Kudeta Myanmar membuat layanan kesehatan tubuh nyaris kolaps: ‘Saya tak akan kembali bekerja’

enam jam yang lalu Sumber gambar, Getty Images Para-para tenaga kesehatan Myanmar kini berada pada posisi sulit, antara kewajiban merawat pasien dan bekerja untuk tadbir junta militer yang menyelenggarakan aksi brutal terhadap rakyatnya sendiri.

kudeta-myanmar-membuat-layanan-kesehatan-nyaris-kolaps-ac280c298saya-tidak-akan-kembali-bekerjaac280c299-8
  • Nick Marsh
  • BBC News

Sumber gambar, Getty Images

Para tenaga kesehatan Myanmar kini berada pada letak dilematis, antara kewajiban merawat pasien dan bekerja buat pemerintahan junta militer dengan melakukan aksi brutal terhadap rakyatnya sendiri.

Moe* berusia 53 tarikh dan kini mengidap kanker payudara stadium tiga.

Tempat menjalani perawatan terapi penyinaran setiap tiga pekan sekali di Rumah Sakit Ijmal Mandalay milik pemerintah di Myanmar utara.

Namun, ketika militer melengserkan pemerintahan sipil Myanmar yang terpilih melalui pemilu demokratis pada 1 Februari, rumah sakit tersebut mendadak tutup.

Para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain melangkah ke asing dari fasilitas itu sebagai aksi protes. Sampai masa ini mereka belum kembali ke rumah sakit tersebut.

Akibatnya, perawatan Moe terlunta-lunta. Dia tidak mampu menunaikan biaya sekitar US$700 (Rp10, 1 juta) untuk menutup terapi penyinaran di vila sakit swasta.

Tanpa pembelaan itu, dia meyakini umurnya tersisa satu tahun lagi.

Walau demikian, Moe tidak menyalahkan para dokter. “Ini salah militer, ” katanya kepada BBC.

“Kalaupun saya meninggal akibat kanker, beta menerimanya. Rakyat Myanmar berhak mendapatkan demokrasi. ”

‘Nyaris kolaps’

Sistem layanan kesehatan adalah salah satu zona paling terdampak parah pascakudeta pada 1 Februari. Saat itu militer mengambil mendaulat kekuasaan yang kemudian ditanggapi sebagian rakyat dengan menerapkan rangkaian demonstrasi.

Para peserta aksi-aksi tersebut beragam, tercatat ribuan dokter. Mereka serta sejumlah pegawai negeri biasa turut ambil bagian di gerakan pembangkangan sipil, yaitu mogok bekerja di lembah junta militer.

Mayoritas dari 54 juta warga Myanmar bergantung pada pola layanan kesehatan umum Myanmar yang mencakup sekitar 80% dari semua rumah melempem dan klinik di negara itu melalui sistem sumbangan.

Sehingga ketika ribuan dokter ambil bagian di dalam mogok nasional di tengah pandemi global, sistem tersebut tiba-tiba lenyap.

“Situasinya pirau, ” kata Dr Mitchell Sangma, yang berada pada lapangan untuk organisasi Sinse Lintas Perbatasan (MSF) pada Kota Yangon.

“Sistem kesehatan umum nyaris kolaps, ” tambahnya.

Akan tetapi, para dokter merasa hanya punya sedikit pilihan.

Sumber tulisan, Getty Images

“Selama junta militer memegang kekuasaan, hamba tidak akan kembali beroperasi, ” cetus Kyi, seorang dokter di Mandalay yang telah mogok kerja semasa hampir tiga bulan.

“Saya tidak ingin mengakui kewenangan mereka dalam bentuk apapun, ” lanjutnya.

Selama hampir tiga pekan pertama sesudah kudeta, Kyi menawarkan penyeliaan gratis di rumah melempem swasta.

Namun, dia lekas menyadari bahwa tindakannya terlalu berbahaya. “Kami mulai menyaksikan tentara ditempatkan di sekitar rumah sakit, menunggu kehadiran kami. ”

Tenaga kesehatan tubuh diincar

Sejumlah laporan menuturkan militer mengincar para tenaga kesehatan yang mogok secara menggerebek fasilitas medis percuma. Mereka menangkap, menahan, dan dalam beberapa kasus, memukuli para tenaga kesehatan.

“Kami harus sangat ingat-ingat, ” ujar Kyi.

“Setelah kudeta, kami semua dipaksa meninggalkan akomodasi milik pemerintah dekat rumah sakit. Jadi sekarang saya tinggal bersama-sama beberapa kawan di tempat lain di kota. Saya sangat takut, ” imbuhnya.

Beberapa layanan kesehatan umum yang masih buka telah dijaga oleh tentara.

Militer berupaya membujuk para sinse untuk kembali bertugas. Baru-baru ini militer bahkan menodong pejabat senior rumah sakit-rumah sakit besar untuk mendarat tangan.

Namun, sejauh ini upaya tersebut invalid berhasil.

Dr Mitchell Sangma mengatakan ada upaya menjadikan layanan mendasar di pada bangsal yang kekurangan pekerja dan di lahan parkir rumah sakit.

Namun, beberapa pengamat memandang bahwa banyak warga terlalu curiga mengakses layanan dasar tersebut karena risau dengan kehadiran tentara atau takut tersedia aksi balasan dari sesama warga karena mereka berinteraksi dengan militer.

Situasi ini menyebabkan beberapa rumah sakit swasta—yang banyak terdapat pada kota-kota besar—benar-benar kewalahan. Awalnya sejumlah RS itu memeriksa menanggung biaya untuk para pasien, tapi langkah tersebut telah berhenti.

“Hal tersebut membuat sebagian besar umum tidak punya akses ke layanan vital yang kadang menyelamatkan nyawa, ” sekapur Joy Singhal, ketua utusan Myanmar untuk Federasi Sengkang Merah Internasional dan Kamar Sabit Merah.

‘Sistem yang rusak’

Kudeta yang terjadi tengah pandemi justru memperparah keadaan.

Dr Singhal mengatakan pola layanan kesehatan Myanmar menyelenggarakan rencana vaksinasi pada Januari lalu. Namun, orang-orang dengan terlibat dalam rencana itu kini “tidak lagi dalam sini”.

“Kami menghadapi gawat yang bakal terjadi tengah Covid, ” kata pendahuluan Dr Singhal.

“Perkumpulan massa, tiada testing, dan kurangnya akses ke perawatan, segenap menimbulkan risiko besar untuk kesehatan masyarakat, ” tambahnya.

Sumber gambar, Getty Images

Data statistik resmi Departemen Kesehatan dan Olahraga yang kini dikendalikan junta militer menjadi tidak dapat diandalkan. Namun, sekilas, laporan rata-rata penularan menunjukkan sistem pengujian telah rusak.

Pada Januari, sebulan sebelum kudeta berlaku, Myanmar mencatat 15. 515 kasus Covid-19.

Pada bulan Maret, atau sebulan sesudah kudeta, Myanmar hanya mendokumentasikan 538 kasus—penurunan 97%.

Menurut para pakar, minus peninjauan secara epidemiologi, peluang Covid-19 di Myanmar sudah menyebar luas dan punya konsekuensi mematikan.

‘Mengerikan’

Kudeta juga berdampak pada penyaluran penyakit lainnya. Berdasarkan petunjuk sejumlah dokter, jumlah pengidap penyakit mematikan, seperti HIV dan tuberkolosis, telah melandai secara perlahan selama 20 tahun terakhir.

Akan namun, keadaan ini bisa berubah 180 derajat.

HIV, misalnya, ialah krisis yang berkembang di Myanmar pada 1990-an. Tapi jumlah penularan dan mair terkait Aids merosot, sebagian karena program pemerintah dengan disokong bantuan internasional.

Program itu malah dibekukan pascakudeta, kata Pavlo Kolovos, mantan kepala MSF di Myanmar.

“Ini mengerikan. Benar-benar tragis melihat kemajuan yang dibuat Myanmar di bidang kesehatan masyarakat menghilang secara lekas seperti ini, ” prawacana Kolovos.

Ditambahkannya, pendonor mulia internasional enggan berurusan dengan Kementerian Kesehatan dan Gerak sehingga mereka menarik sandaran dana dari program-program pokok yang menyediakan jaring pendamai bagi jutaan pasien.

Sumber gambar, Getty Images

Pertanyaan bagi mereka di dalam maupun di luar Myanmar adalah berapa lama negara itu bisa terus-terusan dalam keadaan seperti ini.

“Kami berjalan ke pinggir lurah dan kami tidak tahu bagaimana mengatasinya, ” kata Dr Singhal.

“Layanan kesehatan tubuh mendasar adalah tulang tumpuan masyarakat di manapun. & saat ini layanan itu ambruk. ”

Kyi belum digaji sejak Januari namun dia mengaku punya lulus tabungan dan sokongan lantaran orang tua untuk bertahan tumbuh sementara.

Namun dia cakap bahwa sesungguhnya pasien yang membayar harga dari laksana ini.

“Semakin banyak ana memikirkan pasien-pasien, semakin ana menderita. Namun, walaupun awak menderita, kami tidak hendak tinggal diam, ” tegasnya.

“Kami yakin negara ana adalah hal paling istimewa saat ini. Jika saya tidak peduli, kami terang kami akan menderita untuk 20 tahun atau 30 tahun mendatang. ”

* Nama-nama telah diubah