Kemandirian berekspresi tahun 2020 ‘makin mundur karena represi aparat’, pemerintah klaim perlindungan HAM ‘sudah jelas dan tetap kokoh’

sejam yang lalu KURUN FOTO Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia sepanjang tahun 2020 mengalami kemunduran karena tindakan represi aparat kepolisian, berdasarkan Catatan Keadaan HAM Internasional yang dikeluarkan LSM Kontras.

Kemandirian berekspresi tahun 2020 'makin mundur karena represi aparat', pemerintah klaim perlindungan HAM 'sudah jelas dan tetap kokoh'

Kebebasan berekspresi dan terpendam di Indonesia sepanjang tahun 2020 mengalami kemunduran karena tindakan represi aparat kepolisian, berdasarkan Catatan Hari HAM Internasional yang dikeluarkan LSM Kontras.

Kemunduran itu, taat Kontras, terlihat dari penangkapan ribuan orang dan kekerasan terhadap ratusan orang dalam aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law di bervariasi daerah.

Kontras juga menyebut kebengisan oleh aparat polisi berkolerasi secara penempatan 32 petinggi Polri menjadi pejabat negara.

Pemerintah menampik dakwaan itu dan mengklaim Presiden Joko Widodo tetap berkomitmen menjamin pelestarian hak asasi manusia.

Koordinator Bertentangan, Fatia Maulidiyanti, memproyeksi perlindungan Sah Asasi Manusia dalam hal privilese berekspresi dan berpendapat tahun depan akan semakin jauh dari tumpuan.

Fatia mengatakan tidak ada cara dari pemerintah untuk mengevaluasi tindakan represi aparat polisi dalam peristiwa unjuk rasa penolakan Omnibus Law.

Staf Riset dan Dokumentasi Kontras, Danu Pratama, mencatat ada 4. 555 orang ditangkap secara sewenang-wenang dan 232 orang mengalami luka-luka dalam 87 aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja dalam berbagai daerah.

Namun Polri tak pernah menindak anggotanya yang terbukti melakukan kekerasan. Pun, Presiden Jokowi tidak berupaya untuk mengevaluasi adat kepolisian.

Padahal jika dibiarkan, kekerasan oleh aparat akan berulang tahun depan, kata Danu.

“Ketika tak ada yang diproses secara asas, dapat dipastikan kekerasan yang berlaku di tahun 2020 akan berulang tahun depan dengan isu lainnya, ” ujar Staf Riset dan Dokumentasi Kontras, Danu Pratama, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (10/12).

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, serupa mengatakan masifnya tindakan represi petugas kepolisian terhadap masyarakat sipil dengan mengkritik kebijakan pemerintah yang kontroversial tak lepas dari penempatan 32 petinggi Polri di pemerintahan.

Pengamatannya, penempatan itu secara langsung atau tidak memengaruhi kebijakan internal Polri.

“Kalau kami sebutnya mungkin dwifungsi ABRI sudah tidak ada tapi sekarang muncul multifungsi Polri sebab bergerak di berbagai lini, ” imbuh Fatia.

Karena itu, dia mendesak Kompolnas segera mengevaluasi institusi kepolisian.

‘Polisi harus jadi aparat negara yang tegak lurus’

Senada dengan Kontras, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai pertanggung jawaban Polri atas kekerasan yang dilakukan anggotanya tidak pernah sempurna.

Selain karena tidak ada penjagaan yang ketat oleh Kompolnas, negeri sengaja memanfaatkan kekuatan polisi untuk mengamankan kebijakan pemerintah.

“Saya tidak yakin kemauan pemerintah untuk melepas kepolisian karena kepolisian sangat istimewa perannya dalam politik. Ketika era perombakan dwifungsi ABRI dipangkas, Polri maka alat yang penting dimainkan pada ranah politik, ” tukas Bambang Rukminto.

“Padahal polisi harus benar-benar menjelma aparat negara yang tegak betul bukan hanya alat kekuasaan. ”

Menurutnya, cara untuk memutus kekerasan oleh penjaga dengan merevisi kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar lebih kuat dan independen.

Hal lain, negeri harus tegas pada Undang-Undang Polri yang melarang anggota polisi rajin untuk menduduki jabatan di sungguh institusi seperti komisaris di BUMN atau menjadi staf di pemerintahan.

“Jabatan negara yang diisi anggota kepolisian (aktif/non aktif) bisa membangun konflik kepentingan pada penegakkan asas. Ini yang menjadi akar tak tuntasnya kekerasan aparat polisi masa menyangkut kepentingan pemerintah. ”

Seperti apa evaluasi Kompolnas?

Anggota Kompolnas, Poengky Indarti, menilai tindakan polisi sudah betul dalam menindak aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law karena jadi menghalau pelajar untuk ikut dalam demonstrasi yang menurutnya tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Penangkapan terhadap ribuan orang pengunjuk rasa, juga disebut Poengky dilakukan kepada “kelompok yang diduga melakukan tindak pidana”.

“Karena itu (pelajar) bukan orang yang simpulan apa yang diteriakkan. Kalau kaitan dengan kebebasan berpendapat, itu kudu orang yang ngerti. Kalau orang nggak kesimpulan dan dimobilisir itu namanya kecelakaan, kekerasan, ” ujar Poengky.

Tempat juga meragukan data Kontras yang menyebutkan ratusan orang luka kelanjutan tindakan kekerasan aparat polisi.

“Luka itu karena dipukul polisi atau luka karena dia lari kecil ditangkap kemudian tersandung? ”

Kendati demikian, dia menyarankan kepada korban represi petugas polisi agar segera melapor ke pengawas internal Polri untuk ditindak.

Ia mencontohkan satu kasus seorang dosen di Sulawesi Selatan menjelma korban kekerasan aparat saat ulah unjuk rasa penolakan Omnibus Law.

Tapi sejauhmana tindakan ke anggota polisi, ia tidak mengetahui.

Mengenai evaluasi tahunan Kompolnas, mayoritas terpaut dengan penanganan kasus kriminal yang pelayanannya berlarut-larut.

‘Presiden Jokowi jamin hak asasi manusia’

Tenaga Ahli Pejabat Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menampik anggapan bahwa pemerintah gegabah terhadap kekerasan aparat.

Kata dia, janji Presiden Jokowi dalam menjamin benar asasi manusia “sudah jelas serta tetap kokoh”.

“Bilamana ada kekerasan yang dilakukan aparat terhadap awak sipil, silakan lapor, ” tutur Donny Gahral.

Ia mengatakan kendati indeks hak sipil dan politik di Indonesia menurun tapi tidak mampu serta merta dikaitkan oleh kesibukan represif aparat.

Pelaku persekusi itu dilakukan oleh “aktor non-negara”.

“Jadi secara umum demokrasi kita cukup bagus. Lihat saja pelaksanaan Pilkada langsung yang berjalan damai-damai saja. ”

Tengah mengenai penempatan puluhan petinggi Polri di pemerintahan, menurutnya, tidak besar pada kebijakan internal Polri.

Pula, tidak membuat wajah pemerintahan sebangun dengan kekerasan.