Jokowi siapkan unit kerja pengerjaan kasus HAM sebagai ‘penyelesaian secara kemanusiaan’, namun dikritik justru ‘melindungi pelaku pelanggaran HAM berat’

4 jam yang lalu Sumber tulisan, Maulana Surya/Antara Sejumlah puak korban meyakini rencana pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran PEDOMAN yang Berat (UKP-PPHB) mencuaikan mekanisme nonyudisial sebagai cara melindungi pelaku pelanggaran HAM berat.

Sumber gambar, Maulana Surya/Antara

Sejumlah keluarga target meyakini rencana pembentukan Bagian Kerja Presiden untuk Pengerjaan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat (UKP-PPHB) melalui metode nonyudisial sebagai upaya menyimpan pelaku pelanggaran HAM berat.

UKP-PPHB akan disahkan melalui Peraturan Presiden, yang disebut seorang pejabat pemerintah sebagai bentuk penyelesaian secara “kemanusiaan”.

KontraS menilai langkah-langkah nonyudisial yang pernah dilakukan pemerintah sebagai upaya mengindari pengungkapan kebenaran.

Wakil Kepala Eksternal Komnas HAM, Amirrudin Al Rahab mengatakan rancangan perpres ini tak menyambut persoalan dan rasa keadilan keluarga dan korban pelanggaran HAM berat masa berantakan.

UKP-PPHB bakal dibentuk melalui peraturan presiden. Draf aturan ini telah berada di meja Sekretariat Negara yang sebelumnya dibahas sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM).

“Sekarang posisi (draf perpres) di Setneg, ” logat Timbul Sinaga, Direktur Perabot HAM, KemenkumHAM, saat membalas pertanyaan BBC News Nusantara dalam sebuah diskusi umum, Kamis (08/04).

“Tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan secara kemanusiaan. Mosok selama ini tidak bisa diselesaikan. ”

Sumber gambar, AFP

Timbul menambahkan prakarsa regulasi tersebut sudah dibahas sejak tahun lalu. Tugas dari unit ini adalah memenuhi sah dasar keluarga dan target pelanggaran HAM berat berdasarkan kebutuhan mereka.

“Kalau target mengatakan butuh beasiswa, pelajaran, butuh kesehatan, perumahan, kemaluan wirausaha, butuh pinjaman pangkal. Tergantung kebutuhan korban. Jika ganti rugi ada batasnya, kalau ini nggak , ” sekapur Timbul.

Keluarga dan objek pelanggaran HAM berat yang akan dipulihkan hak dasarnya adalah mereka yang terkebat dalam kasus-kasus yang pernah diselidiki Komnas HAM.

Pelanggaran HAM berat periode lalu itu yaitu perkara 1965-1966; penembakan misterius 1982-1986; pembantaian Talangsari, Lampung 1989; tragedi Rumoh Geudong pada Aceh 1989-1998; penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Kemudian penculikan dan penghilangan orang dengan paksa 1997-1998; tragedi Semanggi I dan II 1998-1999; tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh tahun 1999; Peristiwa Wasior, Manokwari, Papua tahun 2001; kasus Wamena, Papua 2003; dan tragedi Jambu Keupok di Aceh Selatan, Aceh tahun 2003.

“Jumlah objek pun merupakan kesimpulan lantaran Komnas HAM, ” sebutan Timbul.

Setelah nanti diteken Presiden Jokowi, pemerintah akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk memilih anggota pengelola yang terdiri dari pemimpin, wakil ketua dan bagian dari tokoh masyarakat.

“Kita lihat sampai 2024 ini (target) selesai lah semua ini. Sesuai secara hasil penyelidikan Komnas PEDOMAN, ” jelas Timbul.

Dalam perpres itu juga disebutkan bahwa pemerintah tidak akan mengulangi tragedi pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dalam hal ini, kata Timbul, tak ada klausul “maaf” dari pemerintah, akan tetapi “menyesali”.

Selain itu, Muncul juga mengatakan peraturan pemimpin pembentukan unit kerja tersebut tidak menutup kemungkinan jalur penyelesaian secara yudisial. “Yudisial, silakan. Kita tidak memendam itu, ” katanya.

Sejumlah keluarga korban menolak

Sumber gambar, BBC Indonesia

Tetapi, sejumlah keluarga korban pengingkaran HAM berat masa berserakan menolak unit kerja itu.

Sumarsih adalah ibu dari Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas di Tragedi Semanggi I, 1998. “Saya menolak. Karena tuntutan saya jelas, yudisial, ” katanya.

Yudisial yang dimaksud adalah pengungkapan pelaku kebengisan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc.

Sejak 2002 redup, Komnas HAM sudah menganjurkan setidaknya sembilan berkas urusan pelanggaran HAM berat ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.

Namun, sejak itu juga, berkas-berkas perkara tersebut menikmati proses bolak-balik dari Kejagung ke Komnas HAM & sebaliknya. Berkas perkara tersebut bisa menjadi modal membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di instrumen pencari lain

“Perpres ini hanya untuk mengekalkan impunitas… Saya yakin, bahwa pelaku ini akan dilindungi oleh penguasa, oleh negeri, dengan berbagai upaya pengerjaan secara nonyudisial, ” kata pendahuluan Sumarsih.

Selain itu, jalan nonyudisial untuk penyelesaian pengingkaran HAM berupa bantuan bahan, “Hanya mengulur-ulur waktu menunggui sampai keluarga korbannya penuh yang meninggal, pelakunya selalu mungkin sudah meninggal. ”

Hal senada disampaikan Paian Siahaan, ayah dari Ucok Siahaan, korban penghilangan menekan 1998. “Harus ada zaman kepastian hukum, bahwa anak itu sudah tidak tersedia, baru ada pemulihannya. Jika tidak, dasarnya apa? Kalau untuk penghilangan paksa, ” katanya.

Jalan panjang penanganan kasus HAM berat

Sumber gambar, BBC Indonesia

Jadwal pembentukan Unit Kerja Pemimpin untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat mencuaikan Mekanisme Nonyudisial bukanlah barang baru.

Pada 2015, Jaksa Agung H. M. Prasetyo sempat menggagas komite rekonsiliasi yang terdiri sebab unsur Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Polri, TNI & Kemenkumham.

Di tahun yang sama, pemerintah menggagas Komite Pengungkap Kebenaran. Komite ini juga tak nyata ujungnya, karena menurut KontraS “adanya permintaan maaf dengan dilakukan negara tanpa adanya sebuah langkah lanjutan buat memastikan pemenuhan keadilan, pengungkapan kebenaran, reparasi dan selalu jaminan ketidakberulangan. ”

Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP/GETTY IMAGES

Tahun 2016, digelar simposium sejarah nasional untuk tragedi 1965. Simposium ini mengutarakan rekomendasi yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM mengandung yang dilakukan oleh negara sehingga perlu adanya seruan maaf dan juga mas rehabilitasi bagi korban. Tetapi, rekomendasi ini mendapat perlawanan dari pemerintah sendiri.

Sedang tahun 2016, Menkopolhukam zaman itu, Wiranto menggagas Balai Kerukunan Nasional (DKN). Awak ini lebih menitik beratkan penggunaan pendekatan adat, serta musyawarah mufakat. Pada 2019, pemerintah kemudian membentuk Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran PEDOMAN Berat.

Dari seluruh gagasan dan tim yang telah dibentuk, menurut peneliti KontraS, Tiolia Pretty, tidak ada satu pun upaya untuk mengungkap dan mengadili pelaku pelanggaran HAM.

“Rekonsiliasi ujuk-ujuk tanpa pengungkapan kebenaran, juga nggak nyata. Apa yang direkonsiliasikan? Kalau negara nggak mau mengakui apa yang sebenarnya terjadi, ” katanya.

Komnas PEDOMAN: ‘perpres tidak menjawab persoalan’

Sumber gambar, Bettmann/Getty Images

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amirrudin Al Rahab, mengaku lembaganya “Tidak sudah dilibatkan, dan tak sudah melibatkan diri” dalam penyusunan rancangan perpres UKP-PPHB.

Kata pendahuluan dia, konsep dalam program perpres ini cacat dengan hukum, karena unit kerja nantinya diamanatkan untuk menindaklanjuti hasil kesimpulan Komnas HAM terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Karena secara hukum pidana, hasil penyelidikan Komnas tersebut adalah berkasa pidana. Tindak lanjutnya bagaimana? Ya, metode pidana, ” kata Amirrudin yang menambahkan “perpres tersebut bukan mau menyelesaikan soal. Tapi ini, tidak menjawab persoalan. ”

Dasar bekerja dalam perpres ini juga dipertanyakan oleh Amirrudin, sebab keadilan bagi keluarga serta korban, “Bukan seperti bagi-bagi sembako atau ngasih sumbangan. ”

“Menempatkan orang-orang atau saudara-saudara kita dengan jadi korban itu ditempat yang tepat sebagai objek pelanggaran HAM, bukan fakir miskin minta sedekah, ” kata Amirrudin.