SKB Tiga Menteri terkait jilbab dicabut: Orang tua murid non-Muslim ‘gelisah’, pemerintah diminta terbitkan instrumen hukum lain

8 jam yang lalu Sumber gambar, MASA FOTO Keluarga murid non-Muslim di Padang, Sumatera Barat, mengatakan gelisah bahwa anaknya akan kembali diminta mengenakan jilbab, menyusul pencabutan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB Tiga Menteri) yang mengatur seragam siswa oleh Mahkamah Agung.

  • Callistasia Wijaya
  • Wartawan BBC News Indonesia

jilbab

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Keluarga murid non-Muslim di Padang, Sumatera Barat, mengatakan gelisah bahwa anaknya akan kembali diminta mengenakan jilbab, menyusul pencabutan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB Tiga Menteri) yang mengatur seragam siswa oleh Mahkamah Agung.

Menurut aktivis Hak Asasi Manusia dri Human Rights Watch (HRW), putusan itu bisa menjadi preseden pemaksaan pemakaian atribut agama tertentu pada siswa dan membuat praktik intoleransi meluas.

Pemerintah disarankan untuk segera menerbitkan gaya baru, yang mengatur berkaitan yang diatur SKB Tiga Menteri itu, dengan perluasan pada daerah Nanggroe Aceh Darussalam, yang sebelumnya dikecualikan dari aturan.

Pemerintah sejauh ini mengatakan masih menunggu putusan lengkap pengadilan sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Pemohon uji materiil SKB 3 Menteri, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, dalam permohonannya mengatakan SKB Tiga Menteri itu tak sesuai adat.

‘Tak akan sekolah andai dipaksa pakai jilbab’

Elianu Hia, orang tua dri siswi non Muslim, di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, mengatakan gelisah saat mendengar SKB Tiga Menteri dicabut oleh Mahkamah Agung.

SKB Tiga menteri, yang ditandatangani Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, lalu Menteri Agama, Februari selanjutnya, mengatur, di antaranya, larangan sekolah untuk mewajibkan penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.

JILBAB

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Pada awal tahun 2021, Elianu Hia sempat viral setelah merekam video yang menunjukkan ia dipanggil ke sekolah karena anaknya menarik menggunakan jilbab, lalu mengunggahnya ke media sosial.

“Memang ada kegelisahan dikarenakan baru kami tahu tadi pagi [Minggu 09/05]. Kami juga belum tahu, ya tanya juga sama pengacara, apa yang diwajibkan hanya untuk Muslim atau non-Muslim.

“Kita tunggu dulu keputusan lengkapnya. Anak ya hidup atau mati dia nggak mau pakai hijab. Kalau diwajibkan [pakai jilbab], dia nggak mau sekolah di situ, ” ujar Elianu.

Dia mengingat kembali kejadian putrinya diminta mengenakan jilbab oleh pihak sekolah.

Saat itu, Elianu bercerita, guru-guru anaknya meminta putrinya itu memakai jilbab. Jika dia menarik, orang tua akan dipanggil.

“Terganggu jam belajar dia. Akhirnya saya, jamaah tua, dipanggil, ” ujar Elianu.

Kasus itu kemudian ramai dibicarakan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, lalu Teknologi, Nadiem Makarim, bahkan menyebut peristiwa itu tak hanya melanggar undang-undang (UU), melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan.

SKB tiga menteri terbit tak lama setelah kasus tersebut mencuat.

Elianu mengatakan, putrinya tak lagi diminta mengenakan jilbab.

Ia menambahkan sejumlah pihak pun memberi dukungan dan kekuatan pada anaknya, hingga putrinya yang sempat ” down ” tersebut kembali kuat.

Disebut ‘tak sesuai adat’

Namun, SKB itu diuji dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat ke Mahkamah Agung, oleh alasan aturan itu tak sesuai dengan adat di wilayah itu, juga UU yang berlaku.

Di dalam salinan permohonan yang diterima BBC, pemohon menuliskan pentingnya penggunaan pakaian Muslimah, pada antaranya seperti menghindari siswi dari digigit nyamuk demam berdarah, menghapus jurang antara yang kaya dan miskin, hingga menghindari perempuan dri pelecehan seksual.

Namun, mereka tidak melengkapi pernyataan itu dengan data / dokumen pendukung.

Hakim Mahkamah Agung, yang ketiganya adalah laki-laki- Yulius, Is definitely Sudaryono, dan Irfan Fachrudin- kemudian mengabulkan gugatan uji materiil atas SKB tersebut.

Sejauh ini, salinan lengkap putusan itu belum diumumkan dan diberikan ke kementerian terkait.

Yg baru disebarkan pihak Mahkamah Agung baru amar putusan saja.

Pihak SMKN 2, Padang, Sumatera Barat, tidak merespons ketika ditanyai soal implikasi putusan ini pada aturan sekolah mereka.

JILBAB

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Sementara itu, Peneliti Human Rights Watch, Andreas Harsono, menyorot putusan itu dan dampaknya di kemudian hari.

“Kalau bukan diatasi segera akan makin massal pemaksaan anak perempuan, perempuan dewasa, guru sekolah negeri untuk memakai jilbab.

“Sekarang saja [kasusnya] sudah cukup besar. Sekarang 24 dri 34 provinsi [ada kasus pemaksaan]. Namun, ada kantong-kantong sekolah negeri yang tidak proses pemaksaan, ” ujarnya.

HRW sebelumnya pernah proses wawancara, antara lain pada 140 siswa dan guru perempuan di beberapa sekolah negeri di kota pada Sumatera, Jawa dan Sulawesi.

Sebagian besar dari mereka mengalami tekanan psikologis, bahkan dilaporkan ada yang berusaha bunuh diri akibat diskriminasi karena tak berhijab.

Apa yang dapat dilakukan pemerintah?

Menanggapi itu, Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili Pelaksana Tugas Kepala Biro Aksi sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Hendarman, mengatakan pihaknya menghormati putusan itu dan masih menunggu salinan lengkapnya.

“Bagi kami upaya menumbuhkan dan menjaga semangat kebinekaan, toleransi, moderasi beragama, serta memberikan rasa aman dan nyaman warga pendidikan dalam mengekspresikan kepercayaan dan keyakinannya di dalam lingkungan sekolah negeri, merupakan hal mutlak yang diharuskan diterapkan… ” tambahnya.

Terkait itu, peneliti HRW Andreas Harsono, menyarankan pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan yang serupa dengan SKB Tiga Menteri itu, oleh perluasan ke daerah yang sebelumnya tak diatur, yakni Nanggroe Aceh Darussalam.

Agama

Sumber gambar, ANTARA

Hal senada diutarakan Sulistyowanti Irianto, master besar antropologi hukum dan pendiri mata kuliah Gender dan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

“Harus ada instrumen hukum yang lain karena ini sudah gawat darurat kalau dibiarkan… karena anak-anak akan menjadi orang dewasa yang memimpin kita, ” ujarnya.

“Bagaimana kalau mereka dididik dalam budaya intoleran? ”

Ia menyarankan juga pemerintah menggelar eksaminasi publik oleh membeberkan pertimbangan hukum hakim.

Meski tak berkekuatan hukum, hal itu dirasanya penting.

“Ini dapat menjadi literasi publik agar publik mengerti apa yang salah dari putusan itu, ” ujarnya.

‘Resah, risih dan risau’

Pada sisi lain, pemohon Uji Materiil dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Sayuti, mengatakan sangat bersyukur dengan keputusan itu.

Ia mengatakan SKB itu telah membuat banyak pihak di wilayahnya merasa “resah, risih, serta risau”.

“[SKB itu] bertentangan dengan kearifal lokal Sumatera Barat, pada sini har mulighed for at matrilineal sistem, sudah ada sejak dulu orang Minangkabau itu diajarkan oleh ibu bapak, ninik mamak, kalau laki-laki berpeci dan berkain sarung, kalau perempuan baju kurung serta kerudung.

“Semua itu kan menutup aurat, tersebut bukan Islam, tapi kearifan lokal dan kearifan lokal itu dilindungi oleh hukum, ” kata Sayuti contohnya dilaporkan wartawan Febrianti pada BBC News Indonesia.

AGAMA

Sumber gambar, Reuters

Ia berkukuh bahwa putusan Mahkamah Agung itu tak maka akan membuat intoleransi di wilayahnya, seraya mengatakan non-Muslim tak akan dipaksa memakai jilbab.

“Setiap agama kan menginginkan anaknya beretika seandainya berpakaian. Yang Katolik silakan mereka sepakati pakaiannya oleh komite-komite sekolah. Tapi kalau mereka mau pakai [jilbab] ya silakan.

“Tapi kalau siswa Muslim harus wajib pakai. Yang non-Muslim kalau mereka mau pakai baju kurung basiba [adat Minangkabau] atau nanti punya pakaian seragam sendiri, ” ujarnya.