Libur natal dan tahun baru dibatasi ketat, industri hotel khawatir ‘semakin terpuruk’

2 jam yang lalu KURUN FOTO Industri perhotelan mengklaim mau semakin terpuruk setelah pemerintah tengah memperketat aktivitas libur natal & tutup tahun 2020. Pemotongan cuti bersama-sama dan kewajiban lolos uji usap sebelum masuk ke daerah wisata telah memicu pembatalan reservasi hotel besar-besaran, kata asosiasi perhotelan.

Libur natal dan tahun baru dibatasi ketat, industri hotel khawatir 'semakin terpuruk'

Industri perhotelan mengklaim hendak semakin terpuruk setelah pemerintah sentral memperketat aktivitas libur natal & akhir tahun 2020.

Pemotongan terlanjur bersama dan kewajiban lolos tes usap sebelum masuk ke kawasan pariwisata telah memicu pembatalan reservasi hotel besar-besaran, kata asosiasi perhotelan.

Tetapi pakar kesehatan masyarakat menilai kebijakan pemerintah ini justru yang paling tepat untuk menekan penyebaran virus corona.

Jika cuti bersama akhir tarikh ini tidak dipangkas dan tak ada pengetatan aktivitas liburan, pabrik perhotelan tetap belum akan reda, kata Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran.

Namun karena cuti bersama dipotong dan pemerintah hangat saja menerapkan syarat baru buat kawasan wisata, Maulana menyebut para-para pemilik hotel justru semakin terbenam.

“Dampak kebijakan itu sudah muncul, yaitu pembatalan reservasi hotel yang kekar. Kami jenuh pemerintah gonta-ganti kebijakan. Itu sama saja membunuh awak, ” ujarnya via telepon, Selasa (16/12).

“Sekitar 70% okupansi hotel di Bali dari turis mancanegara. Saat ini okupansi masih dari turis domestik. Dan padahal, apapun liburannya, suasana perhotelan tetap sulit, ” prawacana dia.

Maulana geram karena sepekan jelang libur akhir tahun bergulir, pemerintah kembali menetapkan aturan baru soal pengoperasian pandemi.

Menko Maritim Luhut Pandjaitan membuktikan pemerintah melarang kerumunan selama libur ini, baik saat perayaan natal maupun momen pergantian tahun.

Adapun Pemprov Bali mengharuskan turis yang masuk lewat bandara untuk menunjukkan petunjuk negatif tes usap Covid-19. Tengah turis yang masuk ke Bali lewat jalur darat diwajibkan sunyi Covid-19 lewat tes rapid antigen.

Sebesar daerah menerapkan ketentuan yang dekat serupa dengan Bali. Di kaum wilayah, pemerintah lokal bahkan mewajibkan pendatang untuk mengisolasi diri semasa beberapa hari.

Sebelumnya, awal Desember berantakan, pemerintah pusat lebih dulu mementahkan tiga hari cuti bersama simpulan tahun.

Menurut Maulana, pemerintah mesti menyampaikan kompensasi agar industri pariwisata pasti bisa bergulir normal pada kurun liburan ini. Dia berkata, tes usap semestinya digratiskan agar turis tidak berpikir dua kali untuk berlibur.

“Kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan, jangan bebankan ke kami. Beranikah pemerintah subsidi PCR? Kalau suka melarang, laranglah dari jauh-jauh hari.

“Pelaku usaha perhotelan di Bali berbenah di tengah kesulitan 10 bulan tidak dapat menghasilkan, karena inilah momentumnya. Industri pariwisata anyar bisa hidup saat semua karakter berlibur, ” kata Maulana.

Dampak libur panjang

Setiap periode libur panjang tahun ini berakhir, Satgas Covid-19 mencatat kenaikan kasus positif.

Pengetatan libur akhirusanah ini, kata Ketua Bidang Data Satgas Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah, dijalankan agar persoalan yang serupa tidak kembali berulang.

“Setelah libur Idul Fitri (empat hari) terjadi kenaikan kasus hingga 70-90%. Dari yang awalnya 600 per hari naik jadi 1100 kasus per hari, ” ujar Dewi dalam siaran dalam akun Youtube Badan Nasional Penangangan Bencana (BNPB).

“Bulan Agustus, liburnya lebih lama dari periode libur lebaran. Dampaknya pada pekan pertama datang pekan ketiga September, kasusnya terangkat terus.

Positivity rate (jumlah yang pasti dari seluruh orang yang diperiksa) juga naik sampai 3, 9%. Ini menunjukkan penularan terjadi semakin cepat, ” kata Dewi.

Empat daerah yang kasusnya melonjak tinggi setelah masa libur panjang itu ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Walau dikritik pebisnis di sektor turisme, pengetatan ini dianggap jitu oleh epidemiolog dari Universitas Padjajaran, Deni Kurniadi Sunjaya.

Menurut Dedi, syarat mobilitas orang dari satu daerah ke wilayah lain selama pandemi ini makin semestinya didasarkan pada hasil negatif tes usap — uji Covid-19 yang relatif lebih mahal ketimbang jenis tes lain seperti ulangan cepat.

“Kerumunan akan meningkatkan transmisi, tersedia libur atau tidak. Saat tak libur pun kerumunan sangat terang terjadi di depan mata kita, ” kata Dedi.

“Indonesia tidak tersedia gelombang kedua pandemi karena sedang terus terjadi. Perilaku masyarakat yang harus dikendalikan pemerintah.

Rapid test tidak banyak berguna. Yang penting swab test PCR. Jika dilakukan PCR setiap karakter memasuki tempat baru, itu hendak sangat baik, ” tuturnya.

Bagaimanapun, Dedi menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat supaya pengetatan libur natal dan simpulan tahun benar-benar terwujud di lapangan. Tugas itu, menurutnya, ada di pundak pemerintah daerah.

Di Bali, pemerintah lokal mengklaim akan mengerahkan banyak aparat untuk memastikan pengetatan dijalankan secara tertib.

Kepala Dinas Pariwisata Bali, I Putu Astawa, mengklaim hendak mengawasi setiap pengelola penginapan & tempat wisata. Pengetatan ini, prawacana dia, vital agar kondisi parwisata segera normal.

“Kami bukan paranoid, akan tetapi merujuk pengalaman sebelumnya, jadi harus ada pengetatan seperti itu, ” ujarnya saat dihubungi.

“Kami mau pandemi Covid-19 cepat selesai di Bali, jadi yang berwisata ke sini harus sehat dengan membuktikan hasil PCR.

“Hasil PCR dipantau pada setiap bandara dan pelabuhan. Bagian hotel juga wajib melihat bahan sehat itu.

“Di objek wisata ada satgas yang akan memperhatikan. Pelaku industri wisata sudah kami beritahu agar mematuhi aturan ini secara tertib, ” kata Putu Astawa.