Peristiwa buronan Djoko Tjandra: Brigjen Prasetijo jadi tersangka karena diiduga buatkan surat dan hancurkan barang informasi, tindakan yang timbulkan pertanyaan, ‘apakah buronan lain juga diperlakukan sama’?

Diperbarui 5 jam yang lalu Sumber gambar, ANTARA/Akbar Nugroho Gumay Petugas menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo, bekas pejabat Bareskrim Polri sebagai tersangka pada Senin (27/07) dalam peristiwa buronan Djoko Tjandra, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

kasus-buronan-djoko-tjandra-brigjen-prasetijo-jadi-tersangka-karena-diiduga-buatkan-surat-dan-hancurkan-barang-bukti-tindakan-yang-timbulkan-pertanyaan-apakah-buronan-lain-juga-diperlakukan-sama-35

Penjaga menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo, eks pejabat Bareskrim Polri sebagai tersangka pada Senin (27/07) dalam kejadian buronan Djoko Tjandra, dengan kerawanan hukuman maksimal enam tahun penjara.

Selain penetapan tersangka ini, Polri juga tengah menyelidiki aliran sedekah suap yang diperkirakan diterima sejumlah orang dalam pembuatan surat palsu bagi perjalanan Djoko Tjandra.

Brigjen Prasetijo yang diduga terlibat di dalam pemberian surat jalan dan berada dalam satu pesawat dengan Djoko ke Pontianak tanggal 16 Juni lalu, disebut Kepala Biro Pencerahan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiyono, dalam kondisi sakit dengan tekanan darah naik dalam sidang lanjutan Senin (20/07) lalu.

Dalam sidang lanjutan permohonan kembali yang diajukan Djoko Tjandra sendiri, untuk keempat kalinya ia tidak hadir di Meja hijau Negeri Jakarta Selatan Senin (27/07).

Jaksa meminta hakim menolak tuntutan Djoko dalam surat yang dikirim kepada hakim untuk menggelar konvensi pemeriksaan PK secara online.

Djoko disebut pengacaranya tengah sakit dalam Malaysia.

Kasus Djoko Tjandra, menurut Indonesian Corruption Watch, menimbulkan pertanyaan jemaah, apakah buronan lain selama ini juga diperlakukan seperti buron kejadian Bank Bali ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW), melalui koordinator Adnan Topan Husodo, menyebut kasus Djoko Tjandra bisa menjadi preseden dalam sedikitnya 40 buronan kasus korupsi lain yang hingga saat ini suram dari proses penegakan hukum.

“Kasus ini bukan hanya mencoreng kepolisian, akan tetapi juga wibawa negara, termasuk presiden, kalau aparat penegak hukum sungguh-sungguh bisa diperalat mafia untuk menghilangkan jejak kejahatan, ” kata Adnan.

“Karena masalah ini, publik jadi bingung, apakah buronan lain juga diperlakukan sama seperti Djoko, ” ujarnya.

Adnan berkata, ICW mencatat terdapat 40 buronan kasus korupsi yang itu anggap kelas kakap. Beberapa di antara mereka adalah Eddy Tansil, Sjamsul Nursalim, dan Honggo Wendratmo.

Penangkapan para buronan itu dinilai Adnan sebagai kontrak negara terhadap prinsip negara patokan. Ia berkata, berbagai kerja sama antarnegara sebenarnya bisa memudahkan pencarian buronan tersebut.

Polri menyebut tiga jenderal yang mereka duga berkaitan secara pelarian Djoko, buronan kasus cessie Bank Bali. Jabatan mereka dicopot akibat dugaan ini.

Prasetijo jadi tersangka, cucuran dana diselidiki

Eks Kepala Biro Koordinasi serta Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo ditetapkan menjelma tersangka terkait pembuatan surat jalan buron Djoko Tjandra pada Senin (27/07).

Ada tiga konstruksi patokan yang dikenakan pada Brigjen Prasetijo. Pertama membuat surat jalan tiruan bagi Djoko Tjandra dan memakai surat palsu, kedua membiarkan atau memberi pertolongan bagi Djoko, serta konstruksi hukum ketiga, Brigjen Prasetijo diduga menghalangi upaya penyidikan secara merusak barang bukti.

“Selanjutnya konstruksi kaidah yang ketiga adalah terkait pelanggaran Pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP di mana yang bersangkutan telah menghalangi atau mempersukar pemeriksaan dengan menghancurkan dan menghilangkan beberapa barang bukti, hal ini serupa dikuatkan dengan keterangan beberapa saksi yang berkesesuaian di mana tersangka BJP PU sebagai pejabat Polri menyuruh Kompol Joni Andrianto untuk membakar surat yang telah dipergunakan dalam perjalanan oleh AK serta DST termasuk tentunya oleh yang bersangkutan, ” kata Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo pada jumpa pers di Mabes Polri, Senin (27/7)

Penetapan tersangka berdasarkan membuat perkara serta berdasarkan bukti surat-surat palsu sebagai berikut, surat ulama tertanggal 3 Juni dan 18 Juni, surat pemeriksaan Covid beserta surat rekomendasi kesehatan yang dibuat di lingkungan Pusdokkes Polri.

Pada surat jalan berkop Polri untuk Djoko Tjandra, Prasetijo menulis bahwa Djoko merupakan konsultan Badan Reserse Kriminal Polri. Prasetijo juga diduga terbang ke Pontianak bersama Djoko pada 19 Juni lalu.

Tersangka-tersangka baru

Dalam kasus ini, penjaga memeriksa 20 orang saksi dan ‘tidak menutup kemungkinan muncul tersangka-tersangka baru’.

“Tentang aliran dana, kita masa ini telah membuka penyediikian untuk melakukan tracing dan tentunya belakang menyasar pada siapa saja kita akan jelaskan dalam rilis berikutnya. Tidak menutup kemungkinan kami kerja sama dengan KPK, ” logat Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Jenderal lain yang sebelumya dicopot dalam kaitan kasus ini ialah Brigjen Nugroho Slamet. Ia merupakan Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia.

Satu perwira tinggi lainnya adalah Irjen Napoleon Bonaparte, Besar Divisi Hubungan Internasional Polri. Dia merupakan atasan langsung Nugroho.

Sebelum ditetapkan sebagai simpulan, Prasetijo diperiksa dalam ranah pandangan hidup dan disiplin.

Namun proses itu pekan lalu berhenti sementara sebab dokter kepolisian menyatakan Prasetijo rendah, salah satunya akibat tensi pembawaan yang tinggi, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiyono.

“Yang bersangkutan (Prasetijo) membuat surat izin sendiri, dan terbang kepala pesawat dengan DPO. Ini saya dalami, ” kata Awi dalam jumpa pers di Jakarta.

“Kami sudah cek ke propam dan pusdokes, dia belum bisa saya periksa, masih dalam perawatan di rumah sakit. ”

“Kami mulai dibanding kode etik, kalau di danau mengembang ke perbuatan pidana, tentu kami akan jerat pasal pidananya, ” ucap Awi.

Penangkapan buronan urusan korupsi sebelumnya, antara lain terhadap Nunun Nurbaeti, Anggodo, dan Muhammad Nazaruddin, disebut bukti upaya itu bisa dilakukan.

Hingga kini, Polri belum memberi tenggat kerja tim penyidik internal mereka.

Walau reses perlu dibahas segera

Sementara tersebut, anggota DPR dari Fraksi Golongan Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, meminta Polri membeberkan peran jenderal yang diduga memuluskan Djoko Tjandra masuk-keluar Indonesia.

Mardani menilai penyidikan privat kepolisian itu harus dibuka pada forum rapat dengar pendapat Komisi III DPR, walau para anggota dewan saat ini tengah menjalani masa reses.

Dorongan dari DPR disebutnya penting agar persoalan penanganan buronan kasus patgulipat tidak terus terjadi.

“Polri harus menjelaskan akar masalahnya di mana, siapa penanggung jawabnya dan siapa yang harus diproses secara hukum., ” ujarnya, Senin (20/07).

“Kita bisa terjerembab di lubang yang sama berulang kali, karena karakter koruptor memang begitu. ”

“Omnibus law kami bahas terus zaman reses, ini lebih genting, seharusnya bisa dilakukan, ” kata Mardani via telepon.

Komisi III secara formal telah meminta izin kepada pimpinan DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus Djoko. Namun tak disetujui dengan alasan ‘tak sesuai prosedur’.