Omnibus Law: Pemerintah ingin tuntaskan pra HUT RI, pegiat buruh: ‘RUU Cipta Kerja berpotensi ancam kedaulatan negara’

Diperbarui 9 jam yang lalu Sumber gambar, ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI Pemerintah dan DPR berbeda pendapat melanda target penyelesaian pembahasan Rancangan Peraturan (RUU) Omnibus Law, yang semenjak awal ditolak para pegiat pekerja.

Omnibus Law: Pemerintah ingin tuntaskan pra HUT RI, pegiat buruh: 'RUU Cipta Kerja berpotensi ancam kedaulatan negara'

Pemerintah & DPR berbeda pendapat mengenai tumpuan penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, yang sejak pembukaan ditolak para pegiat buruh.

Sebelumnya para pejabat terkait membuktikan pembahasan undang-undang itu diharapkan lengkap sebelum 17 Agustus nanti.

Peristiwa ini berbeda dengan pernyataan pimpinan DPR yang menyebut pembahasan segar di tingkat awal.

Adapun para pegiat buruh kembali menyuarakan perlawanan mereka terhadap beberapa draf pencetus yang dianggap akan menyengsarakan itu.

Alasannya, RUU tersebut dapat menciptakan pemutusan hubungan kerja massal, dan kesulitan ekonomi bagi kelompok praktisi dan Indonesia secara umum, introduksi pegiat buruh.

Di tengah penolakan seperti itu, pemerintah dan DPR terus membahas pasal-pasal dalam rancangan aturan itu.

Berulangkali mereka menolak tuduhan para pekerja dan mengklaim aturan tersebut akan menguntungkan semuanya.

DPR pula mengklaim telah melibatkan berbagai serikat pekerja guna membahas pasal-pasal yang disebut merugikan buruh.

Mengapa negeri ingin pembahasan Omnibus Law selesai sebelum HUT RI?

Dalam bermacam-macam kesempatan, sejumlah pejabat pemerintah membuktikan pembahasan undang-undang itu diharapkan lengkap sebelum 17 Agustus nanti

Hal itu berbeda dengan pernyataan pimpinan DPR yang menyebut pembahasan baru dalam tingkat awal.

Di satu sisi, Gajah Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Apindo 2020, Rabu (12/8), mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Ciptaker sudah lebih dari 75%.

“Diharapkan dalam pembahasan akan dilanjutkan. Kemarin rapat dengan asosiasi pekerja & apresiasi kesepakatan yang dicapai jarang pemerintah, tenaga kerja, dan Apindo, para pengusaha, ” kata Airlangga.

“Ini jadi catatan karena ditunggu sebab berbagai investor, termasuk di dalamnya (ada ketentuan soal) Sovereign Wealth Fund (lembaga pengelola dana abadi), ” tambahnya.

Bahkan lebih dari itu, sebelumnya, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan diharapkan RUU ini dapat selesai dibahas sebelum Keadaan Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) pada 17 Agustus mendatang.

Namun di sisi lain, apa yang dinyatakan pemerintah sepertinya berbeda secara sikap yang ditunjukan DPR.

DPR bergabung dengan kumpulan serikat pekerja kemarin baru saja membentuk tim berhubungan yang akan membahas pasal per pasal dalam klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker.

Bahkan, rencananya tim itu baru akan mulai bekerja bersama-sama melakukan pembahasan pada 18 Agustus 2020 mendatang.

Kumpulan serikat pekerja yang mewakili 32 federasi serta konfederasi serikat pekerja di Indonesia itu menyampaikan bahwa rapat bersama akan dilakukan dua kali seminggu dimana setiap hari akan dikerjakan diskusi sekitar empat jam.

KSPI: ‘Kami akan mundur dari lobi & kembali beraksi’

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPI) yang tergabung dalam gugus serikat buruh tersebut akan muncul dari tim bersama dan mendarat beraksi ke jalan jika masukannya tidak diakomodir oleh DPR & pemerintah yang tetap mengesahkan RUU ini tanpa perubahan.

Seperti sikap terdahulu yang dilakukan KSPI muncul dari tim teknis yang disusun Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami berharap awak ini akan bicara soal pokok, menerima masukan dan konsep kami. Strategi kami lobi dan aksi. Jika aspirasi kami ditolak maka kami akan melalukan aksi terus menerus, ” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Diktatorial S. Cahyono.

KSPI tidak akan berhenti menolak isi pasal-pasal dalam klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja yang merugikan kehidupan buruh pada Indonesia.

Target sebelum 17 Agustus, mungkinkah?

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut akan sangat sulit jika pembahasan RUU Ciptaker selesai sebelum HUT RI.

“Tidak menargetkan sebelum 17 Agustus, itu yang targetin sebelum 17 Agustus siapa ya? Orang tim kerja, mutakhir mau kerja 18 agustus. Katanya pemerintah yang minta klaster ketenagakerjaan jangan dibahas dahulu, ” sekapur Dasco.

Ia pun menegaskan bahwa DPR akan menerima masukan dari konsorsium buruh dalam perbaikan klaster ketenagakerjaan.

Senada, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan pengkajian RUU Ciptaker tidak mungkin selesai sebelum HUT RI karena masih banyak hal yang perlu dibahas, seperti ada dua ribu jadwal inventarisasi masalah yang perlu dibahas.

Saat ini Baleg DPR tengah membahas Bab III dalam DIM tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha dari total 15 bab yang ada dalam RUU tersebut.

Namun, Sekretaris Kemenko Tempat Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut negeri dan legislatif sudah membahas lima bab.

Khusus untuk bab ketenagakerjaan, Susiwijono mengatakan pembahasan sudah dilakukan dalam kurun waktu sebulan terakhir yang dilakukan secara tripatrit secara melibatkan serikat pekerja.

‘Terlalu mencekik para pekerja dan menyengsarakan kita’

Seorang pekerja bagian produksi di sebuah pabrik yang bernama Noval mengutarakan kondisi perekonomiannya saat ini pusat sangat sulit akibat dari epidemi virus corona.

Ia harus menikmati pemotongan gaji hingga tidak memperoleh upah lembur.

“Buat hidup saat ini susah, yang ada di pas-pasin , di cukup-cukupin . Virus corona dampaknya telah sangat berat buat kami, ” kata Noval.

Noval yang sudah bekerja lebih dari 11 tarikh tidak bisa membayangkan masa depannya jika kondisi sulit saat tersebut akan ditambah dengan disahkannya RUU Ciptaker yang ia sebut menyusahkan pekerja.

“Waduh itu kita membaca drafnya terlalu mencekik para pekerja dan terlalu menyengsarakan kita. Belakang gaji kami bisa harian, perusahaan berhak PHK karyawan tanpa bersalah, apalagi pesangon mau ditiadakan, kegiatan capek-capek tidak dapat pesangon.

Apa yang akan dilakukan jika RUU ini disahkan, Noval menjawab, “kita sebagai buruh akan mati-matian menentang Omnibus Law itu. Mudah-mudahan RUU itu dibatalkan, ” katanya.

Kok RUU Ciptaker ‘berbahaya’?

Kahar S. Cahyono dari KSPI mengatakan RUU Ciptaker penuh dengan masalah karena sejak awal pembahasan tidak pernah melibatkan serikat buruh, melainkan hanya pihak pengusaha dan pemerintah.

Kahar serupa menegaskan bahwa serikat pekerja tak pernah dilibatkan sedikitpun dalam jalan pembahasan yang menciptakan sebuah kemufakatan. Menurut Kahar jika RUU ini disahkan maka akan berbahaya bagi kedaulatan negara.

“Kenapa? Karena investasi harus berbasis pada proteksi perlindungan bagi pekerja Indonesia. Buat tapa investasi kalau yang bekerja TKA, buruhnya diupah murah, mudah dipecat, PHK masal, sulit mendapatkan kesejahteraan? Nanti akan berimplikasi pada sulit memiliki daya beli dan mendongkrak perekonomian, membahayakan kedaulatan negara, ” katanya.

Kahar menjelaskan beberapa pokok berbahaya dalam RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan jika disahkan.

Pertama, terciptanya ketidakpastian pekerjaan karena masifnya penerapan sistem outsourcing dan kontrak.

“Dalam RUU ini perusahaan dibebaskan meng-outsourcing dan mengkontrak karyawan di semua jenis pekerjaan dan semua jenis industri. Jadi kami akan menjadi pekerja outsourcing dan kontrak seumur hidup yang mudah di-PHK, ” kata Kahar.

Kedua, tidak adanya jaminan dan kepastian pendapatan karena upah pekerja tergerus akibat dibatasi.

“Pesangon pergantian hak dihilangkan, & mudah dikurangi. Upah minimum kota/kabupaten dihilangkan diganti upah minimum daerah yang nilainya jauh lebih mungil.

“Contoh UMK Karawang RP4, 59 juta sedangan UMP Jawa Barat Rp1, 8 juta. Dengan demikian yang berlaku UMP yang nilainya lebih kecil, ” kata Kahar.

Ketiga, gadai sosial seperti hari tua serta kesehatan akan sulit didapatkan karena menggunakan sistem outsourcing dan kontrak.