Covid di Indonesia: Ribuan orang berstatus hitam di PeduliLindungi tapi ‘keluyuran’ di bagian publik, apa yang lupa dan bagaimana dampaknya?

15 menit yang lalu Sumber gambar, ANTARA FOTO/Fauzan Bentuk pelacakan kontak Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia dipertanyakan, sesudah lebih dari 3. 000 orang positif Covid-19 & memiiki riwayat kontak baik terdeteksi melalui aplikasi PeduliLindungi tengah berkeliaran di kawasan publik.

covid-di-indonesia-ribuan-orang-berstatus-hitam-di-pedulilindungi-tapi-keluyuran-di-ruang-publik-apa-yang-salah-dan-bagaimana-dampaknya-18
  • Ayomi Amindoni
  • Wartawan BBC News Indonesia

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Fauzan

Sistem penyelidikan kontak Covid-19 terkonfirmasi dalam Indonesia dipertanyakan, setelah bertambah dari 3. 000 orang positif Covid-19 dan memiiki riwayat kontak erat terdeteksi melalui aplikasi PeduliLindungi pusat berkeliaran di ruang umum.

Asosiasi Pengelola Tengah Belanja Indonesia mengaku mereka “tidak memiliki wewenang secara hukum dan kemampuan medis” untuk menangani orang-orang secara Covid yang berkunjung ke pusat perbelanjaan, serta mempersoalkan penanganan pemerintah terhadap itu yang terkonfirmasi positif.

Pemerintah mengeklaim orang-orang yang memiliki status hitam – mereka yang terkonfirmasi nyata dan memiliki riwayat kontak erat – di penggunaan PeduliLindungi dan kedapatan bertualang di ruang publik “segera dipindahkan ke fasilitas isolasi terpusat terdekat”.

Namun epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Masdalina Pane, menilai insiden ini menandakan bahwa sistem pelacakan (tracing) Covid di Indonesia belum berlaku dengan baik.

Baca selalu:

“Di- tracing itu artinya diidentifikasi kontak eratnya, dinilai status kesehatannya, dimonitor isolasi karantinanya. Kalau dia sedang berkeliaran, itu artinya kita belum mampu melakukan containment dengan baik, ” sekapur Masdalina kepada BBC News Indonesia, Selasa (14/09).

Sepatutnya, menurut dia, pemerintah tepat melakukan tindakan terhadap mereka yang terkonfirmasi positif, jadi “tidak berkeliaran” dan menghasilkan warga was-was dan rambang dengan orang di sekitarnya.

Sebanyak 3. 830 orang yang terkonfirmasi positif Covid, terdeteksi berkeliaran dalam ruang publik seperti restoran, bandara dan pusat perbelanjaan, kata Menteri Kesehatan Tabiat Gunadi Sadikin.

Dirujuk ke fasilitas isolasi

Juru bicara Satgas Pengerjaan Covid-19 Wiku Adisasmito mengisbatkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan beroperasi sama dengan Satgas Covid yang ada di lapangan.

“Pemerintah berkomitmen dengan kerjasama dengan satgas dalam fasilitas publik untuk segera merujuk orang yang terjebak atau masuk ke kategori hitam, atau tergolong positif atau memiliki kontak erat, untuk segera dipindahkan ke fasilitas isolasi terpusat terdekat, ” ujarnya dalam konvensi pers Selasa (14/09).

Dalam rapat dengar pendapat secara Komisi IX DPR sehari sebelumnya, Menteri Kesehatan Watak Gunadi Sadikin merinci 3. 000 orang berstatus warna hitam di aplikasi PeduliLindungi-nya berupaya masuk ke tengah perbelanjaan, 43 orang dalam kereta, dan 55 orang di restoran.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

“Padahal orang-orang ini sudah teridentifikasi positif Covid yang harusnya stay di rumah atau isolasi terpusat di karantina, ” jelas Budi.

Dengan bantuan permintaan PeduliLindungi, tambah Budi, orang-orang ini “segera diambil” & “dilakukan isolasi”.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sekaligus Pemimpin PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan, mengeklaim orang-orang yang memiliki status hitam dalam aplikasi Peduli Lindungi serta kedapatan berkeliaran di ruang publik “akan segera ditangani”.

“Di mall misalnya, itu akan kita langsung bawa ke karantina terpusat untuk menghindari penularan ke orang-orang lain, ” kata Luhut dalam konferensi pers kelanjutan PPKM Jawa dan Bali, Senin malam.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Namun, nyatanya, tak seluruh yang berstatus hitam dalam aplikasi tersebut positif Covid, seperti yang dialami Pramadhiyas Danisworo.

Pekerja bidang konstruksi ini mengaku semasa beberapa hari terakhir ditolak masuk restoran sebab kedudukan di aplikasinya masih beragam hitam, padahal dia telah dinyatakan negatif melalui dua tes PCR.

Tes PCR yang terakhir dia lakukan pada Senin awut-awutan, mengonfirmasi bahwa dirinya negatif, namun status hitam pada aplikasi PeduliLindungi-nya belum berubah.

“Rumah sakit atau tempat saya ambil swab tersebut kan terkoneksi dengan PeduliLindungi, hasilnya sebenarnya sudah negatif cuma di status pada Peduli Lindungi itu masih hitam, ” jelasnya kepada BBC News Indonesia.

Kedudukan hitam itu membuatnya terkendala ketika melakukan aktivitas pada ruang publik, seperti masa berniat makan ke restoran.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

“Tapi ternyata di restoran tersebut mesti menunjukkan aplikasi itu, sebab hitam jadi nggak mampu. Untuk beberapa tempat santap sama tempat publik yang memang pakai aplikasi itu memang agak terkendala, ” tutur pria berusia 29 tahun tersebut.

Ada empat kriteria di pelaksanaan PeduliLindungi: hijau bagi itu yang telah melakukan perut kali vaksin dan tidak ada catatan kontak erat, sementara kuning untuk mereka yang baru mendapat mulia kali vaksin atau penyintas Covid-19.

Sedangkan kehormatan warna marah diberikan pada mereka yang belum melakukan vaksinasi, dan hitam adalah mereka yang positif Covid-19 ataupun memiliki riwayat dengan pasien Covid-19.

Tak punya wewenang hukum dan medis

Mau tetapi, langkah pemerintah ini dipertanyakan oleh Ketua Gabungan Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonzus Widjaja.

Alih-alih menangani mereka yang berani berkeliaran meski dinyatakan nyata, pemerintah semestinya langsung berlaku ketika mendapat konfirmasi orang-orang itu teridentifikasi positif.

“Bagi mereka yang membangun Covid-19, mereka harus diisolasi, tetapi kenapa mereka bertualang? Seharusnya pemerintah bisa mengerjakan ini karena pemerintah memiliki data yang sangat lengkap terhadap orang-orang yang bernotifikasi warna hitam ini, ” ujar Alphonzus.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Basri Marzuki

Ia menegaskan, pemilik akun PeduliLindungi dengan posisi berwarna hitam, yakni itu yang terkonfirmasi positif Covid atau memiliki riwayat relasi erat, ditolak masuk sentral perbelanjaan.

Namun, dia mengakui tidak ada tindak lanjut yang dilakukan pihak pusat perbelanjaan terhadap orang tersebut, sebab tidak mempunyai “wewenang hukum” dan “kemampuan medis terhadap mereka.

“Kami tidak memiliki wewenang untuk menangani orang-orang ini secara hukum, dan juga kami tidak memiliki keahlian atau keahlian medis buat menangani ini.

Menyuarakan juga:

“Setelah ana tolak, itu menjadi perkara kami, ke mana mereka ini pergi? Ini membentuk yang harusnya menjadi tugas pemerintah untuk bisa memastikan ke mana mereka pergi, ” ujar Alphonzus.

Apakah ada sanksi?

Ia memasukkan, pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat bisa melakukan kegiatan, khususnya di bidang ekonomi, secara aman tanpa terancam mereka yang abai secara kondisi kesehatan mereka serta nekat berkeliaran.

“Padahal di satu sisi, pemerintah sudah menyatakan bahwa kita siap hidup berdampingan secara Covid, tapi saya taksir bukan ini maksudnya bergandengan dengan membiarkan orang-orang secara positif Covid ini berkeliaran, ” cetusnya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Makna Zaezar

Lantas, adakah mekanisme hukuman bagi mereka yang nekat keluyuran meski teridentifikasi positif Covid-19 ini?

Epidemiolog Masdalina Pane mengungkap bahwa sanksi terhadap mereka yang berperilaku abai diatur dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.

Namun menurutnya, sanksi yang diatur dalam regulasi tersebut, “tidak relevan untuk dilakukan sekarang”.

“Saya belum melihat undang-undang [baru] atau Perda (peraturan daerah) yang mengatur kejadian itu, tetapi untuk periode yang awal sebelum tersedia regulasi tentang hal tersebut, tindakan persuasif harus dikerjakan, ” tegas Masdalina.

Bentuk pelacakan ‘tidak jalan’

Untuk Masdalina Pane, epidemiolog sejak Perhimpunan Ahli Epidemiologi Nusantara, insiden ini menandakan kalau sistem pelacakan Covid-19 pada Indonesia belum berjalan dengan baik.

Masdalina membaca kasus konfirmasi Covid-19 bisa diketahui pemerintah melalui pola pelaporan nasional, New All Record (NAR).

Sumber tulisan, JARANG FOTO/Fikri Yusuf

Kurang dari 24 jam, buatan kasus konfirmasi tercatat. Seketika itu juga, kata Masdalina, semestinya petugas mendatangi karakter tersebut untuk melakukan isolasi dan karantina.

“Artinya, kalau mereka masih berkeliaran, mereka itu tidak dijangkau oleh para petugas di lapangan, ” cetusnya.

Lebih lanjut, Masdalina memasukkan harus ada koordinasi jarang Puskesmas yang mengetahui peristiwa konfirmasi dengan aparat di wilayah, seperti ketua rukun tetangga (RT).

“Pak RT dengan orang-orang di sekitarnya harus melakukan containment terhadap orang tersebut tanpa sampai berkeliaran. Artinya, pola itu nggak jalan, ” kata Masdalina.

Sumber tulisan, JARANG FOTO/Fauzan

Upaya yang bisa dilakukan, kata Masdalina, ialah dengan mendirikan satuan tugas Covid-19 di induk perbelanjaan, sehingga jika ada pengunjung yang terkonfirmasi meyakinkan, mereka lalu digiring ke rumah.

“Tentu kudu ada petugasnya yang giring balik, supaya mereka nggak berkeliaran ke tempat-tempat lain juga, ” ujar Masdalina.

Ia mengingatkan penuh fasilitas umum yang belum terkoneksi dengan aplikasi itu, seperti misalnya pasar tradisional, yang berpotensi menjadi sentral penyebaran jika salah kepala pengunjungnya ternyata terkonfirmasi membangun Covid-19.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

Adapun, Mantan Direktur Organisasi Kesehatan Dunia, WHO Asia Tenggara, Profesor Tjandra Yoga Aditama, menyarankan pemerintah melayani pembaruan sistem aplikasi PeduliLindungi agar bisa mencegah itu yang dinyatakan positif berkeliaran.

“Orang yang membangun kan datanya masuk ke Peduli Lindungi, kan tersedia NIK-nya, alamatnya, nomor telpon, sehingga Puskesmas bisa men yang bersangkutan.

“Dari sisi orangnya sendiri, begitu hasilnya positif, saya sih usulnya di aplikasi PeduliLindungi keluar blinking, yang mengutarakan ‘Saudara, sesuai dengan hasil tes yang positif, oleh sebab itu saudara melakukan isolasi mandiri’. Orang kan dikasih cakap hasil tes di hari pertama, harusnya dia langsung isolasi, hari kedua, ketiga dan seterusnya, ” ujar Tjandra.

Selain itu, aplikasi peduli lindungi mampu setiap hari memberi keterangan kepada mereka yang meyakinkan untuk mengingatkan harus isolasi.

Reminder terus diberikan sampai 14 hari isolasi sempurna, ” cetusnya.