Asosiasi adat Besipae di NTT yang ‘digusur’ dari hutan adat Pubabu: Anak-anak dan perempuan ‘trauma’ dan ‘hidup di bawah pohon’

4 jam yang lalu Sumber gambar, DAMAI Sejumlah masyarakat adat Besipae dalam Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, melaporkan pengrusakan rumah pada tanah adat yang membuat itu kehilangan tempat tinggal ke kepolisian, Rabu (19/08).

  • Ayomi Amindoni
  • Wartawan BBC News Indonesia

Masyarakat adat Besipae

Sejumlah masyarakat adat Besipae di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, melaporkan pengrusakan sendi di tanah adat yang mendirikan mereka kehilangan tempat tinggal ke kepolisian, Rabu (19/08).

Imbas sebab pengrusakan yang dilakukan oleh petugas, sebanyak 29 kepala keluarga saat ini terpaksa hidup beralaskan tikar & beratap langit.

Insiden yang berlaku pada Selasa (18/08) membuat anak-anak dan perempuan adat Besipae pukulan, namun, Pemerintah Provinsi NTT berkukuh apa yang dilakukan oleh polisi adalah “efek kejut”, sekaligus mengisbatkan lahan seluas 3. 700 hektare itu akan dimanfaatkan sebagai lahan peternakan, perkebunan dan pariwisata menetapkan kepentingan masyarakat adat.

Kekerasan yang dialami masyarakat adat yang mendiami hutan adat Pubabu di Amnuban Selatan ini terjadi sehari setelah baju adat mereka dikenakan Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-75, Senin lalu.

Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, menyebut di balik baju adat yang dikenakan presiden adalah “potret gelap” masyarakat adat yang tidak hanya dialami masyarakat adat Besipae, namun juga klub adat di berbagai daerah.

Bakal tetapi pemerintah pusat dan DPR menegaskan komitmennya terkait hak-hak masyarkat adat dan mendorong pengesahan Rencana Undang-Undang Masyarakat Adat -yang pembahasannya sudah lebih dari satu dekade.

Berikut yang perlu Anda ketahui mengenai konflik lahan masyarakat adat Besipae.

Rumah-rumah digusur dan ‘hidup di bawah pohon’

Dalam Selasa (18/08) siang, aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP mendatangi masyarakat adat Besipae yang tinggal di Linamnutu, Amunaban Daksina yang terletak di Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT.

Bangunan vila yang selama ini menjadi tempat pengungsian warga yang mempertahankan hutan adat mereka dirubuhkan. Perempuan & anak-anak di lokasi mendapat intimidasi, baik verbal dan fisik sebab aparat.

Salah satu tokoh masyarakat Besipae, Nikodemus Manao, menyebut banyak anak-anak dan perempuan merasa trauma, makin setelah tiga tembakan peringatan amtenar meletus.

“Banyak yang trauma, khususnya anak-anak dan ibu-ibu karena dihadapkan dengan aparat Brimob dan prajurit yang datang dengan senjata kesesuaian panjang, ” tutur Nikodemus pada BBC News Indonesia, Rabu (19/08).

Masyarakat adat Besipae

“Apalagi ketika mereka datang belum tersedia persiapan relokasi, masyarakat punya rumah itu digusur sehingga masyarakat sementara hidup di bawah pohon, ” ujarnya kemudian.

Kepada BBC Indonesia, Nikodemus mengaku bahwa rumahnya dirubuhkan pada Kamis (13/08) silam kala dirinya berada di Kupang. Barang berharga di rumahnya kini tak ada rimbanya.

“Ketika saya lihat rumah saya digusur, saya ngerasa sedih dan saya pikir ini risiko perjuangan sudah seperti ini, ” ujarnya pelan.

Sejak Kamis pekan lalu hingga kini, Nikodemus beserta istri dan ketiga anaknya yang masih balita terpaksa letak di pekarangan dengan berlindung di bawah pohon bersama dengan bagian masyarakat adat lain yang rumahnya digusur.

“Sementara kami berlindung di bawah pohon, anak-anak kami selalu tidak bisa diperhatikan karena buat mandi anak sendiri tidak memiliki air, karena kami di sini jauh dari mata air, ” jelas Nikodemus.

Masyarakat adat Besipae

“Ada 29 KK yang sama-sama tinggal di bawah pokok kayu, ” katanya.

Fadli Anetong, dari Aliansi Solidaritas Basipae mengatakan aliran dari kehilangan tempat tinggal itu, mereka kini tinggal di dunia terbuka, beralaskan tikar dan beratap langit.

“Kalau malam mereka terbaring di hamparan kosong, ” terang Fadli.

“Menjadi kekhawatiran kami, kira-kira warga yang tidur di paparan kosong ini takutnya nanti rendah karena lingkungan di sini betul tidak sehat, apalagi sampai rebah di luar, kan ada angin malam, ” imbuhnya kemudian.

Hendak tetapi, Humas Pemerintah Provinsi NTT Marius Jelamu berkukuh bahwa barang apa yang dilakukan oleh kepolisian ialah “membuat efek kejut” bagi awak yang menolak direlokasi dan melayani protes dengan berbagai macam cara.

“Karena anak-anak dan perempuan-perempuan ini tidak mau bangun, selalu tidur pada jalan dan menghalangi [perubuhan rumah] maka Brimob melakukan shock therapy , ” jelas Marius.

Masyarakat adat Besipae

“Jadi sama seluruhnya Brimob kita tidak melakukan kebengisan, sama sekali tidak. Itu shock therapy dengan menembak peluru hambar ke tanah untuk membuat pengaruh kejut dengan bunyi itu, ” imbuhnya.

Sejak Februari silam, masyarakat adat yang tinggal di hutan adat Pubabu di Amnuban Selatan ini kerap mendapat intimidasi dan diskriminasi dari pihak berwenang, terkait tanah masyarakat adat yang diklaim oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Menurut Pengaruh hukum masyarakat adat Besipae, Ahmad Bumi, pengrusakan rumah setidaknya sudah terjadi tiga kali, yakni pada Febuari, Maret dan Agustus.

Barang apa yang terbaru dari insiden itu?

Masyarakat Adat Besipae kemudian melaporkan pengrusakan rumah yang mengakibatkan mereka kehilangan tempat tinggal ke kepolisian dalam Rabu (19/08).

Kuasa hukum masyarakat kebiasaan Besipae, Ahmad Bumi, mengungkapkan selain melaporkan pengrusakan rumah yang itu alami, masyarakat adat akan menggugat pemerintah daerah terkait sengketa tanah.

Masyarakat adat Besipae

“Hari ini [laporan kasus] pidananya perkara pengrusakan dan penggelapan barang, lalu disusul langkah hukum yang berikutnya kita gugat perdata soal lahannya, ” jelas Ahmad Bumi.

Menanggapi rencana gugatan masyarakat adat terpaut sengketa lahan, Humas Pemprov NTT Marius Jelamu mengatakan gugatan tersebut hanya dilakukan oleh “segelintir orang yang mengklaim itu tanahnya”.

“Kita malah senang kalau mereka proses itu secara hukum untuk nanti meyakinkan ini lahan siapa, pemerintah atau mereka, ” tegas Marius.

Apa sengketa lahan di balik insiden penggusuran?

Sengketa hutan adat Pubabu yang meliputi Dukuh Linamnutu, Mio dan Oe Ekam diawali oleh keengganan masyarakarat adat Besipae untuk menyetujui tawaran sambungan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan Pubabu.

Ahmad Bumi, kuasa hukum masyarakat adat Besipae menjelaskan konflik lahan bermula pada 1982 ketika pemerintah dan Australia menyala sama dalam peternakan dan penggemukan sapi dengan meminjam lahan masyarakat adat

Setelah kontrak selesai, pengelolaan lahan itu semestinya dikembalikan ke bangsa adat.

“Dalam perjalanan tidak tahu menahu ceritanya, tiba-tiba lahan tersebut sudah disertifikat hak pakai & luasnya tidak tanggung-tanggung, 3. 700 hektare, ” jelas Ahmad.

Nikodemus Manao, salah satu tokoh adat Besipae menjelaskan pada 1982, negeri Australia menghendaki 6. 000 hektar lahan untuk peternakan sapi tersebut.

“Namun karena hutan adat Pubabu hanya seluas 2. 671, 4 hektare, maka tetua adat pada saat itu sepakat untuk memasukkan semak dan pekarangan masyarakat sehingga penuh 6. 000 hektar, ” terang Nikodemus.

Namun, pada 1985 pemerintah provinsi menerbitkan sertifikat di alas adat Pubabu yang meliputi dukuh Linamnutu, Mio dan Oe Ekam.

Humas Pemprov NTT Marius Jelamu berdalih bahwa lahan itu sudah diserahkan oleh tetua adat pada pemerintah daerah pada 1985 & dibuat sertifikat atas lahan tersebut.

“Kita sertifikatkan tanah itu serta itu menjadi milik provinsi, ” jelasnya.

Pada 1987, selama 25 tahun ke depan, wilayah itu digunakan sebagai areal proyek peternakan sapi. Pada tahun 2010, besar tahun sebelum kontrak kadaluarsa, usulan perpanjangan dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditolak warga.

Mau tetapi, pada 2012, pemerintah daerah kembali mengeluarkan serfitikat dengan besar 3. 780 hektare, tanpa sepengetahuan masyarakat.

Viktor

“Ini yang menjadi pertanyaan. Itu belukar masyarakat masuk semua, pekarangan umum juga ada di dalam, tidak hanya hutan adat saja, ” jelas Nikodemus.

Pada 2012, masyarakat Besipae menentang keputusan untuk memperpanjang izin atas tanah. Mereka terpendam bahwa hutan adat diperlukan untuk dikembalikan ke fungsi aslinya jadi kawasan konservasi – yang sebab warga lokal dikenal sebagai Nais Kio.

Aktivitas bertani dan berburu tidak diperbolehkan dalam Nais Kio.

Kendati ada perlawanan dari bangsa adat untuk melindungi hutan adatnya, Gubernur NTT Viktor Laiskodat memutuskan untuk menjalankan rencananya mengembangkan tempat itu sebagai area peternakan, perkebunan dan pariwisata.

Pada Mei silam, gubernur mengunjungi Desa Mio di mana warga menyatakan penolakan mereka dengan melarangnya masuk ke wilayah kebiasaan dan memblokir jalan.

Pemblokiran hidup ini direspons dengan aksi kekerasan untuk membongkar jalan yang dikerjakan oleh kepolisian.

Hal itu menimbulkan aksi histeris dari para hawa adat Besipae yang menanggalkan baju mereka sebagai simbol dukacita akan perampasan lahan hutan adat.

Sejak saat itu, rumah-rumah masyarakat kebiasaan yang menempati hutan adat lemah laun digusur, kerap kali secara intimidasi.

Masyarakat adat Besipae

Pengingkaran hak masyarakat kebiasaan?

Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi menyebut aktivitas sepihak pemprov NTT yang merusak rumah warga merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional masyarakat kebiasaan yang diatur dalam undang-undang dasar.

“Pemerintah harus segera menarik alat keamanan yang masih berada di lokasi kejadian, segera membebaskan warga yang ditahan dan melakukan pemulihan terhadap perempuan dan anak-anak dengan trauma, ” jelas Rukka.

Lebih jauh lagi, penyerangan terhadap komunitas Besipae juga merupakan pelanggaran terhadap instruksi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tarikh 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara.

Masyarakat adat Besipae

Hal ini diamini oleh Ahmad Bumi, kuasa hukum masyarakat kebiasaan Besipae yang menyebut semestinya pemerintah menghormati putusan MK tersebut, bukannya “mencaplok” hutan adat demi investasi.

“Hutan adat kan kekuatan hukumnya sudah ada melalui putusan MK itu, seharusnya semua pihak menghormati, ” kata dia.

“Tetapi hutan adat yang sudah ditetapkan sejak Indonesia belum merdeka dan dibawa secara turun temurun ini tiba-tiba dicaplok untuk investasi, seharusnya itu tidak boleh, ” ujar Ahmad.

Selain perlakuan intimidatif, lanjutnya, dua bangsa adat Besipae, yakni Kornelius Numley (64) dan Anton Tanu (18) mendapat tindakan kriminalisasi dari alat kepolisian setempat. Mereka ditangkap minus surat dan alasan yang sahih.

Lupa satu di antaranya, Anton Tanu, sudah dibebaskan sementara hingga kini nasib Kornelius belum diketahui.

Pemprov siapkan lahan pengganti

Humas Pemprov NTT Marius Jelamu menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan pengganti seluas 20 x 40 meter bagi 37 keluarga yang tinggal pada lahan yang disengketakan.

“Tapi itu tetap tidak mau. Sementara kemiskinan terbesar di Nusa Tenggara Timur itu ada di Pulau Timor ini tempat mereka melakukan laku. Maka kami mau mengelola medan yang besar itu untuk pemberdayaan ekonomi, ” jelas Marius

Nikodemus Manao, anggota masyarakat adat Besipae menjelaskan bahwa saat ini telah ada empat rumah yang disediakan oleh pemerintah provinsi, kendati begitu awak enggan untuk menempatinya karena rumah itu dianggap tidak layak.

Masyarakat adat Besipae

“Rumah yang sementara dibangun pemerintah provinsi itu Cuma empat unit vila saja. Sementara masyarakat yang maka korban penggusuran ada 29 KK, ” jelas Nikodemus.

“Dan sendi yang mereka bangun itu dalam belukar masyarakat yang lain, berarti mereka mengklaim itu milik negeri provinsi tetapi itu milik saudara-saudara kami, ” imbuhnya kemudian.

‘Ironis’ dan mencederai kemerdekaan

Intimidasi dan segregasi terbaru yang dialami masyarakat Besipae terjadi sehari setelah Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat itu dalam peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-75 di Istana Merdeka dalam Senin (17/08).

Dalam unggahan Instagramnya, Presiden Joko Widodo hanya membaca terkait makna busana dan kain tenun yang dikenakannya tanpa mengenai konflik lahan yang dialami bangsa adat Besipae.

Rukka Sombolinggi sebab AMAN menyebut apa yang berlaku sebagai “ironis” dan “mencederai kemerdekaan”.

“Di balik baju adat itu ternyata ada potret gelap masyarakat kebiasaan yang ada di sana & ini tidak hanya terjadi pada sana tapi di hampir semesta wilayah Indonesia. ”

“Masyarakat adat sedang mengalami kekerasan, ” ujar Rukka.

“Ini kan hal-hal yang saya sebut cedera janji kemerdekaan sebab ternyata hampir delapan dekade, 75 tahun Indonesia merdeka, tapi asosiasi adat belum merdeka, ” jelasnya kemudian.

Momentum untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat?

Konflik-konflik dan kekerasan yang terjadi pada masyarakat adat, patuh Rukka, “menjadi momentum” untuk lekas mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengakuan & Perlindungan Masyarkat Adat (RUU Klub Adat) yang sudah 15 tarikh terkatung-katung.

Padahal, RUU ini sangat fundamental untuk perlindungan dan pelepasan hak konstitusional masyarakat adat.

RUU itu kembali masuk agenda prioritas prolegnas setelah dua kali sebelumnya bubar ketuk palu dalam dua masa kerja DPR sebelumnya.

dayak

Rukka menjelaskan, meski masuk prolegnas DPR, namun dia menyatakan bahwa RUU tersebut “tidak sungguh-sungguh menjadi prioritas negeri dan DPR”.

“Meskipun dibicarakan, drafnya pula bermasalah. Ini artinya DPR & pemerintah menutup mata dengan realitas, ” tegas Rukka.

Tenaga Ahli Biro Staf Presiden Donny Gahral Adian menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen penuh dalam pemenuhan hak klub adat dan mendorong DPR segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

“Saya kira ini sangat bergantung dalam dinamika politik di DPR. Pemerintah sebagai eksekutif mendorong agar DPR segera bisa menyelesaikan itu, ” kata dia.

“Bola politiknya ada di DPR dan pemerintah cuma bisa mendorong supaya bisa cepat selesai, ” lanjut Donny.

Mau dibahas ‘dalam waktu dekat’

Status RUU itu berada di Badan Legislatif DPR. Anggota Badan Legislatif DPR, Guspardi Gaus, mengatakan pembahasan agenda undang-undang ini belum dilakukan sebab prioritas Baleg saat ini adalah menuntaskan RUU Cipta Kerja ataupun Omnibus Law.

“Tentu di dalam pembahasan ada namanya skala prioritas. Hari ini kita di Baleg sedang fokus membahas tentang [rancangan] undang-undang Cipta Kegiatan, ” ujar Guspardi.

Orang Rimba

“Dalam waktu dekat mau dilakukan pembahasan tentang [RUU] Masyarakat Adat, ” lanjutnya tanpa menjelaskan lebih lanjut surat pembahasan akan dilakukan.

Akan namun, Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi berpendapat pengesahan RUU Cipta Kerja yang dia sebut berpihak pada pengusaha, justru akan menjadi “senjata pamungkas” perampasan wilayah adat sehingga ulah serupa yang dialami oleh kelompok Besipae akan semakin sering terjadi.

“Ini akan menjadi senjata pamungkas untuk memastikan perampasan awilayah kebiasaan, memastikan tanah-tanah petani terancam digusur diberikan kepada perusahaan dan buruh-buruh hanya akan menjadi budak, ” cetus Rukka.

“Ini akan menerbitkan krisis bagi bangsa jika Omnibus Law disahkan, ” katanya.