Pilkada: Klaster virus corona merebak setelah pemilihan kepala daerah, ahli tutur ‘akibat penelusuran kontak yang lemah’

51 menit yang lalu Jarang Foto/Rivan Awal Lingga Sepekan setelah pemilihan kepala daerah berlangsung, berlaku penambahan kasus virus corona yang membentuk klaster di beberapa provinsi di Indonesia. Di Banten, dasar tugas penanganan Covid-19 menyebut klaster pilkada terjadi di empat wilayah yang melaksanakan pesta demokrasi, yaitu Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, Cilegon, dan Pandeglang.

Pilkada: Klaster virus corona merebak setelah pemilihan kepala daerah, ahli tutur 'akibat penelusuran kontak yang lemah'

Petugas KPPS TPS 68 membawa kotak suara untuk mengunjungi pemilih pasien COVID-19 dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG) di Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (9/12)

Sepekan setelah penetapan kepala daerah berlangsung, terjadi penambahan kasus virus corona yang membentuk klaster di beberapa wilayah pada Indonesia.

Di Banten, dasar tugas penanganan Covid-19 menyebut klaster pilkada terjadi di empat daerah yang melaksanakan pesta demokrasi, yaitu Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, Cilegon, dan Pandeglang.

Kemudian di Purbalingga, Jawa Tengah, pasangan calon, tim sukses, hingga petugas pemilu terpapar virus corona.

Ahli epidemiologi lantaran Universitas Indonesia menyebut salah utama penyebab terciptanya klaster pilkada akibat lemahnya penelusuran kontak yang dilakukan di tengah perhelatan pesta demokrasi yang memicu kerumunan massa.

Sebelumnya Menteri Koordinator Tempat Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pelaksanaan pilkada dalam masa pandemi tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

“Alhamdulilah belum ada peristiwa bahwa kerumunan pilkada itu menjelma klaster baru. Apakah Covid-19 tersebut masih ada? Masih, ” prawacana Mahfud.

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menunjukan surat suara pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu.

Klaster pilkada di tingkatan pemilu

Pada 9 Desember lalu, Nusantara melaksanakan pemungutan suara pemilihan 279 kepala daerah di tengah pagebluk virus corona.

Dampaknya, tercipta klaster virus corona di beberapa daerah dengan melaksanakan pilkada, seperti di Banten dan Jawa Tengah.

Di Banten, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ati Pramudji Hastuti, mengutarakan klaster pilkada muncul di 4 daerah yang melaksanakan pemilu, yaitu Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, Cilegon, dan Pandeglang.

“Kabupaten Serang minggu ini zona merah, hal itu dampak dari dominasi kasus positif dari klaster pilkada, ” sebutan Ati Pramudji Astuti, seperti dengan dilaporkan wartawan Yandhi Deslatama kepada BBC News Indonesia.

Ati memasukkan, klaster pilkada itu diprediksi terjadi bukan hanya saat proses pemungutan suara, namun juga di tingkatan sebelumnya seperti deklarasi, pendaftaran maupun kampanye yang menyebabkan kerumunan kawula.

“Pilkada kan ada prosesnya, bukan cuma waktu pencoblosan saja, ” perkataan Ati.

Petugas KPPS berpakaian hazmat mengarahkan pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara di TPS 46 Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (9/12)

Berdasarkan data percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia (17/12), terdapat 3 daerah di Banten yang merembes dalam kategori berisiko tinggi zona merah, yaitu Serang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang.

Mutlak kasus di Banten (17/12), kejadian positif berjumlah 16. 157, dengan kesembuhan 13. 277 dan meninggal 478 orang.

Sementara itu, dalam Purbalingga, klaster pilkada meluas yang menyebabkan dua anggota tim sukses pasangan calon meninggal, calon bupati terinfeksi, dan juga petugas pemilu.

Klaster pilkada, parameternya apa?

Komisioner Badan Kepala Pemilu (Bawaslu) Banten, Badrul Munir, mengatakan terdapat sembilan anggota penilik yang positif virus corona.

“Kemudian digantikan oleh staf dari kepala di tingkat desa, kelurahan ataupun kecamatan karena keterbatasan waktu buat merekrut yg baru. Jadi temuan itu di bagian perekrutan, tidak tahapan pemilu yang berjalan, misalkan kampanye, pendaftaran, atau perhitungan pandangan, ” kata Badrul.

“Klaster pilkada di Banten, kami parameternya sedang bingung. Sepanjang pilkada, kami tidak menemukan peristiwa penularan atau jatuhnya korban di tahapan pilkada, laksana kampanye, pemungutan atau perhitungan pandangan, ” tambah Badrul.

Senada dengan itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banten, Mashudi, gres mendengar adanya klaster pilkada di wilayahnya.

“Kalau memang benar, saya tidak tahu di mana karena dari proses pendaftaran dan kampanye itu sudah lama sekali. Dasar benar angka positif di Banten meningkat, tapi apa karena pilkada? Saya belum tahu, ” kata Mashudi.

Massa pendukung salah satu pasang calon berkumpul di depan Gedung KPUD Kabupaten Serang.

Ia mengatakan kini KPUD Banten sedang melakukan tes ulang Covid-19 pada jajarannya usia pelaksanaan pilkada jadi prosedur wajib dilaksanakan.

“Kami sudah bekerja keras memastikan dan meminimalisir prospek potensi penyelenggara kita di kolong tertular, ” ujarnya.

Ia biar menegaskan, di lebih dari 9. 000 tempat pemungutan suara (TPS) di Banten, para petugas sudah menjalankan peraturan yang ditetapkan seolah-olah menggunakan alat pelindung diri (APD). Kemudian, menyediakan tempat cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, dan masker wajah.

Investigasi Ombudsman MENODAI: APD lengkap dan baik

Seorang pemilih menunjukan surat suara pemilihan suara ulang (PSU) Kota Tangerang Selatan di TPS 15 Pamulang Timur, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (13/12)

Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman RI di 207 TPS yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia yang menyelenggarakan pilkada, 99% APD telah tersedia berantakan berbeda dari temuan sebelumnya di 2 Desember lalu, dimana 72% dari 31 KPUD kabupaten atau kota belum menyalurkan APD kepada panitia pemilihan.

“1% itu sebab tidak tersedia kantong plastik, wadah sampah dan sarung tangan longgar, ” kata Kepala Keasistenan Analis Pencegahan Maladministrasi Ombudsman, Pramulya Kurniawan.

Pramulya melanjutkan, 96% mutu kualitas APD dalam kondisi baik. “4% rupanya kondisi buruk seperti ember tempat cuci tangan bocor, t hermo gun tidak berfungsi, ” katanya.

Lalu, daripada 207 TPS, Sebagian besar telah menerapkan protokol kesehatan, baik sejak pembatasan jumlah pemilih, pengaturan periode kehadiran, jaga jarak, ketersedian cuci tangan, hingga pemakaian APD aparat.

“Hasil ini menunjukan bahwa KPU telah menjalankan tindakan korektif dari Ombudsman RI yaitu memastikan dan mengupayakan pendistribusian kelengkapan APD hingga zona TPS, ” tambahnya.

Kesalahan terbesar ada di penelusuran kontak

Petugas Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) mempersiapkan logistik Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 di Pondok Aren, Tangeran Selatan, Banten, Rabu (2/12)

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, mengatakan munculnya klaster pilkada disebabkan oleh lemahnya penelusuran relasi (contact tracing ) yang dilakukan.

“Kesalahan terbesar itu pada contact tracing di Indonesia yang sekarang sudah menurun dari 20-30 pada April menjadi hanya 10 dalam satu kasus, jadi khayalkan betapa menurunnya, ” kata Yunis.

Akibatnya, kata Yunis, kemungkinan dengan terinfeksi berinteraksi dengan orang asing sangat besar di tengah kerumunan massa dalam pelaksanaan pilkada.

“Kedua, pedoman Menkes tidak memeriksa di dalam kontak tanpa gejala, sehingga OTG tidak bisa ditangkap dengan petunjuk itu. Akhirnya, orang terinfeksi, apalagi tanpa gejala berkeluyuran dan mulia kemungkinan tercipta klaster pilkada, ” ujarnya.

Dengan penelusuran kontak yang baik dapat memutus penyebaran. ” Contact tracing tidak dilaksanakan, ibarat telur separuh matang, jadi gampang hancur, langsung semuanya, ” katanya.

Penurunan penelaahan kontak kata Yunis disebabkan peningkatan kasus yang luar biasa minus diimbangi oleh jumlah petugas, “dan juga itu perlu dana banyak makanya tidak masif dilakukan, ” katanya.

Berdasarkan data percepatan pengerjaan Covid-19 di Indonesia (17/12), total kasus positif meningkat 7. 354 dibanding kemarin menjadi total 643. 508 dengan jumlah kematian 19. 390 jiwa. Sementara untuk yang sembuh berjumlah 526. 979 karakter.

Jumlah kasus sekarang meningkat sekitar empat kali lipat dibandingkan dengan 4 September 2020 lalu saat pendaftaran calon pilkada dibuka dengan berjumlah sekitar 180 ribu kejadian.