Covid-19: Pemerintah diminta sisir kembali APBN 2021 demi vaksin gratis

2 tanda yang lalu ANTARA FOTO Negeri Indonesia disarankan untuk menyisir kembali pos-pos Anggaran Pendapatan dan Honorarium Negara (APBN) tahun 2021 demi memberikan vaksin gratis pada warga, di tengah kekhawatiran sejumlah bagian akan terjadinya komersialisasi vaksin.

VAKSIN

Pemerintah Indonesia disarankan untuk menyisir kembali pos-pos Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) tahun 2021 perlu memberikan vaksin gratis pada warga, di tengah kekhawatiran sejumlah bagian akan terjadinya komersialisasi vaksin.

Namun, ada juga peneliti dengan khawatir pemberian vaksin gratis bakal membebani pemerintah.

Sejauh ini, pemerintah menyiapkan dua skema vaksin, yakni yang gratis dan mandiri ataupun berbayar.

Pemerintah mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi permainan harga di lapangan dengan menyiapkan mekanisme pemesanan vaksin.

‘Realokasi anggaran yang meningkat drastis’

Pemerintah berencana untuk memberikan vaksin secara gratis bagi 50% warga dan secara berbayar kepada sebagian masyarakat lainnya, sebagaimana diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Bani adam dan Kebudayaan Muhadjir Effendy kausa pekan ini.

Untuk mencapai kekebalan kelompok, pemerintah mentargetkan untuk memvaksin sekitar 182 juta penduduk.

Tetapi, rencana ini dikritik Direktur Manajer Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, yang mengatakan, pemerintah bisa menyerahkan vaksin secara cuma-cuma pada segenap warga, yaitu dengan melakukan realokasi sejumlah anggaran APBN 2021.

Vaksin dari China datang

Apalagi, katanya terdapat kenaikan signifikan di dalam anggaran sejumlah kementerian dan institusi.

Kan tersedia belanja-belanja yang penting, seperti infrastruktur, pertahanan, dan keamanan yang naiknya tinggi banget di 2021. Misalnya, anggaran infrastruktur yang di 2020 mungkin sekitar Rp80 triliun terangkat menjadi RP149, 8 triliun.

“Anggaran kesejahteraan naik juga. Penambahan drastis pada 2021 itu bisa dirasionalkan, bisa disisir lagi, itu peluangnya penuh, ” kata Tauhid.

Tauhid menunjuk pada kenaikan anggaran kementerian PUPR yang meningkat hampir dua kali lipat dan anggaran pertahanan, dengan meningkat sekitar Rp20 triliun, dipadankan tahun 2020.

Covid-19, vaksin, Sinovac

Dengan mengestimasi harga vaksin buat satu orang adalah sekitar Rp450. 000, Tauhid menghitung, pemerintah mampu memberi vaksinasi gratis pada sekitar 160 juta orang dengan menggelontorkan sekitar Rp145 triliun.

Saat ini, pemerintah baru menganggarkan sekitar Rp60 triliun untuk program vaksinasi.

Tauhid mengatakan anggaran untuk vaksinasi bisa dicapai dengan realokasi anggaran tarikh 2021 juga penggunaan dana sisa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 tahun ini, yang hingga pokok Desember baru terserap sekitar 63 persen.

Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga bisa dipergunakan, katanya.

Tauhid khawatir, jika dikenai biaya, warga yang secara ekonomi lemah kesulitan untuk mendapatkan vaksin.

Lagipula menurutnya harga vaksin mampu meningkat di pasaran karena tingginya permintaan.

Belum lagi kemungkinan adanya komersialisasi harga vaksin, lantaran negeri kesulitan mengawasi distribusinya.

Saat ini saja, sejumlah rumah sakit preman sudah membuka pendaftaraan vaksinasi Covid-19, meski pemerintah meminta rumah rendah untuk tak mengadakan promosi vaksin sebelum ada pengumuman resmi negeri.

‘Anggaran tak akan jadi hambatan’

Terkait anggaran, Juru Bicara Satgas Pengerjaan COVID-19, Wiku Adisasmito, hanya menyambut singkat ketika ditanya apakah keterbatasan APBN membuat pemerintah tak mampu memberi vaksin secara gratis di seluruh warga.

Vaksin dari China datang

“Saya perlu tegaskan kalau pada prinsipnya anggaran tidak akan menjadi hambatan dalam pencapaian herd immunity (kekebalan kelompok) melalui vaksinasi, ” katanya dalam konferensi pers Selasa (15/12).

Saat ini, menurut Resi Adisasmito, pemerintah masih melakukan sejumlah kajian tentang teknis pemberian vaksin,.

“Pada prinsipnya pemerintah ingin menyungguhkan vaksin tersedia bagi seluruh asosiasi Indonesia, baik melalui skema subsidi atau mandiri. Informasi terkait secara detail pelaksanaan vaksinasi juga sedang dalam pembahasan. Hal ini bakal diinformasikan setelah terdapat keputusan sah pemerintah, ” pungkasnya.

Adapun peristiwa skema pembiayaan vaksin, pemerintah mengaku belum final dan masih hendak dievaluasi.

‘Defisit anggaran membesar’

Sebelumnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Keburukan Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah tidak bisa menggratiskan vaksin Covid-19 karena persoalan anggaran.

Peneliti untuk sektor kecendekiaan makroekonomi dan finansial LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan sependapat soal itu.

Ia mengatakan Nusantara dan sejumlah negara berkembang yang lain memiliki kapasitas fiskal terbatas, makin di saat tak terjadi gawat.

Vaksin dari China datang

“Kalau pemerintah memaksakan untuk menutup seluruh vaksin, justru bebannya akan sangat berat. Jika beban keuangan berat, defisit akan semakin besar. Jika itu terjadi, sentimen investor dan pasar keuangan akan bergejolak. Dampaknya adalah investasi turun, sentimen global menurun.

“Pemerintah kalau spending tidak peraturan, maka stabilitas makro ekonomi dalam jangka panjang akan terganggu serta menggangu pemulihan ekonomi ke depannya, ” ujar Teuku Rafky.

Jika pemerintah sepakat untuk memberi vaksin gratis pada semua warga, tambahnya, hal itu juga bisa berdampak pada dana yang dikucurkan pemerintah untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengatakan secara kebijakan publik, sudah tepat bagi pemerintah untuk menetapkan vaksin sendiri bagi orang yang mampu ataupun kelas menengah atas.

Yan perlu dilakukan, kata Teuku Riefky, merupakan mengkalkulasi kembali skema pembiayaan vaksin, berapa persen warga yang kudu membayar sendiri dan yang mempunyai menerima subsidi.

Bagaimana cegah komersialisasi vaksin?

Adapun untuk mengantisipasi terjadinya komersialisasi vaksin di pasaran, Staf Khusus Gajah BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan kehormatan vaksin akan ditetapkan oleh pemerintah dengan melibatkan banyak lembaga, seolah-olah Kemenkes hingga lembaga pengadaan.

Dia juga mengklaim pemesanan hingga pemberian vaksin akan tercatat dalam bentuk.

“Nanti masyarakat yang mandiri, mereka melakukan pre instruksi , bisa lewat aplikasi, website, bisa juga walk in . Mereka ketika telah mulai daftar, sudah diketahui jumlah vaksin dan sebagainya, sudah tersedia harga, mereka akan ditentukan nomor antrean, kapan disuntik, dan letak vaksinasi di mana.

“Mereka telah dapat nomor vaksin berapa. Ada QR codenya. Kita antisipasi serupa ada vaksin palsu, ” logat Arya.

Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan kapan program vaksinasi mau dilakukan meski telah menerima stok 1, 2 juta stok vaksin dari perusahaan China, Sinovac.

Pranata Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih melakukan pengujian terhadap efektivitas dan keamanan vaksin tersebut.