Dinar Candy dan protes berbikini yang berbuntut pidana: Hawa diperkarakan karena tubuhnya, ‘pendapatnya malah tidak diperhatikan’

6 jam yang lalu Sumber gambar, Getty Images Kelakuan polisi menjerat selebritas Dinar Candy dengan Undang-undang Pornografi karena berpakaian bikini masa menyampaikan protes, dikritik Komnas Perempuan dan pakar kaidah.

dinar-candy-dan-protes-berbikini-yang-berbuntut-pidana-perempuan-diperkarakan-karena-tubuhnya-ac280c298pendapatnya-malah-tidak-diperhatikanac280c299-8

Sumber gambar, Getty Images

Langkah petugas menjerat selebritas Dinar Candy dengan Undang-undang Pornografi karena berpakaian bikini saat menyampaikan protes, dikritik Komnas Perempuan dan pakar hukum.

Penerapan hukum seperti itu disebut bias sebab kesibukan serupa menurut Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mungkin takkan terjadi jika yang melakukan aksi adalah pria.

Lebih jauh, perkara itu menurut Ketua YLBHI Asfinawati menunjukkan sistem hukum di Indonesia masih mendiskriminasi rani atau yang dia tutur ‘sangat patriarkal baik sejak sudut norma maupun penegakan hukumnya’.

Baca juga:

Laku Dinar Candy, pemengaruh dengan juga Disc Jokey (DJ) berbikini sambil menenteng papan protes atas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berbuntut jerat pidana.

“Saya stres karena PPKM diperpanjang, ” demikian yang ditulis perempuan bernama sah Dinar Miswari tersebut.

Protes itu yang dilakukan di Rabu (04/08) di jalanan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Sehari setelahnya atau pada Kamis (05/08) kepolisian mengumumkan penetapan Dinar sebagai tersangka dugaan aksi pidana pornografi. Ia disangkakan melanggar Pasal 36 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan kerawanan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Sumber gambar, Antara Foto

Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Mariana Amiruddin menilai penerapan perkara itu tidak tepat karena aksi Dinar dilakukan sebagai bentuk protes.

Itu sebabnya dia mengingatkan aparat buat objektif dan teliti pada menilai sebuah kasus.

“Seandainya bukan Dinar Candy dengan di situ, atau barangkali seandainya dia adalah seorang laki-laki, saya kira barangkali orang hanya akan tahu isi protesnya soal PPKM, ” kata Mariana kepada wartawan Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (06/08).

Dengan terjadi kemudian alih-alih fokus pada esensi protes, taat Mariana yang dipermasalahkan malah ketelanjangan Dinar sebagai hawa. “Persoalannya karena dia menunjukkan tubuhnya, pendapatnya malah tidak diperhatikan, lebih ke penampilannya, ” kata dia.

“Sementara ibu-ibu di Bali, ataupun mama-mama Papua yang terbuka dada dan protes membentuk tidak masalah. Atau datang saja gitu di tengah kebun, bertelanjang dada, membangun tidak masalah. Jadinya kan bias, ” imbuh tempat.

Sumber gambar, Antara Foto

Seharusnya masalah pokok yang membuat seorang perempuan melaksanakan aksi protes tersebut lah yang mestinya jadi fokus.

Dalam kondisi tertekan, taat Mariana, beberapa perempuan acap kali mengekspresikan keresahan maupun perlawanannya dengan pelbagai cara. Boleh jadi, kata tempat, itu pula yang terjadi dalam kasus Dinar Candy.

Aksi protes tersebut ditempuh karena hanya itu jalan yang Dinar tahu agar pendapatnya didengar.

“Kalau kita belajar psikologi perempuan, di kondisi histeris atau histeria, itu banyak sekali tamsil yang kemudian, misalnya ibu-ibu terutama yang membuka baju. Stres, ” ucap dia.

“Saya melihat daripada awal Dinar itu tekanan juga, kalau kita melihat wawancara dia soal PSBB dan setelahnya PPKM, sebab dia kehilangan mata pencaharian kan. Dan karena dia tahunya cuma itu, maka dia melakukan itu, ” kata Mariana lagi.

Kalaupun berkeras dipermasalahkan, terlalu berlebihan jika direspons dengan penghampiran pidana.

Baca selalu:

Apalagi mengingat mencatat jejak penggunaan UU Pornografi, menurut Mariana, kerap mendiskriminasi perempuan dan seringkali tak tepat diterapkan.

Dia mengatakan, “memang dari introduksi UU Pornografi akan cenderung menghukum perempuan, terutama tubuhnya. ”

Padahal pada beberapa kasus, seringkali malah perempuan yang dijerat Undang-undang Pornografi ini adalah korban. Misalnya, dia mencontohkan, di dalam kasus perdagangan perempuan.

“Ada penari striptis yang disewa beberapa orang, waktu itu pada Jepara kasusnya. Ternyata mereka juga korban perdagangan karakter dan segala macam, akan tetapi mereka dikenakan sebagai praktisi seks, ” urai Mariana.

“Harusnya hukum mengerti kalau posisi perempuan itu subordinat, ada di bawah sistem yang patriarkis. Yaitu andaikata dia menunjukkan ketelanjangannya apapun alasannya pasti orang bakal menghakimi dia, tanpa orang mau tahu kenapa, ” ungkapnya.

Aksi telanjang dada di daerah

Kesibukan bertelanjang dada sebetulnya juga pernah dilakukan kelompok rani lain di berbagai kawasan sebagai bentuk perlawanan. Dirangkum dari pemberitaan sejumlah jalan massa, protes seperti itu pernah berlangsung di antaranya di Medan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sumber gambar, Antara Foto

Dalam 2007 silam di Medan, Sumatera Utara, puluhan pekerja di antaranya perempuan menjadikan protes bertelanjang dada jadi simbol menunjukkan pemerintah dengan disebut tidak malu sebab abai terhadap nasib pekerja. Protes ini buntut PHK dan kasus hukum yang menimpa buruh salah kepala perusahaan properti.

Pada 2019, kelompok ibu-ibu masyakat adat di Kabupaten Toba Samosir bertelanjang dada dan mengadang aparat—yang membawa alat mengandung untuk pembersihan areal, mengambil kebun mereka.

Pada 2020, di Nusa Tenggara Timur, perempuan Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan pun melakukan perlawanan serupa karena menolak lahan mereka digusur. Aksi tersebut saat tersebut sempat diwarnai penangkapan sebab aparat.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengungkapkan aksi-aksi sewarna itu menjadi salah mulia bentuk perlawanan. Dan tak seharusnya disikapi dengan pemidanaan.

“Itu kan karena telah tidak didengar sejak lama kemudian jadi itu aksinya. Jadi harusnya kemudian yang dilihat isinya [isi protesnya], ” kata Asfin.

Baca juga:

Dengan jalan apa agar hukum tak terbatas terhadap perempuan?

Pendekatan kejahatan yang digunakan polisi untuk merespons protes perempuan patuh Asfin, menunjukkan sistem kaidah di Indonesia masih mendiskriminasi perempuan. Bukan saja daripada segi aturan normatif mengecualikan juga perspektif penegak patokan.

“Hukum di Indonesia benar sangat patriarkal baik daripada sudut normanya maupun penerapannya, penegakan hukumnya, ” benar dia.

Aksi Dinar Candy juga mengundang perbedaan aksioma di kalangan warganet. Beberapa mengkritik proses hukum petugas tapi beberapa lainnya mencuitkan dukungan.

Akun @erasmus70 misalnya, menyebut proses patokan terhadap Dinar Candy diskriminatif.

Sedangkan akun lain @FerdinandHaean3 mendukung langkah polisi yang memakai UU Pornografi.

Akan tetapi cuitan lain dari akun @RustamIbrahim juga punya kaidah lain. Alih-alih memproses lembaga kasus Dinar, pemilik akun Rustam Ibrahm menyarankan penjaga cukup menasihati dan menyelesaikan kasus lain yang bertambah penting.

Kembali ke Asfinawati, dia mengingatkan bahwa Nusantara menjadi salah satu negara dengan sejak 1984 ikut meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Wujud Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Karena itu sudah saatnya pemerintah membenahi pelbagai kebijaksanaan. Jika sulit memperbaiki dengan menyeluruh, paling tidak sekapur Asfin, hal yang bisa dilakukan adalah melakukan harmonisasi peraturan sehingga tidak mendiskriminasi perempuan.

“Ini telah hampir 40 tahun [ratifikasi], itu kan gila banget. Masalahnya CEDAW tersebut konvensi yang unik. Kalau konvensi yang lain itu rata-rata menyasar hukum saja, tapi CEDAW tidak, ” benar Asfin.

“Karena diskriminasi kepada perempuan itu akarnya lupa satunya kultural, juga manifestasi maka konvensi ini memandatkan negara pihak yang meratifikasi termasuk Indonesia untuk membenahi kebiasaan dan praktik adat itu, ” kata tempat lagi menguraikan.

Menangkap juga:

Dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan sesuai pedoman CEDAW maka ia membenarkan diskriminasi dalam hukum Nusantara juga akan banyak bertukar.

“Termasuk Undang-undang Pornografi, tersebut mestinya nggak bisa ada, karena nggak sesuai dengan CEDAW, ” pungkas Asfin.

Selain soal penegakan norma yang diskriminatif, UU Pornografi yang dipakai untuk menjerat Dinar Candy menurut Asfin juga sarat masalah. Lupa satunya ihwal definisi pornografi.

Karena itu sejak periode lembaganya bersama koalisi bangsa sipil menolak undang-undang itu.

“Kalau kita lihat kan Undang-Undang Pornografi ini aneh, pornografi tidak dipidana buat kepentingan kesehatan, pendidikan, gerak, lah itu kan memang bukan pornografi, ” sirih Asfin menjelaskan poin yang problematik dalam perundangan tersebut.

“Jadi selama undang-undang pornografinya masih semacam itu, akan lepas korban terus. Bahkan target dalam kasus kekerasan seksual itu juga ada yang kena juga UU Pornografi sebagai pelaku, itu kan jadi korban dua kala, ” imbuh dia.