Para-para pemuka Muslim Prancis diberi tuntutan dua minggu untuk menerima dokumen ‘nilai-nilai republik’

4 jam yang lalu Reuters Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memberikan zaman dua minggu kepada para pemimpin Muslim di negara itu buat menerima “piagam nilai-nilai republik” jadi bagian dari upaya luas untuk mengatasi Islam radikal.

Para-para pemuka Muslim Prancis diberi tuntutan dua minggu untuk menerima dokumen 'nilai-nilai republik'

Emmanuel Macron

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memberikan waktu dua minggu kepada para pemuka Muslim di negara itu untuk menerima “piagam nilai-nilai republik” sebagai bagian dibanding upaya luas untuk mengatasi Agama islam radikal.

Langkah ini ditempuh invalid dari sebulan sejak terjadi serangan-serangan yang dikatakan dilakukan oleh orang-orang radikal.

Ultimatum Presiden Macron disampaikan pada Rabu (18/11) di hadapan para pemuka agama dalam wadah Dewan Muslim Prancis (CFCM) serta waktu yang diberikan adalah 15 hari.

Mereka yang hadir di pertemuan di Istana Élysée antara lain adalah delapan pengurus Sidang Muslim Prancis. Presiden Macron didampangi oleh Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin

Dalam piagam akan disebutkan bahwa Islam adalah agama dan bukan gerakan politik, serta melarang “campur tangan asing” di dalam kelompok-kelompok Muslim.

“Dua dasar akan dituangkan dalam piagam: penolakan politik Islam dan semua bentuk campur tangan asing, ” kata seorang sumber kepada surat kabar Le Parisien setelah pertemuan Rabu malam.

Dewan Muslim Prancis setuju untuk membentuk Badan Imam Nasional yang dilaporkan akan mengeluarkan akreditasi bagi para imam.

Macron membela tegas sekulerisme Prancis menyusul serangan-serangan terbaru, termasuk pemenggalan seorang guru yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dalam diskusi di kelas bulan lalu.

Separatisme Islam

Presiden Macron juga mencanangkan langkah baru mengatasi hal dengan disebutnya “separatisme Islam” di Prancis.

Protes di Bangladesh menentang Presiden Macron.

Langkah ini meliputi pembuatan rancangan undang-undang luas buat mencegah radikalsasi, di antaranya mencakup:

  • Pembatasan sekolah rumah dan pemberian hukuman lebih berat pada mereka yang mengintimidasi pejabat publik dengan menggunakan dalih agama
  • Memberikan nomer indentifikasi kepada anak-anak untuk memastikan mereka belajar
  • Orang tua dengan melanggar peraturan dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal enam bulan dan juga denda besar
  • Larangan memberikan informasi awak yang memungkinkan keberadaan orang tersebut dapat dilacak oleh mereka yang ingin mengancam keselamatannya

“Kita harus menyelamatkan anak-anak kita dari cengkeraman Islam radikal, ” kata Darmanin kepada surat informasi Le Figaro.

RUU tersebut akan dibahas kabinet Prancis pada tanggal 9 Desember.

Guru tulis email soal serangan kebencian

Samuel Paty, guru yang dipenggal di sungguh sekolahnya bulan lalu, menjadi bahan serangan kebencian online sebelum kematiannya pada tanggal 16 Oktober.

Surat informasi Le Monde menerbitkan surat-surat elektronik antara Paty dan sejumlah koleganya pada hari-hari sesudah ia menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di bagian.

“Ini sangat mengganggu dan khususnya tersebut berasal dari keluarga yang anaknya tidak ada di kelas beta dan bukan seseorang yang hamba kenal, ” tulis Paty. “Ini menjadi rumor jahat. ”

Samuel Paty

Dalam email terpisah ia menulis: “Saya tidak akan lagi memberikan pelajaran mengenai tema itu – Saya akan memilih wujud kebebasan lain sebagai bahan kursus. ”

Sebelumnya, Presiden Macron menyebut Islam sebagai agama “dalam krisis” dan membela hak majalah satire untk menerbitan karikatur Nabi Muhammad.

Penggambaran kaya itu dianggap tabu dalam Islam dan dianggap sangat menyinggung perasaan oleh umat Islam.

Menyusul pernyataan-pernyataan itu, Presiden Macron menjadi sasaran kesumat di sejumlah negara yang mayoritas penduduk Muslim. Pemrotes juga menganjurkan boikot produk-produk Prancis.

Di Prancis, sekularisme negara atau laicite menduduki posisi pokok dalam identitas nasional Prancis.

Kemandirian berekspresi di sekolah dan tempat-tempat umum adalah bagian dari nilai tersebut, dan mengekangnya agar supaya menjaga perasaan agama tertentu dianggap sebagai tindakan merongrong persatuan nasional.

Prancis mempunyai penduduk Muslim terbanyak pada kawasan Eropa barat.