‘Kami sedang bicara harga muncul kami, nasib masa pendahuluan kami di atas tanah kami’ – masyarakat kebiasaan Biak yang terancam tersingkir proyek bandar antariksa perdana Indonesia

sejam dengan lalu Sumber gambar, Jarang Masyarakat adat di Biak, Papua, cemas kalau kehadiran bandar antariksa pertama pada Indonesia, yang segera dibangun, bakal membuat mereka terbuang dari wilayah adat dan merusak alam yang menopang hidup mereka secara turun menurun.

ac280c298kami-sedang-bicara-harga-diri-kami-nasib-masa-depan-kami-di-atas-tanah-kamiac280c299-ac280c293-masyarakat-adat-biak-yang-terancam-tersingkir-proyek-bandar-antariksa-pertama-indon-16
  • Ayomi Amindoni
  • Wartawan BBC News Indonesia

Sumber gambar, Kurun

Masyarakat kebiasaan di Biak, Papua, resah kalau keberadaan bandar antariksa pertama di Indonesia, yang segera dibangun, bakal membina mereka tersisih dari provinsi adat dan merusak kawasan yang menopang hidup itu secara turun menurun.

Sebagai putra dibanding pemegang hak ulayat di Kampung Saukobye, Markus Abrauw telah menghabiskan seluruh hidupnya di wilayah adat dengan berada di pesisir mengetengahkan Biak, Papua, yang diwariskan padanya.

Namun belakangan pria berusia 54 tahun ini dirundung cemas, pokok di wilayah adat wadah marga Abrauw bernaung dengan turun temurun, bakal dibangun bandar antariksa pertama pada Indonesia.

Sekitar 40 tahun lalu, orangtuanya menyerahkan lahan seluas 25 hektare kepada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan ganti rugi hanya sejumlah Rp25 juta rupiah.

Kini, LAPAN membangun bandar antariksa berskala kecil di lahan seluas 100 hektare, termasuk yang dimiliki oleh marga Abrauw. Namun ia menentang proyek itu.

Kakek dari delapan cucu ini mengaku khawatir keberadaan proyek bandar antariksa bakal membuatnya terusir lantaran tanahnya sendiri dan mengancam masa depan anak cucunya.

“Kalau sudah digunakan, pasti perluasan area itu tersedia. Kalau ada berarti bujang cucu kami sudah tidak ada tempat lagi untuk mencari lahan atau membongkar-bongkar hidup. Laut dan hutan sudah tidak ada sebab itu yang digunakan oleh pihak LAPAN, ” kata Markus kepada BBC News Indonesia, Rabu (31/04).

Saat ini, lahan seluas 100 hektare yang ditetapkan LAPAN sebagai lokasi proyek bos antariksa itu masih berbentuk hutan belantara. Di situlah warga berburu dan berkebun demi mata pencaharian mereka.

Tak jauh dibanding situ adalah wilayah perairan tempat warga setempat memeriksa ikan.

Adapun tempat pemukiman berjarak sekitar 3 km dari area dibangunnya bandar antariksa.

“Jangan sampai setelah dibangun, aktivitas awak untuk mencari hidup ataupun kerja menjadi sempit, apalagi ini jalurnya ke pantai yang setiap hari kelompok pergi untuk mencari nafkah, mungkin mencari ikan atau apa. Itu kalau dibangun, aktivitasnya sudah makin sempit, tidak bisa dilalui ana masyarakat yang punya hak ulayat di situ, ” jelas Markus.

Proyek ini membuat komunitas adat yang mendiami Kampung Saukobye merasa terancam direlokasi.

Padahal, masyarakat adat dengan bermukim di Pulau Biak – dan Papua dengan umum -memiliki wilayah kebiasaan yang diwariskan secara mendarat temurun. Ini membuat dasar lain tak boleh menyimpan wilayah adat marga lainnya.

Relokasi, berpeluang gembung menimbulkan konflik antar marga, menurut Markus.

“Kita orang Papua ini lain dengan orang Jawa. Saya ini harus bertempat pada kami punya tempat benar ulayat dari leluhur awak sampai sekarang. Itu harus kita tempati, tidak bisa pindah ke tempat asing, ” terang Markus.

“Kalau kami dipindahkan ke mana-mana, yang ada pembunuhan turun temurun. Konflik mengiringi marga yang punya sah ulayat dan marga dengan mau masuk ke hak ulayat marga lain, ” jelasnya kemudian.

Apolos Sroyer, kepala dewan kebiasaan dari sembilan wilayah kebiasaan di Biak, atau dikenal Manfun Kawasa dalam cara setempat, menjelaskan bahwa bangsa adat di Papua terdiri dari marga-marga yang mempunyai batas tanah yang terang antara marga satu secara yang lain.

“Apabila mulia marga pindah ke marga lain punya wilayah, itu menimbulkan konflik di antar kami. Apalagi pihak lain masuk dan secara berniat memindahkan marga-marga ini ke tempat lain. Ini mau menimbulkan masalah, ” sebutan Apolos.

“Kebanyakan order di Papua hanya menciptakan konflik di antara awak dengan alasan kesejahteraan. Tapi faktanya masyarakat adat tersingkir dari hak-hak dia. Pertanyaannya adalah pembangunan ini buat siapa?, ” tanyanya.

Meski proyek itu ditentang sebab pemilk hak ulayat & pemimpin adat, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap mengklaim bahwa proyek ini telah didukung tokoh kebiasaan dan tetua marga.

Sumber gambar, Dok. Forum Ingat Kawasa Byak

“Kami di wilayah Biak Numfor itu terdiri dari sembilan wilayah adat dan biang antariksa yang akan dibangun ini ada di provinsi utara dan tokoh adatnya hadir dengan kami saat ini, bahkan marga-marga terkait pemilik hak ulayat, sedia juga untuk berikan pertolongan dan komitmen untuk siap membangun bandar antariksa, ” ujar Herry usai melangsungkan kunjungan ke kantor LAPAN di Jakarta, Jumat (12/03).

Senada, Kepala LAPAN Thomas Jamaluddin mengklaim bahwa pihaknya telah menerima surat dukungan sekitar 60 tokoh-tokoh adat di Biak.

Hendak tetapi, Markus mengaku sebagai pemilik hak ulayat dirinya tak pernah diikutsertakan pada pembicaraan tersebut.

“Itu yang menjadi polemik untuk kami marga pemilik benar ulayat. Yang berangkat tersebut mengatasnamakan kami pemilik sah ulayat. Kami tidak dihadirkan, satu orang pun awak tidak dihadirkan, ” katanya.

“Kami tidak pernah dilibatkan dan pembicaraan itu selalu mangatasnamakan kami kalau marga pemilik sudah setuju padahal bukan kami dengan sampaikan, ” jelas Markus.

Pertama di Indonesia dan Asia Pasifik

Kepala LAPAN mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan uraian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atas proyek dengan digadang-gadang tak hanya menjelma bandar antariksa pertama pada Indonesia, namun juga di Asia Pasifik ini.

Setelah itu, pihaknya bakal membuat masterplan dan di 2024 bandar antariksa ini sudah terealisasi. Setidaknya, untuk fasilitas peluncuran roketnya.

“Kalau ini terwujud, tersebut akan jadi bandar antariksa pertama di Indonesia dan juga mungkin bisa dikenal juga bandar antariksa baru di Asia Pasifik pada wilayah ekuator, ” sirih Thomas.

Lebih jauh, Thomas mengungkapkan kajian tentang bandar antariksa sudah dimulai 40 tahun lalu, pada kurun 1980-an. Namun karena bervariasi kendala, hingga belum bisa dilaksanakan.

Hingga akhirnya pada 2013 Undang-Undang Keantariksaan disahkan dengan salah satu amanatnya adalah melaksanakan kesibukan peluncuran antariksa.

Sumber gambar, LAPAN

“Kalau melaksanakan kegiatan peluncuran, berarti harus disiapkan wahana peluncurnya, yaitu roket dan dalang antariksa untuk peluncurannya. Maka dua hal itu yang harus dilakukan, ” nyata Thomas.

Kemudian, pemerintah menyingkirkan Perpres Nomor 45 Tahun 2017 tentang rencana induk keantariksaan yang di dalamnya mencantumkan rencana pembangunan pemilik modal antariksa.

Lantaran investasi bandar antariksa besar nilainya, LAPAN kemudian membuat dua skenario proyek bandar antariksa.

Skenario pertama, bandar antariksa kecil untuk uji luncur roket yang medium dikembangkan LAPAN, yakni roket bertingkat. Untuk proyek ini, LAPAN tinggal memanfaatkan lahan seluas 100 hektare pada Biak.

“Setidaknya tersebut untuk digunakan untuk peluncuran atau pengujian roket dengan dikembangkan oleh LAPAN. Diharapkan nanti ada mitra nasional dan internasional yang selalu berminat untuk menggunakan kemudahan itu untuk peluncuran roket-roket kecil, ” katanya.

Skenario yang kedua, yaitu biang antariksa skala besar atau bandar antariksa internasional.

“Ini belum ditentukan tempatnya karena nanti bergantung mitra internasional yang akan mendirikan bandar antariksa di daerah ekuator tersebut, bisa oleh karena itu di Biak juga, ataupun mungkin di lokasi lain, ” jelas Thomas.

Thomas menjelaskan dalam bibir via telpon dengan pembesar Tesla Elon Musk kira-kira waktu lalu, Presiden Joko Widodo dikabarkan sempat mengenai soal rencana Indonesia membangun bandar antariksa dan Elon Musk tampak berminat.

Sumber gambar, Getty Images

“Tetapi dalam pertemuan lanjutan dengan perwakilan dengan SpaceX Januari lalu, itu setara sekali belum dibicarakan aksi lanjutnya. ”

“Dan juga, presiden tidak menjanjikan Biak tetapi dalam topik tersebut membahas potensi Indonesia untuk lokasi peluncuran, tempatnya belum ditentukan dan letak peluncurannya belum ditentukan, ” ungkapnya.

Lebih jauh, Thomas menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif karena secara geografis berada di syarat ekuator, yang merupakan kedudukan terbaik untuk peluncuran kendaraan antariksa.

Dikatakan Thomas, LAPAN telah mengkaji sebesar lokasi untuk dijadikan biang antariksa. Selain Biak tersedia Morotai di Maluku Utara dan Pulau Enggano pada Sumatra.

Pada keputusannya, LAPAN memilih Biak karena selain posisinya yang bertambah dekat dengan garis ekuator, yakni 1 derajat pada selatan ekuator, LAPAN selalu telah memiliki lahan seluas 100 hektare di pulau itu sejak 1980-an.

“Untuk bandar antariksa skala kecil itu lulus, setidaknya LAPAN sudah menyelenggarakan kajian langsung itu pada Jepang ada bandar antariksa kecil di Uchinaura itu luasnya hanya 70 hektare, artinya dengan 100 hektare itu sudah memadai buat lokasi peluncuran roket-roket kecil, ” tandasnya.

Namun dia menambahkan, jika ada investor internasional yang berminat buat menjadikannya sebagai bandar antariksa skala besar, maka “harus ada lahan tambahan buat menampung kegiatan peluncuran roket-roket besar daerah penyangga buat menjamin keselamatan masyarakat sekitarnya”.

Membawa modernisasi

Diakui Thomas bahwa pembangunan akan memberi dampak pada lingkungan. Namun, ia menjamin bahwa, bukannya merusak lingkungan, proyek ini justru membawa modernisasi untuk warga Biak.

“Hutan memang perlu dilestarikan, namun ada aktivitas-aktivitas pengganti yang nantinya masyarakat Biak mau terlibat dalam pola kesibukan yang baru yang ada di Biak, ” ujar Thomas.

Ia menjelaskan kalau bandar antariksa skala mungil itu tak akan menggasak habis hutan seluas 100 hektar tersebut. Ada daerah yang akan dijadikan kawasan penyangga untuk zona tenang bagi masyarakat setempat.

Namun, ada bagian-bagian tertentu dari hutan yang kudu beralih fungsi, misalnya, untuk jalan, bangunan, dan launching pad bagi kegiatan peluncuran.

“Tapi tidak 100 hektare seluruhnya dipakai, dan beberapa wilayah itupun dijadikan daerah penyangga, wilayah perlindungan untuk masyarakat sekitar, ” jelas Thomas.

Sumber gambar, Dok. Lembaga Peduli Kawasa Byak

Ia menambahkan dengan keberadaan bandar antariksa, dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan diharapkan dapat menggeliatkan industri pendukung keantariksaaan, laksana industri satelit, pariwisata, dan pendidikan.

“Dalam 5-10 tarikh ke depan akan berganti menjadi masyarakat yang lebih modern. ”

“Nilai-nilai tradisional tetap terjaga, namun tidak harus bergantung dalam pola kehidupan seperti dengan digambarkan seperti hutan sebagai tempat berburu, tempat bercocok tanam yang mungkin dalam lima tahun ke depan pola kehidupan akan berubah dengan masuknya industri-industri dengan akan lebih maju pada Biak, ” kata tempat.

Pemerintah Biak Numfor menguatkan klaim LAPAN, dengan menyebut proyek ini bakal membawa manfaat positif di dalam perekonomian warga dan pendapatan daerah.

Namun dalih ini ditampik oleh Apolos Sroyer, pemimpin kepala suku di Biak.

“Tidak mampu kita hanya bicara penerimaan daerah, terlalu sempit. Itu pemikiran-pemikiran kuno menurut awak. Kita harus berbicara tentang proyek yang berwawasan dunia, berwawasan masyarakat adat, ” katanya.

Adanya potensi konsekuensi positif pada perekonomian awak, diakui oleh Markus Abrauw. Namun sayangnya, pemerintah wilayah dan LAPAN, selama tersebut tak pernah memberikan pengetahuan menyeluruh terkait keuntungan serta kerugian proyek itu

“Kami sendiri mengerti kejadian itu, ada dampak positifnya ke seluruh masyarakat Tumbuh Numfor ini. Dampak positifnya ini yang selalu disampaikan tapi dampak negatifnya tersebut belum pernah disampaikan pihak LAPAN kepada kami kelompok pemilik hak ulayat maupun seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor, ” cetus Markus.

Tak memprioritaskan masyarakat adat

Ketua kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan proyek ini menjelma ­contoh untuk kesekian kalinya pembangunan infrastruktur di Papua tak memprioritaskan kepentingan asosiasi adat dan mengancam ekosistem.

“Setiap kebijakan negeri di Papua harus disampaikan dengan mengutamakan memberikan pemahaman ke masyarakat untung ruginya seperti apa, jangan hanya diberi tahu nanti mampu keuntungan ekonomi tapi kehidupan mereka hilang, sama sekadar tidak menghargai eksistensi kelompok adat Papua, ” jelas Adriana.

Hal itu dipahami betul oleh Laus Rumayom, tenaga ahli Jawatan Staf Presiden yang menegaskan bahwa pemerintah tak menghendaki apa yang terjadi di masyarakat adat Amungme di Timika – yang terbuang akibat tambang emas hak Freeport – kembali terjadi pada masyarakat adat pada Biak.

Sumber tulisan, Getty Images

“Kita tidak mau mengulangi pengalaman di Freeport, pengalaman di perusahaan-perusahaan besar yang masyarakatnya justru mengalami masalah, perkara sosial, masalah ekonomi, urusan kesempatan dari hadirnya investasi yang besar di Papua, ” kata Laus.

Betapapun, satu hal yang penting menjadi perhatian ialah besarnya potensi konflik yang harus dipersiapkan ketika hendak membangun proyek infrastruktur yang besar di Papua, supaya tidak mengancam ruang tumbuh komunitas adat yang menduduki wilayah hak ulayat itu secara turun temurun.

“Kehidupan kami masih bergantung dengan alam kami. Tanah ialah sumber kehidupan kami. Hutan adalah tempat kami berburu mencari makan dan saya berkebun. Begitu juga secara laut.

“Semua tersedia oleh alam sehingga apabila proyek ini masuk saya punya mata pencaharian ini belakang siapa yang tanggung tanggungan? Itu yang harus dijawab negara ke kami dulu, ” ujar Apolos Sroyer

“Kami sedang bicara nilai diri kami, nasib zaman depan kami di akan tanah kami, ” tegasnya kemudian.