MotoGP di Sirkuit Mandalika serta tuduhan pelanggaran HAM PBB yang disebut ‘upaya menggugurkan Indonesia’

4 jam yang lalu Sumber tulisan, BBC Indonesia Puluhan puak beserta sejumlah ternak mereka masih bertahan dalam Desa Kuta, Lombok Pusat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara, alat-alat besar pendirian sirkuit Mandalika tampak dibanding desa mereka dari sela-sela pohon kelapa.

motogp-di-sirkuit-mandalika-dan-tuduhan-pelanggaran-ham-pbb-yang-disebut-upaya-menjatuhkan-indonesia-20
  • Valdya Baraputri
  • Kuli BBC News Indonesia

Sumber gambar, BBC Indonesia

Puluhan keluarga beserta sebesar ternak peliharaan mereka masih bertahan di Desa Kuta, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara, alat-alat besar pembangunan sirkuit Mandalika tampak dari desa itu dari sela-sela pohon kelapa.

Mandalika International Street Circuit adalah bagian sebab kawasan pariwisata yang dijuluki ‘Bali baru. ‘ World Superbike akan digelar di sirkuit ini pada tanggal 12 sampai 14 November mendatang, dan MotoGP pada bulan Maret 2022.

Salah seorang warga Desa Kuta yang masih bertahan, mengiakan belum pindah karena belum menjual tanahnya kepada negeri. Namun warga lain pada lahan yang sama memiliki informasi bahwa tanah itu sudah menjadi milik negeri, meski mereka tak pernah merasa menjualnya.

Sementara, bagian pengembang yakin mereka telah bertindak adil dengan menyampaikan kompensasi lahan dengan poin yang sesuai, bagi masyarakat yang memiliki bukti-bukti kepemilikan yang sah.

Baca juga:

Sumber gambar, BBC Indonesia

Warga yang tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah dipindahkan ke sebuah lahan yang lokasinya sekitar dua kilometer dari Desa Kuta. Patuh Polda NTB, sekitar 90 KK telah menempati lahan relokasi. Rencananya mereka bakal direlokasi lagi ke lahan lain yang nantinya akan dijadikan desa pariwisata.

Tetapi bagi warga, lahan relokasi kondisinya memprihatinkan; rencana daerah pariwisata dan peran itu di sana pun belum jelas. Ketidakpastian akan kala depan membuat mereka kacau hanya akan menjadi ‘penonton’ di rumah sendiri.

Bongkar rumah sendiri karena tidak ada pilihan lain

Salang, seorang warga Desa Kuta, yang tumbuh besar tidak sampai 500 meter dibanding lokasi pembangunan sirkuit, telah cukup vokal menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan dirinya serta sanak saudaranya yang tinggal di lahan seluas sekitar 3300 m2.

Sebelum pandemi, ia berprofesi sebagai guru selancar bagi para turis. Saat industri pariwisata tiba lesu tahun di tahun 2020, di waktu dengan hampir bersamaan, ia harus mengosongkan lahan.

Sumber gambar, BBC Indonesia

“Saya masih ingat waktu pertemuan perdana kali di sini (tahun 2019), langsung mereka bilang, bulan Agustus, sebelum agenda 17, semua tempat tersebut harus dikosongkan, ” kata Damar. “Jadi kita panik, belum ada sosialisasi, belum ada musyawarah, belum tersedia kesepakatan dari kedua belah pihak, tiba-tiba saja pemerintah setempat datang dan sejumlah begitu ke masyarakat. ”

Berdasarkan keterangan Damar, lahan miliknya dinilai oleh awak appraisal independen seharga 3, 2 miliar rupiah. Menurut Damar itu sudah termasuk enam rumah di atasnya, tanaman hortikultura warga, & kerugian immateril.

Untuk Damar angka itu tidak sebanding dengan upayanya untuk memulai hidup baru serta kesedihan meninggalkan desa dengan telah berusaha ia bangun selama bertahun-tahun. Ia seringkali membawa klien asingnya ke desa untuk mengajar kaidah Inggris pada anak-anak.

Awalnya, Damar tidak mau menerima dana konsinyasi dan memeriksa bertahan, namun ia berkesimpulan bahwa kenyataan ia harus angkat kaki dari desanya tak terelakkan.

Sumber tulisan, Dok warga Kuta

“Kementerian Pariwisata bilang kalau bangsa itu sudah setuju, jika tidak percaya sudah ada fotonya. Betul, ada fotonya waktu pembayaran kemarin, ” tutur Damar. “Hanya saja, kalau masyarakat dikasih opsi lain mungkin tidak hendak begitu. Kita itu menerima uang ganti rugi sebab kita sudah tidak tersedia pilihan lain lagi. ”

Damar beserta tetangga dan keluarganya akhirnya membongkar tunggal rumah mereka di kamar April. Ia berencana menyilakan keluarganya untuk menempati lahan lain miliknya yang lebih kecil.

Sebuah bale-bale serta papan bisnis milik istrinya masih tersisa di tanah yang telah ditinggalkan.

Namun Damar pergi dengan mendatangkan suatu kekhawatiran.

“Jangan-jangan kalau proyek ini sudah maka, kita cuma jadi penonton di rumah sendiri. itu yang saya takutkan, ” kata Damar.

Tuduhan PBB ‘upaya menjatuhkan Indonesia’

Kira-kira waktu lalu PBB menuduh pemerintah Indonesia dan Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengembang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika melanggar PEDOMAN masyarakat lokal.

Para ahli PBB yang menyusun keterangan itu menyampaikan bahwa di dalam proses pembangunan KEK Mandalika telah terjadi perampasan tanah yang agresif, penggusuran serta pengusiran paksa terhadap klub adat Sasak, intimidasi, dan ancaman serta tidak ada ganti rugi.

Dalam laporannya PBB menyebut terdapat 150 warga yang diduga menjadi korban.

Balasan resmi negeri Indonesia telah dilayangkan pada PBB sesuai tenggat waktu yang diberikan yakni di 3 Mei 2021. Respons itu dapat diakses oleh publik di sini.

Cabang Tetap Republik Indonesia di Jenewa menyayangkan langkah PBB mempublikasi laporan berisi dakwaan pelanggaran HAM saat metode verifikasi pemerintah Indonesia sedang berlangsung. PTRI menyebut kejadian itu sebagai politisasi ‘cerita sepihak’.

Dalam surat resminya, PTRI menyatakan kalau dalam proyek KEK Mandalika bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah Lombok. Negeri Indonesia pun telah berkomunikasi dengan Majelis Adat Suku Sasak dan mendapat pertolongan dari mereka.

Direktur Pati ITDC, Abdulbar M. Mansoer, mengakui reaksi keras PTRI.

“Mereka merasa bahwa ini adalah suatu ‘hack job’ , jalan untuk menjatuhkan Indonesia, ” kata Abdulbar di kantornya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Sumber gambar, BBC Nusantara

Sengkarut sengketa desa

Situasi di lapangan terkait lahan, menurut Abdulbar, bisa dikategorikan menjadi tiga golongan.

Kelompok pertama adalah masyarakat yang belum mendapatkan bangun pembebasan lahan mereka.

“Kita melakukan pembayaran secara sebisa kita, meski saat ini pariwisata sedang terpuruk, ” kata Abdulbar. “Kalau ditotal sekitar 140 miliar sudah kita keluarkan untuk menyerahkan hak bagi penduduk & mereka dengan sukarela menerima. ”

Sumber gambar, ITDC

Meski demikian Abdulbar tidak menampik bahwa ada pemilik lahan yang belum sedia menerima dana konsinyasi dengan telah disiapkan.

“Ada yg beberapa yang belum suka terima tapi pelan-pelan mereka ambil konsinyasi itu, ” katanya.

Kelompok kedua merupakan warga yang menempati tanah milik pemerintah yang dikenal pengguna lahan; totalnya ada 180 KK. Menurut Kepala Bidang Profesi dan Keamanan (Propam) Polda NTB Kombes Pol Awan Hariono selaku ketua tim percepatan dan verifikasi, 90 KK sudah direlokasi ke sebuah tanah di sebuah tempat bertanda Dusun Ngolang yang lokasinya tidak jauh dari rencana sirkuit.

Sementara, menurut salinan ITDC yang dikirimkan ke PBB, KK lain yang belum direlokasi, saat ini bermukim di lokasi yang berbeda-beda; baik kembali ke desa lama mereka maupun ke alamat yang saat ini belum diidentifikasi oleh ITDC.

Kelompok ketiga adalah warga yang merasa tak pernah menjual atau melepas tanah, yang ITDC sebut pengklaim.

“Kita cuma bisa ke pengadilan, kita cek ke BPN, kita juga ada tim teknis dari kabupaten dan provinsi yang mengidentifikasi itu, ” kata Abdulbar. “Kalau kita salah, keputusan pengadilan kita penuhi. ”

Nasib warga yang lahannya terdampak proyek KEK Mandalika, menurut Abdulbar, tergantung mereka termasuk gabungan yang mana.

“Sejak 2016, ITDC menerima 28 tuntutan hukum, dua diantaranya dimenangkan oleh penuntut, sementara tujuh kasus masih berada di pengadilan, ” tulis PTRI dalam surat balasannya kapada PBB.

Masih menurut keterangan PTRI, tahun 2008 ITDC menerima lahan proyek Mandalika seluas 1, 175 hektar dari pengembang swasta sebelumnya bernama LTDC. Terdapat 135 hektar yang diklaim hak warga lokal. Setelah metode verifikasi 109, 59 diantaranya secara legal dimiliki ITDC.

PBB: P erlu investigas i independen

Pakar PBB bidang kemisikinan ekstrim dan hak asasi manusia, Olivier De Schutter tidak puas akan jawaban pemerintah Indonesia terhadap tuduhan pelanggaran HAM oleh PBB dalam proyek Mandalika.

Menurutnya pokok permasalahan lahan pada Mandalika bukan mengenai siapa yang memiliki surat benar atas tanah, karena sebagian besar memang dimiliki negeri Indonesia.

“Yang menjelma masalahnya, pembangunan sirkuit MotoGP dan hotel telah dimulai sebelum warga lokal direlokasi, dan bermukim di tempat yang layak, ” kata pendahuluan Olivier. “Tempat relokasi, Dusung Ngolang saat ini belum siap untuk menerima awak. ”

Olivier yang adalah pakar utama yang mengatur laporan pelanggaran HAM, mengatakan kepada BBC melalui sambungan online dari Brusel, kalau investigasi independen oleh konsultan lokal diperlukan untuk menjelaskan fakta dan memahami kewaswasan warga lokal.

Sumber gambar, BBC Indonesia

Sampai akhir 2022, menurut Olivier, warga akan terpaksa meneruskan hidup apa adanya di tempat relokasi, dan pengganggu bermata pencaharian. Hal itu tidak dapat diterima.

“Memiliki atap, air, listrik, serta pangan tidaklah cukup, ” tegas Olivier. “Anda kudu punya akses terhadap pekerjaan. Kalau tidak, kondisi itu akan semakin terpuruk. ”

Ditanya mengenai kompensasi dengan diterima sebagian warga, dia bersikeras bahwa kompensasi moneter bukanlah alat pengganti metode relokasi yang layak.

“Saya hanya bisa menyesali bahwa proyek telah dimulai, sirkuit MotoGP pun sudah hampir selesai dikerjakan, ” kata Olivier.

“Bagi hamba, sangatlah problematik bahwa masalah relokasi dalam kondisi dengan memadai tidak ditangani sebelum proyek diluncurkan, ” sambungnya.

Kunci agar hal bagaikan ini tidak terulang di proyek Mandalika, menurut Olivier, dipegang oleh Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB yang berinvestasi 248 juta dolar AS untuk KEK Mandalika. Ia mendorong AIIB untuk mendesak pemerintah Indonesia untuk melanjutkan pembangunan Mandalika dengan lebih menghormati sah asasi manusia dan sah warga lokal yang telah hidup selama bergenerasi-generasi di wilayah itu.

Pembangunan sirkuit akan selesai di kamar Juni, sertifikasi di bulan Juli

Laman resmi World Superbike telah mengumumkan program pertandingan untuk 2021, pada mana Mandalika International Street Circuit akan digunakan di tanggal 12-14 November.

Dwianto Eko Winaryo demi Chief Construction and Development Officer dari Mandalika Grand Prix Association (MGPA) membuktikan perkembangan pembangunan sirkuit pada bulan April telah menyentuh 65-70 persen.

“Target 100 persen pada bulan Juni tanggal 30, ” kata Dwi melalui sambungan online saat tim BBC berharta di kantor ITDC dalam Mandalika.

MGPA adalah pelopor MotoGP Indonesia di Mandalika.

Sumber gambar, BBC Indonesia

Setelah target pembangunan gelanggang tercapai, di bulan Juli, MGPA akan mengundang Gabungan Balap Motor Internasional (FIM) untuk proses homologasi atau sertifikasi.

Sertifikasi bertujuan untuk memastikan sirkuit Mandalika layak digunakan dan damai dari sisi infrastruktur dan bangunan penunjang untuk melakukan balapan motor sport.

“Jika homologasi sudah didapatkan ana akan mengadakan test race , ” lanjut Dwi. “Kita berencana mengundang rider pada saat MotoGP bertanding di Asia Pasifik bulan Oktober & November. ”

Setelah itu, menurut Dwi, barulah Nusantara bersiap mengadakan MotoGP dalam bulan Maret 2022.

KEK Mandalika akan terus dikembangkan hingga 2040

Pembangunan KEK Mandalika akan terus berjalan setelah pembangunan sirkuit siap. Menurut Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro, masa ini bahkan pembangunan KEK Mandalika masih pada periode ‘infrastruktur mode’.

“Kita lengkapi infrastruktur, drainase, penerangan bulevar, dan sebagainya, supaya kawasan ini lebih terlihat menarik. Akan tetapi kita kembangkan sirkuit itu untuk menarik investor, ” kata Bram di jawatan ITDC di Mandalika.

Untuk ajang World Superbike serta MotoGP, Hotel Pullman Mandalika rencananya akan mulai berfungsi.

Sumber gambar, BBC Nusantara

Saat ini tersedia 11 investor yang berencana membangun hotel di KEK Mandalika. Selain itu, investor Dubai Bin Zayed International LLC telah menandatangani MoU untuk membangun lapangan golf 27 holes.

Pengembangan Mandalika, menurut Bram, akan langsung berlangsung hingga 2040.

“ITDC punya dua kawasan. Daerah Nusa Dua (Bali) itu membutuhkan waktu 37 tahun dari mulai awal datang sekarang seperti itu, ” kata Bram.

Komnas HAM RI: P emerintah dan pengembang kudu memikirkan kesejahteraan warga lokal selama pembangunan

Secara masih banyaknya ruang-ruang dengan akan dibangun, senada secara PBB, Komnas HAM RI mendorong pemerintah dan pengembang untuk lebih memperhatikan ketenteraman warga selama proses pembangunan dan pengembangan.

“Mandalika merupakan proyek internasional. Harus berdasar pada prinsip-prinsip HAM internasional. itu yang kita ingatkan dari awal, ” prawacana Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM RI. “Sepertinya peringatan itu tidak sepenuhnya dijalankan oleh ITDC maupun pemerintah dengan mereka cuma berfokus pada masalah penanggalan lahan saja. ”

Sumber gambar, BBC Indonesia

Patuh Beka, tuduhan pelanggaran HAM PBB di proyek KEK Mandalika, meski serius, tidak sepenuhnya benar dan cermat. Beka menjelaskan, salah kepala tuduhan PBB mengenai kerusakan dan pemindahan situs kepercayaan dan budaya, tidak ditemukan kebenarannya oleh Komnas HAM.

Meski demikian, Komnas HAM RI memang menemukan mulia insiden pengosongan lahan secara penggunaan kekuatan yang kelewatan pada 11-12 September 2020.

Komnas HAM selalu masih melihat ancaman pengingkaran HAM di lokasi pendirian KEK Mandalika. Untuk menghindari kasus pelanggaran HAM di masa depan, pemerintah harus memperhitungkan hak-hak warga pada luar hak ekonomis. Semacam hak atas lingkungan yang sehat, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan.

“Karena bagaimanapun juga kala lahannya diganti atau diambil alih, hak-hak itu selalu kemudian terampas juga, ” kata Beka.

Menurut Managing Director the Mandalika Bram Subiandoro, pihaknya sudah menuntut kontraktor yang beroperasi pada Mandalika untuk mengambil gaya kerja lokal dengan persentase tertentu. Suntikan dana dari bank Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ia yakini akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar.

Hal ini masih poin kekhawatiran Komnas HAM, karena situasi belakang pekerjaan warga yang terdampak kebanyakan adalah petani, bukan pekerja sektor turisme.

“Ini harus jadi menggubris serius dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat soal alih profesi ini, ” pungkas Beka.