G30S: Apakah relevan mengaitkan Kesusahan 1965 dan Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948?

sejam yang lalu Sumber gambar, Getty Images Cara mengaitkan Peristiwa 1965 — sejumlah kalangan menyebutnya jadi Tragedi 65 — dengan apa yang disebut jadi Peristiwa Madiun pada 1948, digambarkan dua sejarawan sebagai “ahistoris dan tidak kontekstual”, serta menjadi “alasan penyungguhan atas pembunuhan” terhadap mereka yang dituding komunis di dalam 1965.

g30s-apakah-relevan-mengaitkan-tragedi-1965-dan-pemberontakan-pki-di-madiun-pada-1948-18

Sumber gambar, Getty Images

Upaya mengaitkan Peristiwa 1965 — sejumlah kalangan menyebutnya sebagai Tragedi 65 — dengan apa yang disebut sebagai Kejadian Madiun pada 1948, digambarkan dua sejarawan sebagai “ahistoris dan tidak kontekstual”, mengikuti menjadi “alasan pembenaran berasaskan pembunuhan” terhadap mereka yang dituding komunis pada 1965.

Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, menyebut mengkorelasikan dua peristiwa bentrok 17 tahun itu seakan menganggap “apa yang terjadi hanyalah aksi balas sakit antara kelompok komunis & Islam”.

Padahal “peran militer tak kalah penting” dalam dua peristiwa tersebut.

Akan tetapi, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Agus Widjojo, berpendapat kedua hal itu semestinya dikaitkan.

Pokok, jika tidak dikaitkan secara Peristiwa 1948, “bisa kita mencurigai bahwa itu merupakan upaya untuk menghilangkan jejak”.

Baca juga:

Sementara, aktivis bujang Nahdlatul Ulama mengaku sejarah tentang pembunuhan para ajengan dan santri dalam perlawanan PKI di Madiun pada 1948, telah “menciptakan fobia dan membuat kelompok Agama islam mudah termakan hoaks anti-komunis ketika Peristiwa 65 terjadi”.

Farida Masrurin, anak “algojo” yang terlibat operasi pengejaran pimpinan dan simpatisan PKI di Blitar pada 1968, mengungkap alasan mengapa ayahnya melakukan kekejaman tersebut.

“Cerita bapak itu tersedia info ‘ini lho yang mau membunuh kiai-kiai’. Itu infonya dari tentara… ternyata di pihak mereka, dalam pihak 65 itu katanya ada daftar [orang-orang] yang mau dibunuh oleh NU (Nahdlatul Ulama), itu juga dari prajurit, ” tutur Farida pada BBC News Indonesia, Kamis (30/09).

Sumber gambar, BBC News Indonesia

‘Pembenaran atas pembunuhan’

Lima puluh enam tahun setelah Peristiwa 65, penyelesaian tragedi kemanusiaan, yang merenggut setidaknya 500. 000 korban jiwa dan membuat belasan ribu orang ditahan tanpa proses pengadilan tersebut jalan di tempat.

Belakangan, muncul upaya sejumlah pihak mengaitkan Tragedi 65 dengan peristiwa pemberontakan PKI di Madiun belasan tarikh sebelumnya, yang menewaskan penuh tokoh ulama dan santri.

Namun, sejarawan sejak Universitas Nasional di Jakarta, Andi Achdian, mengatakan perbandingan itu “tidak kontekstual serta ahistoris”.

“Saya kira memang perbandingannya ahistoris, jadi konteksnya berbeda. Yang pertama merupakan konteksnya revolusi pada pembentukan negara baru dan dengan kedua terkait konsolidasi negeri baru yang di situ ada persaingan politik privat, ” jelas Andi pada BBC News Indonesia, Kamis (30/09).

Sumber gambar, Bettmann / Getty Images

“Memang ada kajian-kajian dengan menyebut ada kekerasan terhadap kiai dan sebagainya. Tersebut tidak bisa disangkal, dan saya kira persoalannya lebih pada pembenaran saja kepada tindak kekerasan pada 1965, ” kata Andi.

Asvi Warman Adam, sejarawan dari Lembaga Ilmu Wawasan Indonesia (LIPI) mengungkap prinsip yang senada.

“Peristiwa Madiun pada tahun 1948 itu dijadikan alasan, karena dalam peristiwa itu ada beberapa kiai yang terbunuh, itu dijadikan alasan buat pembenaran terhadap pembunuhan dengan dilakukan terhadap orang-orang PKI atau yang dituduh PKI pada tahun 1965, ” ujar Asvi.

Sumber gambar, Carol Goldstein/Keystone/Getty Images

Ia menambahkan, wacana mencampur Peristiwa Madiun dengan Perkara 65 seolah-olah menjadikan peristiwa ini sebagai terbatas di persoalan konflik antara ikatan Islam dengan komunis.

“Padahal, dalam Peristiwa 65 yang tak kalah pentingnya adalah peran tentara, posisi militer, ” katanya.

Akan tetapi Gubernur Lemhanas Agus Widjojo berkukuh kalau kedua peristiwa itu harus dikaitkan.

“Justru jika tidak dikatikan dengan 48, maka bisa kita mencurigai bahwa itu adalah cara untuk menghilangkan jejak. ”

“Padahal kita tahu di dalam 1 Oktober [1965] pagi itu ditemukan jenazah para perwira Tentara Darat di Lubang Bajul. Dan sebelumnya, way back pada 1948, mereka menyelenggarakan pemberontakan terhadap pemerintahan dengan sah dengan ‘menusuk’ perjuangan bangsa Indonesia dari buntut.

“Dan mereka melaksanakan pembunuhan massal, pelanggaran PEDOMAN berat, ” jelas Agus.

Apa yang terjadi dalam Peristiwa 48?

Andi mengungkapkan persaingan politik antara kekuatan kiri & kanan menjadi cikal bakal pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948.

“Amir Sjarifuddin yang kiri sebagai perdana menteri kan dituntut mundur dan menganjurkan kekuasaan pada [Muhammad] Hatta. ”

Kabinet Amir Sjarifuddin lengser dan digantikan Kabinet Hatta kelanjutan kesepakatan dalam Perjanjian Renville — yang ditanda tangani oleh Amir Sjarifuddin — yang membuat wilayah Indonesia semakin menyusut.

Akibat perjanjian itu, Belanda cuma mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera sebagai provinsi Indonesia.

Amir kemudian membentuk Front Demokrasi Indonesia (FDR) yang kemudian berafiliasi dengan PKI, Barisan Tani Indonesia (BTI).

Sumber gambar, Wikimedia commons

Mengenai, kata Andi, kelompok komunis bilamana itu belum memiliki kekuatan besar seperti era 1965. Kala itu, sistem komunis adalah kelompok-kelompok mungil dan tidak terorganisir dengan baik.

“Saat itulah Muso datang dan ingin membenarkan kekuatan komunis saat tersebut di Indonesia, ” ujarnya.

Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo.

Penuh korban jiwa dalam perlawanan itu, termasuk tokoh ustazah dan santri, serta gubernur Jawa Timur kala tersebut, Ario Soerjo.

Tetapi, Andi menjelaskan bukan hanya itu saja yang menjelma pemicu Peristiwa 48.

Sumber gambar, Wikimedia Commons

Dikatakan olehnya, konflik kurun komunis dan kelompok Agama islam Masyumi saat itu, sudah menciptakan ketegangan antara keduanya.

“Ada banyak ciri, selain juga unsur persaingan diantara kekuatan militer saat itu, Siliwangi yang sedang hijrah di Jawa Sedang, ” kata Andi.

Asvi Warman Adam dari LIPI menambahkan intrik dalam internal tentara terjadi kala rencana pemerintah menerapkan kebijaksanaan restrukturisasi-rasionalisasi mendapat tanggapan berbeda dari kalangan militer dan laskar rakyat.

“Ketika pemerintah hanya memiliki ongkos terbatas tentu mereka harus diseleksi mana yang menjadi tentara nasional Indonesia, mana yang tidak bisa ditampung. ”

Baca serupa:

“Dalam situasi itu, banyak yang tak puas, dari kalangan angkatan dan berbagai pihak dengan merasa sudah berjuang tetapi kenapa tidak diterima pada dalam tentara. Itulah yang menurut saya yang utama memicu Peristiwa Madiun itu, ” ungkap Asvi.

Senada dengan Asvi dan Andi, David Charles Anderson dalam bukunya, The Military Aspects of The Madiun Affair , yang terbit pada 1974, berargumen meletusnya Peristiwa Madiun lebih pada prakondisi berupa perselisihan internal tentara.

Ia menambahkan peristiwa itu tak lepas dari rekayasa politik dalam spektrum rivalitas antara kaum kiri and kanan.

Memori ‘fobia komunis’

Peristiwa Madiun, menurut Andi Achdian, menjadi kausa apa yang disebutnya jadi “memori anti-komunis” dan ketakutan terhadap komunis yang langsung langgeng, hingga Peristiwa 65 meletus.

Hal itu ia dapati ketika mengabulkan riset di wilayah Kediri di Jawa Timur.

“Kalau kita lihat di percakapan sehari-hari di kalangan warga NU — karena sebagian besar mereka NU — ada cerita-cerita dengan kuat tentang [Peristiwa] 48. ”

Sumber gambar, Dokumentasi Putmainah

“Dan itu jadi cerita kata bahwa Komunis pernah siap kekuatan yang bentrok berdarah dengan Islam saat itu dan itu cukup tumbuh, ” jelas Andi.

Itulah sebabnya, sentimen anti-PKI mudah membara di Jawa Timur kala Peristiwa 65.

Memori tentang pembunuhan para kiai dan santri dalam pemberontakan PKI dalam Madiun pada 1948, dengan telah menciptakan fobia serta membuat mereka mudah masuk hoaks anti-komunis ketika Perihal 65 berkecamuk, juga diakui oleh aktivis muda NU di Yogyakarta, Dianah.

Ia mendapati hal tersebut ketika melakukan pertemuan perbaikan antara penyintas dan gerombolan NU dengan penyintas Peristiwa 65 di Blitar, Jawa Timur.

Sumber tulisan, BBC News Indonesia

“Misalnya peristiwa Blitar, ketika dipertemukan NU dan penyintas, dari penyintas itu mengaku kalau mereka mendapat kabar orang-orang PKI akan dibunuh oleh NU yang kuburannya sudah disiapkan di lapangan dengan alun-alun. Kemudian di bagian NU juga dikabarkan orang-orang PKI akan mengulang kejadian Madiun, ” jelas Dianah.

Alasan yang sepadan, membuat Farida Masrurin, bani “algojo” yang terlibat berdiam perburuan pimpinan dan simpatisan PKI di Blitar di dalam 1968, menganggap bahwa, cara kelompok komunis dan agamis, adalah korban dari kedua peristiwa tersebut.

“Jadi kami tidak pernah ngomong benar salah dalam konteks pemberontakan di Madiun, dalama konteks pemberontakan yang tersedia di Jakarta, tapi ana menempatkan kami sama-sama korban. Jadi alangkah baiknya saya saling memaafkan, ” kata dia.

Sumber gambar, BBC News Indonesia

Adapun, Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo dengan menginisiasi Simposium Nasional Tragedi 65 pada 2016, mengucapkan elemen kunci dari perbaikan bukanlah mencari yang benar dan salah, melainkan pencarian kebenaran.

“Bagi aku, elemen kunci menuju perbaikan bukan permintaan maaf. Bagian kunci dalam rekonsiliasi tersebut adalah tahapan truth seeking , pekerjaan kebenaran.

“Bukan who did wrong (siapa yang melakukan kesalahan), tapi what went wrong (apa yang salah). Itu yang penting, ” ujar putra dari Sutoyo Siswomiharjo, jenderal Angkatan Darat yang mati dalam Peristiwa 65.

“[Jika] kita tak akan pernah belajar mengenai what went wrong dan suatu saat di masa depan, sadar atau tak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita bisa tersangkut lagi pada kondisi yang sama, ” kata Agus.