Kepala Jokowi perpanjang PPKM golongan 4 tapi dengan ‘penyesuaian’, pakar kesehatan sebut itu keputusan yang sangat buruk

5 jam yang lalu Sumber tulisan, BIRO PERS SEKRETARIAT PEMIMPIN Keputusan pemerintah Indonesia melonggarkan PPKM level 4 pada tengah tingkat penularan virus corona yang masih tinggi adalah pilihan yang benar buruk, kata seorang epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Donie Riris Andono.

presiden-jokowi-perpanjang-ppkm-level-4-tapi-dengan-penyesuaian-pakar-kesehatan-sebut-itu-keputusan-yang-sangat-buruk-8

Sumber gambar, JAWATAN PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Keputusan pemerintah Nusantara melonggarkan PPKM level 4 di tengah tingkat transmisi virus corona yang masih tinggi adalah pilihan yang sangat buruk, kata seorang epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Donie Riris Andono.

Sebab situasi itu akan membuat kasus infeksi melonjak lebih agung lagi sehingga dikhawatirkan penambahan kapasitas tempat tidur perawatan maupun tenaga kesehatan, tidak lagi cukup mampu menghalangi derasnya angka kesakitan kelanjutan varian baru Covid-19 yang mudah menular.

Namun demikian Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan itu diambil “dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan dinamika sosial yang harus dihitung secara cermat karena pemenuhan kehidupan sehari-hari masyarakat juga harus diprioritaskan. ”

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 mematok pekan mendatang, namun dengan “penyesuaian” yang membolehkan pedagang kaki lima, toko kelontong, hingga usaha-usaha kecil serupa buka dengan jam dengan ditetapkan.

Pelonggaran ini, kata Jokowi, dilandaskan pada “tren pemeriksaan dalam pengendalian pandemi Covid-19”. Yakni terjadi “penurunan dalam kasus positif, ketersediaan wadah tidur, dan tingkat penularan atau positivity rate di beberapa provinsi di Pulau Jawa. ”

“Tapi kita harus tetap berhati-hati menanggapi ini, tetap harus mewaspadai varian Delta yang bertambah cepat menular. Dengan pertimbangan aspek kesehatan, ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan melanjutkan PPKM Level 4 dari 26 Juli sampai 2 Agustus 2021, ” tutur Presiden Joko Widodo dalam konferensi Pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (25/07).

Jokowi kemudian memaparkan “aturan penyesuaian PPKM Level 4” dengan isinya berbeda dari dengan tertera dalam Instruksi Gajah Dalam Negeri (Inmendagri) Cetakan 22 Tahun 2021.

Sumber gambar, ANTARA

Penyesuaian itu antara lain mencakup kegiatan makan atau menelan ditempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafetaria, pedagang kaki lima, lapak jajanan di ruang terkuak diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat datang pukul 20. 00 WIB dengan kapasitas maksimum masa makan 20 menit.

“Kemudian pedagang kaki lima, toko kelontong, pangkas bulu, pedagang asongan, bengkel kecil, laundry, cucian kendaraan dan usaha-usaha kecil sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 21. 00 WIB yang pengaturan teknisnya oleh diatur pemerintah daerah. ”

Penyesuaian lainnya adalah pasar rakyat yang menjual selain keinginan sembako juga diperbolehkan buka dengan kapasitas maksimum 50% hingga jam 15. 00 WIB.

“Sedangkan pasar rakyat yang menjual sembako boleh buka seperti biasa dengan protokol kesehatan dengan ketat. ”

Epidemiolog: keputusan pelonggaran kebijakan betul buruk

Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Donie Riris Andono, menilai pelaksanaan PPKM Darurat yang telah berlaku selama 23 hari, “jauh dari target” yang dipasang pemerintah yakni bisa menurunkan kasus infeksi kurang dari 10. 000 per keadaan.

Gagalnya target tersebut terwujud karena sikap negeri yang ia sebut “setengah hati” saat memberlakukan pengetatan.

Berdasarkan pengamatannya situasi tersebut disebabkan angka pengetesan yang relatif tidak menyusun banyak sebelum PPKM Genting diberlakukan dan mobilitas orang yang masih tinggi.

Pada Minggu (25/07) misalnya ada 38. 679 peristiwa positif baru tapi jumlah spesimen yang diperiksa 124. 139. Jumlah yang diperiksa itu lebih rendah jika dibandingkan hari sebelumnya yakni 179. 953 spesimen.

Adapun positivity rate harian atau tingkat penularan berada dalam angka 31, 16%.

Sehingga kata Donie, nilai kasus positif Covid-19 dengan dalam beberapa hari final di bawah 50. 000 tidak bisa dikatakan turun.

Sumber gambar, ANTARA

“Ini masih pada tahap melandai dan penularan sedang tinggi. Tidak bisa dibilang ini turun, kalau melandai, ya. Kalaupun turun, akan menjadi turun yang sangat pelan, ” kata Donie Riris Andono kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (25/07).

“Sekarang penularan sedang terjadi, masyarakat sudah merasakan bahwa PPKM tidak lulus menghentikan penularan. Padahal dengan sebenarnya terjadi, kita tak cukup baik melakukan PPKM dengan benar sehingga transmisi tetap terjadi, ” sambungnya.

Donie khawatir jika pemerintah melonggarkan aktivitas masyarakat maka kasus infeksi akan melonjak lebih tinggi lagi mengingat varian Delta Covid-19 bertambah cepat menular.

Perkiraannya peningkatan angkanya bisa menyentuh tiga kali lipat.

Jika hal itu berlaku, langkah pemerintah menambah kapasitas tempat tidur perawatan maupun tenaga kesehatan tidak akan cukup membendung kenaikan urusan.

“Saya mengapresiasi kegiatan keras pemerintah bagaimana berusaha memenuhi pasokan oksigen, obat, ketersediaan tempat tidur. Akan tetapi itu kan sesuatu yang reaktif sekali.

“Ibaratnya kalau rumah kita berburai, kita mencoba menghindari bocor dengan menambah ember pada bentuk pasokan oksigen obat atau tempat tidur. Akan tetapi kita tidak sampai memeriksa menutup atap rumah yang bocor, ” jelasnya.

“Dalam jangka waktu tertentu dengan varian baru Covid-19, kita tidak akan bisa memenuhi pasokan itu kalau dilonggarkan. ”

Sumber gambar, ANTARA

Seperti apa kondisi RS di Jawa-Bali?

Perhimpunan Sendi Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mencatat tingkat keterisian tempat tidur di rumah lara rujukan Covid-19 secara nasional per tanggal 24 Juli 2021 sebesar 69, 29%.

Adapun keterisian wadah tidur untuk ruang ICU atau unit perawatan saksama mencapai 74, 3%.

Sekjen Persi, Lia Gardenia Partakusuma, mengatakan kendati angkanya turun namun harus lestari berhati-hati lantaran banyaknya pasien kritis dan ancaman maut yang masih tinggi.

“Kalau bisa kita tidak cuma melihat data, tetapi pula mengkaji kondisi riil di lapangan, ” imbuh Lia kepada BBC News Nusantara.

“Angka kematian masih memprihatinkan terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. ”

Penurunan bed occupancy rate (BOR) terjadi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Pusat, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.