Covid-19: Indonesia akan tambah penerima vaksin gratis, epidemiolog minta digratiskan segenap demi wujudkan ‘herd immunity’

sejam yang lalu JARANG FOTO Pemerintah Indonesia bakal memperluas cakupan kelompok masyarakat yang bakal mendapatkan vaksin Covid-19 secara percuma, yang sementara ini tercatat 32 juta orang. Tambahan cakupan tersebut meliputi warga yang dalam kehormatan ekonomi kurang mampu, menjadi tulang punggung keluarga, dan tinggal di zona merah.

Covid-19: Indonesia akan tambah penerima vaksin gratis, epidemiolog minta digratiskan segenap demi wujudkan 'herd immunity'

Pemerintah Indonesia bakal memperluas cakupan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis, yang sementara itu tercatat 32 juta orang.

Tambahan cakupan itu meliputi warga yang dalam status ekonomi kurang mampu, menjadi tulang punggung anak, dan tinggal di zona merah.

Akan tetapi, seorang pakar epidemiologi berpendapat pemerintah Indonesia semestinya memberikan vaksin secara gratis kepada segenap penduduk di tengah kondisi pandemi dan bencana nasional demi tercapainya program vaksinasi.

Jika tidak, oleh karena itu Covid-19 bisa menjadi penyakit endemik dan memakan lebih banyak target meninggal.

Dicky Budiman, pakar epidemiologi dari Griffith University, mengatakan bahwa dalam kondisi pandemi dan penetapan status bencana nasional program vaksinasi Covid-19 harus ditangung sepenuhnya oleh pemerintah.

Selain karena vaksinasi tercatat dalam imunisasi khusus yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Bagian 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, menurut Dicky, juga untuk tercapainya herd immunity atau kekebalan umum di suatu negara terhadap suatu penyakit tertentu.

Jika hal tersebut tidak tercapai, maka Covid-19 bisa menjadi penyakit endemik sehingga pemulihan kesehatan masyarakat akan memakan masa lebih lama.

“Jadi kalau vaksinasi tak mencapai herd immunity , penyakit ini naganaganya endemik. Tapi sebelumnya, akan penuh korban seperti yang terjadi pada penyakit Ebola di Afrika, ” ujar Dicky Budiman kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (13/12).

Karena itu ia menilai pemberian vaksinasi Covid-19 percuma hanya kepada 32 juta karakter tidak akan berhasil mengatasi pandemi virus corona.

Kalaupun tidak bisa menggratiskan seluruhnya, dia menyarankan pemerintah agar memperluas cakupan kelompok umum yang akan menerima vaksinasi Covid-19 secara gratis.

Yakni tidak cuma kepada tenaga kesehatan, petugas penyajian publik, aparat keamanan, dan bangsa kurang mampu.

Tapi juga kepada golongan masyarakat yang kini dengan ekonomi kondisinya sudah sangat terimpit karena dipecat akibat pandemi.

“Saat ini yang setengah miskin jauh lebih besar dan belum patut ditanggung. Kalau dibuat skema tukar, akan membebani mereka. ”

Cara lain, pemerintah bisa memberikan subsidi pada penerima vaksin mandiri.

Bagaimana agar vaksinasi berhasil?

Dicky Budiman juga membaca, keberhasilan mengatasi pandemi Covid-19 mau tercapai jika efektivitas vaksin diperkirakan mencapai 90%, kemudian R ataupun angka reproduksi virus corona pada bawah 1, dan cakupan penerima vaksin mencapai 90%.

Jika kombinasi ketiga syarat itu bisa dilakukan, maka herd immunity akan berhasil.

Karena itu ia mengingatkan pemerintah Indonesia biar mempersiapkan program vaksinasi secara sampai, sebab potensi kegagalan sangat mulia.

“Contohnya Ebola, tahun 2018 vaksin ditemukan dengan efektivitas 90%. Masa itu buru-buru dilakukan vaksinasi tapi gagal karena angka reproduksinya luhur mendekati 5. Kemudian cakupannya nista. Ini membuktikan adanya vaksin dengan efektif sekalipun bukan jaminan. Kandas di tahun 2018 itu dan diulang lagi akhirnya. ”

“Pemerintah kan maunya cepat pulih, tapi bisa jadi lama. Di situ pemerintah akan kehilangan uang lagi untuk menyediakan vaksin. ”

Seperti apa rancangan vaksinasi Covid-19 di Indonesia?

Juru bicara program vaksinasi yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tepat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah tak bisa menggratiskan vaksin Covid-19 karena persoalan perkiraan.

Kata dia, anggaran kesehatan pemerintah tidak hanya diprioritaskan untuk vaksin tetapi juga pembiayaan pengobatan pasien Covid-19 di rumah sakit, logistik ventilator, laboratorium.

Selain itu sedang ada kebutuhan anggaran untuk pembiayaan penyakit lain seperti TBC, HIV, dan Malaria.

“Itu semua membutuhkan biaya. Itu yang kita jika untuk bagaimana semua pihak sama-sama untuk bisa mengatasi dan salah satunya vaksin sebagai upaya pencegahan sekunder selain 3M, ” tambahan Siti Nadia Tarmizi kepada BBC News Indonesia, Minggu (13/12).

Istilah 3M merujuk pada protokol kesehatan untuk menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Itu mengapa pemerintah, lanjutnya, sangat mengharapkan perusahaan-perusahaan besar dalam Indonesia untuk bersedia membantu menanggung biaya vaksin kepada pekerjanya per.

Sejauh ini pemerintah menargetkan 107 penduduk sebagai penerima vaksin Covid-19 yang berstatus Emergency Use Authorization (EUA) pada 2021.

Angka itu diperoleh bersandarkan penghitungan 60% dari 160 juta orang yang berada di membentangkan usia 18-59 tahun.

Dari total itu, 32 juta orang bakal ditanggung pemerintah alias gratis serta 75 juta orang lainnya melalui program mandiri atau membayar sendiri.

Siapa saja kelompok masyarakat dengan menerima vaksin gratis?

Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, kelompok sasaran penerima vaksin gratis itu adalah tenaga kesehatan tubuh beserta petugas yang ada di dalam fasilitas pelayanan seperti petugas penyuci APD dan pembuang limbah medis.

Kemudian, pekerja di pelayanan jemaah, anggota Polri-TNI, Satpol PP, gerombolan masyarat rentan dan kurang mampu.

Pengertian masyarakat rentan tersebut yakni mereka yang dalam status ekonomi kurang mampu, tulang punggung tim, dan tinggal di zona abang.

Karenanya, kata Siti Nadia, pemerintah akan memperluas jumlah penerima vaksin gratis Covid-19 dari yang ditargetkan 32 juta orang.

“Angka 32 juta itu masih bisa berubah. ”

Keterangan kelompok masyarakat rentan masih dihitung ulang karena tersebar di Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah.

“Jadi kita tak lihat apakah dia peserta BPJS atau tidak. Kita lihat apakah dia masyarakat rentan atau tak. Kalau rentan akan menerima vaksin gratis ini. Tapi kalau kebetulan dia Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS akan masuk. ”

Wilayah mana yang prioritas mendapat vaksin?

Pemerintah, patuh Siti Nadia, menetapkan Pulau Jawa dan Bali sebagai prioritas penerima vaksin Covid-19 karena wilayah itu terdapat paling banyak kasus virus corona.

“Jadi ada tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang tinggi kasus Covid-19nya. ”

Data peta sebaran kasus per provinsi lantaran Satgas Covid-19 yang dihimpun dari 34 provinsi menunjukkan DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Riau, Kalimantan Timur, dan Bali mencatat kasus tinggi.

Hingga Minggu (13/12), urusan kumulatif positif Corona di Nusantara sebanyak 617. 820 kasus. Total pasien sembuh ada 505. 836 kasus dan kasus meninggal menyentuh 18. 819.

Berapa harga vaksin mandiri?

Kementerian Kesehatan, sambungnya, belum bisa memutuskan harga vaksin Covid-19 yang berbayar selama belum bisa dipastikan vaksin buatan mana yang akan menyelap ke Indonesia dalam skema mandiri tersebut.

Itu mengapa, ia meminta rumah sakit swasta agar tidak membuka pendaftaran vaksinasi Covid-19 terlebih dahulu.

“Karena kita tidak tahu harganya dan barangnya dan negeri belum resmi memutuskan. ”

Sebelumnya Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia telah membuka pemesanan vaksin Covid-19. Dalam akun resmi Instagramnya dikatakan, dugaan vaksin baru akan datang di dalam 1-2 bulan ke depan. Pada situ juga tercantum nomor WhatsApp bagi yang berminat mendaftar secara harga kurang lebih Rp450. 000 per sekali suntikan.

Berapa banyak vaksin yang dibutuhkan Indonesia?

Untuk memenuhi vaksinasi Covid-19 kepada 107 juta penduduk, setidaknya pemerintah membutuhkan 214 juta dosis vaksin.

Ratusan juta vaksin itu pun harus lolos persetujuan dan direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Sejauh ini sudah tersedia 1, 2 juta vaksin siap suntik yang tiba di Indonesia buatan Sinovac. Siti Nadia berkata, vaksin itu hanya bisa dikasih kepada 600. 000 orang.

“Untuk mencapai 32 juta bisa dibayangkan tidak? 10% dari populasi saja belum. ”

Kemudian pada Januari 2021, Nusantara akan kedatangan 1, 8 juta dosis vaksin siap suntik & tambahan 45 juta dosis vaksin berupa bahan baku untuk pengerjaan vaksin.

Seperti apa tanggapan warga?

Shena Elyzabeth, warga Bogor, Jawa Barat, mengiakan tidak mempersoalkan jika harus membayar vaksin Covid-19 asalkan aman untuk penderita alergi sepertinya.

Hanya saja, ia berharap harga yang dipatok untuk vaksin mandiri tidak lebih dari Rp200. 000.

“Kalau aman putus saja (bayar). Tapi kalau mampu gratis lebih baik tapi barang apa pemerintah sanggup? Jadi kalau sungguh bayar asal terjangkau, jangan mahal. ”

Perempuan 33 tahun yang hidup di perusahaan swasta ini mengaku tidak mengetahui detail tentang vaksin yang telah tiba di Nusantara.

Ia tak tahu pasti bagaimana kualitas vaksin tersebut apakah mempunyai efek samping atau tidak. Sebab itu ia sedikit ragu pada vaksin buatan Sinovac tersebut.

“Takutnya kalau gratis, vaksinnya tidak cantik, malah jadi autoimun ke aku. ”

Berbeda dengan warga DKI Jakarta, Rai Rahman Indra sangat meminta vaksin Covid-19 diberikan secara gratis seperti negara-negara lain.

Hal lain, perekonomian masyarakat saat ini sedang pelik apalagi yang mengalami pemutusan ikatan kerja.

“Karena kondisinya pandemi, itu (vaksin) jadi tanggung jawab pemerintah untuk sediakan. ”

“Karena tak semua beruntung punya duit untuk tukar. Kalau vaksin bayar, ya tak akan mau ikut. Programnya kandas kan? ”