Jokowi kecam pernyataan Macron soal Islam, pengamat sebut kecaman pemerintah ‘tak cukup, perlu gelar dialog’

Diperbarui enam jam yang lalu Sumber gambar, Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO Presiden Joko Widodo mengatakan dia mengecam kekerasan yang terjadi di Prancis dan mengecam pula pernyataan kepala Prancis yang disebutnya ‘melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia’.

Jokowi kecam pernyataan Macron soal Islam, pengamat sebut kecaman pemerintah 'tak cukup, perlu gelar dialog’

Presiden Joko Widodo mengatakan dia mengecam kekerasan yang terjadi di Prancis dan mengecam pula pernyataan kepala Prancis yang disebutnya ‘melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia’.

Hal itu diucapkannya dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuannya dengan sejumlah perwakilan lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), juga Perhimpunan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dalam Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10).

Presiden Joko Widodo mengatakan tempat mengecam keras terjadinya kekerasan dengan terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban sukma. Ia lanjut mengecam pernyataan pemimpin Prancis.

“Indonesia juga mengecam berpenat-penat pernyataan presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah mengoyak perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah raka persatuan antar umat beragama di dunia, di saat dunia menggunakan persatuan untuk menghadapi pandemi Covid-19, ” kata Jokowi.

Ia meneruskan “kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol-simbol agama, sedikit pun tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan”.

“Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme ialah sebuah kesalahan besar, ” katanya.

Ia menambahkan pemerintah Indonesia meminta dunia mengedepankan persatuan dan penerimaan beragama.

Sebelumnya, kecaman pemerintah terhadap pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron sudah dilayangkan Kementerian Luar Negeri.

Tetapi, kecaman pemerintah itu disebut pengamat tidak cukup karena tak mengenai persoalan kekerasan yang menimpa seorang guru karena memperlihatkan karikatur Rasul Muhammad.

Pengamat Timur Tengah sebab Universitas Indonesia, Yon Machmudi, mengajukan Indonesia mengambil langkah dialog untuk menyamakan pandangan atas nilai-nilai atau ajaran Islam yang kerap berseberangan dengan sekularisme di Prancis.

Tengah itu, MUI mendesak Presiden Macron segera meminta maaf kepada semesta umat Islam dan menghentikan penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo yang disebutnya sebagai “biang keladi” kekerasan di Prancis.

Merespons hal itu, Kementerian Luar Jati menyebut berupaya mendorong diaktifkannya dialog antar agama.

‘Semestinya tak langsung menyimpulkan’

Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, pengamat Timur Sedang dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menyebut Presiden Prancis Emmanuel Macron semestinya tidak langsung menyimpulkan kelakuan pemenggalan kepala seorang guru Samuel Paty dengan agama Islam.

Ia menilai tanggapan Macron tidak menunjukkan kepekaan terhadap umat Islam dengan memercayai kesucian Nabi Muhammad jadi sosoknya tidak boleh digambar.

Sehingga imbas pernyataan Macron itu, menurutnya, justru memicu respons yang nyata tidak perlu seperti aksi boikot terhadap produk-produk Prancis.

“Tentu kita prihatin atas kejadian itu akan tetapi hendaknya respon Presiden Macron tak terlalu simplifikasi ketika kemudian menyampaikan ‘Islam dalam kondisi krisis’, ” ujar Yon Machmudi kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (28/10).

“Karena itu menyangkut keyakinan yang dianut umat Islam di dunia, ” sambungnya.

‘Kecaman tidak menyentuh persoalan utama’

Nusantara sejauh ini baru mengecam maklumat Presiden Emmanuel Macron tersebut sebab dianggap menyudutkan agama Islam.

Akan tetapi kata Yon, kecaman itu tak cukup. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, serupa harus berbicara tentang pelaku kebengisan yang menyebabkan kematian Samuel Paty.

Ia menduga sikap pemerintah tidak lepas dari pernyataan sejumlah majikan negara yang menyampaikan kritik akan pernyataan Macron. Hanya saja kritik maupun kecaman tidak menyentuh kasus utama.

Dia menilai, Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Islam terbesar bisa mengambil peran lebih. Yakni meminta Presiden Emmanuel Macron untuk berbicara tentang bagaimana menyamakan persepsi berasaskan ajaran agama Islam dengan sekularisme di Prancis.

“Paling tidak komunikasi dibangun dan mudah-mudahan peristiwa seperti tersebut bisa diminimalisir dampak-dampaknya ke ajaran. ”

“Pembicaraan dialog diperlukan agar sama-sama memahami posisi antara Indonesia jadi mayositas umat Islam dan Prancis dengan sekularismenya. ”

Di Solo, muncul rasa diwarnai ‘menginjak-injak’ poster Macron

Sejumlah negara seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Maroko satu perkataan mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Belakangan, kecaman itu berbuntut aksi boikot terhadap produk Prancis.

Dalam Kuwait, Yordania, dan Qatar barang-barang bermerek dagang dari Prancis sudah ditarik dari beberapa toko.

Dalam Indonesia, seruan boikot disuarakan Lembaga Syariah Kota Surakarta (DSKS) di aksi demonstrasi yang digelar dalam Bundaran Gladak, Solo, Rabu (28/10).

Ratusan orang itu mengungkapkan nafsu dan kekecewaannya dengan meletakkan menjepret Presiden Macron di jalan umum sehingga terlindas kendaraan dan menginjak-injaknya.

Massa juga membentangkan spanduk dengan berisi ajakan boikot.

“Kami mengimbau kepada umat Islam di manapun untuk mengingat melakukan boikot pembelian dan penggunaan produk apapun buatan Prancis, ” ujar Juru bicara DSKS, Endro Sudarnono, Rabu (28/10), seperti dilaporkan wartawan di Solo, Fajar Sodiq, untuk BBC News Indonesia.

“Presiden Macron mengeluarkan statement yang bersifat Islamofobia sekali lalu melindungi majalah Charlie Hebdo yang jelas-jelas melakukan publikasi terhadap pelecehan Nabi Muhamad SAW, ” sambungnya.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, berkata karikatur Nabi Muhammad merupakan hal terbuka bagi umat Islam. Tapi peristiwa itu, klaimnya, tak dipahami negeri Prancis.

“Dalam agama Islam, haram hukumnya mencela Tuhan orang lain. Kalau kamu mencela, mereka mau mencela Tuhanmu. Kalau Charlie Hebdo tidak menghiraukan nilai-nilai agama, tersebut kesalahan berat, ” ujar Anwar Abbas kepada BBC.

Apa tanggapan MUI atas pernyataan Macron?

MUI tersua, pernyataan Presiden Macron mengundang kesumat dan perselisihan umat Islam.

Kendati perbuatan memenggal kepala Samuel Paty tidak bisa dibenarkan namun, katanya, tindakan guru sejarah itu yang memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad ke murid-muridnya lebih tidak bisa dibenarkan.

“Kalau menurut saya tindakan kekerasan itu salah tapi yang memancing orang berbuat salah itu lebih salah lagi. ”

Itulah mengapa, ia mendesak Pemimpin Macron segera menghentikan penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo yang disebutnya sebagai “biang keladi” kekerasan di Prancis.

Namun serupa itu, MUI belum menganjurkan aksi boikot terhadap produk Prancis.

“Tidak saat ini. Kalau enggak ada perubahan & sikap dari Presiden Macron dan Charlie Hebdo akan kami menjemput boikot. Untuk selesaikan ini gampang, Macron minta maaf kepada kaum muslimin. Saya yakin umat Islam hendak memaafkan. ”

‘Umat Islam harus mati menyikapi masalah ini’

Di sisi berbeda, Katib Aam Pengurus Gede Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, berpandangan apa yang dikatakan Presiden Emmanuel Macron bahwa Islam mengalami krisis tidak sepenuhnya lupa.

Ini karena agama Islam belum sampai pada “konstruksi sosial-politik dengan dibutuhkan untuk berintegrasi secara tenteram dan harmonis dengan dunia”.

Kendati serupa itu, ia melihat cara Presiden Macron menyikapi permasalahan di negaranya cenderung sepihak yakni dengan sudut penglihatan sekularisme dan mengabaikan ajaran petunjuk Islam.

“Karena Nabi Muhammad SAW adalah subyek suci dalam keyakinan Islam dan merupakan simbol istimewa Islam. Merendahkan kehormatan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai penghinaan terhadap Islam, ” jelasnya.

“Tapi menanggapi penghinaan terhadap Nabi dengan membunuh pelakunya adalah tindakan biadab yang berpotensi memicu instabilitas yang merata tanpa kendali, ” sambungnya.

Karena itulah, dia meminta umat Islam di Nusantara menyikapi persoalan ini dengan mati dan tidak terbawa secara emosional.

Solusi atas kekerasan yang terjadi di Prancis, katanya, dengan menjadikan dialog antar-negara yang didasarkan atas konsensus terhadap nilai-nilai keadaban yang disepakati bersama.

Respons Kementerian Asing Negeri

Direktur Jenderal Informasi dan Siasat Publik Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan pemerintah turut mengecam tindakan pelaku pembunuhan Samuel Paty. Tapi pemerintah menilai mengaitkan perilaku itu dengan agama “adalah suatu kesalahan besar”.

Pada Selasa (27/10), Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Luhur Prancis, Olivier Chambard. Dalam pertemuan itu, kata Teuku, Olivier mengirimkan maksud pernyataan Presiden Macron.

Lewat Duta Besar RI di Prancis pula, Indonesia melayangkan nota diplomatik yang mendorong diaktifkannya dialog antar-agama sehingga menumbuhkan “pengertian yang lebih baik terhadap perbedaan agama, ” kata Teuku.

Sementara mengenai teriakan boikot, pemerintah tidak bisa melarang. Tapi pemerintah tidak akan menyampaikan ruang bagi tindakan yang bakal merugikan hubungan bilateral kedua negara.

Tulisan diperbarui dengan pernyataan Kepala Joko Widodo dalam konferensi pers Sabtu (31/10).