Isi Omnibus Law: Dokumen final UU Cipta Kerja belum bisa diakses publik, pakar khawatirkan ‘masuknya pencetus selundupan’

sejam yang awut-awutan Sumber gambar, ANTARA FOTO Sidang Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah didesak segera membuka kepada umum dokumen final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan pada Rapat Parpipurna hari Senin (05/10).

Isi Omnibus Law: Dokumen final UU Cipta Kerja belum bisa diakses publik, pakar khawatirkan 'masuknya pencetus selundupan'

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta pemerintah didesak segera membuka pada publik dokumen final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan pada Rapat Parpipurna hari Senin (05/10).

Seorang ahli hukum tata negara menyebut serasi aturan, dokumen itu wajib dibuka ke masyarakat begitu disetujui.

Kalau tidak, maka dikhawatirkan masuknya “pasal-pasal selundupan” dalam undang-undang tersebut.

Menjawab imbas itu, beberapa anggota Badan Legislatif dan seorang wakil ketua DPR saling melempar tanggung jawab.

Tengah itu, hingga Minggu (11/10) suangi pemerintah belum mengeluarkan pernyataan tentang akses terhadap naskah undang-undang.

Para Patokan Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mempertanyakan keseriusan DPR serta pemerintah dalam menyusun dan mewujudkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab seminggu setelah disahkan dalam Rapat Sempurna, Senin (05/10), masyarakat belum mendapatkan dokumen undang-undang tersebut.

Padahal jika merujuk pada Undang-Undang tentang Pembentukan Sistem Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR, salinan dokumen akhir yang sudah disetujui harus diterima oleh setiap anggota dewan tanpa kecuali & langsung bisa diakses oleh umum.

“Harusnya di tahapan persetujuan, sudah selesai itu barang. Tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diapa-apain lagi. Ini kan enggak. Malah lebih konyol, kita tidak tahu di mana drafnya itu. Padahal dalam undang-undang diwajibkan [adanya] transparansi, ” ujar Zainal Arifin Mochtar pada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

Tempat menjelaskan, keterbukaan dan kemudahan masyarakat mendapatkan dokumen sangat penting sebab bisa menjadi alat kontrol kalau terjadi perubahan atas isi peraturan.

“Siapa yang bisa kontrol jika ada perubahan atau kudeta redaksional? ” kata Zainal.

Ia khawatir semakin lama dokumen itu di tangan DPR akan terulang kembali kasus masuknya “pasal selundupan”.

Ketakutannya itu menunjuk pada tiga kasus, yakni adanya pasal tentang kretek dalam draf Rancangan Undang-Undang Kebudayaan di tahun 2015.

Kemudian adanya penambahan jumlah bab dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaran Pemilu pada tahun 2007.

Lalu modifikasi ketentuan dalam pasal yang menyusun usia pimpinan Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) tahun 2019.

“Kasus Undang-Undang Pemilu, temuan LSM CETRO jumlah bab yang disetujui 315, ketika muncul jadi 320 pasal. Ada tambahan lima pasal. ”

“Di UU KPK yang baru, ada pasal tentang usia pimpinan KPK minimal 50 tahun. Nah, di bagian tulisan tertulis 40, tapi di nilai tertulis 50. Kita debat zaman itu. Setneg dan DPR berbeda-beda alasannya. ”

“Jadi kenapa penting tersedia draf akhir? Supaya tidak tersedia kudeta redaksional, ” katanya mempertegas.

Di dalam pengamatannya pula, insiden “pasal selundupan” selalu terjadi pada undang-undang kontroversial. Selebihnya, salinan dokumen selalu dikasih ketika diputuskan dalam Rapat Sempurna.

Karena itulah, ia mendesak DPR dan pemerintah membuka dokumen akhir Undang-Undang Membikin Kerja kepada publik. Sebab tahapan berikutnya yakni penyerahan undang-undang kepada presiden untuk di-undangkan, hanya perkara administratif semata.

Sehingga alasan DPR yang mengatakan masih memperbaiki kesalahan ketik atau redaksional, tidak bisa diterima.

Anggota Baleg: ‘DPR sudah menentang aturan’

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari fraksi Partai Keadilan Sentosa, Bukhori Yusuf, mengaku tidak mampu memastikan kapan dokumen final Peraturan Cipta Kerja bisa diakses jemaah.

Sebab hingga Minggu (11/10) suangi, ia belum mendapat informasi nyata tentang naskah akan dibagikan kepada tiap-tiap anggota dewan.

Sebagai anggota Badan Kerja (Panja) RUU Cipta Kegiatan, Bukhori mengatakan semestinya salinan peraturan itu sudah di tangan anggota begitu disetujui dalam rapat persetujuan tingkat I.

Karena dalam kerap itulah, seluruh anggota fraksi membuktikan pendapatnya dan ditandatangani oleh tiap-tiap anggota yang hadir untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

“Atas dasar naskah itu (dalam rapat persetujuan tingkat I) dibawa ke paripurna. Apabila terjadi perubahan dalam paripurna baru akan ada perbaikan, ” imbuh Bukhori kepada BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

“Karena tersebut diakui atau tidak, tersinggung atau tidak tersinggung yang jelas sudah melanggar aturan, ” sambungnya.

Bukhori menyebut tersedia kemungkinan tim ahli DPR masih memperbaiki redaksional undang-undang yang berjumlah hampir 1. 000 halaman itu.

“Ini kan bukan pasal dengan sedikit, tapi meliputi ribuan halaman dan ribuan pasal turunan. Makanya kita ingatkan sejak awal, supaya lebih hati-hati dan tidak lekaslekas. ”

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menjanjikan draf itu dapat diakses pada awal pekan depan atau Senin (12/10).

Akan tetapi saat BBC Indonesia bertanya pada Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Baidhowi, ia enggan berkomentar serta melempar ke pimpinan DPR. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menyerahkan persoalan ini ke Badan Legislasi.

“Itu porsi mereka yang di Baleg, ” kata Aziz Syamsuddin kepada BBC melalui perintah singkat, Minggu (11/10).

Sementara Juru Cakap Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rahman juga tidak berkomentar banyak.

“Silakan ke Setjen DPR, ” katanya.

‘Publik harus bisa mengakses UU Membikin Kerja karena mengatur hajat tumbuh orang banyak’

Kendati salinan akhir belum diperoleh, draf Undang-Undang Cipta Kegiatan tertanggal 5 Oktober 2020 dengan berjumlah 905 halaman telah bersirkulasi di masyarakat. Meskipun demikian, dokumen tersebut disebut beberapa anggota Baleg DPR bukanlah versi final.

Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kemudian mengecap pasal-pasal yang beredar di media sosial sebagai hoaks.

Komisioner Komisi Data Pusat (KIP), Cecep Suryadi, mengatakan dokumen akhir Undang-Undang Cipta Kegiatan harus dibuka kepada publik sebab aturan di dalamnya menyangkut keinginan hidup orang banyak.

“Jelas betul penting diakses publik, karena undang-undang itu mengatur hajat hidup orang banyak. Ada terkait dengan sistem tenaga kerja, kontrak, sehingga departemen harus membuka ruang-ruang diskusi ke masyarakat luas, ” ujar Cecep Suryadi kepada BBC News Nusantara.

“Agar masyarakat benar-benar mengetahui apa pokok yang di kandung di peraturan itu. ”

Ia juga menjelaskan, kontribusi masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang diperlukan agar tidak menimbulkan kebingungan. Terlebih, katanya, menghindari informasi dengan simpang-siur.

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berisi 11 klaster yang mengumpulkan 79 undang-undang yang di dalamnya menyangkut aturan tentang ketenagakerjaan, penyederhaan perizinan, persyaratan investasi, hingga tata laksana pemerintahan.

Undang-Undang ini pun mendapat penolakan dari buruh, akademisi, serta pegiat lingkungan karena dianggap mudarat pekerja dan merusak lingkungan menetapkan investasi.

Penilaian ini ditolak para-para pejabat pemerintah.