Pemerintah Indonesia bayar influencer Rp90 miliar untuk sosialiasi kebijakan, ‘buang duit yang efektif? ‘

Diperbarui 8 tanda yang lalu Sumber gambar, SIGID KURNIAWAN/ Antara Lembaga swadaya klub, Indonesia Corruption Watch (ICW), menjumpai penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp90, 45 miliar untuk sosialisasi kecendekiaan sepanjang tahun 2014 sampai 2019. Penggunaan para pemengaruh tersebut, sendat ICW, mulai marak dilakukan negeri sejak 2017.

Seniman Cak Lontong (kiri) dan Butet Kertaredjasa

Lembaga swadaya kelompok, Indonesia Corruption Watch (ICW), menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp90, 45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019. Penggunaan para-para pemengaruh tersebut, lanjut ICW, tiba marak dilakukan pemerintah sejak 2017.

Dari penelusuran ICW yang menunjuk pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 34 departemen dan non-kementerian termasuk dua institusi hukum, hampir semuanya menggunakan pertolongan influencer atau pemengaruh.

Salah satu mengikuti lembaga yang menggunakan para influencer adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyosialisasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

Atas temuan tersebut, Egi Primayoga dari ICW mempertanyakan peran kehumasan pemerintah. “Jadi tidak berguna fungsi kehumasan. ”

Namun pihak istana menyatakan influencer merupakan pelengkap jubir dan humas pemerintah, karena ‘mampu menyentuh akar rumput dengan bahasa yang mudah dicerna’.

Tatkala seorang pengamat kebijakan publik mengucapkan, “Tidak apa buang-buang duit, tapi dievaluasi tidak efektivitasnya? ”

Dalam Februari lalu, Menteri Koordinator Tempat Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah bakal mengucurkan dana Rp72 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk influencer dalam rangka mempromosikan sektor turisme saat lesunya kunjungan turis aliran virus corona.

influencer

Egi menyoroti sejumlah nama influencer yang tercantum dalam LPSE, seperti Ayushita Widyartoeti Nugraha dan Gritte Agatha, dengan besaran anggaran yang ditawarkan mencapai Rp117 juta.

“Pengadaan sosialisasi PPDB ini ada banyak menggaet ilustrator atau influencer , seperti Ahmad El Jallaludin Rumi dan Ali Shakib dan jumlahnya nggak jauh beda dengan yang sebelumnya, ” ujar Egi dalam pembahasan online, Kamis (20/08).

“Bisa dicek tepat di Layanan Pengadaan Secara Eelektronik (LPSE) Kementerian Pendidikan dan Kultur. Kalau cari kata kunci influencer pasti keluar semua. ”

gritte

Lembaga lain dengan juga memakai jasa influencer dari temuan ICW yakni Kementerian Pariwisata buat kegiatan publikasi branding pariwisata melalui international online food dengan jumlah anggaran mencapai Rp5 miliar.

Anggaran untuk influencer semakin meningkat

Penggunaan influencer juga dilakoni Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, hingga Kepolisian Republik Indonesia.

Dari sederet kementerian dan institusi tersebut, lanjut Egi, Polri dengan paling banyak menggelontorkan anggarannya untuk aktivitas digital yakni hingga Rp937 miliar.

“Kemenpar nilai anggarannya Rp263 miliar, Kemenkeu anggaran yang dikeluarkan Rp21 miliar, Kemendikbud yakni Rp1, 9 miliar, Kemenhub anggaran untuk influencer Rp11 miliar, ” kata Egi.

“Anggaran belanja untuk influencer semakin marak sejak 2017 dan menyusun di tahun berikutnya. ”

influencer

Egi menyebut penerapan influencer oleh pemerintah nantinya akan semakin marak dan dengan anggaran dengan jauh lebih besar. Namun dalam balik penggunaan para influencer tersebut, ia menilai pemerintah seakan tidak tetap dengan kebijakan yang dikeluarkan.

“Bahwa Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya sehingga harus menggelontorkan anggaran untuk influencer . ”

“Selain tidak percaya diri, peran kehumasan negeri ke mana kalau influencer makin marak seperti ini? Jadi tak berguna fungsi kehumasan. ”

“Tidak menyumbat kemungkinan anggarannya akan lebih besar. ”

influencer

Akan tetapi lebih dari itu, menurut Egi, transparansi dan akuntabilitas anggaran di dalam penggunaan influencer sangat lemah. Sebab tidak ada tolok ukur yang dipakai ketika menentukan atau memilih seorang pemengaruh dalam menyosialisasikan kebijakan.

“Kebijakan yang menggunakan influencer apa saja? Tercatat influencer diberi disclaimer bahwa ini aktivitas berbayar atau didukung pemerintah dalam notifikasi postingannya. ”

“Lalu bagaimana pemerintah memastikan suatu isu butuh influencer ? Bagaimana pemerintah menunjukkan individu yang layak menjadi influencer ? Karena ini terkait akuntabilitas. ”

Influencer tidak tepat

Spesialis kebijakan publik dari Universitas Nusantara, Lina Miftahul Jannah, menyebut penerapan influencer untuk sosialisasi program atau kecendekiaan pemerintah selama ini tidak tepat. Karena pesan yang disampaikan mereka tidak sampai ke masyarakat.

“Karena mereka enggak peduli dengan materi ataupun programnya, yang penting kerja dibayar. ”

“Nah sekarang apakah influencer itu mematuhi fungsinya? Kemarin kasusnya influencer enggak tahu dimanfaatkan disuruh sebarkan keterangan. Nah, itu jadi masalah. Tersebut pemerintah paham tidak sih kegunaan humas di sini? Humas influencer ya. ”

Sekalipun ia menilai, menggandeng influencer buat menyebarluaskan program maupun kebijakan konvensional digunakan di berbagai negara.

Hanya saja pemerintah harus mengevaluasi sekitar mana efektivitasnya.

“Manakala tercapai (pesannya ke masyarakat) tidak apa buang-buang harta, tapi apakah dievaluasi atau tak selama ini? ” tukasnya.

Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, melegalkan adanya penggunaan influencer di beberapa departemen. Namun ia menampik jika dianggap tidak efektif.

Justru kata tempat, para influencer ditujukan untuk menyasar program-program yang bersentuhan dengan kelompok muda milenial.

“Jadi harus diluruskan bahwa influencer bukan menyampaikan suatu kebohongan ataupun menutup-nutupi keburukan pemerintah hanya menyosialisasikan kebijakan yang memang dari bidang substansi tidak bermasalah. Dan jadi influencer membangun opini mengganggu demokrasi. Di sosial media setiap ada pendirian pasti ada reaksi, ” imbuh Donny Gahral Adian kepada BBC News Indonesia.

Selain itu, keberadaan influencer menjadi pelengkap tugas kehumasan.

“Informasi kan harus sampai ke akar rumput, humas terbatas. Jubir juga terbatas. Tersedia influencer yang punya pengaruh dan bahasanya mudah dicerna. ”

Ketua Yayasan Institusi Bantuan Hukum Indonesia (YLHBI), Asfinawati, mengatakan penggunaan teknologi atau jalan sosial dalam demokrasi sesungguhnya bisa berdampak positif dalam demokrasi.

Sebab terbuka atau rakyat bisa menyampaikan langsung aspirasinya tanpa hambatan.

influencer

“Teknologi membuat pemerintah bertambah responsif. Misal pengaduan bisa dengan langsung atau bercakap-cakap secara tepat melalui akun menteri atau pemimpin, ” ujar Asfinawati dalam permufakatan online.

“Menjadi lebih akuntabel dan terang karena semua hal bisa diunggah. Misalnya rancangan APBN, peraturan daerah. Kalau dulu berbelit-belit sekarang bisa lebih cepat diakses, ” sambungnya.

Namun begitu, kata Asfi, ada bagian gelap dari penggunaan teknologi apalagi ketika disusupi influencer atau buzzer . Sebab, baginya, mereka “bersuara atas pesanan”.

“Publik tidak lagi bisa membedakan mana pendapat pribadi dan mana yang iklan. Berbeda dengan televisi atau radio, sahih kita bisa tahu mana dengan berita dan iklan. ”

Bertambah dari itu, Asfi menilai penerapan influencer dan buzzer telah menciptakan stigmatisasi atau ‘pembelahan’ dengan julukan tertentu. Ia mengambil contoh nama ‘cebong’ dan ‘kadrun’.

“Jadi sebagus apapun omongan seseorang menjadi tidak berlaku dan ini membiaskan. ”

Terkait kebijaksanaan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Membangun Kerja atau Omnibus Law, spesialis media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan percakapan terkait #indonesiabutuhkerja baru ramai di jalan sosial pada rentang 13 sampai 16 Agustus.

influencer

“Kampanye oleh influencer terjadi di Instagram pada 10-12 Agustus dan lulus ramai. Sehari setelahnya sudah diketahui netizen di Instagram dan tersedia serangan balik. ”

“Kemudian di Twitter pada tanggal 10-12 Agustus masih adem ayem, tapi pada agenda 13-16 Agustus ada dialektika. Isinya kritikan semua bukan promosi sedang. ”

Ismail menilai percakapan yang begitu riuh di media sosial terpaut #indonesiabutuhkerja cukup seimbang antara yang setuju dan menolak.

Dan semestinya, sirih dia, pemerintah mendengarkan keriuhan itu dalam mengambil kebijakan.

“Ini harus didengar oleh pemerintah. ”