Myanmar: Apa yang bisa diharapkan dari pertemuan pemimpin ASEAN?

4 jam yang awut-awutan Sumber gambar, Antarafoto Pertemuan pemimpin-pemimpin negara Asia Tenggara (ASEAN) yang rencananya akan diadakan di Jakarta simpulan pekan ini diharapkan dapat membuka jalan untuk pengerjaan krisis di Myanmar.

myanmar-apa-yang-bisa-diharapkan-dari-pertemuan-pemimpin-asean-4
  • Pijar Rahmat
  • BBC Nusantara

Sumber gambar, Antarafoto

Pertemuan pemimpin-pemimpin negara Asia Tenggara (ASEAN) yang rencananya akan diadakan di Jakarta akhir pekan ini diharapkan dapat membuka jalan buat penyelesaian krisis di Myanmar.

Asisten Direktur Humas Sekretariat ASEAN, Romeo Era Arca, mengonfirmasi kepada BBC bahwa pertemuan tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 24 April. “Itu informasi dengan kami terima, ” katanya tanpa memberikan detil lebih lanjut.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, juga belum menyetujui mengungkap rincian tentang pertemuan pemimpin ASEAN. Dia mengutarakan pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi dari Brunei Darussalam selaku ketua asosiasi.

Bagaimanapun, anggota DPR dan pengamat menilai pertemuan ASEAN tersebut dapat menjadi kesempatan untuk negara-negara anggota ASEAN untuk mendesak pemerintahan militer dalam Myanmar menghentikan kekerasan kepada warga sipil dan memulihkan proses demokrasi.

Dalam pertemuan ASEAN pada Jakarta tersebut, juru kata Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan Pemimpin Junta Tentara Myanmar, Aung Hlaing, hendak datang—namun kabar itu belum dikonfirmasi oleh pihak junta.

Kabar kedatangan Aung Hlaing mengundang reaksi membengkil dari kalangan aktivis prodemokrasi Myanmar.

Alih-alih junta, mereka meminta ASEAN mengundang Pemerintahan Persatuan Nasional ( National Unity Governmen t, NUG) yang terakhir terbentuk dan dianggap mewakili rakyat nasional.

“Kadang-kadang kita harus melihat, kita kudu mendengar suara rakyat… & Pemerintahan Persatuan Nasional adalah suara rakyat. Jadi saya pikir ASEAN harus memikirkan keputusan itu, dan kita masih punya waktu buat mempertimbangkannya, ” kata penggagas Myanmar Khin Sandar di acara diskusi virtual Senin kemarin.

Para aktivis prodemokrasi di Asia yang tergabung dalam Aliansi Teh Susu (Milk Tea Alliance) telah menerbitkan surat terbuka pada negara-negara anggota PBB dan ASEAN, yang antara asing menuntut untuk tidak melibatkan militer Myanmar dalam cara penyelesaian krisis di negara itu serta mendukung proses dialog antara kelompok klub sipil.

Apa yang diharapkan dari pertemuan ini?

Banyak pihak ragu pertemuan ini akan menghasilkan sesuatu yang signifikan, mengingat ASEAN memeluk prinsip non-interferensi. Artinya, di setiap negara anggota ASEAN tidak dapat campur tangan di dalam urusan dalam negara bagian lainnya.

Ditambah lagi, ASEAN tidak satu pendapat tentang Myanmar. Beberapa negara menganggap kudeta sebagai masalah privat Myanmar.

Namun anggota Upah I DPR dari Golongan Golkar, Christina Aryani, terpendam prinsip non-interferensi tidak berarti ASEAN hanya tinggal diam.

Dia berharap pertemuan para pemimpin ASEAN dapat menjadi kesempatan untuk menyamakan kesan bahwa yang terjadi pada Myanmar merupakan tragedi semrawut di samping kemunduran pada demokrasi – dan membahas apa yang akan dilakukan oleh ASEAN.

“Kami mendorong agar Indonesia selalu mengutarakan agar tercapai suatu kesimpulan dari forum ini dengan bisa menghentikan apa yang saat ini tengah bergejolak atau terjadi di Myanmar, ” katanya kepada BBC News Indonesia.

Menurut dia, tadbir militer yang merupakan pemerintahan de facto saat tersebut maupun pemerintahan sipil bisa diajak duduk bersama buat membicarakan jalan keluar utama bagi rakyat Myanmar.

Anggota Komisi I DPR yang lain, Irine Roba, dari PDIP, mengatakan bahwa jika atasan junta militer diundang di pertemuan ini, maka Tadbir Persatuan Nasional (National Unity Government, NUG) yang disebut mewakili rakyat sipil juga harus diundang.

“Jadi intinya, jangan sampai Indonesia maupun ASEAN justru memberikan pengesahan pada junta militer, ” ujarnya.

Sumber gambar, Reuters

Irine mengatakan, meskipun ASEAN menganut prinsip non-interferensi, tujuan asosiasi negara-negara Asia Tenggara itu seperti tercantum di piagam ASEAN adalah memelihara perdamaian dan keamanan dalam kawasan.

Menurut tempat, negara-negara anggota lain mampu saja turun tangan sebab apa yang dilakukan militer terhadap warga sipil di Myanmar dapat dianggap sebagai kejahatan berat.

Sejauh ini, tindakan keras militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa yang memprotes kudeta telah membunuh lebih dari 700 masyarakat sipil.

Pakar hubungan global, Dinna Prapto Raharja, ada setidaknya ASEAN dapat bertanya kepada junta militer Myanmar mengapa mereka menolak meluhurkan hasil pemilu yang memimpin partai Liga Demokrasi Nasional pimpinan Aung Sang Suu Kyi.

“Melihat berlarut-larutnya proses di ASEAN ini telah agak panjang, bayangan beta negara-negara anggota itu bintik temunya menanyakan dulu tentang bagaimana penghormatan terhadap buatan pemilu – lebih diarahkan ke pemilunya, bukan kekerasannya” jelasnya kepada BBC News Indonesia.

Indonesia bisa jadi penggerak

Menurut Dinna, negeri mengandalkan ASEAN untuk positif menyelesaikan krisis di Myanmar. Dalam hal ini, Nusantara bisa menjadi motor dalang ASEAN.

Indonesia memang sejak awal aktif melakukan bervariasi diplomasi untuk mencari ulama keluar dari krisis Myanmar, termasuk meminta ketua ASEAN Brunei Darussalam mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk mempercakapkan masalah tersebut.

Namun, Dinna mengatakan Indonesia perlu berinvestasi serius dalam proses penyelesaian krisis di Myanmar masa negara-negara anggota ASEAN lainnya tampak kurang bersemangat mengikhtiarkan masalah ini.

Satu diantara hal yang dapat dilakukan Indonesia, menurut Dinna, adalah memastikan suara rakyat sipil Myanmar turut didengar.

“Karena kalau yang diajak bicara cuma junta, bisa mumcul persepsi publik bahwa kita miring pada junta dan tersebut akan mempersulit proses tenteram, karena orang tidak melihat Indonesia imparsial, ” ujarnya.