akuntabilitas adalah kuncinya.

“Anggaran Kementerian Pendidikan, tercatat gaji semua pegawai, hampir seluruhnya berasal dari donatur dan mayoritas difasilitasi dan dimonitor Bank Dunia. Tujuannya tetap, indikator-indikatornya tetap, langkah-langkah akuntabilitas tetap, dan awak harus bekerja dengan negeri baru manapun menuju kompromi-kompromi untuk mencapai tujuan pembangunan dan mempertahankan anak-anak awak di sekolah.

“Sejauh ini tampaknya sebagian besar, akan tetapi tidak semua, sekolah-sekolah istimewa perempuan tetap buka atau kembali dibuka walau tersedia perubahan pegawai dan bolos yang tinggi. Pegawai negeri dan provinsi sebagian besar terus bekerja.

“Di negeri pedesaan, saya mendapat bervariasi laporan terpercaya bahwa NGO terbesar di negara ini, Komite Swedia untuk Afghanistan, telah kembali membuka atau tetap membuka hampir segenap sekolah-sekolah khusus perempuan. Sejenis pula sebagian besar NGO terkemuka yang mendukung pelajaran tata kelola pemerintahan dan sekolah komunitas. Banyak dari sekolah-sekolah komunitas ini punya keterlibatan Taliban sejak didirikan. Banyak dari mereka yang mempertahankan pengajar perempuan atau mullah selama bertahun-tahun. ”

Dia mengaku akan bertahan di Kabul dan mengatakan banyak perempuan kenalannya kebanyakan masih di rumah masing-masing, dan berhati-hati merencakanakan kunjungan pada hari-hari ke ajaran.

Sumber gambar, Getty Images

Menurut aktivis Pashtana Durrani, khalayak harus waspada.

“Anda harus paham bahwa barang apa yang mereka katakan & berlakukan adalah dua kejadian berbeda, ” tuturnya pada BBC.

“Para mahasiswi pada Herat tidak bisa ke universitas, para perempuan dalam Kandahar diminta pulang ke rumah dan kerabat pria mereka diminta menggantikan letak di bank.

“Jadi…mereka [Taliban] sedang mengaduk-aduk legitimasi dari semua negara-negara, agar diterima sebagai pemerintah Afghanistan yang sah. Akan tetapi pada saat bersamaan, pelaksanaan apa yang mereka lakukan?

“Entah mereka a) tidak punya kendali atas tentara di lapangan, atau b) ingin legitimasi tapi tidak mau bekerja. Itu adalah dua hal yang berbeda. ”

Durrani juga menekankan bahwa manakala Taliban berbicara soal hak-hak perempuan, gabungan itu menyampaikannya dalam istilah yang tidak jelas: apakah Taliban bicara soal sah perempuan untuk bepergian, sah bersosialisasi, hak politik, sah perwakilan dan/atau hak menunjuk? Tidak jelas apakah semua hak akan dijamin atau sebagian dari hak-hak tersebut, ujarnya.

Para perempuan dalam Afghanistan kini harus menunggu bagaimana nasib mereka pada bawah kekuasaan Taliban, selagi kerisauan dan ketidakpastian terbentuk manakala tidak ada tadbir yang berfungsi.

“Semua hak-hak mereka di Islam”—itu adalah frasa yang dipakai Taliban berulang kali ketika menyangkut hidup para perempuan Afghanistan.

Dalam kaum tahun terakhir, utusan asing dan juru runding Afghanistan telah mencoba tanpa hasil, untuk memastikan apa dengan dimaksud para pemimpin Taliban di Doha, Qatar.

Saya sudah pernah mendengar sebanyak referensi soal hak-hak perempuan di negara-negara Arab yang konservatif, seperti Arab Saudi atau Qatar. Suatu era salah seorang pendiri Taliban berucap bahwa kelas-kelas universitas akan dipisahkan antara mahasiswa dan mahasiswi, area-area pada kampus dipasang partisi, & penutup kepala diwajibkan.

Kemudian sebuah laporan terbaru sejak wilayah perkotaan dan perdesaan menyebutkan bahwa para pewarta perempuan diminta pulang ke rumah, kemudian para rani di kantor mendapat masukan bahwa pekerjaan mereka hendak diserahkan ke laki-laki. Pemisahan bisa berbeda antara kepala wilayah dengan lainnya.

Tetap ada perkataan bahwa metode di Kabul dan kota-kota lain yang lebih terbuka mungkin sedikit berbeda; dengan jelas kaum perempuan kini akan menguji batasan-batasan itu selagi pemerintahan baru mau muncul dalam waktu depan.