Bawaslu sebut pandemi Covid-19 membuat politik uang di Pilkada ‘meningkat’

51 menit yang lalu Jarang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan sejauh ini hampir 40 peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dalam 26 kabupaten dan kota di dalam Pilkada serentak tahun ini. Situasi pandemi, menurut Bawaslu, menjadi salah satu faktor meningkatnya praktik politik uang.

  • Liza Tambunan
  • BBC News Indonesia

Politik uang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan sejauh ini hampir 40 urusan dugaan pelanggaran politik uang pada 26 kabupaten dan kota di dalam Pilkada serentak tahun ini.

Situasi pandemi, menurut Bawaslu, menjelma salah satu faktor meningkatnya pengerjaan politik uang.

Data dari lembaga Indikator Politik Nasional pada November berserakan menunjukkan tingkat toleransi warga kepada politik uang semakin meningkat pada wilayah Tangerang Selatan, Banten.

Tak ada data dari wilayah asing Indonesia dari lembaga itu.

Sebuah sepanduk dengan tulisan “Tolak Politik Uang” terpampang dengan jelas di salah satu persimpangan jalan raya di kecamatan Serpong, kota Tangerang Selatan.

Terekam juga pada spanduk ini, penjelasan konsekuensi hukum dimana pemberi serta penerima politik uang bisa dipenjara. Di sisi kanan spanduk, terpampang logo Bawaslu.

“Itu mah spanduk yah spanduk. Kita nggak tahu gimana caranya. Nggak bagi-bagi. Bagi sih, tapi yah bagi cangkir paling. Nggak bagi apa. Kalender gitu, ” tutur Noriah, seorang hawa berusia 55 tahun yang berkedudukan di Serpong, kepada BBC News Indonesia, Selasa (08/12).

Spanduk peringatan buat menolak politik uang terpampang kurang meter dari toko miliknya. Ketika ditanyakan tentang kejadian-kejadian terkait politik uang di lingkungannya itu, Noriah mengatakan hanya pernah mendengar sebab cerita-cerita orang sekitarnya.

“Ya tersedia juga sih yang denger selentang-selenting gitu – nomor 1, nomor 2. Kita bingung kan. [Saya] belum ada opsi. Ntar malam mikirnya deh, ” tutur Noriah.

Pilkada Tangerang Selatan

Pilkada Tangsel tahun ini menarik perhatian para elit politik, dengan setidaknya satu orang dari ketiga bagian calon wali kota dan wakil wali kota memiliki keterkaitan secara dinasti politik.

Salah satunya calon wali kota yang maju merupakan Siti Nur Azizah, yaitu ananda Wakil Presiden Ma’aruf Amin.

Sementara, dua calon lain yang terkait dinasti politik maju sebagai kandidat wakil wali kota. Salah satunya adalah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Ketua Umum Partai Gerindra serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Yang ke-2 adalah Pilar Saga Ichsan, anak dari Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, yang merupakan adik Raja perempuan Atut Chosiyah, mantan gubernur Daerah Banten yang menjabat selama dua periode sebelum dinonaktifkan pada Mei 2014 akibat kasus suap.

Tangerang Selatan

‘Patroli gandeng kepolisian’

Di lembah nasional, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sebanyak 37 kasus terkaan pelanggaran politik uang di 26 kabupaten/kota dalam pemilihan kepala wilayah, Pilkada, 2020.

Politik uang ialah bentuk pelanggaran pidana, sesuai aturan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Survei lembaga Indikator Kebijakan Nasional mengungkap bahwa toleransi umum terhadap praktik politik uang pada Pilkada Tangerang Selatan meningkat dari 35. 3% pada Augustus menjadi 56. 8% pada November. Tak ada data dari daerah asing di Indonesia.

Seorang warga Tangsel, pokok bulan ini dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta atas tindakan politik uang terkait kampanye Pilkada di kota tersebut.

barang bukti paket sembako dugaan praktik politik uang Pilkada Bupati Bandung 2020

Koordinator divisi penindakan Bawaslu Tangsel, Ahmad Jazuli, mengatakan pihaknya memajukan upaya untuk mencegah terjadinya kebijakan uang dengan menjalankan patroli di seluruh tujuh kecamatan kota tersebut.

Dia mengakui bahwa situasi pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan praktik politik uang.

“Kita melakukan patroli untuk menghalangi politik uang dengan menggandeng kepolisian, di Hari H, di malam Hari H, dengan menggandeng kepolisian untuk biar kemudian meminimalisir, ataupun ya untuk mencegah politik uang. Kita sih semua wilayah yah. Semua wilayah kita anggap segenap harus diawasi, ” ujar Jazuli.

‘Mau ngasih berapa, ya itu yang bakalan dipilih’

Direktur Kajian Kebijakan Nasional (KPN) Adib Miftahul, mengucapkan wilayah-wilayah Tangerang Selatan yang menyesatkan rawan terjadi transaksi politik uang adalah di perkampungan-perkampungan.

Sebab, sirih Adib, wilayah-wilayah perumahan elit justru apatis terhadap proses pilkada. Kejadian ini tercermin dalam suvei milik lembaganya.

“Antusiasme itu malah ditemukan dalam perkampungan-perkampungan karena masih melihat cara politik pilkada itu semacam sebuah pesta dan menurut saya dengan menjadi kelemahan adalah, bukan seluruh yah, di data yang kita temukan di perkampungan yang tidak komplek itu malah senang ketika terjadi pilkada karena Tangsel merupakan salah satu daerah yang money politi c -nya tinggi juga.

Politik uang

“Jadi tidak perlu sembunyi lagi, ada kadang-kadang petunjuk itu, mereka terkesan vulgar kacau yang mau ngasih berapa, sungguh itu yang bakalan dipilih, ” kata Adib.

Sementara itu, Nasir Usman, seorang ketua RT di Kecamatan Ciputat, mengatakan ia selalu menghimbau warganya agar tidak terlibat praktik politik uang dengan memperingatkan kalau hal itu dapat menjadi salah satu alasan seorang politis peluang terdorong untuk korupsi.

“Kalau saya tersebut berharapnya itu jangan suka dibiasain lah make-make yang gitu-gitu. Sebab barang apa? Jangan salahkan nanti pejabat korupsi berdasarkan dari itu. Ya membangun? Sebab mereka itu modalnya gede kalau mau balik dari dengan berapa kecamatan yang harus tempat atas. Itu bukan sedikit. Penuh, kan.

Kalau nanti dia jadi penguasa juga nanti dia menjabatnya tempat juga ingin balikin modalnya, bisa terjadi kan gara-garanya itu? Sungguh kalau bisa tanpa uang, ” ujarnya.