Gatot Nurmantyo menyebut TNI ‘disusupi PKI’: Perdebatan usang yang harus ditertibkan, kata penyelidik

sejam dengan lalu Sumber gambar, Getty Images Pernyataan bekas Pemimpin TNI Gatot Nurmantyo, dengan menyebut institusi TNI sudah disusupi ideologi komunisme, dikenal sebagai perdebatan usang dengan ditujukan untuk menebalkan posisinya berlawanan dengan pemerintah.

gatot-nurmantyo-menyebut-tni-disusupi-pki-perdebatan-usang-yang-harus-ditertibkan-kata-pengamat-8

Sumber gambar, Getty Images

Pernyataan bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo, yang menyebut institusi TNI telah disusupi ideologi komunisme, disebut sebagai perdebatan bapet yang ditujukan untuk menebalkan posisinya berlawanan dengan pemerintah.

Namun sejenis pernyataan tanpa didukung informasi tersebut, kata pengamat kebijakan, harus ditertibkan agar tak dianggap menjadi sebuah fakta bagi kelompok masyarakat tertentu.

Adapun perwakilan sejak penyintas korban peristiwa 1965 menantang Gatot Nurmantyo menunjukkan tuduhannya dan mendesak pemerintah menyelesaikan tragedi 1965 supaya tidak terus dimanfaatkan para-para elit politik.

Di diskusi virtual bertema TNI vs PKI yang digelar oleh Himpinan Mahasiswa Islam, bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang diundang sebagai pembicara menyebut Tentara Nasional Indonesia telah disusupi paham komunisme.

Permintaan itu ia dasarkan di dalam hilangnya patung diorama Soeharto, Sarwo Edie dan Jenderal AH Nasution di Museum Darma Bhakti Kostrad.

“Ini berarti sudah tersedia penyusupan di dalam awak TNI, ” kata Gatot.

Patung diorama itu, sambungnya mengisahkan sebuah “perencanaan bagaimana mengatasi pemberontakan 30 September, di mana Soeharto sedang memberikan petunjuk pada Sarwo Edie sebagai Komandan Resimen Para Komando Barisan Darat (RPKAD)”.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai apa yang diutarakan Gatot Nurmantyo merupakan perdebatan bapet sekaligus ingin mempertegas posisinya sebagai pihak oposisi negeri yang ia anggap telah dirasuki “komunis gaya baru”.

Cara seperti ini -yakni melabeli pihak lawan dengan komunis atau anti-komunis- taat Khoirul semestinya tidak sedang dipakai di era demokrasi.

Sebab isu yang tidak bisa dipastikan kebenarannya tersebut bakal ditelan bulat-bulat sebab kelompok masyarakat tertentu. Berantakan dimanfaatkan demi kepentingan terbatas, semisal menghantam pihak yang berseberangan.

Sumber gambar, KOMPAS. COM

“Kelompok masyarakat menengah ke bawah dengan level pendidikan rendah ataupun kelompok Islam konservatif terbawa narasi ini. Meskipun secara kuantitatif tidak dominan, akan tetapi masih ada yang mengkonsumsi, ” jelas Khoirul kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (28/9).

Bertambah dari itu, ia khawatir jika narasi tanpa prinsip bukti kuat ini langsung dibiarkan, maka akan semakin banyak orang yang percaya.

“Sekarang porsinya masih kecil, ke depan jika diteruskan, lama-lama orang percaya juga. Karena diulang-ulang sehingga dianggap sebuah kebenaran baru. ”

Itu mengapa, dia menilai narasi sumbang mengenai PKI harus ditangkis & “ditertibkan”.

Mulai dari membuat komunikasi di masyarakat mengenai keberagaman yang moderat, masuk akal, dan inklusif.

Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Polri menindak pihak-pihak yang memanfaatkan narasi miring tersebut untuk menjatuhkan pihak lain.

“Jangan gamang, tindak, hentikan. Bisa dengan menghapus konten itu. ”

“Karena masyarakat kita sejenis simplistis dalam mencerna informasi. Akhirnya kemudian begitu barangkali melakukan labeling dan itu tidak cerdas. ”

Bagaikan apa isu PKI pada ranah digital?

Pengamat politik Ahmad Khoirul Umam mengatakan di era digital semua narasi termasuk kebangkitan PKI berpotensi “dijual” jika digarap sedemikian rupa.

Pembuat Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan hasil analisis tentang PKI di media sosial pada rentang tahun 2017 sampai 2020 menyebutkan, gaya percakapan “PKI” selalu ramai jelang 30 September.

Sumber gambar, Getty Images

Pada tahun 2018-2019, gaya percakapan soal PKI tinggi lantaran bersamaan dengan kontestasi politik Pilpres dan narasi tersebut menjadi salah satu komoditas kampanye.

Di tahun 2020, isu PKI kembali mencuat karena Gatot Nurmantyo menginstruksikan jajarannya menonton film G30S, bersamaan secara stasiun televisi TVOne menayangkan film tersebut.

Pesan Ismail Fahmi, pihak dengan meriuhkan isu PKI pada ranah digital adalah klan oposisi sekaligus pemengaruh sesuai politisi Partai Gerindra Fadli Zon, pendakwah Haikal Hassan, anak bekas presiden Tommy Soeharto.

Namun demikian, kata Fahmi, sejak tarikh 2020 percakapan mengenai PKI tidak lagi dikuasai kepala narasi tunggal.

“Percakapan pecah antara pro dan kontra. ”

Pihak yang kontra, mayoritas dari tingkatan milenial dan generasi Z.

“Mereka melihat isu PKI dari perspektif lain. Mulai mempertanyakan dan mengundang untuk move on deh. ”

Sejalan dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting pada tahun 2020 bertajuk “Sikap Umum atas Isu Kebangkitan PKI yang melibatkan 1. 203 responden berusia 17 tarikh ke atas.

Terlihat sebanyak 14% masyarakat meyakini isu tersebut dan 22% tidak percaya.

Dari persentase responden yang memercayai rumor itu, sebanyak 79% di antaranya menganggap kebangkitan PKI sebagai ancaman.

YPKP tantang Gatot Nurmantyo buktikan ucapannya

Ketua Yayasan Pengkajian Korban Pembunuhan 1965/1966, Bedjo Untung menyebut apa dengan disampaikan bekas jenderal Gatot Nurmantyo bahwa “keturunan serta pendukung PKI telah menjelma menjadi komunis gaya mutakhir yang akan menguasai Nusantara dengan mengganti Pancasila” jadi ucapan yang tidak hadir akal.

Sumber tulisan, TRUTH FOUNDATION

“Itu adalah hoaks, kebohongan, ” perkataan Bedjo Untung kepada BBC News Indonesia.

Pokok kata Bedjo, pemerintah sudah membubarkan partai itu serta menetapkannya sebagai organisasi terlarang melalui Keputusan Nomor 1/3/1966 dan Ketetapan MPRS Cetakan XXV/1966.

Sehingga dia menantang Gatot Nurmantyo untuk membuktikan ucapannya.

“Saya menantang Gatot Nurmantyo buat menunjukkan di mana PKI? Kalau ada silakan mengambil. Mari kita ungkap bergabung di depan publik. ”

Bedjo juga mengatakan narasi sumbang kebangkitan PKI bakal terus didengungkan selama pemerintah tidak berani menyelesaikan kesusahan 1965 secara yudisial.

Real rekomendasi atas penyelidikan Komnas HAM mengatakan ada pelanggaran HAM berat dalam perihal 1965. Komnas juga mendesak supaya para pejabat tentara yang terlibat dibawa ke pengadilan.

“Saya memajukan supaya pemerintah membuka perbincangan, mari kita lakukan pengungkapan kebenaran. Karena belum ada [penyelesaian] ini lah akibatnya. ”