PPKM darurat Jawa-Bali diterapkan 3-20 Juli, apa bedanya secara PPKM mikro dan PSBB

2 jam yang lalu Sumber gambar, Reuters Pemerintah Nusantara memperkenalkan istilah “PPKM darurat” untuk menekan lonjakan peristiwa Covid-19 dalam beberapa pasar terakhir. Hingga Kamis (01/07), kasus harian kembali berantakan rekor 24. 836 peristiwa atau meningkat dua kali lipat dari dua minggu terakhir. Angka kematian juga meningkat 250% dalam kurun yang sama.

ppkm-darurat-jawa-bali-diterapkan-3-20-juli-apa-bedanya-dengan-ppkm-mikro-dan-psbb-18

Sumber gambar, Reuters

Pemerintah Nusantara memperkenalkan istilah “PPKM darurat” untuk menekan lonjakan urusan Covid-19 dalam beberapa pasar terakhir.

Mematok Kamis (01/07), kasus harian kembali pecah rekor 24. 836 kasus atau meningkat dua kali lipat daripada dua pekan terakhir. Angka kematian juga meningkat 250% dalam periode yang persis.

Angka ini direspons Pemimpin Joko Widodo dengan pemberitahuan kebiajakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) gawat.

Kebijakan ini dijelaskan lebih rinci Menteri Pemimpin Kemaritiman dan Invetasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

“Apa yang telah kami siapkan ini, aku kira hal yang menyesatkan maksimal dan sudah kami laporkan kepada Presiden, serta Presiden juga setuju secara langkah-langkah ini, ” sirih Luhut dalam keterangan pers, Kamis.

Baca serupa :

Sejak pagebluk terjadi awal 2020 silam, negeri telah memberlakukan pelbagai strategi untuk mengendalikan kasus.

Sumber gambar, ANTARAFOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Istilah yang dimanfaatkan juga beragam mulai sebab Pembatasan Sosial Berskala Mulia (PSBB), PSBB transisi, micro lockdown, sampai PPKM mikro.

Tapi kali ini, namanya baru lagi secara penambahan embel-embel “darurat”.

Lalu apa bedanya dengan PPKM yang dulu, dan yang lebih dahulu lagi: PSBB?

Perkantoran

Sumber gambar, ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A

Dengan PPKM darurat, aksi perkantoran sektor nonesensial akan dilakukan sepenuhnya dari panti.

Nonesensial artinya tidak sektor keuangan, perbankan rekan modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, industri orientasi ekspor.

Sektor ini pun dibatasi kapasitasnya 50%.

Sementara sektor kritikal diperbolehkan 100%, dalam antaranya energi, kesehatan, ketenteraman, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek aurat nasional, penanganan bencana, rencana strategis nasional, konstruksi, faedah dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Ketentuan ini sama halnya dengan PSBB.

Namun, berdasarkan Pergub Jakarta No. 33/2020 yang menjadi dasar PSBB pertama di Jakarta, disebutkan secara jelas seluruh kantor/instansi pemerintah pusat & daerah, BUMN dan pejabat perwakilan negara asing hadir yang dikecualikan.

Sementara itu, PPKM mikro kesibukan perkantoran tetap boleh berlaku dengan ketentuan penerapan main dari rumah 50% kalau berada di zona pelit dan oranye, serta main 75% dari rumah bagi kantor yang berada di zona merah.

Aturan PPKM mikro sudah diperpanjang 10 kali sejak ditetapkan mula-mula 11-25 Januari 2021 pada Jawa dan Bali.

“Pengetatan pembatasan ini, bukan pembatasan. Pembatasan aktivitas. Namun seluruh aktivitas-aktivitas tersebut masih mampu dijalankan dengan protokol kesehatan tubuh yang ketat, ” introduksi Airlangga.

Tempat makan

Sumber gambar, ANTARAFOTO/RAHMAD

Secara ijmal, pemberlakuan pembatasan di wadah makan selama PSBB secara ketentuan PPKM darurat tidak jauh berbeda.

Restoran atau penyedia makanan atau minuman hanya diperbolehkan buat dibawa pulang, atau pesan antar.

Berbeda saat implementasi PPKM mikro, pelanggan mampu makan di tempat dengan ketentuan kapasitas 50% serta jam buka yang dibatasi.

Tempat ibadah

Sumber tulisan, ANTARAFOTO/RENO ESNIR

Mengenai tempat ibadah, Luhut mengatakan “ditutup sementara” selama PPKM perlu.

Pemberlakuan ini pun yang tak jauh berbeda dengan awal PSBB pada 2020 silam.

Sementara, PPKM mikro yang diterapkan sejak Januari memperbolehkan tempat ibadah digunakan dengan ketentuan 50% dari kapasitas yang tersedia.

Sekolah

Sumber gambar, ANTARAFOTO/JESSICA HELENA WUYSANG

Saat PPKM mikro, pemerintah sempat mewacanakan untuk kembali membuka sekolah tatap muka mulai Juli. Percobaan pun dilakukan dalam sejumlah daerah.

Namun, berbarengan penerapan PPKM darurat, prasmanan aktivitas belajar baik madrasah maupun lembaga pendidikan lainnya diterapkan melalui pembelajaran jangka jauh.

Hal dengan juga dilakukan selama PSBB.

Pusat perbelanjaan dan ritel

Sumber gambar, ANTARAFOTO/GALIH PRADIPTA

Pusat perbelanjaan atau mal sempat menggeliat saat PPKM mikro berlaku. Saat itu, masyarakat diperbolehkan pergi ke mal dengan protokol kesehatan tubuh dan jam operasional dibatasi.

Namun, dengan PPKM perlu, pusat perbelanjaan ditutup selama dua pekan ke aliran. Hal ini juga aci saat PSBB awal.

Dalam masa PPKM darurat, supermarket, pasar tradisional, toko klontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya, dan daya pengunjung dibatasi 50%.

Hal yang sama juga pernah dilakukan selama zaman PSBB transisi.

Perkawinan

Sumber gambar, ANTARAFOTONOVRIAN ARBI

Saat PSBB awal-awal, resepsi yang mengundang keramaian tidak diperbolehkan. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 33/2020 mengenai PSBB, pernikahan hanya dilakukan pada KUA dan dihadiri kalangan terbatas.

Sementara seiring PSBB transisi dan PPKM, hajatan mulai dibuka dengan keyakinan kapasitas terbatas dan protokol kesehatan.

Di saat PPKM darurat, resepsi pernikahan diperbolehkan dengan syarat hanya dihadiri maksimal 30 orang.

“Tidak menerapkan makan dalam resepsi, penyediaan makan hanya diperbolehkan dalam tempat mati dan dibawa pulang. Itu juga tadi bisa siap sumber kluster baru, ” kata Luhut.

Transportasi

Sumber gambar, ANTARAFOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan semasa PPKM darurat berlaku, transportasi dibatasi kapasitas penumpangnya suntuk 70%.

Pelaku penjelajahan jauh menggunakan pesawat, bus dan kereta api juga harus mengantongi sertifikat vaksin, dan hasil tes antigen/PCR.

PPKM mikro, pengaturan kapasitas dan jam operasional pemindahan umum diserahkan kepada pemerintah daerah.

Sementara tersebut, angkutan umum selama PSBB dibatasi maksimal 50% & pembatasan jam operasional.