Kejadian Maria Pauline Lumowa: Pemerintah tekankan komitmen penegakan hukum, pegiat antikorupsi sebut ‘hanya seremoni, menutupi mengalami marah rakyat’

51 menit dengan lalu Sumber gambar, ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra Ekstradisi Maria Pauline Lumowa, buronan tersangka kasus pembobolan bank BNI senilai Rp 1, 7 triliun disebut pemerintah jadi bukti komiten penegakan hukum.

Kejadian Maria Pauline Lumowa: Pemerintah tekankan komitmen penegakan hukum, pegiat antikorupsi sebut 'hanya seremoni, menutupi mengalami marah rakyat'

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa, buronan tersangka kasus pembobolan bank BNI senilai Rp 1, 7 triliun disebut pemerintah sebagai bukti komiten penegakan hukum.

Namun, pekerja antikorupsi menyebut hal itu jadi langkah seremoni untuk menenangkan umum yang geram karena pemerintah tidak mampu menahan Djoko Tjandra.

Menteri Patokan dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan hasil koordinasi transnasional untuk ekstradisi Maria ke Indonesia menjadi contoh keseriusan pemerintah.

Ketibaan Maria sejak Serbia pada Kamis (09/07) ditandai dengan konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta dan dipimpin oleh Yasonna dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Sementara, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempertanyakan komitmen negeri yang bisa menangkap koruptor dengan telah menjadi buron selama 17 tahun itu, tetapi gagal menjumpai keberadaan terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra, baru-baru ini.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan ekstradisi Maria merupakan cara untuk memendam rasa malu Menteri Yasonna setelah buron Djoko Tjandra mampu masuk dan keluar Indonesia tanpa terdeteksi, seperti yang diberitakan awal minggu ini.

Pada 2009, Djoko dijatuhi aniaya penjara selama dua tahun akan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali dan uangnya sejumlah Rp546 miliar di bank itu pun menjadi rampasan negara.

Djoko, sama dengan dikatakan oleh tim kuasa hukumnya, sempat berada di Indonesia, termasuk pada 8 Juni lalu zaman mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Kampung Jakarta Selatann. Kini dia disebut tengah berobat di Malaysia.

Keberadaannya dalam tanah air menuai kritik terhadap Kejaksaan Agung yang didesak untuk leveransir informasi soal buron ke bermacam-macam instansi pemerintah.

Menutupi rasa marah kaum terkait Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria yang dibawa langsung ke Indonesia oleh Menkumham Yasonna setelah Djoko Tjandra bisa masuk & keluar Indonesia disebut Boyamin tidak cukup untuk menjamin keseriusan menjamin penangkapan buron. Malah, ia mengatakan hal itu sebagai langkah buat menenangkan rakyat.

“Harus golnya itu menjelma tertangkapnya Djoko Tjandra. Kalau dalam jejak ini hanya seremoni, melacak layang-layang putus seperti anak mungil. Itu aja , saya harus komentar itu.

“Kalau kaum marah, terus tiba-tiba membuat kesibukan yang seakan-akan itu menutupi menikmati marah rakyat. Dan selalu sejenis. Tidak ada konsistensi untuk penegakan hukum yang betul-betul untuk keseimbangan bagi negara, ” tutur Boyamin kepada BBC News Indonesia meniti telepon, Kamis (09/07).

Ia menambahkan kalau dengan ekstradisi Maria, yang sudah 17 tahun lebih menjadi target, justru menunjukkan pemerintah semestinya bisa lebih serius dalam upaya penegakan hukum.

“Kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa ini membuktikan jika pemerintah suka serius maka akan bisa menangkap buron sehingga semestinya pemerintah bakal bisa menangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, Honggo Wendratno dan buron-buron kakap lainnya, ” kata Boyamin.

Maria, yang ternyata telah menjadi warga negara Belanda sejak 1979, merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp 1. 7 Triliun lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Menurut data dengan dilaporkan Kompas. com , Maria termasuk diantara karakter korupsi dengan nilai jarahan cerai-berai di Indonesia yang melarikan muncul.

Selain perempuan berusia 62 tarikh itu, ada pula nama Eddy Tansil, terkait kasus kredit tertahan Bapindo, dengan nilai jarahan Rp9 triliun; Eko Adi Putranto, terkait kasus korupsi BLBI dengan nilai jarahan Rp2, 659 triliun, Adrian Kiki Ariawan dengan nilai jarahan Rp1, 5 triliun; dan David Nusawijawa dengan nilai jarahan Rp1, 2 triliun, juga dari kasus BLBI.

Secara akumulatif, nilai mutlak dari kasus-kasus itu mencapai lebih dari Rp 14. 3 Triliun.

‘Proses panjang’

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam temu pers di Bandara Soetta Kamis (09/07) mengatakan ekstradisi Maria adalah hasil proses yang panjang dari penyelarasan antara lembaga dan negosiasi dekat satu tahun. Salah satu alasannya adalah karena status Maria yang bukan warga negara Indonesia.

Maria ditangkap oleh otoritas hukum Serbia pada 16 Juli 2019 di bandara di Beograd, Serbia, berdasarkan red notice Interpol bertanggal 23 Desember 2003.

Adjuster yang mendampingi Maria di Serbia, kata Yasonna, berkali-kali melakukan cara hukum untuk mencegah ekstradisi. Era penahanan Maria bahkan hampir berakhir, sehingga pemerintah meningkatkan intensitas persetujuan, tambahnya.

“Jadi proses panjang tersebut tentunya harus kita penuhi porakporanda proses hukumnya harus kita penuhi. Dan setelah kita lihat kalau masa penahanannya sudah mulai berakhir, 1 Juli, maka dari introduksi bulan yang lalu kita memajukan intensitas. Makanya ada surat kita meminta percepatan proses ekstradisi pada bulan September, ” kata Yasonna.

Ia mengatakan bahwa pemerintah melaksanakan high-level diplomacy untuk menunjukkan komitment pada kasus itu.

Kordinasi itu, jelasnya Yasonna, membawabawa Kementerian Luar Negeri, Polri, Jaksa Agung dan BIN. Lebih lagi, ia mengatakan bahwa pencapaian ekstradisi Maria akan menjadi contoh buat penanganan kasus koruptor buron lainnya.

“Pak Menkopolhukam udah menyampaikan kepada saya sebelum berangkat: Jalankan. Penegakan adat harus ditegakkan. Dan, sampaikan, kalau ini berhasil ini menjadi meniru bagi kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk lainnya, ” ujarnya.

Bagaimana upaya pemerintah ke aliran?

Dengan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kebijakan, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengutarakan akan mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor (TPK) untuk menangkap terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra.

Melalui pernyataan video, Mahfud mengungkap situasi itu seusai bertemu dengan perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Polri, Kemendagri, Kemenkumham, dan Kejagung di kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (08/07)

“Kita itu punya tim pemburu koruptor, ini mau kita aktifkan lagi, ” ujar Mahfud dalam keterangan persnya, Rabu (08/07).

Ia menjelaskan TPK itu akan beranggotakan pimpinan Polri, Kejagung dan Kemenkumham serta di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Mahfud menambahkan pemerintah berencana memperpanjang payung hukum untuk mendirikan balik tim itu.

TPK dilaporkan terbentuk di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 dengan tujuan menangkap koruptor, terutama dengan kabur ke luar negeri dan menyelamatkan aset negara.

“Kita optimis kalau Djoko Tjandra ini lekas atau lambat kita tangkap, ” kata Mahfud.