Covid-19: ‘Komersialisasi’ tes virus corona telan korban, pengamat minta ‘pemerintah harus gratiskan atau tetapkan harga murah’

Uji tes Covid-19 baik melalui rapid maupun swab test dituding telah “dikomersialisasikan”. Tingginya biaya tes disebut telah menelan korban di masyarakat. Seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan, dilaporkan kehilangan anak di dalam kandungannya setelah tidak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp2, 4 juta. Padahal kondisinya saat tersebut membutuhkan tindakan cepat untuk diterapkan operasi kehamilan.

Uji tes Covid-19 baik melalui rapid maupun swab test dituding telah “dikomersialisasikan”. Tingginya biaya tes disebut telah menelan korban pada masyarakat.

Seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan, dilaporkan kehilangan anak di dalam kandungannya setelah tidak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp2, 4 juta. Padahal kondisinya saat itu membutuhkan tindakan cepat untuk diterapkan operasi kehamilan.

Pengamat kebijakan publik mendorong pemerintah untuk menggratiskan biaya tes virus corona.

Seandainya pun tidak memungkinkan, pemerintah dinilai perlu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap harga tes Covid-19 sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Asosiasi Rumah Sakit Swasta menjelaskan bahwa adanya biaya tes virus corona dikarenakan pihak RS harus membeli alat uji dan reagent sendiri, serta juga membayar tenaga kesehatan yang terlibat dalam uji tersebut.

Biaya quick test mulai dri Rp200. 000 hingga Rp500. 000, sementara untuk swab test (alat PCR) antara Rp1, 5 juta hingga Rp2, 5 juta, belum termasuk biaya-biaya lain.

Masa berlaku rapid test sebatas tiga hari, dan swab test tujuh hari. Setelah itu, hasil tes sudah tidak berlaku dan harus tes ulang.

Kementerian Kesehatan meminta seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan yang positif corona berdasarkan hasil tes dan membutuhkan layanan kesehatan darurat, agar langsung berobat ke rumah sakit rujukan pemerintah Covid-19, agar semua biaya ditanggung oleh pemerintah.

Dengan demikian diharapkan fall yang terjadi Makasar bukan terulang kembali.

‘Kehilangan anak’ dalam kandungan akibat tak ada biaya swab check

Seorang ibu hamil bernama Ervina Yana di Makassar, Sulawesi Selatan, kehilangan bayinya di dalam kandungan saat akan dilahirkan.

Penyebabnya adalah dikarenakan tindakan operasi kelahiran yang telat akibat dia harus menjalani proses pemeriksaan Covid-19.

“Ibu Ervina ditolak tiga rumah sakit karena biaya rapid serta swab testnya tidak ada yang menanggung. Sehingga di RS terakhir, anak dalam kandungannya meninggal, ” kata pendamping Ervina dan juga aktivis perempuan, Alita Karen, Rabu (17/6).

Ceritanya, kata Alita, bermula pada beberapa hari lalu ketika Ervina mengalami kontraksi dan sakit di perutnya.

Ervina yang merupakan peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI) dan rutin melakukan pemeriksaan di puskesmas memutuskan operasi kehamilan ke sebuah rumah sakit swasta.

“Ia diharuskan segera dioperasi karena punya riwayat diabetes mellitus dan bayinya cukup besar sehingga riskan melalui persalinan normal, ” kata Alita.

Namun, menurut Alita, Ervina ditolak dengan alasan RS bukan memiliki alat operasi kelahiran lengkap dan alat uji tes trojan corona.

Selanjutnya Ervina menuju ke RS swasta lainnya dengan kondisi hamil tua dan kembali ditolak dengan tanda yang hampir sama.

Ervina pun kembali mengunjungi RS swasta lainnya dan menjalani rapid test dengan membayar Rp600. 000.

Hasilnya, reaktif atau positif virus corona dan kemudian disarankan menjalani swab test dengan biaya sekitar Rp2, 4 juta.

“Namun pasien tidak sanggup bayar tes yang mahal itu… selanjutnya keluarga membawa ke RS lainnya, dan saat dicek bayinya telah tidak bergerak, sudah meninggal. ”

“Prediksi dokter, berdasarkan hasil USG, bayi itu kurang atau lebih dari 20 jam sudah tidak bergerak. Sekarang Ervina sudah di RSUP Wahidin Sudirohusodo buat operasi, ” katanya.

Alita menjelaskan, ibu hamil termasuk dalam kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan khusus sehingga dibutuhkan tindakan cepat saat kondisi darurat.

“Beruntung untuk mereka yang ekonomi baik karena bisa dapat fasilitas terbaik di RS mahal, tapi bagaimana dengan ibu-ibu yang ekonomi kurang, diharuskan bekerja, dan hamil pula? Mereka itu harus diperhatikan, agar jangan sampai ada Ervina, Ervina lainnya, ” katanya.

Selain itu Alita juga meminta kepada pemerintah khususnya unit layanan kesehatan terkecil yaitu Puskesmas tuk proaktif mendata, mengontrol dan membantu para ibu hamil sehingga bukan lagi terjadi apa yang dialami Ervina yang sedang hamil tua namun harus pergi ke 3 RS berbeda dan ditolak.

Pengamat: ‘Komersialisasi’ tes virus corona sumber masalah

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebut saat ini terjadi ‘komersialisasi’ tes virus corona yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes ini.

“Banyak RS saat ini yang memanfaatkan seperti aji mumpung dengan memberikan tarif yang mahal dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu akibat dari tidak ada aturan dan kontrol dari pemerintah, ” kata Trubus.

Untuk tersebut, menurut Trubus terdapat dua solusi yang perlu dilakukan pemerintah di dalam menyelesaikan masalah ‘komersialisasi’ tes pathogen corona ini.

Pertama, pemerintah menanggung semua biaya uji tes ini, baik rapid maupun swab test berdasarkan keputusan pemerintah tentang penetapan kedaruratan trojan corona dan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam dan diperkuat dalam penetapan Perppu No. one Tahun 2020 menjadi Undang-Undang yg salah satu isinya tentang pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.

“Artinya, pemerintah bertanggung jawab di dalam pembiayaan Covid, termasuk uji tes virus corona. Sehingga masyarakat yg mau tes tidak perlu bayar, ” katanya.

Kedua, jika anggaran negara terbatas, pemerintah harus mengeluarkan aturan khusus yang mengatur pelaksanaan tes Covid-19, baik tuk rumah sakit swasta maupun pemerintah.

“Karena hingga akhir-akhir ini tidak ada aturan khusus tentang ini. Pemerintah harus turun tangan menetapkan harga standar yang ekonomis. ”

“Lihat sekarang rapid test itu sekitar Rp500. 000 dan PCR sampai Rp2 juta. Itu sangat mahal. Ditambah lagi masa berlaku fast test hanya tiga hari dan swab test hanya tujuh hari. Artinya tes menjadi kewajiban tuk kondisi tertentu, ” katanya.

Di Jakarta, dan tes virus corona bervariasi.

Untuk rapid test berkisar dari Rp300. 000 hingga Rp500. 000, sementara untuk swab check berkisar dari Rp1, 5 juta hingga Rp5 juta, tergantung dri seberapa lengkap pengecekan yang mau diperiksa.

‘Kami diharuskan beli alat tes, reagent, serta bayar tenaga medis’

Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) membantah bahwa rumah sakit swasta melakukan “aji untung” dalam biaya tes rapid dan swab.

Ketua Umum ARSSI, Susi Setiawaty, menjelaskan bahwa tudingan “mahalnya” tes virus corona disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, pihak rumah sakit harus membeli sendiri alat dan perlengkapan tes.

Kedua, biaya untuk membayar tenaga kesehatan yang terlibat dalam tes tersebut, dari dokter, petugas laboratorium, hingga petugas medis yang membaca hasil tes tersebut.

“Harga list alatnya yang bisa dibeli wujud di BNPB, bisa dilihat harganya. Ada cost membeli alat dan perlengkapannya, lalu tenaga kesehatan yang mengambil tes, tenaga lab, lalu biaya dokter. Masa tenaga kesehatannya bukan dibayar? Lalu ditambah pemeriksaan rontgen. Jadi price -nya berbeda-beda, ” kata Susi.

“Kecuali kalau dikasih semua [alatnya], monggo kalau kita dikasih enak banget . ”

“Tapi masalahnya kan itu tidak mungkin, bisa bangkrut pemerintah. Jadi swasta dan pemerintah saling membantu, ” katanya.

Bahkan kata Susi, saat ini memiliki rumah sakit swasta yang menangani pasien virus corona namun belum mendapatkan bayaran dari pemerintah.

“Katanya RS mau cari untung, apanya yang ingin cari untung? Masih banyak yg tidak bisa dibayar juga, banyak yang tidak bisa diklaim, inch katanya.

‘Meninggal dalam kandungan’

Sementara itu, berdasarkan informasi dari pihak Kesehatan Keluarga (Kesga) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, bayi Ervina sudah meninggal di dalam kandungan.

Kronologinya adalah dalam 16 Juni lalu, sekitar pukul 14. 00 WITA, pasien proses pemeriksaan dengan keluhan “gerakan bayi tidak terasa” sejak satu atau dua hari lalu.

Lalu dilakukan pemeriksaan USG dan hasinya denyut jantung janin tidak ada dan ada tanda-tandan kematian janin dalam rahim lebih dari satu hari. Kemudian esoknya, (17/06) direncanakan operasi caesar.

Sesuai protokol yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang “Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir selama pandemi Covid-19 Simply no: B-4” (05 April 2020) bahwa semua ibu hamil yang maka akan melahirkan wajib dilakukan pemeriksaan speedy test.

Setelah pemeriksaan rapid test dilakukan ditemukan hasil positif.

Dan dari anamnesis lanjutan barulah ditemukan bahwa pasien sudah melakukan rapid test di rumah sakit lain sebelumnya dengan hasil positif.

“Pasien sebelumnya tidak menyampaikan bahwa sudah rapid test dengan hasil positif. Sesuai protokol Covid maka pasien kami layani lalu observasi sambil disiapkan rujukan ke RS Pusat Rujukan Covid dan dilakukan pemeriksaan swab. Untuk operasi juga harus dilakukan di RS Rujukan Covid 19, ” kata laporan tersebut.

“Dalam kasus itu, sesungguhnya bayi telah meninggal di dalam, pasien bukan menyampaikan jika sudah dites dan positif sehingga harus dites lagi, dan untuk selanjutnya di-swab. Jadi memakan waktu, ” kata Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Erna Mulati.

Erna meminta seluruh masyarakat, khususnya ibu hamil jika terbukti positif virus corona, untuk segera ke rumah sakit rujukan Covid-19, karena segala tindakan kesehatan pada pasien yang terpapar Covid harus dilakukan di rumah sakit rujukan Covid.

“Kalau sudah dites lalu positif harusnya langsung ngomong dikarenakan dia harus langsung ke RS rujukan. Kalau sekarang prosesnya menjadi panjang, seolah-olah RS bersalah, biaya swab dan lainnya. Padahal kalau dia sudah positif, tidak ada biaya swab dan lainnya andai dia ke RS rujukan, ” kata Erna.

“Jadi untuk setiap ibu-ibu bersalin atau yang mengalami gawat darurat dan terkena Covid harus diaplikasikan di RS rujukan Covid. Oleh karena itu tidak habis waktu ke mana-mana. Makanya pahami betul RS rujukan Covid apa dan di mana saja, ” ujar Erna.

Respons Pemprov Sulawesi Selatan

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dalam akun Instagramnya, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi jadi memberikan bantuan kepada Ervina.

“Terkait kejadian yang dialami ibu Ervina Yana yang bayinya meninggal dalam kandungan beliau lalu terkendala tes swab, saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, dan saat ini ibu Ervina telah mendapat perawatan sebagaiselaku, ala, menurut, intensif di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo. ”

“Seluruh biaya perawatan hingga penyembuhan ibu Ervina akan ditanggung oleh Pemprov Sulsel, ” kata gubernur.

Post oleh Result HK