Covid-19: ‘Pelanggaran protokol kesehatan’ di basis FPI, kapolda Metro Jaya serta Jawa Barat ‘dicopot’ karena ‘tidak laksanakan perintah’

Diperbarui 16 November 2020 ANTARA FOTO Kapolda Metro Jaya dan kapolda Jawa Barat dicopot dari jabatannya, Senin (16/11) sore, karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan di wilayahnya, kata pejabat pencerahan Mabes Polri.

protokol kesehatan

Kapolda Metro Jaya dan kapolda Jawa Barat dicopot dari jabatannya, Senin (16/11) sore, karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan adat kesehatan di wilayahnya, kata penguasa penerangan Mabes Polri.

“Ada dua kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pembebasan, yaitu kapolda Metro Jaya kemudian kapolda Jawa Barat, ” kata pendahuluan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Senin (16/11).

Pencopotan Kapolda Metro Hebat, Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi, tertuang dalam surat telegram Kapolri bertanggal 16 November 2020.

Di depan wartawan, Argo tidak menjelaskan dengan detil mengenai alasan pencopotan, melainkan menyebut mereka “tidak melaksanakan order penegakan protokol kesehatan”.

Keputusan ini berlaku tidak lama setelah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam jumpa pers sah, Senin (16/11) siang, mengatakan mau memberikan sanksi kepada aparat kesejahteraan yang tidak mampu bertindak tegas dalam menegakkan aturan protokol kesehatan tubuh Covid-19.

Pernyataan Mahfud ini muncul setelah masyarakat melontarkan kritikan atas apa yang disebutkan sebagai sikap tidak konsisten pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara keramaian pada markas Front Pembela Islam (FPI) di Jakata Pusat.

Apa dengan disampaikan Menkopolhukam Mahfud Md?

Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta saling mengeklaim dalam menanggapi nafsu masyarakat yang menyesalkan ketidaktegasan negeri terkait pelanggaran protokol kesehatan di dalam acara keramaian di markas FPI di Jakata Pusat.

protokol kesehatan

Menkopolhukam Mahfud MD, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11), mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terpaut acara Maulid Nabi dan perhelatan pernikahan anak pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab dalam Jakarta, merupakan “kewenangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta”.

“Sekali lagi penegakan adat kesehatan di ibu kota adalah kewenangan pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan hirarki kewenangan dan susunan perundangan, ” kata Mahfud.

Mahfud MD juga mengeklaim bahwa pihaknya telah “memperingatkan”Gubernur Provinsi DKI Jakarta supaya meminta penyelenggara acara itu mengindahkan protokol kesehatan.

“Pemerintah menyesalkan terjadi pelanggaran protokol kesehatan, di mana negeri sebenarnya telah memperingatkan Gubernur DKI untuk meminta penyelenggara mematuhi adat kesehatan, ” kata dia.

Dalam keterangannya, Mahfud mengatakan akan memberikan hukuman kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19.

Apa tanggapan Pemprov DKI Jakarta?

Adapun Pemprov DKI Jakarta, melalui Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, mengklaim pihaknya tidak pernah longgar menerapkan & mengawasi protokol kesehatan Covid-19.

Dia selalu mengatakan kerumunan di acara Rizieq Shihab tak bisa dihindari karena orang-orang yang datang bukan hanya dari Jakarta tapi juga wilayah lain.

Pemprov DKI Jakarta, katanya, juga telah melayangkan surat teguran dan menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp50 juta kepada arahan FPI, Rizieq Shihab. Denda itu, klaimnya, telah dibayar pada Minggu (15/11).

“Jadi pak gubernur tegas, tidak pilih-pilih. Bahwa gubernur tidak tebas pilih, siapapun yang melanggar diberi sanksi. Kami berterima kasih kepada keluarga besar Rizieq Shihab dan FPI menerima surat teguran dan membayar denda, ” ujarnya.

covid

Apa kata ahli epidemologi?

Sejumlah pakar epidemologi pada Indonesia khawatir jumlah kasus meyakinkan Covid-19 bakal melonjak tinggi seiring longgarnya penerapan protokol kesehatan serta lemahnya pengawasan terhadap lokasi-lokasi terbatas yang menimbulkan kerumunan.

Pada Jumat (13/11) dan Sabtu (14/11), jumlah peristiwa positif Covid-19 dilaporkan menembus nilai di atas 5. 000, dan menurut Kementerian Kesehatan, penambahan urusan positif tertinggi ditemukan di DKI Jakarta dengan 1. 255 peristiwa baru.

Data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan, terjadi kenaikan kasus tentu hingga di atas 5. 000 pada akhir pekan lalu. Tingginya angka itu, kata Satgas, dampak dari libur panjang akhir Oktober.

Satgas pun bakal merekomendasikan pada pemerintah agar memperpendek atau menggugurkan libur akhir tahun, jika nilai positif terus meroket.

protokol kesehatan

Perilaku masyarakat dengan tak lagi patuh menjalankan aturan kesehatan di tempat-tempat umum, dikenal Pakar Epidemiologi dari Universitas Nusantara, Pandu Riono, mulai terjadi sejak informasi tentang vaksin Covid-19 kencang disuarakan pemerintah.

Dalam pengamatannya, penjelasan terkait vaksin Covid-19 itu justru memproduksi komunikasi pemerintah ke masyarakat terbelah sehingga tak lagi fokus menyerukan pentingnya protokol kesehatan seperti awal.

Di sisi lain, kabar menerjang vaksin Covid-19 disalahartikan masyarakat sebagai ‘senjata pamungkas’ yang akhirnya berdampak pada ketidakpedulian memakai masker, mengelola jarak, dan menjauhi kerumunan.

“Jadi ada pemahaman yang salah dalam masyarakat karena tidak dikerasin sedang. Tidak diimbau terus menerus, tidak diedukasi. Padahal (informasi protokol kesehatan) penting dan tidak boleh jemu, ” ujar Pakar Epidemologi, Membuktikan Riono, kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (15/11).

“Komunikasi publik supaya lestari 3M (mencuci tangan, menjaga tenggang, dan memakai masker) dilakukan, kudu lebih besar daripada vaksin. Vaksin itu bagian kecil. Jangan berniat pandemi hilang karena vaksin, ” sambungnya.

protokol kesehatan

Peristiwa positif diperkirakan terus meninggi

Dalam besar hari terakhir yakni pada Jumat (13/11) dan Sabtu (14/11), total kasus positif Covid-19 menembus angka di atas 5. 000.

Bersandarkan data Kementerian Kesehatan, penambahan urusan positif tertinggi ditemukan di DKI Jakarta dengan 1. 255 serta Jawa Tengah sebanyak 1. 222 kasus baru.

Pandu Riono mengecap, lonjakan itu disumbang oleh terlanjur bersama yang bertepatan dengan keterangan Maulid Nabi Muhammad yakni di 28 Oktober-1 November 2020.

Lamun sudah bisa diprediksi akan terjadi peningkatan tapi pemerintah dianggap tak belajar pada pengalaman sebelumnya.

“Jadi pemerintah ini tidak konsisten. Kalau cuti bersama meningkatkan penularan. Mengembalikan ekonomi tapi jangan terlalu digas, ” tukas Pandu.

Jika adat kesehatan tidak ditegakkan, sambungnya, maka jumlah kasus positif diperkirakan langsung meninggi dan imbasnya, puncak Covid-19 di Indonesia semakin sulit diprediksi.

“Ini (kasus positif) masih hendak naik. Puncak belum ketahuan. Desember belum kelihatan (puncaknya), mungkin tarikh depan. ”

protokol kesehatan

‘Libur akhir tahun kemungkinan diperpendek ataupun ditiadakan’

Data Satgas Penanganan Covid-19 membuktikan terjadi kenaikan jumlah pasien yang dirawat di RS Darurat Wisma Atlet Jakarta.

Koordinator RS Gawat Wisma Atlet, Ratmono, mengatakan angkanya naik 21%.

“Jumlah pasien di tower 6 dan 7, huniannya saat ini 53, 8% dan dibandingkan sebelumnya huniannya hanya 32%. Mudah-mudahan pertambahan ini tidak setajam September lalu yang sampai 90%, ” ujar Ratmono dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Minggu (15/11).

Tengah itu, tingkat keterisian pasien Covid-19 di ruang ICU seluruh rumah sakit DKI Jakarta juga menyusun hingga 68%.

Angka itu, taat Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, masih terkendali kendati prospek masih akan bertambah sebagai imbas dari libur panjang akhir Oktober lalu.

“Kami tentu berharap ruang-ruang ICU dan isolasi tidak boleh lengkap, ” ujar Doni Monardo.

Doni mengucapkan, jika dalam satu pekan ke depan masih terjadi kenaikan peristiwa positif hingga 90%, maka Satgas akan mengusulkan kepada pemerintah biar memperpendek atau meniadakan libur akhir tahun.

“Tapi apabila kasusnya meningkat pada periode September lalu, maka kami rekomendasikan libur panjang diperpendek atau ditiadakan sama sekali. ”

protokol kesehatan

Karena itulah, Satgas Penanganan Covid-19 dan Ikatan Tabib Indonesia (IDI) kembali menyerukan pada masyarakat agar tetap mematuhi aturan kesehatan dan yang utama, menghindari kerumunan yang “sudah pasti membuat penularan”.

“Sekali lagi pemerintah mengajak semua pihak jangan lakukan acara-acara dengan bisa menimbulkan kerumunan karena pasti dampaknya akan terjadi penularan. Wabah Covid sangat berisiko. ”

Adapun melanda bantuan Satgas berupa 20. 000 masker ke acara Maulid Nabi Muhammad yang digelar Rizieq Shihab pada Sabtu (14/11), kata Doni, “bukan untuk memfasilitasi kegiatan akan tetapi mengajak masyarakat untuk menggunakan masker”.

Pasalnya laporan Satpol PP DKI Jakarta, setidaknya ada 7. 000 orang berkumpul dan tidak memakai masker.

“Kalau tidak ada bantuan serta terpapar, dampaknya penularan akan bahkan banyak, ” ujar Doni.

Ia juga menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah mengizinkan acara itu berlangsung.

Wagub DKI Jakarta: ‘Pak Anies tidak tebang pilih’

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengklaim pihaknya tidak pernah longgar menerapkan dan mengawasi protokol kesehatan Covid-19. Pun, klaimnya, “tidak tebas pilih”.

Penegakan aturan protokol kesehatan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelumnya dikritik sejumlah kalangan lantaran dianggap menyelenggarakan pembiaran atas kerumunan di urusan Maulid Nabi yang digelar Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Tengah pada Sabtu (14/11).

Di sana, kawula yang hadir tak menghiraukan aturan jaga jarak sesuai protokol kesehatan dan tidak mengenakan masker.

Ahmad Riza Patria mengatakan kerumunan pada acara Rizieq Shihab tak bisa dihindari karena orang-orang yang datang bukan hanya dari Jakarta tapi juga daerah lain.

Hal asing, hajatan tersebut berlangsung di lapangan bukan masjid. Sehingga ketentuan pemisahan 50% dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB Transisi sulit dilakukan.

“Yang kami batasi bukan jumlah orang akan tetapi presentasi tempat, kalau di masjid misalnya tidak boleh 50%. Kemarin itu kejadiannya tidak di langgar, tapi di lapangan. Susah mengukurnya 50% bagaimana. Ini yang ke depan akan kita evaluasi serta perbaiki, ” ujar Ahmad Riza Patria kepada BBC Indonesia.

Namun begitu, Pemprov DKI Jakarta katanya sudah melayangkan surat teguran dan menggugurkan sanksi denda administratif sebesar Rp50 juta kepada pimpinan FPI, Rizieq Shihab.

Denda itu, klaimnya, telah dibayar pada Minggu (15/11).

“Jadi pak gubernur tegas, tidak pilih-pilih. Bahwa gubernur tidak tebang pilih, siapapun yang melanggar diberi sanksi. Kami berterima kasih kepada keluarga besar Rizieq Shihab dan FPI menerima tulisan teguran dan membayar denda, ” ujarnya.

Selain denda, Pemprov juga mengazab 36 jemaah yang hadir secara sanksi sosial karena tidak memasang masker.

Ia berharap, kejadian pada Petamburan menjadi yang terakhir.

“Ke depan kami minta tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang menghadirkan kelompok yang banyak. ”

Berita ini diperbarui sekitar pukul 17. 00 WIB, Senin (16/11), secara menambahkan pengumuman Mabes Polri mengenai pencopotan Kapolda Metro Jaya & Kapolda Jabar dari jabatannya, karena tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan di wilayahnya.