Ekstradisi Hong Kong: Traktat dibekukan Inggris, di tengah hubungan dengan China yang semakin memburuk

Diperbarui sejam yang lalu Sumber gambar, EPA Inggris akan membekukan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong “segera & tanpa batas waktu”, ” cakap Menteri Luar Negeri, Dominic Raab Senin (20/07) di depan parlemen.

Ekstradisi Hong Kong: Traktat dibekukan Inggris, di tengah hubungan dengan China yang semakin memburuk

Inggris akan membekukan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong “segera dan tanpa batas waktu”, ” kata Gajah Luar Negeri, Dominic Raab Senin (20/07) di depan parlemen.

Raab mengatakan Inggris “menginginkan hubungan positif” dengan China namun penerapan undang-undang keamanan di Hong Kong oleh Beijing dianggap sebagai “pelanggaran serius”, kewajiban internasional negara itu.

Raab serupa memastikan pemerintah akan memperpanjang embargo senjata – yang diterapkan dengan China sejak 1989 – ke Hong Kong, termasuk senjata, granat serta perlengkapan lain.

Hubungan Inggris & China terus memburuk setelah Beijing menerapkan undang keamanan nasional dengan kontroversial untuk memperluas kewenangan China di Hong Kong.

Inggris telah menawarkan hak tinggal bagi tiga juta warga Hong Kong.

China menuduh Inggris telah mencampuri urusan dalam daerah dengan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menggunakan hukum internasional. Beijing menuduh Inggris dan Amerika Serikat sengaja membuat gejolak di Hong Kong.

Perjanjian ekstradisi ini telah dilakukan selama lebih dari 30 tahun.

Hubungan Inggris dan China juga semakin memburuk terkait isu penggunaan jaringan 5G Huawei serta tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis China, Uighur.

Mengapa Inggris dan China bersengketa soal Hong Kong?

Hong Kong adalah bekas koloni Inggris yang diserahkan kembali ke China pada 1997.

Namun sebelum dikembalikan, Inggris dan China membuat perjanjian penerapan “satu negeri, dua sistem. ”

Yang disepakati ialah sistem kapitalisme di Hong Kong, yang berbeda dengan sistem komunis China, akan tetap dijalankan.

Perjanjian pula berarti Hong Kong memiliki pola legal dan perbatgasan sendiri serta hak termasuk kebebasan berkumpul, berbahasa dan media dilindungi.

Hong Kong adalah salah satu tempat di mana orang dapat memperingati protes Lapangan Tiananmen 1989, unjuk rasa tinggi yang dibubarkan militer dengan senjata.

Perjanjian yang ditandatangani pada 1984 itu sedianya berlangsung sampai 2047.

Namun Inggris mengatakan perjanjian itu terancam sebab undang-undang baru yang telah disepakati.

Undang-undang baru mulai berlaku pada tanggal 30 Juni setelah protes besar berbulan-bulan.

Inggris juga berkepentingan di Hong Kong karena sekitar 300. 000 warganya tinggal di sana.

Apa itu perjanjian ekstradisi Inggris dan Hong Kong?

Perjanjian ini pada dasarnya untuk mengatur ketika ada tersangka yang melakukan kejahatan di Hong Kong, maka dapat ditangkap ketika berada di Inggris. Tersangka ini mau dikembalikan oleh Inggris ke Hong Kong untuk menjalani proses meja hijau sesuai dengan persetujuan dari para menteri.

Tapi hubungan politik dan ekonomi dua negara mengalami ketegangan di dalam beberapa bulan terakhir. Terakhir, Inggris merevisi keputusan untuk memberikan perusahaan komunikasi asal China, Huawei karakter sentral pada infrastruktur jaringan hubungan 5G.

Sebelumnya, Inggris mengecam undang kebahagiaan baru di Hong Kong dengan disebut sebagai “sangat bermasalah”, & menteri luar negeri mengatakan itu sebagai “sebuah langkah besar”.

Kami memiliki indikasi kuat, sejauh tersebut menteri luar negeri Inggris akan membatalkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong dalam menanggapi tindakan China di sana.

Hal itu sebuah keputusan politik yang dirancang untuk mengantarkan pesan lain kepada Beijing.

Sanksi ini bisa menargetkan pejabat senior China, yang juga merupakan pilihan. Akan tetapi menargetkan pejabat teras China akan lebih rumit dan cenderung makan waktu lebih lama untuk mengusutnya.

Dalam saat bersamaan, ketegangan hubungan kurun Inggris dengan Rusia juga terjadi menyusul peretasan dan gangguan sistem politik di Inggris.

Sebelumnya, kita bisa melihat laporan dari Rusia, di mana negeri beruang merah tersebut patut diduga berusaha menggunakan buah, termasuk referendum Brexit dan referendum kemerdekaan Skotlandia pada 2014 berserakan. Pekan lalu, para menteri menuduh Rusia berusaha untuk meretas cara penelitian vaksin covid-19 Inggris.

Seluruhnya membuktikan ketegangan yang meningkat dari per negara dalam beberapa bulan kelak, tepat saat Inggris mencoba bangun ke dalam sistem internasional sesudah Brexit.

Amerika Konsorsium, Inggris dan Uni Eropa menyangka Beijing merusak sistem “satu negara, dua sistem” sebagai jaminan sempurna bagi otonomi Hong Kong pada bawah peraturan China sejak pemberian kedaulatan dari Inggris pada 1997.

Itu mengatakan, undang keamanan yang segar yang disahkan pada akhir bulan lalu, dapat menghukum kategori kedurjanaan subversi dengan sanksi penjara seumur hidup. Hukuman ini bertentangan secara ketentuan Deklarasi Bersama 1984 yang melindungi kebebasan politik dan ekonomi.

China memberi peringatan bahwa mereka mau membalas jika Inggris memberikan hukuman kepada pejabat penting terkait secara pelanggaran hak asasi manusia dan tuduhan aksi kekerasan yang dikerjakan polisi di Hong Kong.

Spekulasi bahwa konvensi ekstradisi dapat ditangguhkan menyusul kewaswasan dari hakim senior di Inggris mengenai ancaman kemerdekaan sistem kehakiman di Hong Kong.

Ketua Mahkamah Istimewa Inggris, Lord Reed telah menunjukkan agar dalam praktiknya, para ketua Inggris yang duduk di meja hijau tingkat banding terakhir di Hong Kong harus “tetap teguh dengan independensi peradilan dan aturan hukum”.

Proposal perjanjian ekstradisi antara Hong Kong dan China telah memicu penentangan dalam skala besar tahun lalu di tengah kekhawatiran campur tangan politik dalam sistem peradilan China dan hak untuk pengadilan dengan adil.

Sebelumnnya pemerintah Inggris menawarkan peluang kepada 3 juta warga Hong Kong untuk menetap di Inggris dan menempuh jalur dalam memperoleh kewarganegaraan Inggris.

Perdana Menteri Boris Johnson mengutarakan kebebasan di Hong Kong telah dilanggar oleh UU Keamanan Nasional yang baru dan mereka dengan terdampak akan ditawarkan “rute” muncul dari bekas koloni Inggris tersebut.

Sekitar 350. 000 pemegang paspor Inggris, dan 2, 6 juta yang lain yang sudah memenuhi syarat, akan bisa menetap di Inggris selama lima tahun.

Setahun berikutnya mereka bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan.

Pemegang Paspor Luar Negeri Nasional Inggris (BNO) di Hong Kong diberikan status khusus pada era 1980-an. Sebelum China memberlakukan UU Kebahagiaan Nasional di Hong Kong pada Rabu (01/07), mereka punya benar terbatas dan bisa datang ke Inggris dengan bebas visa cuma selama enam bulan.

Akan tetapi, melalaikan rencana terbaru pemerintah Inggris, semua pemegang paspor BNO dan keluarganya akan diberi hak menetap di Inggris, termasuk untuk bekerja dan menempuh studi, selama lima tarikh.

Selanjutnya mereka bisa mengajukan tuntutan untuk menjadi penduduk tetap dan setahun berikutnya menempuh jalur untuk menjadi warga negara Inggris.

‘Rute baru’

PM Boris Johnson mengatakan pemberlakuan UU Keamanan Nasional di Hong Kong “jelas pelanggaran serius” terhadap Kesepakatan Inggris-China pada 1985, yang menjamin sebesar kebebasan tetap dilindungi selama 50 tahun sesudah China mendapatkan balik Hong Kong pada 1997.

“[Undang-Undang] itu melanggar otonomi level tinggi Hong Kong serta mengancam kebebasan dan hak yang dilindungi deklarasi bersama, ” ujarnya.

“Kami sudah memperjelas bahwa jika China terus menempuh jalur ini, kami hendak menerapkan rute baru bagi mereka yang berstatus BNO untuk meresap ke Inggris, memberikan mereka zaman terbatas untuk menetap serta siap bekerja dan belajar di Inggris dan selanjutnya mengajukan kewarganegaraan. & itulah yang akan kami kerjakan sekarang. ”

Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan tidak tersedia batasan jumlah atau kuota serta proses pengajuan bakal sederhana.

“Ini adalah pengaturan khusus yang dibuat untuk situasi unik yang kami hadapi terkait dengan komitmen bersejarah kami terhadap warga Hong Kong, ” ujarnya.

Kantor PM Inggris di Downing Street, London, mengatakan rincian pengaturan ini akan dirilis “pada waktunya”.

Sementara itu, pemegang Paspor BNO pada Hong Kong bisa langsung pergi ke Inggris dan menghadapi pemeriksaan imigrasi standar, kata juru bicara PM Inggris.

‘Hentikan campur tangan dalam urusan Hong Kong’

Awal Juni lalu, PM Boris Johnson memperingatkan Beijing bahwa bila undang-undang keamanan baru diterapkan di Hong Kong, maka Inggris tak mempunyai pilihan lain kecuali menganjurkan jalan untuk menjadi warga negeri Inggris.

Dalam tulisannya yang diterbitkan di Times , Johnson mengatakan Inggris “tidak mempunyai pilihan” selain tetap menjalin ikatan dengan teritori tersebut.

Namun, China meminta Inggris untuk segera mengakhiri campur tangan dalam urusan Hong Kong.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian, mengatakan London harus melupakan hal yang dikenal sebagai mentalitas kolonial, dan menghormati fakta bahwa Hong Kong sudah dikembalikan ke China.

‘Inggris tidak akan pergi’

Boris Johnson menambahkan perubahan kebijakan imigrasi “akan menjadi salah satu mutasi terbesar dalam sistem visa awak dalam sejarah Inggris”.

“Jika terbukti menetapkan, pemerintah Inggris akan mengambil sikap ini dan menerapkan dengan sukarela.

“Banyak orang di Hong Kong takut akan cara hidup mereka dengan sedang dalam ancaman.

“Jika China lulus membenarkan ketakutan mereka, maka Inggris tidak dapat tinggal diam & pergi; sebaliknya kita akan mengemban kewajiban kami dan memberikan pilihan. ”

Gubernur Inggris terakhir Hong Kong, Lord Patten, mengatakan tawaran dukungan dari pemerintah Inggris “secara bersifat dan politik benar”.

Dia menuduh Partai Komunis China yang berkuasa memakai taktik “perundungan”, seraya menambahkan: “Cepat atau lambat Anda harus melawan para perundung, kalau tidak Kamu akan kena batunya. ”

Ditanya apakah Inggris memasuki Perang Dingin anyar dengan China, Lord Patten mengatakan kepada BBC: “Saya pikir kita sedang memasuki periode realisme secara China…

“Ini bukan kita melawan China, itu adalah cara di mana rezim Komunis China tidak tahan terhadap kita, dan mereka sudah menindak Hong Kong karena itu mewakili semua hal yang tidak disukai [Presiden] Xi Jinping. ”

Hong Kong adalah bekas jajahan Inggris, namun teritori itu dikembalikan ke China pada tahun 1997.

Sebagai bagian dari perjanjian yang ditandatangani pada saat itu, warga di teritori itu menikmati beberapa kebebasan yang tak terlihat di daratan China semrawut dan ini ditetapkan dalam konstitusi mini yang disebut Undang-Undang Pokok.

Paspor BNO diberikan kepada semua warga negara Hong Kong yang lahir pra pengembalian teritori itu kepada China pada tahun 1997.

Mereka mendapat perlindungan dari Kementerian Luar Kampung Inggris, namun hingga saat itu mereka tidak diberi hak buat menetap atau bekerja di Inggris.