Mensos diduga korupsi bansos: Pemerintah lakukan evaluasi, pegiat sebut ‘semua program penanggulangan Covid-19 rawan korupsi’

sejam yang lalu ANTARA FOTO Negeri akan mengevaluasi seluruh program pengoperasian dan pemulihan ekonomi Covid-19 menyusul ditangkapnya Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial.

Mensos diduga korupsi bansos: Pemerintah lakukan evaluasi, pegiat sebut 'semua program penanggulangan Covid-19 rawan korupsi'

Pemerintah mau mengevaluasi seluruh program pengendalian & pemulihan ekonomi Covid-19 menyusul ditangkapnya Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus dugaan korupsi bantuan sosial.

Sebelumnya pegiat antikorupsi menyebut semua program penanggulangan pandemi Covid-19 menyayukan korupsi lantaran tidak ada lembaga independen yang mengawasi penggunaan anggaran sebesar Rp677, 2 triliun tersebut.

Adapun Koalisi Pemantau Bansos mengusulkan pemerintah agar mengubah mekanisme mas bantuan dari berupa barang ataupun sembako menjadi tunai dan ditransfer ke rekening penerima.

Ditetapkannya Gajah Sosial, Juliari Barubara, oleh Premi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan baik atau bansos Covid-19, disebut pekerja antikorupsi “tidak mengagetkan”.

Peneliti dari Sentral Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, mengatakan seluruh program penanggulangan pandemi Covid-19 berpotensi dikorupsi karena tidak ada sistem yang dibangun secara independen untuk mengawasi penggunaan anggarannya.

Kekhawatiran itu, katanya, sudah berkali-kali diutarakan pelbagai kalangan kepada pemerintah namun diabaikan.

“Tidak hanya bansos, tapi juga sektor kesehatan, zona pemulihan ekonomi juga rawan manipulasi. Baik korupsi tindak pidanan ataupun korupsi kebijakan. Di mana kebijakannya hanya menguntungkan kelompok tertentu, ” ujar Zaenur Rohman kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (06/12).

Dalam situasi bencanan atau krisis seperti ini, prawacana Zaenur, pejabat negara dimungkinkan untuk melakukan pengadaan barang tanpa melalaikan tender atau lelang. Sebab bantuan tersebut harus disalurkan dengan segera serta cepat kepada masyarakat.

Akan tetapi, sendat Zaenur, unsur pengawas internal dalam kementerian seperti Inspektorat Jenderal & Badan Pemeriksa Keuangan dan Pendirian (BPKP) dianggap tidak efektif buat mengawasi “kondisi yang tidak normal” ini. Sehingga sangat memungkinkan pejabat tinggi untuk melakukan korupsi.

“Inspektur Jenderal susah melakukan pencegahan korupsi kalau dilakukan atasan yaitu menteri. BPKP sudah bekerja tapi dalam formal dan di masa normal. Jadi yang bertindak penegak hukum. ”

Sebab itu, ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh program penanggulangan pandemi Covid-19.

Kalau perlu, katanya, membentuk lembaga independen yang bertugas khusus untuk mengawasi pengunaan perkiraan yang mencapai Rp677, 2 triliun itu.

Dia mencontohkan pembentukan Dasar Anti-Korupsi Badan Rehabilitasi dan Pemulihan Aceh dan Nias (BRR) dengan berfungsi mengawal dana bantuan pascatsunami Aceh.

“Contoh dulu di pascatsunami BRR punya satuan anti-korupsi. Di danau menerima aduan, keluhan, melakukan investigasi terhadap suatu dugaan penyelewengan di masa rehabilitasi. ”

“Sekarang enggak ada. Semua diserahkan ke pengawas privat sehingga tidak efektif mencegah manipulasi apalagi jika korupsi dilakukan tangga atas. ”

Apa tanggapan pemerintah?

Sekretaris Rencana Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede, mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Sosial, Juliari Batubara, bakal menjadi bahan evaluasi untuk pihaknya dalam menerapkan program-program penanggulangan pandemi Covid-19.

Kendati ia membenarkan, sejak Komite Pengendalian Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional dibentuk, tidak terpikir untuk membentuk lembaga pengelola independen.

Sebab dalam tatatan pembuatan kebijakan, pemerintah sudah menggandeng Kejaksaan dan Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan (BPKP).

“Terus terang kita enggak kepikir sampai ada karakter yang tega melakukan seperti ini (korupsi), ” imbuh Raden Pardede kepada BBC News Indonesia.

Karena itu dalam waktu dekat, katanya, Komite akan menggelar rapat evaluasi untuk mengubah sistem pemberian bantuan baik dan kemungkinan membentuk lembaga anti-korupsi yang mengawasi pemakaian anggaran pandemi Covid-19.

“Mungkin akan buat (seperti Satuan Anti-Korupsi BRR) untuk pastikan program ini berjalan. Karena satu tahun lagi akan kita lanjutkan program-program bantuan sosial, ” sambungnya.

Di dalam rapat itu, ia akan mengusulkan agar pemberian bantuan sosial berupa barang atau sembako diganti menjadi bantuan tunai yang ditransfer ke rekening penerima.

Sesuai keputusan negeri, program perlindungan sosial akan lestari dilanjutkan pada tahun 2021 secara total anggaran mencapai Rp110 triliun.

“Ini (bansos) mungkin akan diputuskan lebih bagus tunai sajalah, tunai. Beli sendiri barangnya. Karena pengadaan bansos barang ini kan rentan. ”

“Kalau bantuan langsung tunai serta lewat bank kan sampai ke tangan orang yang membutuhkan. Oleh karena itu tidak ada sama sekali peluang di tengah ‘diambil’. ”

Koalisi pemantau bansos: mayoritas warga inginkan bantuan tunai ketimbang sembako

Koalisi Pemantau Bansos mencatat sepanjang April hingga Mei, pihaknya mencatat setidaknya ada 17 ribu keluarga di DKI Jakarta yang tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat dan pemda.

Peserta koalisi dari Forum Indonesia buat Transparasi Anggaran, Misbah Hasan, mengatakan mereka tidak menerima bantuan baik karena data yang digunakan negeri pusat maupun pemda merupakan data lama sebelum adanya pandemi Covid-19.

Kondisi serupa, katanya, juga terjadi pada sjeumlah daerah. Kendati ia tidak memiliki angka pasti.

“Daerah lain selalu banyak yang tidak terima. Kesalahan data masih banyak ditemukan. Karena data yang dipakai data lama, ” tutur Misbah Hasan.

Temuan lain, masyarakat yang menerima tumpuan sosial berupa sembako nilainya tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah yakni senilai Rp300. 000.

“Kalau beras, minyak goreng, ikan kaleng itu diuangkan paling nilanya tidak sampai Rp200. 000 dan itu tidak cukup untuk satu bulan. Tak sampai seminggu habis. ”

Dalam inspeksi yang dilakukan Koalisi Pemantau Bansos, mayoritas warga menginginkan bantuan baik berupa uang tunai ketimbang barang atau sembako.

Selain karena mereka bisa membelanjakan uang itu sesuai kebutuhannya, juga uang bantuan dari pemerintah itu akan memutar roda perekenomian daerah sekitar.

“Beda dengan sembako yang ditenderkan ke perusahaan. Zona itu pasti yang diuntungkan kongsi besar. ”

Karenanya, koalisi menyarankan negeri agar mengubah skema pemberian tumpuan sosial.

“Kami minta pemerintah dalam bentuk tunai dan ditransfer karena akan lebih mudah dimonitor tapi dengan syarat transparansi data. ”

Juliari Batubara gawat hukuman mati?

Dalam konferensi pers dengan digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (06/12), Ketua KPK Firli Bahuri menyebut Menteri Baik Juliari Batubara dikenakan Pasal 12 huruf an atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saat ditanya apakah Mensos Juliari juga akan dijerat dengan Urusan 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi, Firli mengatakan “masih akan didalami”.

Pasal 2 bagian 1 Undang-Undang Nomor 20 Tarikh 2001 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi berbunyi: Setiap orang dengan secara melawan hukum melakukan perangai memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan dapat merugikan keuangan negaran ataupun perekonomian negara, dapat dipenjara dengan penjara seumur hidup atau kejahatan penjara paling singkap 4 tarikh dan paling lama 20 tarikh.

Perkara 2 ayat 2: Dalam situasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di dalam keadaan tertentu, pidana mati bisa dijatuhkan.

Tetapi demikian, Peneliti dari Pusat Uraian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, memperhitungkan Mensos Juliari tidak bisa dijerat dengan pasal 2 ayat 2.

Pada pemahamannya, frasa ‘merugikan keuangan negara’ harus dibuktikan KPK dengan menunjukkan bahwa suap yang diduga diterima Mensos Juliari berasal dari APBN.

Selain itu frasa ‘dalam tanda tertentu’ pada ayat 2 merujuk pada keadaan bencana alam nasional atau krisis ekonomi/moneter.

“Sejauh itu dari KPK, suap 10% tersebut pemberian dari penyedia barang serta jasa. Sehingga tidak memenuhi ringkasan pasal 2 ayat 1. ”

“Kemudian banyak yang menyangka Covid-19 tersebut petaka nasional. Pandemi Covid-19 itu ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional non-alam. Sehingga menurut saya tidak bisa digunakan rumusan bencana alam. ”

Adapun Mensos Juliari, kata Firli, akan ditahan selama 20 hari sejak 6 Desember sampai 25 Desember 2020 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.