G30S: Tionghoa Indonesia dalam pusaran peristiwa 65 – Pengalaman, kenangan dan optimisme tingkatan muda

1 Oktober 2021 Sumber gambar, Bettmann/Getty Images Peristiwa 30 September 1965 berdampak panjang bagi warga Tionghoa di Indonesia, tertib bagi mereka yang mengalaminya sendiri maupun keturunan mereka.

g30s-tionghoa-indonesia-dalam-pusaran-peristiwa-65-pengalaman-kenangan-dan-optimisme-generasi-muda-18
  • Famega Syavira dan Ayomi Amindoni
  • BBC News Indonesia

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, Bettmann/Getty Images

Peristiwa 30 September 1965 berdampak panjang bagi warga Tionghoa pada Indonesia, baik bagi mereka yang mengalaminya sendiri maupun keturunan mereka.

“Saya sempat sebal dengan papa saya sendiri. Karena saya pikir PKI jahat. Papa saya dipenjara, berarti papa saya itu jahat, pantas dipenjara. Hamba percaya semua itu sebab stigma, ” kata Soe Tjen Marching, peneliti serta pengajar di University of London.

Tak hanya pengalamannya sendiri, ketika melakukan riset untuk penelitiannya mengenai perkara 1965, Dr Soe Tjen Marching menemukan banyak target dan keluarga korban dengan masih trauma.

“Selama itu yang disebut korban cuma tapol, padahal anak dan cucunya pun masih pukulan. Seringkali mereka masih tekanan, masih ingat apa dengan terjadi, masih berdampak, ” kata Soe Tjen.

Baca juga:

Dia menjelaskan kalau stigma terhadap korban 1965 masih sangat kuat sehingga banyak orang yang masih enggan atau takut bicara. (Apa yang terjadi di 65? Baca kronologi berikut. )

“Etnis Tionghoa kendati tertutupnya bukan main. Di saya sendiri mereka mati, padahal bisa dibilang hamba etnis Tionghoa juga, akan tetapi mereka nggak mau cerita, ” kata penulis tampang The End of Silence, Accounts of the 1965 genocide in Indonesia tersebut.

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, Soe Tjen Marching

Beberapa orang mengizinkan bercerita, tapi tidak ingin cerita itu diterbitkan. Ataupun, boleh diterbitkan tapi secara beberapa bagian yang langgeng menjadi rahasia, kata Soe Tjen.

“Kalau orang-orang sejumlah pemerkosaan massal itu membentuk pasti ingetnya Mei 98, padahal tahun 65 sudah ada, tapi jarang diceritakan, jarang diangkat dalam novel fiksi.

“Padahal ini penting, karena itu aku ceritakan bahwa ada pemerkosaan di sana-sini di novel saya. Ini diperkosa, itu diperkosa, pemerkosaan massal itu ada pada tahun 65, ” kata dia.

Agar tetap dapat menuliskan cerita-cerita itu, Soe Tjen memutuskan untuk menuliskannya sebagai wacana fiksi, dengan karakter fiksi namun berdasarkan pada kejadian-kejadian yang terjadi pada kira-kira orang. Buku itu diterbitkan dengan judul ” Dari Dalam Kubur “.

Buat memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba dalam mesin pencari lain

Soe Tjen sendiri datang dari keluarga keturunan Tionghoa yang sudah bercampur baur dengan Jawa.

Ayah Soe Tjen ditahan karena menjelma pengurus Partai Komunis Nusantara di Surabaya.

“Papa kami tapol, disiksa habis-habisan selalu, ” kata dia. “Papa saya dibebaskan begitu sekadar setelah 3 tahun, tapi ya sempat disiksa datang hancur. Penyiksaannya dari 65, yang sadis-sadisnya sampai 67-68. ”

Ketika kecil, Soe Tjen tidak mengetahui dengan lengkap kisah ayahnya sebagai tapol karena dia jadi saat ayahnya sudah keluar dari penjara. Karena kuatnya stigma kepada tapol, Soe Tjen sempat percaya kalau ayahnya ‘jahat’.

“Padahal, jika dipikir-pikir, papa saya ini nyolong enggak, bunuh orang enggak, cuma ikut organisasi lalu dipenjara, disiksa diatas pembunuh, ” kata Soe Tjen.

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, Soe Tjen Marching

Untuk menghindari stigma dan trauma, ayah Soe Tjen kemudian mengganti identitasnya. Latar belakang keluarga ini salah satu yang membuatnya tertarik untuk menyelami mengenai kejadian 1965.

Soe Tjen menyebut, etnis Tionghoa menjadi korban propaganda militer karena bilamana itu mereka diasosiasikan sebagai komunis dalam balik Peristiwa 65.

“Setelah itu, di masa Tata Baru ada peraturan-peraturan yang melarang mereka menggunakan etiket Mandarin, melarang mereka memakai nama China mereka, ” kata dia.

Dalam sendi Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia , Frans Winarta menghitung setidaknya ada 64 aturan Orde Baru yang mendiskriminasi etnis Tionghoa, dari aspek baik budaya seperti melarang madrasah China, hingga penerapan SKBRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia) pada warga keturunan Tionghoa.

“Ketika Orde Baru lengser, Presiden Gus Dur melepaskan aturan-aturan ini. Tapi yang tertinggal adalah banyak tingkatan muda beretnis Tionghoa tercerabut dari identitasnya, ” sekapur Soe Tjen.

Dihardik masa menyebut kata Tionghoa

Oei Hiem Hwie, 85 tahun, adalah wartawan keturunan Tionghoa yang dijadikan tahanan kebijakan pada 1965.

Keterlibatannya pada Baperki juga menjadi salah satu penyebab penangkapannya. Baperki adalah Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, organisasi massa yang bertujuan menentang diskriminasi bersandarkan keturunan seseorang.

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, BBC Indonesia

Arah itulah yang membuat Hwie tertarik bergabung, hingga menjelma sekretaris Baperki Malang.

“Di kepala dan hati saya tertanam perjuangan melawan diskriminasi, bagaimana berintegrasi dengan rakyat Indonesia dan berjuang bersama-sama mewujudkan tatanan sosialisme, ” kata Hwie dalam memoarnya yang berjudul “Dari Pulau Buru datang Medayu Agung “.

Organisasi ini awalnya bernama Baperwatt, atau Badan Permusyawaratan Warganegara Keturunan Tionghoa. Namun nama ini dinilai membatasi keanggotaan pada golongan Tionghoa saja. Maka, Baperwatt diubah menjadi Baperki, dan anggotanya bukan hanya warga Tionghoa.

“Baperki dianggap underbouw PKI, padahal bukan, lain. Karenanya banyak orang Baperki ditangkap dan banyak yang ditahan di Buru, ” kata Oei Hiem Hwie pada BBC saat ditemui dalam perpustakaannya di Surabaya.

Saskie Wieringa, seorang profesor pada Universitas Amsterdam, menjelaskan bahwa Baperki adalah kelompok kiri, namun tidak ada koneksi formal dengan PKI.

“Baperki memang kelompok kiri, tapi lebih dekat dengan Soekarno, betul-betul pendukung Soekarno, ” kata Saskia.

Akibat Peristiwa 1965, Baperki ditutup, para pendiri dan anggotanya banyak yang dikirim ke penjara atau mengalami peniadaan paksa. Universitas Res Publika yang diinisiasi oleh Baperki pun turut menjadi objek penyerangan hingga akhirnya dibekukan. (Liat foto di arah paling atas).

Hwie biar dipenjara selama 13 tarikh tanpa pengadilan, hingga dibuang ke Pulau Buru.

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, Davies Surya

Jadi keturunan Tionghoa pada zaman itu, menjadi warga negeri Indonesia bukan hal yang otomatis terjadi.

Karena ayahnya adalah warga negara China, meskipun lahir dan tumbuh di Indonesia, Hwie mendaftarkan kewarganegaraan ayahnya. Hingga muncul aturan baru pada tahun 50-an, bahwa warga turunan Tionghoa harus memilih untuk menjadi WNI atau masyarakat negara Tiongkok.

Hwie membatalkan menjadi warga negara Nusantara karena pilihannya sendiri.

Awalnya, Hwie sempat ingin tetap mempertahankan kewarganegaraan tanah leluhurnya. Namun setelah pertimbangan dengan masak, dia resmi mengangkat menjadi WNI.

Namun negeri yang dia pilih itu justru membawanya ke kurungan.

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, BBC News Nusantara

Dalam memoarnya, Hwie menceritakan bahwa selama ditahan, dia sering mendapat perlakuan rasis. “Para interogator tidak segan menghardik dan sah keras bila ada tapol menyebut “Tionghoa” dan tidak “Cina”, ” katanya.

Hwie pun diminta mengganti nama Tionghoanya menjadi nama Indonesia, namun dia menolak. Masa dipaksa, akhirnya dia mengatakan pada interogatornya, “Terserah Bapak, kalau mau ganti, penukar saja”.

Petugas dengan menginterogasinya bertanya, ganti tanda apa? Hwie menjawab, ‘Mergo Dipekso”. Artinya, karena dipaksa.

Beberapa waktu setelah perbincangan tersebut, Hwie pun dikirim untuk menjadi tahanan dalam Pulau Buru.

“Setelah 65, diskriminasi [pada warga keturunan Tionghoa] semakin buruk lagi, ” kata Hwie.

Dihubungi dengan terpisah, Profesor Saskia Wieringa dari Universitas Amsterdam, sependapat dengan pernyataan Hwie.

Saskia menjelaskan bahwa sejak zaman kolonial sudah ada penindasan terhadap etnis China. Sesudah 65, diskriminasi tersebut semakin kuat. “Memang sesudah 65, etnis menjadi lebih penting, ” kata Saskia.

Pengaruh luas dan jangka lama

Tragedi 1965 tak hanya berdampak pada mereka yang mengalaminya secara langsung, tapi juga kepada komunitas Tionghoa secara luas.

“Dampak untuk warga Tionghoa lebih ke penderitaan politik dan kultural pasca 65, ” kata pendahuluan Dr Evi Lina Sutrisno, peneliti dan pengajar pada Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.

Evi menjelaskan bahwa warga keturunan Tionghoa sejatinya bukan sasaran utama pada 1965.

“Tionghoa sungguh terdampak akibat kejadian 1965, bukan sasaran utama bagaikan halnya Mei 1998, tersebut berbeda, ” kata Evi yang mendapatkan gelar doktornya dari University of Washington, AS.

Dia mengutip gubahan sejarawan Robert Cribb dan Charles Coppel yang memperhitungkan ada sekitar dua seperseribu warga keturunan Tionghoa yang menjadi korban pembantaian massal pada 1965.

Jumlah ini tidak terlalu masif dipadankan dengan mereka yang benar teridentifikasi atau dituduh ‘komunis’. Beberapa sejarawan memperkirakan bahwa pembunuhan massal pada 1965 telah menewaskan setidaknya separuh juta orang.

“Untuk awak Tionghoa pada periode kacau 65-67 atau lebih tersebut, ada kerusuhan, perampasan desa, rumah, toko, penjarahan, terjadi di beberapa tempat, di Bali, sepanjang Sumatera khususnya Aceh.

“Di Makassar tercatat ada pemerkosaan dan penganiayaan kepada Tionghoa. Tidak perkosaan massal seperti Mei 98, tapi terjadi pada beberapa tempat, ada yang menyerang dan ada yang memperkosa, ” kata Evi.

Menurutnya, kedekatan Soekarno & RRT yang komunis memberikan kesan bahwa warga Tionghoa lebih dekat terpapar aliran komunisme.

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, Bettmann

“Padahal pada kenyataannya, tak banyak yang paham komunismenya itu gimana, karena banyak orang Tionghoa yang telah tidak memiliki afiliasi dengan keluarga di Tiongkok, ” kata Evi.

Akibat peristiwa 65, cukup banyak selalu warga Tionghoa yang melarikan diri ke luar jati. Ada yang ke China, maupun negara lain, sesuai Jerman dan Belanda.

Lalu, dia menjelaskan bahwa pada setelah 1965 terbit bermacam-macam aturan yang memberangus ke-Tionghoaan, termasuk instruksi presiden tarikh 1967.

“Tionghoa harus berbaur, tidak boleh punya sekolah, organisasi atau media, golongan apalagi. Tidak boleh memuliakan hari raya budaya dalam hadapan publik, untuk membakar Tionghoa lebih cepat membaur pada identitas kebangsaan Nusantara, ” kata Evi.

Pemberangusan ini juga berdampak dalam agama Konghucu dan para-para penganutnya. Hal ini, patuh Evi, sangat ironis, sebab awalnya Presiden Soeharto benar mendukung kelompok agama untuk mengurangi pengaruh komunisme. Sesudah 65, awalnya agama Konghucu tidak mengalami tekanan apa-apa.

Namun pada tahun 1978, Presiden Soeharto mengumumkan menggunakan sidang kabinet bahwa Konghucu bukan agama dan dianggap aliran kepercayaan di lembah Buddha.

Pada tarikh 1982 muncul SKB 3 menteri yang mendorong biar kelenteng berubah menjadi wihara atau tempat ibadah Tri Dharma di bawah Buddha.

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, CHOO YOUN-KONG

“Ini adalah kebijakan yang tidak mendasarkan diri di pengetahuan yang mendalam. Pasca Konghucu dihapus dan tidak diakui sebagai agama, mulailah penganutnya mengalami berbagai kesulitan administrasi sipil, ” sirih Evi.

Keadaan ini, Evi membaca, membuat banyak orang-orang Tionghoa merasa tidak aman mempunyai identitas kekonghucuan.

“Akhirnya banyak yang pindah agama, karena kalau tercatat menganut arus kepercayaan sangat rentan diasosiasikan dengan tidak atau belum beragama, rentan diasosisikan secara pendukung PKI, ” cakap Evi yang melakukan beberapa penelitian tentang agama Konghucu.

Evi sendiri adalah generasi ketiga keturunan Tionghoa. Kakeknya merantau ke Indonesia sebab Guangzhou, China, pada 1936. Dia pun merasakan pembedaan, sindiran dalam kehidupan sehari-hari yang disebutnya sebagai “diskriminasi harian”.

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, Evi Lina Sutrisno

“Saya muncul di zaman Orba cukup kuat-kuatnya, jadi terasa sekali. Menjadi Tionghoa adalah segalanya yang benar-benar memalukan, segalanya yang membuat saya berputar, ‘Ada yang salah secara menjadi Tionghoa, tapi salahnya apa? ‘ Karena kita kan tidak bisa menuruti etnisitas, ” katanya.

“Kenapa orang etnis China tidak bisa dianggap sebagai awak Indonesia seperti kelompok etnis yang lain? Indonesia kudu tanya diri sendiri. Kenapa orang keturunan Arab dianggap Indonesia, dan etnis Arab diterima, etnis China tak diterima? ” ujar Saskia Wieringa.

Meskipun pada masa reformasi pemerintah telah memproduksi aturan-aturan yang mengembalikan hak-hak warga keturunan Tionghoa, prasangka dan stigma masih dekat.

China di Indonesia

GETTY

Beberapa patokan yang mendiskriminasi Tionghoa dihapuskan secara bertahap setelah jatuhnya Orde Baru

  • 1999 Presiden Habibie menghapuskan Surat Bukti Kewarganegaraan RI

  • 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan merayakan kegiatan keagamaan dan kebiasaan Tionghoa

  • 2002 Presiden Megawati Soekarnoputri menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional

  • 2008 Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan UU tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis

Sumber: Riset BBC

Kesadaran generasi muda

Namun, Evi yakin bahwa di pulih kesulitan-kesulitan itu muncul kekuatan dan ketabahan. Semua itu dibarengi juga dengan munculnya gerakan-gerakan yang mempunyai kesadaran untuk mengurangi diskriminasi berdasarkan etnis.

“Saya mendorong sekali, ingin mengajak golongan Tionghoa yang banyak yang masih apatis dan tidak ingat dengan politik, meskipun jumlahnya terus menurun, untuk terus membuka ruang perjumpaan, penuh banyaklah berjejaring dan bersemuka dengan yang berbeda, etnis atau agama, ” kata Evi.

Menurutnya, komunitas eksklusif yang jarang membuat perjumpaan dengan kelompok lain akan mudah meneruskan prasangka & prejudice yang membuat rumor ini menjadi “mudah digoreng”.

Salah satu pemuda keturunan Tionghoa yang berinisiatif menelungkupkan ruang-ruang itu adalah Kevin Ng, mahasiswa berusia 21 tahun.

Kevin adalah satu diantara penggagas pembentukan kolektif Bagian Peranakan, yang bertujuan melayani stigma melalui aktivisme baik dan politik. Mereka berkampanye di media sosial dengan fokus memberikan edukasi.

“Kami ingin masyarakat yang keseimbangan di mana warga Tionghoa dan minoritas lainnya mendapatkan perlakuan yang adil, sebanding, manusiawi dan ramah, ” kata Kevin kepada BBC Indonesia.

Menurutnya, peristiwa 1965 maupun 1998 memunculkan trauma antar generasi yang diturunkan dari orang-orang tua kepada generasi muda.

“Banyak pengampu yang menjadi korban mewasiatkan kepada anaknya. jangan macam-macam, jangan ikut-ikutan politik. Itu sebenarnya sebuah ketakutan, yang diturunkan kepada anak-anaknya, ” kata Kevin.

Walaupun demikian, mahasiwa University of Western Australia ini tetap masih banyak orang dengan peduli untuk bersolidaritas secara masyarakat Tionghoa Indonesia “karena sebenarnya kita semua itu adalah korban dari kekerasan sejarah Orde Baru”.

“Saya harap banyak kolektif-kolektif dengan muncul, banyak individu-individu yang bersuara tentang masalah-masalah yang dihadapi Tionghoa Indonesia, sebab ini bukan tugas seorang diri tapi tugas beramai-ramai, tugas generasi muda Indonesia untuk bersuara, ” kata pendahuluan Kevin.