Omnibus Law: Pemerintahan Jokowi pertahankan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja, Menkopolhukam Mahfud MD: ‘Tindak tegas pelaku dan aktor intelektual aksi anarkis yang berbentuk kriminal’

36 menit yang lalu Sumber gambar, ANTON RAHARJO/GETTY Pemerintahan Jokowi, melalui Menkopolhukam Mahfud dalam jumpa pers Kamis (08/10) malam, menyatakan akan menindak tegas apa yang disebutnya sebagai pelaku dan pelaku aksi-aksi pengacau dan berbentuk kriminal yang menegah UU Cipta Kerja.

Omnibus Law: Pemerintahan Jokowi pertahankan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja, Menkopolhukam Mahfud MD: 'Tindak tegas pelaku dan aktor intelektual aksi anarkis yang berbentuk kriminal'

Pemerintahan Jokowi, melalui Menkopolhukam Mahfud dalam jumpa pers Kamis (08/10) malam, menyatakan akan menindak kasar apa yang disebutnya sebagai aktor intelektual dan pelaku aksi-aksi anarkis & berbentuk kriminal yang menolak UU Cipta Kerja.

Hal itu dinyatakan Mahfud MD dalam jumpa pers di kantornya, pada Kamis (08/10) pukul 21. 00 WIB, menanggapi perkembangan terakhir unjuk menikmati menolak UU Cipta Kerja dalam sejumlah daerah yang diwarnai kekacauan dan pengrusakan fasilitas negara.

Didampingi gajah dan pejabat keamanan terkait, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan:

“Demi kesopanan dan keamanan, maka pemerintah mau bersikap tegas atas aksi-aksi perusuh yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan dalam masyarakat. ”

Mahfud kemudian mengulangi kalimat tersebut, dengan menambahkan “melakukan cara hukum” terhadap apa yang disebutnya “semua pelaku dan aktor sastrawan yang menunggangi” atas aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal.

“Saya ulangi, sekali lagi pemerintah mau bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku & aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal, ” katanya.

Dalam periode awal jumpa persnya, Mahfud mengutarakan pemerintah tidak melarang masyarakat berunjuk rasa asal “tertib dan tak melanggar hukum”.

Dia juga mengatakan “ketidakpuasan atas UU tersebut, bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan Konstitusi, yaitu menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, kembang gula, perkada, sebagai delegasi perundang-undangan. ”

“Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. ”

Di awal jumpa pers, Mahfud mengatakan bahwa isu penolakan terhadap UU Omnibus Law banyak diwarnai hoaks. Dia kemudian secara singkat membantah tudingan tidak benar terhadap pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.