MK putuskan uji materi UU KPK, pertanyaan Novel Baswedan dipecat mencuat

Diperbarui 45 menit yang lalu Sumber gambar, Getty Images Masa Mahkamah Konstitusi tengah berbincang memutuskan uji formil serta materil Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (04/05), pertanyaan mengenai nasib pemeriksa KPK Novel Baswedan mencuat. Novel disebut-sebut telah dipecat karena tidak lolos buatan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai proses alih status jadi Aparatur Sipil…

mk-putuskan-uji-materi-uu-kpk-pertanyaan-novel-baswedan-dipecat-mencuat-19

Sumber gambar, Getty Images

Ketika Mahkamah Konstitusi pusat bersidang memutuskan uji formil dan materil Undang Komite Pemberantasan Korupsi pada Selasa (04/05), pertanyaan mengenai nasib penyidik KPK Novel Baswedan mencuat. Novel disebut-sebut sudah dipecat karena tidak lolos hasil tes wawasan kewarganegaraan nasional (TWK) sebagai proses mendaulat status jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepada BBC News Indonesia, Novel mengaku belum mengetahui dirinya lolos atau tidak dalam proses seleksi itu.

“Secara resmi belum diumumkan, dan juga belum ada keputusan atau kesimpulan apa pun, ” katanya.

Sejumlah media menyebutkan setidaknya 75 pegawai dan penyidik KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan, di antaranya Novel Baswedan yang memiliki mengacu jejak sebagai penyidik dengan menangani kasus-kasus besar seolah-olah korupsi KTP elektronik, manipulasi kasus benih lobster, urusan suap Hakim MK Berpengetahuan Mochtar, korupsi simulator kemudi SIM, dan kasus Harun Masiku.

Adapun beragam pertanyaan dalam TWK telah beredar ke media sosial, antara lain “Semua orang China sama saja”, “Penista agama harus dihukum mati”, dan “Kaum homosex harus diberikan hukuman badan”.

Seorang penyidik di KPK mengakui pertanyaan tersebut diajukan saat proses pilihan kepegawaian KPK. “Iya, itu benar, ” katanya.

Penyidik KPK, Novel Baswedan, era dikonfirmasi BBC News Nusantara juga membenarkan pertanyaan-pertanyaan yang tersebar tersebut. “Info dengan beredar tersebut valid, ” katanya, Selasa (04/05).

Hendak tetapi, Badan Kepegawaian Negeri (BKN) belum memberikan kritik.

TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan merupakan menjadi salah satu tahapan transformasi alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negeri (ASN). Perubahan status tersebut merupakan dampak UU KPK hasil revisi.

Pegawai KPK diwajibkan menjadi ASN suntuk dua tahun sejak UNDANG-UNDANG tersebut disahkan pada 17 September 2019.

Dikutip dibanding situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, asesmen dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam penyelenggaraannya.

Terkait tes itu, BKN sudah menyerahkan hasilnya kepada KPK pada 27 April 2021. KPK mengiakan segera mengumumkan hasil tes itu.

Sumber gambar, Antara/NOVA WAHYUDI

‘Harapan terakhir’

Uji materi UU KPK dikenal pegiat menjadi harapan final sebagian kelompok masyarakat biasa terhadap lembaga antirasuah.

Nusantara Corruption Watch, salah mulia organisasi yang mengajukan gugatan revisi UU KPK, menyimpan selama di bawah Undang KPK, sederet kasus mulia berpotensi lepas dari jeratan, seperti yang dimulai di kasus BLBI dengan kesusahan negara sekitar Rp4, 58 triliun.

Lebih dari 50 guru besar lantaran kampus di Indonesia menyurati Mahkamah Konstitusi, berpesan buat mengabulkan gugatan UU KPK.

Sementara itu penyidik KPK, Novel Baswedan menilai jika MK menolak gugatan, oleh karena itu ini akan menjadi segala apa yang ia sebut “kesedihan bersama” di tengah lonjakan kasus korupsi.

Di sisi lain, salah kepala penggagas revisi UU KPK di DPR menilai kalangan yang menolak kebijakan itu hanya berdasar prasangka. Situasi yang dikritik pada KPK ia sebut sebagai “dinisbahkan” kepada revisi UU KPK.

Undang ini telah digugat ke MK bertambah dari satu tahun cerai-berai, saat jalanan kota-kota besar di warna aksi penolakan menolak Undang-Undang yang mereka sebut melemahkan KPK.

Pengkaji ICW, Lalola Easter, mengucapkan setahun aturan ini diterapkan, kasus kelas kakap berpotensi lepas dari jeratan sebab KPK memiliki kewenangan mendiamkan kasus korupsi.

Penghentian kasus terbaru adalah BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim dengan potensi kerugian negara Rp4, 58 triliun.

Sumber gambar, Indrianto Eko Suwarso/ANTARA MEMOTRET

Kasus kelas kakap lain juga berpontensi lepas dari jeratan yaitu Century, KTP-Elektronik, kasus korupsi PLTU Riau-1, Pelindo II, “yang melibatkan petinggi lembaga negeri, struktur korupsi aktor lintas lembaga negara dan kawasan, dan kerugian negara ataupun nilai suap triiunan rupiah. ”

Bukan hanya itu, kata Lalola Easter, di bawah Undang KPK terbaru, lembaga ini telah mengalami apa yang dikenal kebocoran informasi operasi pemeriksaan korupsi di Kalimantan Daksina, termasuk penundaan penggeledahan kejadian politikus PDI Perjuangan Harun Masiku.

“Ketika awal-awal kasus Harun Masiku itu penggeledahan tidak jadilakukan, ” kata Lola – sebutan Lalola Easter, kepada BBC News Indonesia, Senin (03/05).

Baca juga:

Sumber gambar, Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Lola juga mengamati kasus-kasus yang membuat citra KPK memburuk ini dikarenakan adanya Dewan Pengawas yang merupakan amanat Undang KPK yang baru. Keberadaan mahkamah pengawas yang dipilih langsung Presiden Joko Widodo ini, menambah panjang birokrasi jadi berpotensi menyebabkan informasi pemeriksaan bocor.

“Salah satu hambatannya (penggeledahan) adalah karena birokrasi yang harus ditempuh lewat dewan pengawas, ” tambah Lola.

Sejauh ini ICW mencatat terjadi penurunan kejadian tangkap tangan oleh KPK. Di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, sepanjang 2020 kemarin, KPK hanya melakukan tujuh operasi tangkap tangan. Jumlah ini jauh dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 21 kali (2019), 30 kali (2018), dan 19 kali (2017).

‘KPK seperti Polres Kuningan’

Sumber gambar, Antara/Rivan Awal Lingga

Sementara tersebut, dampak Undang KPK itu juga ditunjukkan lewat nilai indeks persepsi korupsi. Nilai CPI dan peringkat ijmal Indonesia turun drastis, sebab skor 40 pada tahun lalu menjadi hanya 37 pada 2020. Sementara peringkat global Indonesia dari 85 dunia kembali turun menjadi 102.

“Cek penjelasan ketua KPK yang mau selalu mengutamakan pencegahan sejak pada penindakan, tapi taat saya dalam tafsir dengan keliru, ” kata Pengkaji Pukat UGM, Zaenur Rohman kepada BBC News Indonesia, Senin (03/05).

Zaenur menambahkan, antara pencegahan dan penindakan korupsi perlu beriringan, “agar tidak terulang. ”

Sumber gambar, Antara/WAHYU PUTRO A

Selain itu, Zaenur pula memperhatikan KPK saat itu yang “seakan-akan istilahnya merupakan cabang dari kepolisian. Bahkan sebagian mengatakan seperti Polres di Kuningan”. Hal tersebut menurutnya, dikarenakan posisi-posisi strategis di KPK saat itu dikuasai kepolisian.

“Apakah tersebut buruk? Tidak. Tapi kalau KPK diciptakan untuk men- trigger kepolisian dan kejaksaan. Tapi sekarang banyak didominasi institusi dari kepolisian, menurut beta ini terbalik, ” prawacana Zaenur.

Ia juga menyoroti gaya-gaya konferensi pers KPK di mana terdapat simpulan yang diikutsertakan dengan memakai rompi oranye menghadap penghalang, dengan barang bukti bersifat uang yang dicairkan.

“Kemudian alat buktinya dipampang, kalau berupa uang dicairkan terlebih dahulu menjadi kekayaan tunai, ” katanya.

Roman: “Jika ditolak maka itu kesedihan kita”

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau jika di mesin pencari lain

Penyidik KPK, Novel Baswedan mengatakan putusan MK terkait Undang KPK ialah “Kesempatan untuk bisa melakukan, dalam rangka menguatkan pemberantasan korupsi di Indonesia, di dalam hal ini penguatan KPK kembali, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Senin (03/05).

Sebaliknya, kata Novel, “Seandainya putusan itu menumpukan semuanya, maka ini kepiluan untuk kita semua, sebab kita menghadapi fakta bahwa korupsi semakin membahayakan, menegangkan, semakin banyak. Sedangkan pemberantasan korupsi pada posisi dengan, kurang menguntungkan atau kondisi dilemahkan. ”

Sebanyak 50 guru besar kirim perintah ke MK

Sumber gambar, Antara/Moch Asim

Seruan kepada MK untuk mengabulkan permohonan membatalkan Undang KPK sebelumnya disampaikan Koalisi Guru Gede Antikorupsi. Koalisi yang mengklaim terdiri dari 51 pengasuh besar dari universitas pada Indonesia berharap MK membatalkan kondisi pemberantasan korupsi serupa sedia kala.

Salah kepala anggota koalisi adalah Tutor Besar Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Prof Sulistyowati Irianto.

“Kawan-kawan menginginkan supaya dikembalikan minimal seperti dulu, sebelum direvisi UU KPK itu. Mengapa? Karena manipulasi itu tindakan yang benar extraordinary, ” kata Prof Sulistyowati kepada BBC News Indonesia, Senin (03/05).

Bertambah lanjut ia menilai UU KPK saat ini memposisikan KPK sebagai lembaga normal. Keputusan MK akan menjadi bayaran mahal untuk Indonesia ke depan.

Selain Profesor Sulistyowati, mereka dengan bergabung dalam koalisi tersebut antara lain Guru Mulia FEB UI Emil Baik, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra. Berantakan, Guru Besar FH UGM Sigit Riyanto, Guru Luhur FH UII, Ni’matul Huda, Guru Besar STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno, dan Pengasuh Besar FISIP Unair, Ramlan Surbakti.

Sumber gambar, Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO

Pertimbangan dari yang menolak dianggap sebagai prasangka

Sementara tersebut, salah satu penggagas revisi UNDANG-UNDANG KPK di DPR menghargai kalangan yang menolak kecendekiaan ini hanya berdasarkan waham. Segala hal yang dikritik di dalam KPK ia sebut sebagai “dinisbahkan” kepada revisi UU KPK.

Arsul Indah selaku anggota Komisi Asas DPR, sekaligus salah satu penggagas revisi UU KPK, menilai segala kritik yang disampaikan kepada KPK selama setahun terakhir ini sebagai prasangka.

“Begitu ada satu kasus, kebocoran, maka tersebut akan dinisbahkan karena ini revisi UU KPK. Teman-teman itu lupa, bahwa kebocoran dokumen di KPK itu bukan hanya ketika sesudah UU KPK itu direvisi. Kan sebelum itu tersedia beberapa kali kasus kebocoran sprindik, ” katanya pada BBC News Indonesia, Selasa (04/05).

Selain itu, ia juga merespons kritik kepada kepemimpinan KPK di bawah Firly Bahuri. Menurutnya, setipa masa kepemimpinan KPK memiliki persoalannya masing-masing.

“Seolah-olah kepemimpinan KPK periode sebelumnya ada revisi itu tak bermasalah. Maka yang ingin saya sampaikan, KPK lantaran periode ke periode tersedia masalahnya sendiri-sendiri. Saya lalu bisa menguraikannya dengan lama, ” lanjut Arsul.

Sumber gambar, Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Sejauh ini DPR juga mengevaluasi penerapan UNDANG-UNDANG KPK terbaru selama kepala tahun terakhir. Menurutnya mahkamah pengawas KPK perlu memiliki kewenangan lebih rinci karena tidak diatur dalam undang. Hal ini ia catat setelah menggelar rapat dengar pendapat dengan dewan pengelola KPK.

“Karena itu, oleh sebab itu saya sampaikan di dalam rapat, apakah revisi KPK itu perlu direvisi balik. sebab orang sepreti hamba, harus terbuka, pikirannya, kala UU dirasakan ada kekurangannya, termasuk revisinya, ya kudu terbuka, untuk melakukan perbaikan atau perubahan kembali, ” tambah Arsul.

Terkait dengan keputusan akhir MK melanda UU No. 19 tarikh 2019 tentang KPK, Arsul meminta semua pihak buat terbuka menerimanya.

“DPR dan pemerintah juga kudu bergendang, untuk memperbaiki semuanya. Untuk memperbaiki kembali.

“Di sisi lain, kalau gugatan itu ditolak, jangan serupa kemudian diteriaki MK-nya. ‘Ini MK ada di parade yang ingin melemahkan KPK’, jangan seperti itu, ” kata Arsul.