Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN: ‘Bagaimana mungkin ada lembaga swasembada, tapi pegawainya tidak independen? ‘

8 jam yang lalu Sumber gambar, ANTARA FOTO Peraturan Pemerintah yang mengatur pemberian status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negeri (ASN) disebut pegiat anti-korupsi mengikis independensi lembaga anti-rasuah tersebut dan yang paling dikhawatirkan membuka jarak korupsi.

kpk

Peraturan Pemerintah yang mengatur pemberian status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut pegiat anti-korupsi mengikis independensi lembaga anti-rasuah tersebut dan yang paling dikhawatirkan membuka sela korupsi.

Namun pihak Istana dan Pimpinan KPK menampik tebakan itu dan mengklaim peraturan baru tersebut justru hendak memperkuat pranata pemberantasan korupsi.

LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Peraturan Negeri tentang peralihan status pegawai KPK menjadi ASN kian menegaskan ketidak-independenan lembaga anti-rasuah tersebut.

Pasalnya sirih Peneliti dari ICW, Lalola Easter, KPK sebagai lembaga yang independen semestinya bisa merekrut pegawainya secara mandiri tanpa terikat aturan pada luar KPK.

“Setelah perubahan jadi ASN semakin enggak ada independensi karena jadi terlembaga dengan pemerintah pusat, ” ujar Lalola Easter kepada BBC News Indonesia, Selasa (11/08).

Penetapan yang sama juga disampaikan Medan Pegawai KPK. Ketuanya Yudi Purnomo mengatakan, perubahan status pegawai KPK menjadi ASN akan berimplikasi di dalam stuktur.

Pegawai KPK, katanya, otomatis berada di bawah koordinasi ataupun pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Birokrasi (KemenPAN-RB) dan kudu tunduk pada perundang-undangan tentang ASN.

“Bagaimana mungkin ada lembaga mandiri tapi pegawainya tidak independen? ” ujar Yudi Purnomo kepada BBC News Indonesia.

Penegakan hukum akan suram menyentuh pemerintah

Selain mengganggu independensi personel KPK, hal lain yang dikhawatirkan adalah penegakan hukum yang situ sulit menyasar pemerintah.

Ini sebab setiap penyidik KPK akan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di KUHAP menyebutkan PPNS di pelaksaan tugasnya berada di lembah koordinasi Kepolisian.

“Sekarang kalau misalnya KPK secara jelas dinyatakan KPK bagian dari eksekutif sehingga kalau misalnya ada upaya intervensi dibanding tingkat kementerian. Sebagai potensi harus diakomodasi dalam kelembagaan KPK, ” jelas Lalola Easter.

“Kalau misalnya ditambahi embel-embel lembaga independen di bawah eksekutif tidak menjamin apa-apa. Setelah pegawainya berstarus ASN tercatat penyidiknya, ya itu sudah jargon kosong saja. ”

kpk

Akan terganggunya penanganan kasus oleh penyidik maupunpenyelidik KPK diamini Yudi Purnomo. Ia berkata, tingkat jabatan atau golongan dalam struktur aparatur sipil negara mau tak mau bakal memengaruhi proses pemeriksaan saksi atau tersangka.

“Misalnya penyidik atau penyelidik ASN karena pada golongan rendah kemudian memeriksa bagian terkait yang golongannya tinggi sepertinya eselon II atau direktur, belakang malah ditanya balik, ‘kamu kategori berapa’? ”

“Belum lagi kalau menjalankan kasus besar nanti akan dipindah atau dimutasi atau ditekan kepala. Ini kan berbeda dengan kondisi sekarang, ” jelasnya.

Catatan Yudi, saat ini ada 1. 500 pegawai KPK yang berstatus lestari dan tidak tetap. Sejauh ini, katanya, belum ada pembicaraan dengan pimpinan KPK untuk membahas proses peralihan status tersebut.

Namun Wadah Personel akan mengkaji Peraturan Pemerintah itu untuk didiskusikan bersama pimpinan.

“Kami akan kaji dulu supaya bintik independen masih bisa didapatkan. ”

Bekas Wakil Ketua KPK: PP menggelar celah korupsi

Mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Laode M Syarif, menyebut terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pengalihan status pegawai KPK menjelma ASN membuka tindakan penyelewengan ataupun korupsi.

Ia mendasarkan hal itu pada aturan tentang gaji dan tunjangan.

Pasal itu berbunyi personel KPK yang sudah menjadi pegawai ASN diberikan gaji dan tumpuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berserakan di pasal berikutnya, dalam situasi terjadi penurunan penghasilan, kepada personel KPK selain gaji dan tumpuan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin.

“Jadi gaji di KPK tidak teristimewa single salary system . ”

kpk

Ia berkata, sejak KPK terbentuk pada tahun 2003 sistem penggajian menggunakan single salary system atau menyambut gaji saja tanpa ada penghasilan lainnya. Tujuannya supaya transparan dan akuntabel. Dengan begitu menutup celah-celah korupsi di internal pegawai.

Namun kini dengan memisahkan antara penghasilan pokok dan tunjangan artinya sebutan Laode, “mengubah best practice menjadi bad practice”.

“Selama ini gaji tersebut hanya satu karena pertanggungjawabannya jelas. Jadi tidak ada honor A, B, atau C, ” terangnya.

Karena sistem penggajian yang memisahkan gaji pokok dan tunjangan tersebut dianggap bermasalah, KPK pun sudah menyarankan pemerintah agar mengubah besar penggajian ASN agar menyamai KPK. Sebab pola yang digunakan selama ini cenderung tak transparan & tidak akuntabel.

“Dulu itu kan setiap kepegawaian ASN yang sering dikaji KPK dan diberikan kepada negeri menunjukkan bahwa honor-honor yang diberikan kepada pegawai hingga pejabat tidak jelas. Banyak yang menerima akan tetapi tidak bekerja. ”

“Tunjangan kemampuan juga semestinya diukur dari penilaian kinerja, tapi sebagian besar cuma dilihat dari kehadiran saja. Zona outputnya tidak bisa diukur secara baik. ”

“Bahkan tunjangan perjalanan biro itu kadang dianggapi sebagai tambahan penghasilan. Sehingga ada orang yang agar penghasilan bertambah maka dia memperbanyak perjalanan dinas. ”

Atas dasar pertimbangan itu pula, ia pun mempertanyakan komitmen pemerintah yang mengklaim tetap ingin menjaga independensi KPK dan memperkuat lembaga tersebut.

Tatkala komitmen pemerintah dianggapnya bertentangan dengan isi dalam Peraturan Pemerintah dengan baru diterbitkan.

“Jadi sistem upah seperti itu rawan korupsi. Akan tetapi kenapa ya di Peraturan Pemerintah malah mengubah sistem penggajian yang sudah bagus ini? ”

Apa sebutan pemerintah?

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Ngabalin, menampik tudingan itu dan mengatakan bahwa Susunan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 sudah sesuai amanat Undang-Undang KPK hasil revisi tahun 2019.

Yaitu menyesuaikan jabatan pegawai KPK menjadi ASN dengan merujuk pada undang-undang yang baru.

kpk

“Kalau dari planet bumi mengerti kecuali dari planet lain. Sehingga penghasilan pegawai KPK yang sudah diatur ke ASN jadi tidak mengalami penurunan. ”

“Darimana itu menyebut bahwa ini untuk melemahkan KPK? Kan tidak ada asing untuk memperkuat institusi pemberantasan manipulasi. ”

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meminta publik tak merendahkan independensi pegawai KPK hanya karena sistem penggajian yang berubah.

“Independensi pegawai KPK sebagai penegak hukum terlahir dari spirit & pemahaman bahwa KPK adalah penegak hukum dan karenanya independensi ialah hal yang utama dalam menancapkan hukum, ujar Ghufron dalam keterangannya di Jakarta seperti dikutip Antara .

Apa saja aturan pegawai KPK dalam peraturan yang baru?

Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Personel KPK menjadi Pegawai ASN, mengatur beberapa hal. Dalam pengalihan personel meliputi: pegawai tetap dan tak tetap.

Bagi pegawai KPK yang menjadi Aparatur Sipil Negara harus setia dan tat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Persyaratan lain, mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan integrutas yang baik.

Tahapan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN pun dilakukan menggunakan beberapa tahapan. Pertama, melakukan habituasi jabatan di KPK menjadi serasi dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, melaksanakan identifikasi jenis dan jumlah personel KPK. Kemudian memetakan kesesuaian kondisi dan kompetensi serta pengalaman personel KPK sesuai jabatan ASN dengan akan diduduki.

Bagi pegawai KPK yang sudah menjadi pegawai ASN akan mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan sebagai ASN. Pembelakan itu diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.

kpk

Pada perkara 9 yang mengatur tentang honorarium dan tunjangan disebutkan, pegawai KPK yang sudah menjadi pegawai ASN diberikan gaji dan tunjangan sebati dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam kejadian terjadi penurunan penghasilan, kepada personel KPK selain gaji dan tumpuan juga dapat diberikan tunjangan istimewa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin.

Pemerintah menyebut dalam hal pegawai KPK belum berstatus sebagai ASN maka dalam jangka waktu paling payah dua tahun sejak revisi kedua UU KPK yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2019, pegawai KPK tersebut dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi syarat.