Kepala Jokowi didesak intervensi pemberhentian 56 pegawai KPK, spesialis hukum: ‘Kesempatan beri tiruan baik’

Diperbarui 59 menit yang lalu Sumber gambar, ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIA Di tiga hari ke aliran, 56 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) rencananya bakal secara resmi diberhentikan dari jabatan mereka.

presiden-jokowi-didesak-intervensi-pemberhentian-56-pegawai-kpk-pakar-hukum-kesempatan-beri-contoh-baik-12

KPK

Sumber gambar, ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIA

Dalam tiga keadaan ke depan, 56 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) rencananya akan secara formal diberhentikan dari jabatan itu.

Jelang tenggat waktu yang semakin rendah, ratusan mahasiswa di Jakarta, Senin (27/09), berunjuk menemui mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan pemberhentian itu.

Spesialis hukum menilai Jokowi bahan membuat preseden buruk kalau tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM soal proses alih status pegawai KPK yang bermasalah.

Adapun mantan pimpinan KPK menyuarakan “pelemahan KPK” berpotensi membuat korupsi besar-besaran jelang musim pemilu tahun 2024.

Meski begitu, penguasa di lingkaran Istana Negeri membuat klaim bahwa setiap tindakan Jokowi selalu berdasar pada hukum, termasuk dalam persoalan TWK. Lantas bakal ke arah mana permasalahan ini bergulir?

Persis kepala tahun lalu, dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara, bernama Himawan Randi dan Muhammad Yusuf, meninggal negeri saat berunjuk rasa menentang apa yang mereka sangka sebagai pelemahan KPK.

Setelah 12 bulan sampai, sekelompok mahasiswa lainnya masih mendesak Presiden Jokowi mendarat tangan menghentikan “pelemahan KPK”.

Secara lebih istimewa, ratusan mahasiswa dari Pranata Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) meminta Jokowi membatalkan pemberhentian 56 personel KPK yang tidak lulus TWK.

“Kami mendesak Jokowi bersikap tegas dan tak mendelegasikan kewajiban kepada bawahannya, ” kata juru bicara BEM SI, Muhammad Rais.

KPK

Sumber gambar, Biro Pers & Media Setpres

Kadar 56 pegawai KPK itu, yang terdiri dari pejabat setingkat direktur hingga besar satuan tugas penyidikan, hampir memasuki babak akhir. Menunjuk pernyataan pimpinan KPK, itu akan diberhentikan secara salut pada 30 September mendatang.

Namun para pegiat antikorupsi dan kelompok mahasiswa menghargai pemberhentian itu dapat dibatalkan.

Alasannya, Ombudsman sudah membuat rekomendasi resmi yang meminta Jokowi mengambil mendaulat penetapan hasil TWK yang mereka sebut maladministrasi.

‘Memberi contoh atau membuka kasus lebih luas’

Merujuk pengamalan ketatanegaraan di Swedia, salah satu negara pertama yang mewujudkan konsep Ombudsman, pakar hukum administrasi di Universitas Gajah Mada, Richo Andi Wibowo, menyebut Jokowi semestinya mematuhi rekomendasi soal TWK tersebut.

“Di Swedia, jika ditelepon pimpinan Ombudsman, kepala tadbir pun akan menerimanya di kondisi berdiri. Jadi sedemikian hormatnya mereka pada Ombudsman, ” kata Richo saat dihubungi.

“Jadi ini tidak kesempatan Presiden Jokowi lepas tangan, tapi justru buat menunjukkan dia patuh pada rekomendasi Ombudsman.

“Ini kesempatan untuk memberikan tiruan baik. Ke depannya, leretan Jokowi dan pemerintahan era berikutnya juga akan kausa menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman, ” ujarnya.

Richo khawatir pelalaian Jokowi terhadap rekomendasi sah Ombudsman terkait KPK bakal memicu persoalan hukum dengan lebih luas. Dia merujuk hasil riset akademisi dalam Katholieke Universiteit Leuven, Belgia.

“Tahun 2011, akademisi Leuven meriset alasan masyarakat Eropa Timur yang lebih tidak patuh hukum dan berbeda dengan kondisi di Eropa Barat, ” ujar Richo.

“Jawabannya, di Eropa Timur hukum kerap dilanggar oleh pemerintah. Itu membuat klub tidak percaya pada pemerintah dan mengakibatkan beragam ketidakpatuhan hukum.

“Itu membuktikan, jika Jokowi mengabaikan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM, dia akan membuka situasi yang lebih rumit karena menghadirkan orang-orang yang punya justifikasi mengabaikan hukum, ” introduksi Richo.

KPK

Sumber gambar, Antara FOTO/Rivan Awal Lingga

Zaman dihubungi, anggota Ombudsman Robert Endi Jaweng enggan kata banyak tentang sikap Jokowi terhadap seruan lembaganya.

“Tunggu hari Rabu biar kami tidak terlihat terlalu banyak bersuara, ” ucap Robert.

Berdasarkan Pasal 38 UU 37/2008, pihak terlapor dan pimpinan terlapor wajib menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.

Di dalam Laporan Akhir Hasil Penyeliaan mengenai dugaan penyimpangan metode dalam proses alih kedudukan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, pihak terlapor adalah KPK dan Awak Kepegawaian Negara. Dua institusi ini berada dalam lembah eksekutif yang dipimpin kepala.

kpk

Sumber gambar, Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso

Terkait beraneka macam tudingan itu, Tenaga Cakap Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengecap Jokowi selalu bertindak berdasarkan hukum.

“Jangan paksakan pemimpin melanggar aturan. Jokowi betul taat pada hukum dan perundang- undangan, ” ujarnya lewat pesan singkat.

Ngabalin berkata, TWK hingga pemberhentian 56 pegawai KPK tak perlu lagi dipersoalkan. “Mereka bisa mengabdi di tanah yang lain, ” tuturnya.

KPK

Sumber gambar, Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso

Mantan Kepala KPK Busyro Muqoddas kacau pemberhentian puluhan pegawai KPK ini akan memperburuk pemberantasan korupsi.

Busyro merujuk sejumlah pembuatan dan revisi undang-undang, antara lain Cipta Kerja dan Minerba, dengan disebutnya membuka celah kongkalikong antara pejabat negara, politikus, dan pengusaha.

Menurut Busyro, korupsi masif berpotensi berlaku jelang pemilu tahun 2024. KPK yang tidak mandiri dan tidak progresif disebutnya tak akan mampu menyalahi politik transaksional.

“Masalah menyesatkan fundamental dari korupsi kebijakan adalah demokrasi transaksional bersifat pemilu yang berbasis suap. Ini dicukongi rentenir politik atau taipan bermasalah, ” kata Busyro.

“Jika UU Parpol, Pemilu, dan Pilkada tidak direvisi, maka hendak tercipta ongkos politik dengan sangat tinggi untuk peserta pilkada, pemilu legislatif & pemilu presiden. Kalau tak diubah, berarti masih ada peluang terlibatnya taipan problematis tadi, ” ujarnya.

Busyro merujuk pengalaman pimpinan KPK periodenya yang menyelamatkan daya kerugian negara sekitar Rp264 triliun akibat berbagai uang sogok dalam penerbitan izin daya pertambangan.

“Salah satu dengan kami sentuh adalah mafia tambang. Di berbagai provinsi itu bancakan para mafia dan di belakangnya ialah taipan, ” ucapnya.

“Kami kumpulkan kepala wilayah dan perwakilan pengusaha. Saya persuasi, tidak langsung ana tindak. Yang tidak merespons kami tingkatkan ke penindakan.

“Hasilnya saat itu banyak dari sekitar 3000 izin usaha tambang dengan sesuai regulasi kemudian dicabut. Tapi sangat mungkin pola ini meningkat pada pemilu 2024, ” kata Busyro.

KPK

Sumber gambar, AFP/ROMEO GACAD

Kepada pers di Jakarta, juru bicara KPK, Ali Fikri menyatakan lembaganya tak akan menanggapi pernyataan bermacam-macam kelompok terkait TWK. Dia berkata KPK ingin membuktikan hasil kinerja mereka melalui pencegahan dan penindakan manipulasi.

“KPK melalui berbagai cara pencegahan, pendidikan, juga penindakan berusaha untuk terus menunjukkan hasil kerjanya kepada terbuka. Selanjutnya, publik silakan menilainya secara objektif, ” sirih Ali.

Adapun dalam buatan survei Indikator Politik Nusantara, kepercayaan publik pada KPK kini merosot. Kerap duduk di peringkat dua tinggi, kini ada di situasi empat dengan 65%, pada bawah TNI, presiden, serta Polri.