Edhy Prabowo dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan dicabut hak politiknya dari posisi publik

7 jam yang lalu Sumber gambar, ANTARA FOTO Bekas Menteri Bahari dan Perikanan divonis lima tahun penjara oleh Menawan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/07), karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur.

edhy-prabowo-dijatuhi-hukuman-5-tahun-penjara-dan-dicabut-hak-politiknya-dari-jabatan-publik-8

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan divonis lima tahun penjara oleh Majelis Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/07), karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur.

Perbuatan Edhy dinilai melanggar Pasal 12 huruf penyerapan UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 bagian (1) KUHP.

Ketua Majelis Hakim, Albertus Usada, berceloteh hal yang memberatkan tersangka yakni tidak mendukung rencana pemerintah dalam pemberantasan manipulasi.

Baca juga:

“Terdakwa selaku Menteri KP tidak menyampaikan teladan yang baik sebagai pejabat publik. Terdakwa sudah menggunakan hasil tindak pidana korupsi, ” ujar Ketua Albertus Usada di Mahkamah Tipikor Jakarta, Kamis (15/07).

Selain pidana kurungan, Ketua menjatuhkan hukuman denda Rp400 juta atau subsider enam bulan penjara.

Hakim juga menghukum terdakwa buat membayar uang pengganti Rp9, 6 miliar dan US$77. 000 dengan memperhitungkan yang telah dikembalikan oleh tersangka.

Putusan itu serupa menyebutkan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan, maka kekayaan benda akan disita sebab jaksa dan dilelang buat menutupi uang pengganti tersebut.

Hakim pun memutuskan mencabut hak politik Edhy untuk dipilih dalam lembaga publik selama tiga tarikh terhitung sejak terdakwa siap menjalani pidana pokok, sebagai pidana tambahan.

Akan putusan tersebut, jaksa penuntut umum maupun penasihat dasar Edhy Prabowo berkata hendak pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

P ledoi Edhy Prabowo: Kami tulang punggung keluarga

Sebelumnya jaksa menuntut Edhy dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp400 juta subsider enam bulan penjara.

Selain itu, bekas politisi Partai Gerindra ini pula dituntut membayar uang pengganti senilai Rp1, 12 miliar dan Rp9, 6 miliar atau subsider dua tarikh penjara.

Tak cuma itu, jaksa juga meminta majelis hakim mencabut benar dipilih dalam jabatan terbuka selama empat tahun semenjak terdakwa selesai menjalani era pidana pokok.

Dalam pledoi atau nota pledoi, Edhy meminta kepada elok hakim agar membebaskannya sejak seluruh tuntutan. Ia mengeklaim tidak melakukan perbuatan kaya dakwaan jaksa. Kata tempat, tuntutan lima tahun kurungan dan denda Rp400 juta memberatkan.

Ia pula menyebut posisinya sebagai terampil punggung keluarga dan memiliki istri salihah serta tiga orang anak.

“Saya sudah berusia 49 tahun, usia di mana manusia telah banyak berkurang kekuatannya untuk menanggung beban yang sangat berat. Ditambah lagi saat ini saya masih memiliki seorang istri yang salihah dan tiga orang bani yang masih membutuhkan berkelakar sayang seorang ayah. Sehingga, tuntutan penuntut umum dengan telah menuntut saya ialah sangat berat, ” perkataan Edhy saat membacakan pembelaan, Jumat (9/7).

Sumber tulisan, JARANG FOTO

Adapun institusi pemantau korupsi, ICW, berharap majelis hakim menjatuhkan vonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menilai tuntutan jaksa terlampau rendah.

“Praktik kejelekan yang dilakukan oleh bekas Menteri Kelautan dan Perikanan itu melampaui tuntutan lantaran jaksa, ” kata Kurnia kepada Kompas. com.

Kurnia mengatakan, majelis hakim kudu menjatuhkan vonis lebih agung lantaran tindakan korupsi dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Kemudian jumlah uang suang yang diperolah Edhy dalam jabatannya sebagai gajah. Yang mana, ia diduga menerima Rp24, 6 miliar dari para pengusaha ekspor benih lobster (benur) dalam pemberikan izin ekspor.

Bagaimana awal mula peristiwa?

Kasus ini bermula dibanding diterbitkannya surat keputusan sebab Menteri Edhy Prabowo mengenai Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Tim ini bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen dengan diajukan oleh perusahaan bahan eksportir benih lobster atau benur.

Edhy menunjuk staf khususnya: APM dan SAF sebagai ketua dan pemangku ketua tim uji tuntas tersebut.

“Selanjutnya pada mula bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPPP datang ke kantor KKP di lantai 16 serta bertemu dengan SAF. Di pertemuan tersebut, diketahui kalau untuk melakukan ekspor baka lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK secara biaya angkut Rp1. 800/ekor, ” jelas Wakil Pemimpin KPK Nawawi Pomolango.

Berasaskan kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPPP diduga melakukan transfer sejumlah kekayaan ke rekening PT ACK dengan total sekitar Rp731 juta.

Sumber gambar, ANTARA MEMOTRET

Atas uang dengan masuk ke rekening PT ACK yang diduga berawal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, kemudian ditarik dan masuk ke rekening dua orang pemegang PT ACK masing-masing dengan total Rp9, 8 miliar.

“Pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat memindahkan dari rekening pengurus PT ACK ke rekening lupa satu bank atas nama AF (staf istri Menteri Edhy) sebesar Rp 3, 4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Menteri Edhy dan istrinya, serta ketua dan wakil ketua tim uji tuntas (SAF serta APM), ” kata Pengantara Ketua KPK Nawawi.

“Pada sekitar bulan Mei 2020, Menteri Edhy diduga serupa menerima sejumlah uang sejumlah US$ 100. 000 sebab SJT melalui pengurus PT ACK, ” tambahnya.

“KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha & atau pengelolaan perikanan ataupun komoditas perairan sejenis yang lain tahun 2020, ” terang Nawawi.