Revisi UU Otsus Papua: Negeri akan tingkatkan dana istimewa dan tambah provinsi, penyelidik: ‘Otsus bukan hanya tentang uang tapi memanusiakan orang Papua’

4 jam yang lalu Sumber gambar, AFP/GETTY IMAGES Mahkamah Rakyat Papua (MRP) Daerah Papua dan Papua Barat merasa “dibungkam” karena tidak dilibatkan dalam proses perbaikan Undang-Undang Nomor 21 Tarikh 2001 tentang Otonomi Istimewa bagi Provinsi Papua.

revisi-uu-otsus-papua-pemerintah-akan-tingkatkan-dana-khusus-dan-tambah-provinsi-pengamat-ac280c298otsus-bukan-hanya-tentang-uang-tapi-memanusiakan-orang-papua-10

Sumber gambar, AFP/GETTY IMAGES

Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua dan Papua Barat merasa “dibungkam” sebab tidak dilibatkan dalam cara revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“MRP menganggap tidak ada niat indah dari pemerintah pusat membikin Papua sebagai satu kebulatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, ” kata Kepala MRP Timotius Murib pada wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau, Rabu (31/03).

MRP meminta dikerjakan evaluasi secara menyeluruh daripada Pasal 1 hingga Pencetus 79 dalam UU Otsus Papua karena dalam 20 tahun pelaksanannya UU itu “tidak bernyawa” dan tak memberikan manfaat kepada orang asli Papua.

Tatkala, pemerintah hanya mengusulkan besar perubahan pasal yaitu dalam Pasal 34 tentang derma penerimaan khusus dan Perkara 76 tentang pemekaran, sirih Menko Polhukam Mahfud MD, saat menjadi pembicara Workshop Pendapat BPK terkait secara Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat, Selasa (30/03).

Baca juga:

Menurut peneliti dari Institusi Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, UU Otsus Papua tidak hanya sekedar pembagian uang.

“Tapi prinsip dibentuknya Otsus tersebut untuk meng-Indonesia-kan orang Papua, memperlakukan orang Papua bertambah baik dari masa morat-marit yang dipenuhi masalah kebengisan. Di situ ada urusan HAM, kesejahteraan, perlindungan kebiasaan dan ekologi, ” cakap profesor riset yang banyak meneliti isu tentang Papua tersebut.

Cahyo menambahkan, UU Otsus Papua dibentuk sebagai jalan tengah jarang tuntutan orang Papua yang ingin merdeka dengan pemerintah yang ingin Papua menetap dalam NKRI.

Sejak 2002 hingga 2020, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah menerima dana Otsus hingga Rp126, 99 triliun yang meningkat dari Rp1, 38 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp13, 05 trilun pada 2020 kemarin.

Dana Otsus tersebut, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, akan diperpanjang tenggat 20 tahun ke aliran dengan estimasi total Rp234, 6 triliun atau hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan sebelumnya.

MRP: ‘Kami dibungkam’

Sumber gambar, YAYASAN KEADILAN DAN KELENGKAPAN MANUSIA PAPUA

Perhimpunan Rakyat Papua merasa “dibungkam” oleh pemerintah pusat karena tidak dilibatkan dalam program revisi UU Otsus Papua yang kini sudah merembes ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian dilakukan perdebatan.

“Itu adalah bagian sepihak Jakarta, tanpa pengesahan dan tidak sesuai dengan aspirasi rakyat Papua. Awak mengalami pembungkaman demokrasi hak orang asli Papua. MRP menganggap tidak ada niat baik dari Pemerintah Induk membangun Papua sebagai mulia kesatuan dalam NKRI, ” kata Ketua MRP Timotius Murib.

Timotius membaca, usai 20 tahun penjelmaan UU Otsus Papua, negeri pusat dan masyarakat Papua harus duduk bersama “menyisir” satu demi satu pasal untuk melihat kelemahan & kelebihan pelaksanaan UU tersebut, bukan hanya tentang simpanan dan pemekaran.

“Contoh, implemetasi UU Otsus Papua tak bisa dilaksanakan karena dibenturkan dengan UU yang sektoral, seperti UU Otonomi Daerah sehingga menjadi tidak bernyawa dan tidak memberikan kebaikan kepada orang asli Papua, ” katanya.

Karenanya, empat bidang prioritas dalam UU Otsus Papua yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi kewarganegaraan dan infrastruktur tidak bisa dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat Papua.

Sementara tersebut, dalam revisinya, pemerintah cuma mengusulkan perubahan dua pasal dalam UU Otsus Papua ke DPR, yaitu Pencetus 34 dengan menaikan langit-langit alokasi dana otonomi khusus dari 2% menjadi dua, 25%.

Kedua, pemerintah merevisi Pasal 76 tentang pelebaran yang mana sebelumnya ekspansi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPR provinsi menjelma kini pemerintah dapat mengabulkan pemekaran secara sepihak.

ULMWP dan OPM tolak revisi Otsus Papua

Sumber gambar, AFP/GETTY IMAGES

Tatkala itu, Direktur Eksekutif Putaran Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Markus Haluk, menolak seluruh tawaran dan program negeri pusat terkait UU Otsus Papua.

“Dana Otsus dan pemekaran itu tidak sudah berdampak ke masyarakat. Tersebut hanya upaya untuk semakin hadir di tanah Papua, militer diperbanyak, polisi diperbanyak, migrasi semuanya ke Papua tanpa mengetahui akar masalahnnya, ” katanya.

Senada dengan itu, juru bicara TPNPB- OPM Sebby Sambom mencurigai upaya pemerintah sebagai upaya untuk mendatangkan semakin penuh orang dari luar Papua untuk mengambil hak-hak desa dan kekayaan orang sah Papua.

“Kami tolak itu semua, pemekaran, persediaan dan lainnya omong sepi semua, ” katanya.

‘Meng-Indonesia-kan orang Papua’

Sumber gambar, STAF STEEL/AFP/GETTY IMAGES

Peneliti dari LIPI, Cahyo Pamungkas, mengatakan tujuan utama dari dibentuknya UU Otsus Papua adalah untuk memanusiakan, meng-Indonesia-kan orang Papua, serta memperlakukan mereka lebih molek dibandingkan masa lalu yang dipenuhi kekerasan.

“Otsus itu tujuannya agar karakter Papua bisa menikmati pendirian, rekonsiliasi masa lalu, kaya kekerasan politik, dan pelanggaran HAM, memanusiakan mereka sehingga menyatu dengan Indonesia. Tapi ini semua tidak dibahas, yang muncul hanya perkara uang saja, ” logat Cahyo.

Cahyo menjelaskan, UU Otsus disahkan pada tahun 2001 setelah sebelumnya dalam pasca-reformasi 1998 terjadi pergejolakan politik dan konflik berbakat di mana masyarakat Papua menuntut kemerdekaan.

Karena tak mungkin memenuhi tuntutan tersebut, pemerintah memberikan otonomi istimewa sebagai persetujuan.

Namun kenyatannya, usai 20 tarikh pelaksanaan, evaluasi atas UNDANG-UNDANG itu hanya terkait dengan dana dan pemekaran.

“Padahal terdapat empat masalah utama. Pertama, perspektif Otsus yang pelaksanannya tumpang tindih dengan UU sektoral. Ke-2, tata kelola yang tidak sesuai. Ketiga, kekerasan sedang berlanjut, bahkan semakin meningkat saat Otsus diberlakukan, serupa di Intan Jaya, Nduga. Jadi untuk apa tersedia Otsus kalau ada kekerasan? Ini kan kegagalan Otsus di dalam menciptakan perbaikan di tanah Papua, ” katanya.

Terakhir, merupakan indeks pembangunan manusia orang asli Papua yang bertambah rendah dibandingkan pendatang.

Sehingga, menurut Cahyo, seberapa pun dana Otsus dinaikkan, bahkan hingga 10 kali lipat, tidak akan membawa manfaat dan perubahan bagi orang asli Papua.

“Jika pembangunan tidak mendengarkan, melibatkan aspirasi, dan menguatkan identitas masyarakat Papua, beserta menjaga kelestarian ekologi, ” ujarnya.

“Ini merupakan momen tepat untuk melangsungkan evaluasi total UU Otsus yang melibatkan komponen kelompok adat, MRP, DPRP, gereja dan perempuan. Sehingga revisi UU ini memiliki pengesahan yang kuat dari lembah, ” tutupnya.

Biaya Otsus Papua diperpanjang, penjagaan diperketat

Sumber gambar, ANTARA/HO-DOK HUMAS KEMENKO POLHUKAM

Menteri Koordinator Bidang Politik, Lembaga dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan pemerintah akan memperpanjang kebijakan dana Otsus Papua. Untuk itu diperlukan perbaikan beberapa pasal dalam UNDANG-UNDANG Otsus Papua yang drafnya telah diserahkan ke DPR.

“Kita akan merevisi pasal 76 yaitu untuk memekarkan daerah provinsi kira-kira akan tambah tiga provinsi sehingga menjadi lima, melalui revisi undang-undang bukan perpanjangan UU. Revisi 2 perkara, yaitu Pasal 34 tentang dana dan Pasal 76 tentang pemekaran, ” ujar Mahfud.

Pemerintah juga menyingkirkan Kepres No. 20 Tarikh 2020 tentang Tim Harmonisasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua serta Provinsi Papua Barat, dan membentuk tim hukum buat melaksanakan penelitian penggunaan simpanan Otsus.

Mahfud menyuarakan, pembangunan di Papua sedang belum efektif yang disebabkan di antaranya situasi ketenangan yang tidak kondusif, tingginya kasus korupsi dan belum terintegrasinya sejumlah program pemerintah.

Untuk itu Mahfud MD meminta agar pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara harus lebih ditingkatkan.

Mahfud juga menegaskan bahwa hubungan Papua dan NKRI sudah final, “tidak bisa diganggu gugat, dan mau dipertahankan dengan segala kos yang diperlukan. Sosial, ekonomi, politik dan keuangan sekalipun, akan kita pertahankan, ” tegas Menko Polhukam.

DPR: Kami perlu dengar pandangan masyarakat Papua

Ketua Badan Khusus Revisi Undang-Undang Otsus Papua, Komarudin Watubun, mengutarakan DPR perlu mendengar iktikad dari masyarakat dan tahu situasi yang terjadi dalam Papua.

Salah utama aspirasinya, kata politisi PDI Perjuangan tersebut, adalah umum Papua tidak hanya mau dana dan pemekaran, tapi juga perbaikan perlindungan PEDOMAN.

“Ada soal pengingkaran HAM. Namun itu niat, dalam negara demokrasi boleh-boleh saja namun semua belakang melalui pembahasan di pansus dan sikap serta fraksi akan melihat urgensinya, ” kata Komarudin seperti dikutip Antara, Selasa, (30/03).

“Jadi ada dua pasal yang diajukan pemerintah dalam revisi UU Otsus Papua. Kita tidak bisa menutup tanda bahwa Otsus Papua ada kekurangannya jadi mari diperbaiki, ” katanya.

Revisi UNDANG-UNDANG Otsus Papua telah menyelundup dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. DPR meyakini, revisi UNDANG-UNDANG tersebut akan selesai dalam tahun ini.